cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dinny Wirawan Pratiwie
Contact Email
yuriska@uwgm.ac.id
Phone
+6282271400197
Journal Mail Official
yuriska@uwgm.ac.id
Editorial Address
Jl. Wahid Hasyim 2 No.28, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75243
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum
Published by Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda
ISSN : 20857616     EISSN : 25410962     DOI : https://doi.org/10.24903/yrs.v17i1.3124
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum which is published periodically to publish the results of research, development, study of thought or theoretical studies related to the field of law. With pISSN 2085-7616 and eISSN 2541-0962 publish twice a year in February and August.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 201 Documents
 16   17   18   19   20 
MEKANISME PERSAINGAN HARGA DI BIDANG KEAGENAN PELAYARAN DI SAMARINDA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN Susanto, Marselinus; Safitri, Wahyuni
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 16 No. 1 (2024): Februari
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v16i1.2723

Abstract

Latar Belakang: Pelayaran merupakan salah satu industri jasa yang berkembang saat ini dimana bidang usahanya yaitu pengiriman barang. Perusahaan pelayaran sekarang ini lebih banyak menggunakan kontainer atau peti kemas dalam jasa pengirimannya. Metode Penelitian: Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode Hukum Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data primer dan data sekunder. Hasil Penelitian: Penetapan Mekanisme yang dilaksanakan keagenan pelayaran antara lain melaporkan secara tertulis rencana dan realisasi kedatangan dan keberangkatan kapal yang diageni, penyerahan dokumen kapal kepada Syahbandar, dan unit penyelenggara pelabuhan setempat serta instansi pemerintah terkait, pengurusan jasa kepelabuhan yang diperlukan kapal tersebut, penunjukan perusahaan bongkar muat untuk kepentingan pemilik kapal, pembukuan dan pencairan muatan, penerbitan konosemen untuk dan atas nama pemilik kapal, penyelesaian tagihan atas nama pemilik kapal, penyelesaian pengisian bunker bahan bakar minyak dan air tawar serta pemenuhan kebutuhan perlengkapan dan perbekalan. Kesimpulan: Pengawasan Komisi Pengawas Persaingan Usaha terhadap penetapan harga dalam keagenan pelayaran dengan melaksanakan pengawasan berupa bimbingan dan penyuluhan yang diberikan kepada pelaku usaha yang meliputi kegiatan advokasi, sosialisasi, seminar, dan kegiatan lainnya yang sejenis yang terkait dengan upaya dalam mewujudkan persaingan usaha yang sehat agar penerapan dari asas dan tujuan dari Undang-Undang tersebut dapat tercapai dengan baik.
PENGUSAHAAN HUTAN SECARA BERDAYA GUNA, BERHASIL GUNA, DAN BERDAYA SAING Joni, Mis; Yunita, Anastasia; Renaldi, Rey; Aritonang, Zelot
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 16 No. 1 (2024): Februari
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v16i1.2752

Abstract

In carrying out forestry business activities, they should be carried out effectively, efficiently and under control, taking into account the principles of sustainable forest management and increasing their usability, results and competitiveness. One of the key aspects in achieving this is through implementing sustainable and sustainable forest management practices, by paying attention to and maintaining the ecological function of forests, and managing forest resources wisely. The effectiveness of implementing and controlling forestry business activities is also closely related to the government's role as a stakeholder in formulating policies that support sustainable forestry management practices and ensuring compliance with existing regulations. This research was conducted using normative research methods. The research results show that to achieve efficient, effective and competitive forest management, namely; Stakeholders must consistently encourage companies operating in the forestry sector to obtain sustainable forest management certification, such as a Forest Stewardship Council (FSC) certificate or the Program for the Endorsement of Forest Certification (PEFC), which can improve the company's image and open access to the market wider global.Companies must be able to obtain FSC and PEFC certificates as a reference that these companies have fulfilled all the elements of their commitment.
AKIBAT HUKUM PUTUSAN PAILIT TERHADAP PT. ASURANSI JIWA KRESNA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 647 K/PDT.SUS-PAILIT/2021) Simbolon, Alum; Leowardy, Cindy
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 16 No. 1 (2024): Februari
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v16i1.2755

