cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Makhyatul Fikriya
Contact Email
fikriyamakhyatul@abidan.org
Phone
+6282172068636
Journal Mail Official
themis@abidan.org
Editorial Address
Lembaga Penelitian dan Publikasi Ilmiah (LPPI) Yayasan Almahmudi bin Dahlan Perumahan Mutiara Cadika Blok A5 Bangkinang Kota Kabupaten Kampar Riau
Location
Kab. kampar,
Riau
INDONESIA
Themis: Jurnal Ilmu Hukum
Published by Yayasan Almahmudi Bin Dahlan
ISSN : -     EISSN : 30325730     DOI : 10.70437/themis
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Themis: Jurnal Ilmu Hukum ISSN : 3032-5730 (media online) aims to develop legal science with a focus on providing original writings, legal reviews, and responses to articles published in the journal, both from established and emerging academics and practitioners. Themis: Jurnal Ilmu Hukum Studies is published twice a year in June and December. The journal publishes articles on the doctrine and scholarship of civil, criminal and constitutional law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 2 No. 1 (2024)" : 8 Documents clear
Mendalami Praktik Spionase Korporat: Analisis Taktik, Dampak Terhadap Perusahaan, dan Tantangan Hukum yang Dihadapi Irsan, Laila Yuniar; Hosnah, Asmak Ul
Themis : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1 (2024)
Publisher : LPPI Yayasan Almahmudi bin Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70437/themis.v2i1.454

Abstract

Praktik pengumpulan informasi secara diam-diam oleh perwakilan diplomatik suatu negara atas hal-hal yang sangat sensitif dari negara penerima, telah menjadi isu yang serius dalam konteks hubungan internasional. Tindakan semacam ini, sering kali disebut sebagai spionase, tidak hanya melanggar kedaulatan negara penerima tetapi juga bertentangan dengan hukum internasional yang mengatur pengumpulan informasi secara sah. Akibatnya, tindakan spionase tidak hanya merusak hubungan diplomatik antar negara, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum serius. Negara yang menjadi korban spionase memiliki hak untuk mengambil tindakan hukum, termasuk mengajukan kasus ke Mahkamah Internasional. Sementara itu, dalam konteks perang, perlindungan hukum terhadap agen mata-mata menjadi ketidakjelasan dalam hukum humaniter internasional. Konvensi yang mengatur perang tidak secara eksplisit mengatasi masalah ini. Oleh karena itu, urgensi perlindungan hukum terhadap agen mata-mata yang bertugas dalam perang menjadi perhatian utama dalam kerangka hukum humaniter internasional.
Kerentanan Perempuan Penyandang Disabilitas Terhadap Kekerasan Seksual Pratiwi, Audya Dwi Cahya
Themis : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1 (2024)
Publisher : LPPI Yayasan Almahmudi bin Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70437/themis.v2i1.561

Abstract

Kekerasan seksual dapat dialami oleh perempuan normal dan dapat dialami oleh perempuan penyandang disabilitas, salah satunya perempuan penyandang disabilitas intelektual yang menjadi korban perbudakan seksual. Pasal 5 ayat (1) huruf d Undang-Undang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak keadilan dan perlindungan hukum maka dari itu perlindungan terhadap perempuan penyandang disabilitas harus diperhatikan karena mereka memiliki kerentanan ganda sebagai perempuan dan sebagai penyandang disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya perempuan penyandang disabilitas intelektual korban kekerasan seksual memerlukan perlindungan khusus dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh LRC-KJHAM bagi perempuan penyandang disabilitas intelektual yang menjadi korban perbudakan seksual. Metode penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara serta dokumentasi dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan penyandang disabilitas intelektual korban kekerasan seksual belum mendapatkan hak-haknya dan mereka lebih rentan menjadi korban kekerasan seksual sehingga mereka perlu mendapatkan perlindungan khusus dan LRC-KJHAM memberikan perlindungan hukum secara preventif dan represif bagi perempuan penyandang disabilitas intelektual yang menjadi korban perbudakan seksual berupa layanan konseling, bantuan hukum, layanan kesehatan dan melakukan diskusi dan kampanye untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas intelektual. Kata Kunci: Disabilitas Intelektual, Kekerasan Seksual, Perlindungan.
Pemilu dan Partai Politik: Pendidikan Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Generasi Muda Novandika, Bella; Riyanti , Ratna
Themis : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1 (2024)
Publisher : LPPI Yayasan Almahmudi bin Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70437/themis.v2i1.851

