cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Makhyatul Fikriya
Contact Email
fikriyamakhyatul@abidan.org
Phone
+6282172068636
Journal Mail Official
themis@abidan.org
Editorial Address
Lembaga Penelitian dan Publikasi Ilmiah (LPPI) Yayasan Almahmudi bin Dahlan Perumahan Mutiara Cadika Blok A5 Bangkinang Kota Kabupaten Kampar Riau
Location
Kab. kampar,
Riau
INDONESIA
Themis: Jurnal Ilmu Hukum
Published by Yayasan Almahmudi Bin Dahlan
ISSN : -     EISSN : 30325730     DOI : 10.70437/themis
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Themis: Jurnal Ilmu Hukum ISSN : 3032-5730 (media online) aims to develop legal science with a focus on providing original writings, legal reviews, and responses to articles published in the journal, both from established and emerging academics and practitioners. Themis: Jurnal Ilmu Hukum Studies is published twice a year in June and December. The journal publishes articles on the doctrine and scholarship of civil, criminal and constitutional law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 35 Documents
 1   2   3   4 
Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Pengembalian Uang Titipan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dari Pembeli Izza, Ning Aqidatul; Sudirman, M.; Mau, Hedwig Adianto
Themis : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2 (2025)
Publisher : LPPI Yayasan Almahmudi bin Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70437/themis.v2i2.891

Abstract

Pejabat Pembuat Akta Tanah merupakan pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk memastikan pembayaran pajak sebelum dilakukannya penandatangan akta, Pejabat Pembuat Akta Tanah juga dapat menerima amanah dari klien untuk membantu menyetorkan pajak. Akan tetapi, Pejabat Pembuat Akta Tanah tidak melakukan amanah tersebut, dengan menggunakan uang pajak untuk keperluan pribadi. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya hukum pembeli dalam memperoleh pengembalian uang pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang dititipkan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah dan bagaimana tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam pengmbalian uang titipan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dari pembeli. Teori yang digunakan yaitu teori upaya hukum Prof Soedikno Mertokusumo dan teori tanggung jawab Hans Kelsen. Penelitian  ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi penkatan perundang-undangan dan pendekatan kasus serta teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan mengidentifikasi aturan hukum positif, literatur buku, jurnal dan sumber bahan hukum lainnya. Diperoleh bahwa upaya hukum pembeli dalam memperoleh pengembalian uang pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang dititipkan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah yaitu dengan melakukan mediasi terlebih dahulu, namun apabila mediasi tidak tercapai dengan baik maka dapat mengajukan pengaduan kepada Majelis Pembina dan Pengawas Pejabat Pembuat Akta Tanah Daerah atau melakukan gugatan ke pengadilan dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata, pidana maupun administrasi sesuai undang-undang yang berlaku.
Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Tanah yang Dialihkan Kepemilikan Hak Atas Tanahnya Berdasarkan Klausula Janji untuk Memiliki dalam Perjanjian Utang-Piutang Kholifah, Nur; Halim, Anriz Nazaruddin; Lontoh, Rielly
Themis : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2 (2025)
Publisher : LPPI Yayasan Almahmudi bin Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70437/themis.v2i2.892

Abstract

Perjanjian utang-piutang adalah kesepakatan antara dua pihak, biasanya melibatkan uang sebagai objek. Dalam perjanjian ini, agunan sering diberikan sebagai jaminan pelunasan utang. Selain itu, perjanjian ini dapat mencakup klausul janji untuk memiliki (milik beding). Penelitian ini mengkaji dua masalah utama: 1) Akibat hukum dari klausula janji untuk memiliki yang dapat menyebabkan peralihan kepemilikan hak atas tanah dan 2) Perlindungan hukum bagi pemilik tanah yang kepemilikannya dialihkan berdasarkan klausula tersebut. Teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teori akibat hukum menurut R. Soeroso dan teori perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo. Metode penelitian bersifat yuridis normatif, menggunakan data sekunder dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan yang diterapkan meliputi perundang-undangan, analisis, kasus, dan konseptual, dengan teknik pengumpulan data melalui identifikasi dan inventarisasi aturan hukum serta literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian utang-piutang dengan klausula janji untuk memiliki dapat dibatalkan demi hukum, seperti yang tertera dalam beberapa putusan pengadilan. Jika terdapat perjanjian semacam ini, pihak yang berutang dapat mengajukan pembatalan akta-akta yang didasarkan pada klausula tersebut ke pengadilan sebagai bentuk perlindungan hukum. Penelitian ini menekankan pentingnya kepastian hukum dalam perjanjian utang-piutang agar hak-hak para pihak terlindungi secara efektif.
Perlindungan Hak Bagi Pekerja yang di PHK Oleh Perusahaan Fadillah, Mochammad Tegar; Fatriani, Fenny
Themis : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : LPPI Yayasan Almahmudi bin Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70437/themis.v3i1.905

