cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Makhyatul Fikriya
Contact Email
fikriyamakhyatul@abidan.org
Phone
+6282172068636
Journal Mail Official
themis@abidan.org
Editorial Address
Lembaga Penelitian dan Publikasi Ilmiah (LPPI) Yayasan Almahmudi bin Dahlan Perumahan Mutiara Cadika Blok A5 Bangkinang Kota Kabupaten Kampar Riau
Location
Kab. kampar,
Riau
INDONESIA
Themis: Jurnal Ilmu Hukum
Published by Yayasan Almahmudi Bin Dahlan
ISSN : -     EISSN : 30325730     DOI : 10.70437/themis
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Themis: Jurnal Ilmu Hukum ISSN : 3032-5730 (media online) aims to develop legal science with a focus on providing original writings, legal reviews, and responses to articles published in the journal, both from established and emerging academics and practitioners. Themis: Jurnal Ilmu Hukum Studies is published twice a year in June and December. The journal publishes articles on the doctrine and scholarship of civil, criminal and constitutional law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 37 Documents
 1   2   3   4 
Menakar Efektivitas Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Perspektif Restorative Justice di Indonesia Sudewo, Ari; Indrajaya, C. Suryaarga; Kurniawati, Euis; Lukmanta, Hendi Fuky; Hassanah, Nurul; Permana, Yedi Widya; RAS, Hernawati; Durahman, Dani
Themis : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : LPPI Yayasan Almahmudi bin Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70437/themis.v3i1.1389

Abstract

Penelitian ini membahas efektivitas penerapan sistem peradilan pidana anak di Indonesia melalui pendekatan restorative justice. Pendekatan ini dianggap sebagai solusi progresif dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana, dengan menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Meskipun telah didukung oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), implementasinya di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti rendahnya pemahaman aparat penegak hukum, keterbatasan infrastruktur, serta kurangnya dukungan masyarakat. Artikel ini menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan deskriptif analitis untuk menyoroti pentingnya dukungan kebijakan, pelatihan, serta kolaborasi lintas sektor guna mewujudkan sistem peradilan anak yang lebih humanis dan berkeadilan. Restorative justice diyakini dapat menekan tingkat residivisme dan memberi peluang lebih besar bagi rehabilitasi anak, sehingga mendukung pembangunan sosial yang berkelanjutan.
Dinamika Politik dan Hukum dalam Mempengaruhi Penegakan Hukum di Indonesia Ramdhany, Deny M.; Budiono, Budiono; Junaedi, Dedi; Ariyanti , Jeny Mellysa; Wiradirja, Imas Rosidawati; Haspada, Deny
Themis : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : LPPI Yayasan Almahmudi bin Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70437/themis.v3i1.1402

Abstract

Penelitian ini menelaah bagaimana dinamika politik melalui perubahan konfigurasi kekuasaan, desain kelembagaan, dan proses legislasi mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia, serta bagaimana opini publik dan kepentingan politik membentuk prioritas, tempo, dan arah penanganan perkara. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus; analisis bersifat kualitatif-interpretatif dengan triangulasi sumber regulasi, putusan, dan publikasi ilmiah. Temuan menunjukkan bahwa politik berdampak pada struktur (independensi, pengawasan, koordinasi), substansi (kejernihan rumusan, ruang diskresi), dan budaya hukum (patronase, praktik diskresi), yang memunculkan pola selective enforcement, under/over-enforcement, dan kegagalan koordinasi. Opini public dimediasi media arus utama dan media social dapat memperkuat akuntabilitas, tetapi juga memicu populisme penal dan lawfare ketika tidak dibatasi pagar prosedural yang memadai. Kebaruan artikel ini terletak pada kerangka integratif structure–substance–legal culture yang dioperasionalkan untuk menjembatani indikator makro (indeks rule of law, kebebasan sipil) dengan studi kasus mikro, sehingga menghasilkan rekomendasi operasional. Rekomendasi utama mencakup publikasi pedoman diskresi penuntutan, open data perkara, protokol komunikasi peradilan, harmonisasi kewenangan antarlembaga, dan program integritas berkelanjutan.
Tinjauan Yuridis atas Pelaksanaan Program Kartu Prakerja di Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2020 Sutrisno, Hafiz; Pernando, Angga
Themis : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : LPPI Yayasan Almahmudi bin Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70437/themis.v3i1.1505