Abstract

Partisipasi politik generasi muda merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan kualitas demokrasi di sebuah negara. Namun, partisipasi politik generasi muda di Kota Manado pada Pemilu Legislatif 2014 menunjukkan kecenderungan minimnya pemahaman tentang pentingnya pendidikan politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran pendidikan politik dalam meningkatkan partisipasi politik generasi muda. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, ditemukan bahwa keluarga, lingkungan tempat beraktivitas, dan media massa memainkan peran signifikan dalam memberikan informasi politik. Namun, mayoritas generasi muda hanya mengikuti partisipasi politik secara konvensional, tanpa motivasi yang kuat atau pemahaman yang mendalam. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan program pendidikan politik yang lebih terstruktur dan relevan untuk mendorong generasi muda menjadi pemilih yang kritis, cerdas, dan bertanggung jawab.
Tanggung Jawab PPAT dalam Akta Jual Beli Tanah Terkait Adanya Utang Piutang Sarapi, Virgin Venlin; Hutomo, Putra; Ismed, Mohamad
Themis : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1 (2024)
Publisher : LPPI Yayasan Almahmudi bin Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70437/themis.v2i1.864

Abstract

Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan Pejabat Umum yang bertugas untuk membuat Akta Autentik sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai Hak Atas Tanah atau Hak Milik Satuan Rumah Susun, salah satunya adalah Akta Jual Beli (AJB). Ketika pembuatan Akta Jual Beli tidak memenuhi prosedur dan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka Akta tersebut menjadi cacat hukum, sehingga harus dibatalkan/batal demi hukum. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana akibat hukum Akta Jual Beli Tanah yang dibuat di hadapan PPAT terkait adanya utang piutang? Serta bagaimana tanggung jawab PPAT yang membuat Akta Jual Beli Tanah terkait adanya utang piutang? Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori Akibat Hukum menurut Soeroso dan Teori Tanggung Jawab Hukum menurut Hans Kelsen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian Yuridis Normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan atau data sekunder dengan sumber bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun pendekatan penelitian yang dipergunakan Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Konseptual, Pendekatan Analitis, Pendekatan Kasus dan teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, literatur buku, jurnal dan sumber bahan hukum lainnya. Untuk teknik Analisa bahan hukum dilakukan dengan penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis, dan metode konstruksi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum dari pembuatan AJB dihadapan PPAT terkait adanya utang piutang yaitu mengandung cacat hukum dan tidak dapat dibenarkan karena melanggar syarat materil (sebab yang halal) yang merupakan batal demi hukum. Serta PPAT dapat bertangung jawab secara etik atas sanksi Administratif, atas sanksi Perdata, dan atas sanksi Pidana.
Perlindungan Hukum kepada Pembeli Atas Jual Beli Tanah Tanpa Persetujuan Suami Atau Istri Rahmi, Yusriana Annisa; Hutomo, Putra; Suyadi, Yagus
Themis : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1 (2024)
Publisher : LPPI Yayasan Almahmudi bin Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70437/themis.v2i1.865

Abstract

Peralihan hak milik atas tanah dapat dilakukan melalui jual beli, yang melibatkan subyek penjual dan pembeli. Proses ini lebih aman jika tanah tersebut memiliki sertifikat yang terdaftar, mengurangi risiko sengketa dibandingkan dengan tanah yang belum terdaftar. Namun, jika penjual tidak berwenang atau pembeli tidak memiliki hak untuk membeli, transaksi dapat dibatalkan oleh pihak yang berkepentingan. Penelitian ini fokus pada akibat hukum jual beli tanah tanpa persetujuan pasangan dan perlindungan hukum bagi pembeli dalam situasi tersebut Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan atau data sekunder dengan sumber bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun pendekatan penelitian yang dipergunakan Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Konseptual, Pendekatan Analitis, Pendekatan Kasus dan teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasikan aturan hukum positif, literatur buku, jurnal, dan sumber bahan hukum lainnya. Untuk teknik analisa bahan hukum yang dilakukan dengan penafsiran gramatikal, penafsiran Sistematis, dan metode konstruksi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalihan harta bersama tanpa persetujuan pasangan melanggar syarat sah perjanjian sesuai Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga dapat dibatalkan secara hukum.Perlindungan hukum bagi suami atau istri yang dirugikan dalam jual beli tanpa persetujuan pasangan penting untuk mencegah kerugian akibat pengalihan harta bersama. Pembeli yang beritikad baik juga perlu mendapatkan kepastian hukum untuk melindungi hak atas tanah yang dibeli. Dalam kasus sengketa, akta di bawah tangan hanya memiliki kekuatan bukti jika diakui oleh kedua belah pihak atau didukung bukti lain. Penyelesaian masalah dapat dilakukan melalui jalur non-litigasi atau litigasi di pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukum atas kepemilikan tanah
Kewenangan dan Sanksi Majelis Pengawas terhadap Pelanggaran Jabatan Notaris Marbun, Monalisa; Franciska, Wira; Ridwan, Refki
Themis : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1 (2024)
Publisher : LPPI Yayasan Almahmudi bin Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70437/themis.v2i1.866