Abstract

PHK yang dilakukan tanpa memperhatikan perspektif pekerja secara signifikan mempengaruhi kesehatan mental. Mengamati peristiwa sosial, jelas bahwa mendapatkan pekerjaan tidak semudah yang terlihat bagi banyak pekerja. Persaingan yang semakin ketat, tenaga kerja yang terus berkembang, dan kondisi yang tidak stabil di lingkungan korporat telah menimbulkan kekhawatiran mengenai kemungkinan pemecatan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan data sekunder yang mencakup bahan primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan penelitian meliputi perundang-undangan, konseptual, analitis, dan kasus, dengan teknik pengumpulan data melalui identifikasi dan inventarisasi aturan hukum serta literatur terkait. Analisis dilakukan dengan penafsiran gramatikal dan sistematis. Pemutusan hubungan kerja (PHK) diatur dalam berbagai peraturan hukum, seperti Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021, yang memperbolehkan PHK dengan alasan kerugian perusahaan, namun tidak boleh dilakukan sembarangan. PHK hanya dapat dilakukan jika perusahaan mengalami kerugian selama dua tahun berturut-turut dan harus dibuktikan dengan laporan keuangan yang sah. Selain itu, perlindungan bagi pekerja diatur dalam Pasal 153 UU Ketenagakerjaan, yang melarang pemutusan hubungan kerja atas dasar tertentu, memastikan tindakan pengusaha tidak sewenang-wenang. PHK harus diakui oleh Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), dan pekerja berhak atas kompensasi seperti pesangon, penghargaan masa kerja (UPMK), dan uang pengganti (UPH) yang dihitung berdasarkan masa kerja dan alasan PHK.
Peran Hukum dalam Pengelolaan Dana Desa Berbasis Kearifan Lokal melalui Bumdes di Desa Rambah Hutagaol, Ramses; Wahyudi, Sri; Safrudin, Safrudin
Themis : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2 (2025)
Publisher : LPPI Yayasan Almahmudi bin Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70437/themis.v2i2.923

Abstract

Tujuan dari Penelitian adalah untuk mengetahui peran hukum dalam pengelolaan dana desa berbasis kearifan lokal melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sangat penting untuk menciptakan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Pengelolaan dana desa diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan memanfaatkan potensi lokal secara optimal. Melalui BUMDes, dana desa dikelola untuk mendukung berbagai usaha yang berorientasi pada kearifan lokal, yang pada gilirannya dapat memperkuat ekonomi desa. Hukum berperan dalam menyediakan landasan hukum yang jelas, mengatur tata cara pengelolaan, serta memberikan perlindungan hukum terhadap pengelola dan masyarakat desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran hukum dapat mengoptimalkan pengelolaan dana desa di tingkat lokal, dengan memadukan kearifan lokal dalam setiap kebijakan dan praktik yang diterapkan oleh BUMDes.
Upaya Hukum Diversi Pelaku Anak dalam Pidana Bullying Hidayah, Nurul; Ibad, Syahrul; Khofi, Moh. Ali
Themis : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2 (2025)
Publisher : LPPI Yayasan Almahmudi bin Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70437/themis.v2i2.994

Abstract

Bullying merupakan perilaku untuk mempermalukan orang lain, dengan kebiasaan buruk yang dapat merugikan orang lain yang menimbulkan trauma, luka, bahkan sampai merenggut nyawa. Hal ini yang sangat meresahkan yaitu bahwa pelaku kasus bullying itu merupakan anak-anak dibawah umur yang masih sekolah dan terkadang korbannya adalah temannya sendiri. Peneliti ini bertujuan membahas dua fokus penelitian: pertama upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana bullying yang dilakukan oleh anak dibawah umur; dan kedua, faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana bullying yang dilakukan anak dibawah umur. Penelitian ini termasuk dalam kajian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum. Dalam hal penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana bullying dilakukannya mediasi yang diselesaikan secara kekeluargaan atau diversi yang sampai melukai fisik maka sanksi ½ dari hukuman orang dewasa sebagaimana  ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak..
Analisis Yuridis Normatif Terhadap Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Pemerkosaan Atas Anak Yulfarikaini, Yulfarikaini; Yunus, Ahmad; Heriyanto, Heriyanto
Themis : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : LPPI Yayasan Almahmudi bin Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70437/themis.v3i1.1033