Abstract

Program Kartu Prakerja merupakan upaya pemerintah meningkatkan kompetensi dan kesiapan kerja angkatan kerja. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2020 menjadi dasar hukum pelaksanaan program ini, mengatur prosedur pendaftaran, verifikasi, serta hak dan kewajiban peserta. Penelitian ini bertujuan meninjau pelaksanaan Program Kartu Prakerja di Kabupaten Kampar dari perspektif yuridis, menilai kesesuaian praktik dengan peraturan, dan mengidentifikasi kendala hukum yang muncul. Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif dan yuridis sosiologis, melalui analisis peraturan perundang-undangan, dokumen administrasi, dan wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan program secara umum sesuai PP 36/2020, namun terdapat kendala seperti akses informasi terbatas, keterlambatan verifikasi, dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban mereka. Rekomendasi penelitian meliputi peningkatan sosialisasi, pendampingan peserta, koordinasi antarinstansi, dan penguatan pengawasan agar program berjalan efektif, adil, dan sesuai hukum. Temuan ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki implementasi Program Kartu Prakerja.
Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Persukuan Melayu Sumpu di Kenegerian Kuok dalam Perspektif Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Sutrisno, Hafiz; Firmanto, Fakhry
Themis : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2 (2025)
Publisher : LPPI Yayasan Almahmudi bin Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70437/themis.v2i2.1506

Abstract

Eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat di Indonesia mencerminkan pengakuan konstitusional negara terhadap keberadaan masyarakat adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi dan pelaksanaan hak ulayat masyarakat Persukuan Melayu Sumpu di Kenegerian Kuok dalam perspektif hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan dukungan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak ulayat masyarakat Persukuan Melayu Sumpu masih diakui baik secara normatif maupun empiris, namun terdapat tantangan dalam implementasi administratif, khususnya terkait pendaftaran tanah dan koordinasi dengan pemerintah daerah. Dalam konteks hukum tata negara, pengakuan hak ulayat sejalan dengan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945. Sementara dalam perspektif hukum administrasi negara, pelaksanaannya membutuhkan instrumen administratif konkret seperti peraturan daerah dan mekanisme pendaftaran tanah untuk menjamin perlindungan dan keberlanjutan hak ulayat tersebut.
Implikasi Hukum Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Kabupaten Kampar oleh Pemerintah Pusat dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah Sutrisno, Hafiz; Maimory, Aminoel Akbar Novi
Themis : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2024)
Publisher : LPPI Yayasan Almahmudi bin Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70437/themis.v1i2.1507

Abstract

Penunjukan Penjabat Kepala Daerah merupakan kebijakan sementara yang diambil oleh Pemerintah Pusat dalam rangka menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan daerah ketika terjadi kekosongan jabatan kepala daerah definitif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penunjukan Penjabat Kepala Daerah Kabupaten Kampar oleh Pemerintah Pusat serta implikasi hukumnya terhadap kewenangan dan hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam perspektif Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penunjukan Penjabat Kepala Daerah oleh Pemerintah Pusat memiliki dasar hukum yang kuat sebagaimana diatur dalam Pasal 201 ayat (10) UU No. 10 Tahun 2016, namun praktiknya sering menimbulkan problematika dalam konteks otonomi daerah dan prinsip demokrasi lokal. Implikasi hukumnya tampak pada penguatan dominasi Pemerintah Pusat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah serta potensi disharmoni antara kepentingan lokal dan nasional.
Analisis Yuridis Penerapan Tarif Imbalan Bunga atas Putusan Pengadilan Pajak Berdasarkan Asas Lex Posterior Derogat Lex Priori antara UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 dengan UU Pengadilan Pajak Nomor 14 Tahun 2002 Gunawan Hadi Nugroho; Appe Hutauruk; Hotman Sinambela
Themis : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 2 (2026)
Publisher : LPPI Yayasan Almahmudi bin Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70437/themis.v3i2.2083