Abstract

Tujuan dari penelitian skripsi ini dilakukan oleh peneliti dengan judul Akibat Hukum Putusan Pailit Terhadap PT. Asuransi Jiwa Kresna (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021) ditujukan untuk mengetahui dan memahami tentang akibat hukum dapat ditimbulkan dari adanya putusan pailit terhadap suatu perusahaan asuransi yang berdampak terhadap nasabah dan terhadap perusahaan itu sendiri. Hasil penelitian dari penelitian skripsi ini adalah kepailitan yang dialami PT. Asuransi Jiwa Kresna akan semakin mempersulit posisi nasabah untuk menerima manfaatnya dikarenakan dalam kepailitan, perusahaan sudah tidak berwenang atas hartanya dan kewenangan atas pengurusan harta ini akan beralih kepada kurator. Umumnya, kurator memerlukan waktu yang lama untuk dapat melikuidasi harta pailit. Ditambah, setelah dilikuidasi, hasil likuidasi ini akan dikurangi dengan beberapa biaya seperti biaya kurator dan pajak. Sehingga persen penerimaan nasabah menjadi lebih sedikit. Sebagai bentuk tanggung jawab, debitur dapat mengajukan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) kepada OJK sebagai langkah untuk memenuhi kewajibannya
PROFESIONALITAS DAN INTEGRITAS ADVOKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA Sinaga, Japansen; Sinaga, Irene Puteri A. S
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 16 No. 1 (2024): Februari
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v16i1.2757

Abstract

Dipahami bahwa Advokat merupakan salah satu aparat penegak hukum di Indonesia diharapkan memiliki profesionalitas dan integritas, kadang-kadang diuji dengan suap dan gratifikasi yang nota bene demi kepentingan kliennya, namun diharapkan tidak tergoda dengan hal tersebut dan tidak melakukannya. Suap dan gratifikasi bisa saja melibatkan seorang Advokat, bertindak menerima atau sebagai pemberi, atau sebagai perantara untuk mewujudkan gratifikasi. Kedua jenis perbuatan ini masuk dalam kategori perbuatan yang dilarang dalam UU Anti Korupsi. Advokat dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsinya sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggungjawab merupakan hal yang pent, Profesionaling, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Jasa hukum yang diberikan Advokat dalam menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur system peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.
KEABSAHAN AKTA IKRAR WAKAF DARI TANAH YANG SUDAH BERSTATUS FASILITAS SOSIAL (STUDI KASUS AKTA IKRAR WAKAF NOMOR W2/07/VII/2019) Putra, Ade; Yulia Mirwati; Yasniwati
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 16 No. 2 (2024): Agustus
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v16i2.2758

Abstract

Background: The registration of the Deed of Pledge of Endowment (Akta Ikrar Wakaf) is crucial to ensure the validity and clarity of the waqf land status. Issues arise when the deed of waqf pledge for land that already has a social facility status was rejected by the Land Office in 2019. Research Metodes: This research is categorized as empirical legal research that is descriptive-analytical in nature, drawing from secondary legal materials and tertiary legal sources. Findings: The research findings include: 1) The validity of the Deed of Pledge of Waqf No. W2/07/VII/2019 complies with regulations, but the waqf pledge is invalid due to unmet waqf elements. 2) Registration constraints of the Deed of Pledge of Waqf lead to legal uncertainty and the risk of revocation of ownership rights or waqf status. Conclusion: This research concludes that the Deed of Pledge of Waqf No. W2/07/VII/2019 related to social facility land is not valid, and the registration constraints can have serious consequences, including legal uncertainty and the risk of revocation of ownership rights. The proposed solution is to transfer the land to the city government as a municipal asset to address these issues.
PERAN ADVOKAT DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA PENCARI KEADILAN PERKARA PERDATA nurhadi, fatich; Hasriyani
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 16 No. 2 (2024): Agustus
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v16i2.2797

Abstract

Background: This research is entitled "The Role of Advocates in Providing Legal Aid to Justice Seekers in Civil Cases". Research Metodes: This research method is normative law, which prioritizes collecting initial data from library materials relating to the problem researched by the author. Field research was conducted to support and complement this data. Findings: Based on several facts that occur in Legal Aid Institutions/Legal Aid Organizations or abbreviated as LBH/OBH, there are many goals of Legal Aid that have not been realized in Providing to the Community is carried out affordably and for free so that all Indonesian Citizens can access justice easily and without having to pay comprehensively cannot be done however, because of him; all this because there are many costs that need to be handled in Indonesia in each data case. Conclusion: This is the concern for legal aid providers to raise the masses.
ANALISA ASPEK HUKUM TERHADAP PERSETUJUAN PASANGAN HIDUP TANPA STATUS PERKAWINAN DALAM AKTA AUTENTIK: Indonesia Ahmadi, Ahmadi; Imron, Ahmad
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 16 No. 2 (2024): Agustus
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v16i2.2811