Abstract

Pemerkosaan adalah perbuatan laki-laki terhadap Perempuan dengan cara melanggar menurut moral dan hukum. Dalam penelitian yang dilakukan oleh seorang pendidik kepaa santrinya. Focus kajian dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui apakah tuntutan jaksa penuntut umum terhadap pelaku pemerkosaan pada anak yang diputuskan di Pengadilan Tinggi Bandung dengan Nomor Putusan 86/Pid.Sus/PT Bdg yang sebelumnya dalam putusan negeri bandung jaksa menuntut hukuman mati, tetapi hakim memutus dengan hukuman penjara seumur hidup dan pembebanan restitusi paa negara. Oleh karena itu, jaksa melakukan banding pada pengadilan tinggi bandung untuk memidana mati dan hakimpun mengabulkan permohonan tersebut. Rumusan masalah dalam kajian ini adalah apakah tuntutan jaksa telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan apakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian kepustakaan. dan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah penulis menilai dengan tuntutan jaksa penuntut umum, karena tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup. dan putusan hakim Tingkat pertama tentang pembebanan restitusi pada negara akan mengakibatkan memberikan keuntungan yang tidak semestinya kepada terdakwa dan kerugian pada negara. Selain itu, perbedaan putusan pada hakim Tingkat pertama dan Tingkat banding menimbulkan pertanyaan pada Masyarakat apakah salah satu dari hakim tersebut ada yang memihak maupun sebaliknya pada terdakwa.
Dilema Delik Aduan Pelanggaran Hak Cipta Film di Indonesia: Analisis Teori Efek Jera dalam Konteks Pembajakan Digital Desideria, Cecilia Jeihan
Themis : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : LPPI Yayasan Almahmudi bin Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70437/themis.v3i1.1201

Abstract

Meskipun hak cipta melindungi film sebagai karya sinematografi, praktik pembajakan film di Indonesia masih berkembang dengan pesat. Lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut menjadi salah satu faktor penyebab maraknya pembajakan film. Hal ini tercermin dalam perubahan mekanisme delik umum menjadi delik aduan dalam pelanggaran hak cipta yang menimbulkan berbagai polemik, terutama karena perubahan ini membatasi inisiatif penegakan hukum hanya setelah adanya pengaduan sehingga menghambat respons cepat dan tegas terhadap pelanggaran. Berdasarkan teori efek jera (deterrence effect), penerapan delik aduan dinilai tidak relevan karena tidak memberikan efek jera yang seharusnya didasarkan pada kepastian dan kecepatan pemberian sanksi dalam kasus pembajakan film. Polemik ini semakin menguat karena delik aduan justru memberikan celah bagi pelanggaran berulang akibat rendahnya risiko penindakan hukum. Berdasarkan kajian normatif yang telah dilakukan, penegakan hukum terhadap pembajakan film akan lebih efektif apabila aparat tidak harus menunggu adanya pengaduan untuk dapat bertindak terhadap pelanggaran hak cipta. Dengan demikian, penerapan delik umum tidak hanya penting untuk memberikan efek jera, tetapi juga sepatutnya menjadi arah kebijakan hukum pidana yang mendukung efektivitas dan kepastian hukum dalam upaya perlindungan hak cipta, terutama penanggulangan pembajakan film.
Urgensi Pembaharuan Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia dalam Perlindungan Karya Realitas Visual di Era Metaverse: Studi Analisis Normatif Rachman, Acep Akmal Saeful; Fatahillah, Ikhwan Aulia
Themis : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : LPPI Yayasan Almahmudi bin Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70437/themis.v3i1.1225

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pembaharuan hukum Hak Kekayaan Intelektual karya realitas atau Virtual Reality di era metaverse guna menciptakan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Transformasi digital yang cepat telah memunculkan bentuk-bentuk karya intelektual baru yang tidak lagi bersifat fisik, termasuk dalam bentuk Virtual Reality. Kehadiran Metaverse sebagai dunia virtual berbasis teknologi 3D, blockchain, dan augmented reality semakin memperluas cakupan aktivitas kreatif dan ekonomi digital. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Kekosongan norma hukum serta keterbatasan instrumen pengakuan atas kepemilikan karya di ruang virtual menjadi tantangan utama karena tidak terciptanya kepastian hukum bagi pelaku kreatif, sehingga para pelaku kreatif akan terhambat atau kehilagan kendali atas karya mereka dan negara akan kehilangan kesempatan dalam ranah persaingan ekonomi digital. Oleh karena itu, dibutuhkan pembaruan regulasi dan interpretasi hukum yang progresif untuk menjamin perlindungan hak pencipta dalam ruang digital yang terus berkembang. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi pengembangan dan pembaharuan hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam perlindungan karya realitas atau virtual reality di era transformasi digital
Analisis Yuridis Pengaturan Pajak Karbon dalam Hukum Pajak Nasional: Antara Kepastian Hukum dan Keadilan Lingkungan Solahudin, Cep Anang Wahyu
Themis : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : LPPI Yayasan Almahmudi bin Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70437/themis.v3i1.1283