Abstract

Tugas dan fungsi Notaris meliputi memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat dan melakukan tindakan hukum secara netral. Notaris memiliki kewenangan untuk mengawasi dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan dalam jabatannya, yang diatur oleh Majelis Pengawas Notaris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi oleh Majelis Pengawas terhadap pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris serta kewenangan pengawasan yang dimiliki oleh majelis tersebut. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan data sekunder dan tersier, serta teknik pengumpulan bahan hukum melalui identifikasi aturan dan literatur. Hasil analisis menunjukkan bahwa Majelis Pengawas Notaris terdiri dari unsur pemerintahan, akademisi, dan notaris itu sendiri, yang berwenang melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi kepada notaris yang melanggar ketentuan. Sanksi yang dapat diterapkan termasuk teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian dengan hormat. Dengan demikian, kewenangan dan tanggung jawab Notaris sangat penting dalam menjaga keabsahan dokumen hukum. Sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Pengawas berfungsi sebagai langkah penegakan hukum untuk memastikan notaris menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini juga menciptakan perlindungan bagi masyarakat dari potensi penyalahgunaan jabatan oleh notaris.
Kepastian Hukum Akta Perjanjian Sewa Menyewa yang Direnvoi Secara Sepihak oleh Penyewa Tanpa Sepengetahuan Pemberi Sewa Suba, Erika Yoberthin; Sahril, Iran; Sudirman, M.
Themis : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1 (2024)
Publisher : LPPI Yayasan Almahmudi bin Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70437/themis.v2i1.867

Abstract

Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris mengatur bahwa perubahan isi akta dapat dilakukan jika diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi akta otentik mengenai perjanjian sewa menyewa yang direnvoi sepihak oleh penyewa tanpa sepengetahuan pemberi sewa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dan kepastian hukum dari akta notaris yang direnvoi sepihak tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan atau data sekunder dengan sumber bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun pendekatan penelitian yang dipergunakan Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Konseptual, Pendekatan Analitis, Pendekatan Kasus dan teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, literatur buku, jurnal dan sumber bahan hukum lainnya. Untuk teknik analisa bahan hukum dilakukan dengan penafsiran gramatikal, penafsiran Sistematis, dan metode konstruksi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum dari akta notaris yang direnvoi sepihak adalah hilangnya kekuatan pembuktian absolut akta tersebut, yang berubah menjadi akta di bawah tangan. Hal ini menyebabkan akta tersebut dapat disangkal oleh salah satu pihak, sehingga pemberi sewa berhak meminta pembatalan akta melalui pengadilan.Kepastian hukum terkait akta notaris yang direnvoi sepihak juga terancam, karena akta tersebut dapat dibatalkan demi hukum. Pemberi sewa yang dirugikan dapat menuntut pembatalan berdasarkan pelanggaran syarat formal dalam pembuatan akta notaris. Penelitian ini menyarankan perlunya revisi Pasal 48 dan Pasal 51 UUJN untuk menambahkan sanksi pidana dan administratif bagi Notaris yang melanggar ketentuan mengenai renvoi.
Akibat Hukum Wanprestasi Pelaku Pembangunan (Developer) dalam Penguasaan Satuan Rumah Susun Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Putra, Sapta Adi; Nasseri, Jelly; Ismed, Mohamad
Themis : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1 (2024)
Publisher : LPPI Yayasan Almahmudi bin Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70437/themis.v2i1.868

Abstract

Rumah susun adalah bangunan bertingkat yang terdiri dari satuan-satuan yang dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, serta dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama, sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Penelitian ini mengkaji akibat hukum dari wanprestasi yang dilakukan oleh developer terkait penguasaan satuan rumah susun berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli, serta penyelesaian sengketa yang timbul akibat wanprestasi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan data sekunder yang mencakup bahan primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan penelitian meliputi perundang-undangan, konseptual, analitis, dan kasus, dengan teknik pengumpulan data melalui identifikasi dan inventarisasi aturan hukum serta literatur terkait. Analisis dilakukan dengan penafsiran gramatikal dan sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum dari wanprestasi developer terhadap konsumen meliputi kewajiban membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan risiko, dan pembayaran biaya perkara. Developer yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Rumah Susun dapat dituntut untuk mengganti kerugian melalui gugatan di pengadilan. Saran dari penelitian ini adalah agar rumah susun dijual setelah pembangunan selesai dan agar pembeli mempertimbangkan mediasi formal dengan mediator profesional sebelum membawa kasus ke pengadilan. Hal ini diharapkan dapat mengurangi sengketa dan memberikan perlindungan lebih baik bagi konsumen.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 1 (2025) Vol. 2 No. 2 (2025) Vol. 2 No. 1 (2024) Vol. 1 No. 2 (2024) Vol. 1 No. 1 (2023)