Abstract

ABSTRACTThe more freely elements of western culture enter into the State of Indonesia or Indonesian people who have lived in western countries and now live in Indonesia by bringing western customs or culture about life partners who are not bound as husband and wife living together and those who are already have children without marital status. These rights to individual property are problematic in Indonesia. The regulations governing the approval of transfers, sales and debt agreements or credit agreements with the consent of the husband or wife in a notarized deed or authentic deed already have legal certainty where the agreement is due to be included in the joint property regulated in the Marriage Law Number: 1 of 1974 concerning marriage and amendments to Law Number: 16 of 2019 concerning amendments to the Marriage Law Number: 1 of 1974 concerning marriage, as well as the Civil Code or Civil Code. However, this research analyzes how from a legal aspect that occurs in practice in the field there are several parties who ask for the consent of a spouse who has no legal marriage ties to be included in an agreement with an authentic deed or a notarized deed with the argument of the parties as a form of guarantee of certainty so that can be known by the parties and if in the future there are no demands from their spouse. This research is a type of normative and empirical research, where research refers to legal norms and legislation as well as legal theories regarding the consent of a spouse and primary data which is carried out through interviews, by holding question and answer directly to the respondents. Agreement for a spouse without marriage ties in a legally valid agreement because it is the right of the parties based on the Civil Code Article 1338 paragraph (1) stipulates that "all agreements made legally apply as laws for those who make them" and also strengthens in article 1320 the validity of the agreement, but in the making of the deed there is no regulation, so there is a legal vacuum here. Keywords: Marriage, Deed, Agreement ABSTRAKSemakin bebasnya unsur budaya barat yang masuk ke dalam Negara Indonesia atau orang-orang Indonesia yang pernah tinggal di Negara barat dan sekarang tinggal di Indonesia dengan membawa kebiasaan-kebiasaan atau budaya barat tentang pasangan hidup yang belum terikat sebagai suami-istri tinggal bersama dan adapun yang sudah mempunyai anak tanpa status perkawinan. Hak-hak atas kekayaan perorangan ini yang menjadi problematika yang ada di Indonesia. Peraturan yang mengatur tentang persetujuan atas pengalihan, penjualan dan perjanjian hutang piutang atau Perjanjian kredit dengan persetujuan suami atau istri dalam akta Notaril atau akta autentik sudah mempunyai kepastian hukum yang mana persetujuan tersebut dikarenakan masuk dalam harta bersama yang diataur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor: 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan perubahan Undang-Undang Nomor: 16 tahun 2019 tetang perubahan atas Undang-Undang Perkawinan Nomor: 1 tahun 1974 tentang perkawinan, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHPerdata. Akan tetapi dalam penelitian ini menganalisa bagaimana secara aspek hukum yang terjadi dalam praktek di lapangan ada beberapa pihak yang meminta adanya persetujuan pasangan hidup yang tidak ada ikatan perkawinan secara hukum dimasukan dalam perjanjian dengan akta autentik atau akta Notaril dengan dalil para pihak sebagai bentuk jaminan kepastian agar dapat diketahui oleh para pihak dan apabila dikemudian hari tidak ada tuntutan-tuntutan dari pasangan hidupnya. Penelitian ini merupakan salah satu contoh penelitian normatif dan empiris, dimana data primer dikumpulkan melalui wawancara terhadap responden, menggunakan pertanyaan dan jawaban langsung, serta membahas teori-teori hukum mengenai persetujuan pasangan dan peraturan perundang-undangan. Persetujuan pasangan hidup tanpa ikatan perkawinan dalam suatu perjanjian sah secara hukum karena itu adalah hak para pihak berdasarkan KUHPerdata Pasal 1338 ayat (1) menentukan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya” dan juga menguatkan pada pasal 1320 sahnya perjanjian akan tetapi dalam pembuatan akta belum ada yang mengatur maka disini adanya kekosongan hukum. Kata Kunci: Perkawinan, Akta, Persetujuan
ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DIPENGADILAN Jaidun, Jaidun; Jaang, Syaharie
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 16 No. 2 (2024): Agustus
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v16i2.2997