Abstract

Perubahan iklim global mendorong negara-negara, termasuk Indonesia, untuk mengembangkan kebijakan fiskal yang berorientasi pada pengurangan emisi karbon. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) menjadi tonggak awal pengenalan pajak karbon dalam sistem hukum nasional. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaturan pajak karbon dalam UU HPP, sejauh mana kebijakan tersebut mencerminkan prinsip kepastian hukum dan keadilan lingkungan, serta apa saja urgensi dan tantangan yuridis dalam implementasinya sebagai instrumen fiskal untuk pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengaturan pajak karbon dalam UU HPP masih bersifat umum dan belum didukung oleh peraturan pelaksana yang rinci, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu, belum tampak mekanisme pengalokasian dana yang menjamin keadilan distribusi bagi masyarakat terdampak maupun insentif bagi industri ramah lingkungan. Urgensi pengaturan lebih lanjut didorong oleh komitmen internasional Indonesia terhadap pengendalian emisi, namun dihadapkan pada tantangan teknis dan kelembagaan. Kesimpulan artikel ini menegaskan bahwa pajak karbon memiliki potensi besar sebagai instrumen fiskal berkelanjutan, namun memerlukan regulasi yang lebih jelas, terukur, dan berbasis keadilan ekologis. Diperlukan sinkronisasi antar sektor serta perangkat hukum pelaksana yang mampu menjamin kepastian hukum dan keadilan lingkungan secara konkret.
Dinamika Penerapan Hukum dalam Melindungi Kebebasan Berkesenian Perspektif Hak Asasi Manusia Amanda, Reiga; Fatihatul, Ifat; Nastiar, Aditya Rifqi; Puannandini, Dewi Asri
Themis : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : LPPI Yayasan Almahmudi bin Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70437/themis.v3i1.1296

Abstract

Kebebasan berekspresi merupakan bagian penting dari hak asasi manusia dan dijamin dalam konstitusi Indonesia. Salah satu bentuk dari kebebasan tersebut adalah kebebasan berkesenian, yang seharusnya mendapat perlindungan hukum secara memadai. Namun, dalam praktiknya, seniman di Indonesia masih sering mengalami pembatasan dan represi, baik oleh aparat negara maupun tekanan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika penerapan hukum dalam melindungi kebebasan berkesenian di Indonesia dari perspektif hak asasi manusia. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis yuridis normatif terhadap regulasi serta studi kasus band Sukatani yang mengalami intimidasi karena karya seninya. Sumber data utama yang digunakan adalah naskah undang-undang resmi, peraturan pemerintah, serta berbagai dokumen hukum dan kebijakan yang lain. Penelitian ini menggabungkan metode studi dokumen dengan analisis isi, memungkinkan peneliti untuk menemukan tema-tema utama dalam peraturan hukum terkait kebebasan berekspresi dan pelarangan kebebasan berekpresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebebasan berkesenian dijamin oleh konstitusi dan berbagai instrumen hukum, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan, seperti regulasi yang multitafsir, rendahnya literasi HAM pada aparat, serta minimnya mekanisme perlindungan hukum khusus. Penelitian ini mengungkap bahwa terdapat sejumlah faktor penghambat dalam penerapan hukum untuk melindungi kebebasan berkesenian, di antaranya adalah lemahnya regulasi yang bersifat protektif, rendahnya pemahaman aparat terhadap prinsip hak asasi manusia, minimnya mekanisme penyelesaian hukum yang efektif, dan masih kuatnya budaya sensor serta tekanan sosial terhadap ekspresi seni yang dianggap menyimpang. Selain itu, literasi hukum di kalangan seniman juga masih rendah, sehingga mereka sering kali tidak mengetahui hak-hak konstitusional yang dimiliki atau takut untuk menyuarakan kritik secara terbuka. Studi ini menyarankan perlunya reformasi hukum dan peningkatan edukasi publik agar kebebasan berekspresi dalam berkesenian benar-benar terlindungi dalam praktik demokrasi di Indonesia.

Page 3 of 4 | Total Record : 35

 1   2   3   4 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 1 (2025) Vol. 2 No. 2 (2025) Vol. 2 No. 1 (2024) Vol. 1 No. 2 (2024) Vol. 1 No. 1 (2023)