Abstract

Penelitian ini berangkat dari adanya dualisme norma hukum yang nyata, yaitu ketidakselarasan pengaturan tarif imbalan bunga antara Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021 yang menggunakan tarif fluktuatif berbasis suku bunga acuan Bank Indonesia dibagi dua belas, dengan Undang-Undang Pengadilan Pajak Nomor 14 Tahun 2002 yang masih memuat tarif tetap sebesar 2% per bulan. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi Wajib Pajak yang memperoleh kelebihan pembayaran pajak akibat putusan Pengadilan Pajak, karena terdapat dua rezim tarif yang saling bertentangan namun sama-sama berlaku sebagai hukum positif. Penelitian ini bertujuan menganalisis: (1) sinkronisasi pengaturan tarif imbalan bunga antara UU HPP dan UU Pengadilan Pajak; dan (2) efektivitas penerapan asas lex posterior derogat legi priori dalam menyelesaikan pertentangan norma tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) yang dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan: (1) terdapat antinomi norma yang nyata antara Pasal 87 UU Pengadilan Pajak dan Pasal 27B UU HPP, dan dalam praktiknya Direktorat Jenderal Pajak telah memilih menerapkan tarif UU HPP; serta (2) asas lex posterior derogat legi priori berlaku secara efektif sebagai pemecah konflik norma karena UU HPP merupakan undang-undang yang lebih baru dan secara substansial mengubah rezim tarif imbalan bunga. Meski UU Pengadilan Pajak mengandung lex specialis, harmonisasi legislatif tetap harus dilakukan guna menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi Wajib Pajak.
Rekonstruksi Kedudukan KPK sebagai Independent Executive Agency dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia M Yahya Wahyudin; M Rio Dozan
Themis : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 2 (2026)
Publisher : LPPI Yayasan Almahmudi bin Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70437/themis.v3i2.2126

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis paradoks konstitusional antara subordinasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada otoritas administratif eksekutif dengan mandatnya untuk tetap mempertahankan independensi substantif dalam penegakan hukum antikorupsi, serta merumuskan model rekonstruksi kelembagaan hibrida untuk mendamaikan kedua hal tersebut. Pascaterbitnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017, KPK secara formal ditempatkan dalam rumpun kekuasaan eksekutif, menimbulkan ambiguitas karena KPK tetap disubordinasikan kepada otoritas administratif Presiden sementara diharapkan mampu memberantas korupsi yang justru melibatkan pejabat eksekutif itu sendiri secara independen. Pelemahan ini tercermin secara empiris dalam kemerosotan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia, yang turun dari peringkat 99 dengan skor 37 pada 2024 menjadi peringkat 109 dengan skor 34 pada 2025, disertai penurunan drastis Operasi Tangkap Tangan dalam lima tahun terakhir. Penelitian ini menggunakan metode doctrinal legal research dengan menganalisis korpus empat bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017, beserta bahan hukum sekunder, melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan. Temuan menunjukkan bahwa desain kelembagaan KPK saat ini gagal mendamaikan akuntabilitas administratif dengan independensi substantif, sementara model independent agency Amerika Serikat, meskipun mengalami kemunduran doktrinal terbaru, tetap memberikan pelajaran struktural berharga. Penelitian ini mengusulkan model hibrida di mana KPK tetap berada secara administratif dalam rumpun eksekutif sejalan dengan yurisprudensi yang berlaku, namun dilengkapi mekanisme imunitas struktural termasuk proteksi for-cause removal dan reformasi komposisi Dewan Pengawas, sehingga independensi substantif tetap terjaga dalam sistem presidensial Indonesia.

Page 4 of 4 | Total Record : 37

 1   2   3   4 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 2 (2026) Vol. 3 No. 1 (2025) Vol. 2 No. 2 (2025) Vol. 2 No. 1 (2024) Vol. 1 No. 2 (2024) Vol. 1 No. 1 (2023)