Abstract

Settlement of civil disputes through a judge mediator is regulated in Article 1 paragraph (2) of the Republic of Indonesia Supreme Court Regulation number 1 of 2016 concerning Procedures for Mediation in Court which states that a mediator is a Judge or other party who has a Mediator Certificate as a neutral party to assist the Parties in the negotiation process to seek various possibilities for resolving disputes without having to make a decision or force a resolution. The parties can use Alternative Dispute Resolution to reach a mutually beneficial agreement. The research used is non-doctrinal legal research, or can also be called research about law. The data used is primary data, namely data obtained directly from research subjects such as interviews. Apart from that, secondary data comes from statutory regulations and literature. Then the data obtained was analyzed qualitatively. The parties use the services of a certified mediator, because this is influenced by 2 factors, namely: (1) They do not want to pay the costs of hiring a certified mediator (2) There are no provisions governing the obligations of the parties to use a certified mediator. The failure of the peace agreement between the parties was caused by 2 factors, namely: (1) Having a strong desire to take the litigation route. (2) It is difficult to entrust the resolution of legal conflicts to a mediator. (3) Still holding a grudge that is difficult to reconcile. Mediators provide convenience and open access to information for the parties to achieve peace. Obstacles to peaceful efforts in court are (1) The parties have a strong desire to resolve civil conflicts through litigation (court). (2) The parties find it difficult to trust the mediator to resolve their conflict. (3) Both parties still hold grudges that are difficult to reconcile
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMBERIAN PINJAMAN MODAL USAHA OLEH PERBANKAN KEPADA PELAKU USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DI LINGKUNGAN SITUS KUTAI LAMA Safitri, Wahyuni; Rustiana; Suhadi, Nainuri
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 16 No. 2 (2024): Agustus
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v16i2.3007

Abstract

This research aims to analyze and determine the role of banking in Providing business capital for MSMEs in the Kutai Lama area and analyze banking efforts in overcoming obstacles faced by perpetrators MSMEs in the Kutai Lama site environment in providing business capital loans.The method used in this research is a qualitative method, with normative juridical approach.The research results show that banking has a very big role in helping MSMEs develop business through providing business capital for MSME actors, especially those in wealth in the old Kutai site environment. There are two important roles for banking in helping MSMEs in developing their business both before roviding business capital and After providing business capital, namely first, carrying out an powerment program MSMEs before providing business capital loans. Second, do the program coaching and supervision of MSMEs after providing business capital loans.Furthermore, there are banking efforts to overcome the obstacles faced by MSME actors in the Kutai Lama site environment in providing business capital loans namely by providing outreach regarding financing for MSMEs by parties banking, Providing training and education for MSME players so they can develop business income, and provide credit restructuring for MSME players who have had a history of bad credit.
ANALISIS YURIDIS PERMOHONAN PAILIT PT. DUNIA TRANSPORTASI LOGISTIK TERHADAP PT. CAHAYA TIMUR GARMINDO (STUDI PUTUSAN NOMOR 2/PDT.SUS-PAILIT/2024/PN NIAGA SMG) Joni, Mis; Paulina, Viola; Aliya Jovilina, Mazaya
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 16 No. 2 (2024): Agustus
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v16i2.3021

Abstract

Background: The purpose of this research is to determine the legal consequences of applying for a bankruptcy declaration according to Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU) and to determine the judge's considerations in the case between PT. Logistics Transportation World (Creditors) to PT. Cahaya Timur Garmindo (Debtor) in Decision Number 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg. Research Metodes: In this research, the author uses a normative juridical approach. Findings: The research results show that the legal consequences of applying for a bankruptcy declaration according to Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU) include freezing assets, strict supervision of asset management by the curator, and distribution of assets to creditors. Conclusion: The judge's considerations in Decision Number 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg are based on the provisions of Article 2 paragraph (1) jo. Article 8 paragraph (4) of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations, the conditions of which are (1) the Debtor has two or more creditors; (2) The debtor does not pay at least one debt that is due and collectible; (3) There are facts or circumstances that are simply proven.

Page 18 of 21 | Total Record : 201

 16   17   18   19   20 

Filter by Year

2009 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 17 No. 2 (2025): AGUSTUS Vol. 17 No. 1 (2025): Februari Vol. 16 No. 2 (2024): Agustus Vol. 16 No. 1 (2024): Februari Vol. 15 No. 2 (2023): Agustus Vol. 15 No. 1 (2023): Februari Vol. 14 No. 2 (2022): Agustus Vol. 14 No. 1 (2022): February Vol. 13 No. 2 (2021): August Vol. 13 No. 1 (2021): February Vol. 12 No. 2 (2020): August Vol. 12 No. 1 (2020): February Vol. 11 No. 2 (2019): August Vol. 11 No. 1 (2019): February Vol. 10 No. 2 (2018): August Vol. 10 No. 1 (2018): February Vol. 9 No. 2 (2017): August Vol. 9 No. 1 (2017): February Vol. 8 No. 2 (2016): August Vol. 8 No. 1 (2016): February Vol. 7 No. 2 (2015): August Vol. 7 No. 1 (2015): February Vol. 6 No. 1 (2014): February Vol. 5 No. 1 (2013): February Vol. 4 No. 2 (2012): August Vol. 4 No. 1 (2012): February Vol. 3 No. 2 (2011): August Vol. 3 No. 1 (2011): February Vol. 2 No. 2 (2010): August Vol. 2 No. 1 (2010): February Vol. 1 No. 1 (2009): February More Issue