cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dinny Wirawan Pratiwie
Contact Email
yuriska@uwgm.ac.id
Phone
+6282271400197
Journal Mail Official
yuriska@uwgm.ac.id
Editorial Address
Jl. Wahid Hasyim 2 No.28, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75243
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum
Published by Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda
ISSN : 20857616     EISSN : 25410962     DOI : https://doi.org/10.24903/yrs.v17i1.3124
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum which is published periodically to publish the results of research, development, study of thought or theoretical studies related to the field of law. With pISSN 2085-7616 and eISSN 2541-0962 publish twice a year in February and August.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 201 Documents
 1   2   3   4   5 
Mekanisme Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Pengadilan Negeri Samarinda S.H., M.H, Jaidun,
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 7 No. 2 (2015): August
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v7i2.139

Abstract

ABSTRACT The court is a space or a last fort for people to get justice but in this case a problem which seek the court is not easy and with little expense but rather the cost to be incurred for example using the services of professional lawyers prohibitively expensive while not all people can afford to pay. However, Indonesia as a legal state as mentioned in the Constitution of 1945 in Article 1 point (3) "Indonesia is a legal state" the state must guarantee equality of each citizen both before the law and protect all the rights to be treated before the law, and with the Legal aid society, especially in the city of Samarinda, in this case, it helps people, especially the underprivileged in right of defending their rights and being protected from discrimination apparatus or elements which are not responsible and the process of case investigation encountered can occur as supposed to be. Thus, the law agencies is indispensable for the people belonging to the poor economy.
Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Di Kota Samarinda Berdasarkan Perspektif Administratif Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Mukmin Rehas, S.H., M.H, Abdul
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 7 No. 2 (2015): August
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v7i2.140

Abstract

ABSTRACT Legal aid is a very important means in terms of gaining the needs of the poor society in this case to obtain the justice and retain their rights because not all people are able to afford to pay the attorneys' fees that are reliable and professional to retain the rights and ensure legal certainty nor justice for one of the parties. Thus the government needs to provide legal assistance to the community with low level economy to find the justice for him, and mandatory for the government to implement the City Legal Assistance in Samarinda in order to run in perspective and in accordance with law No. 16 in 2011.
PENGAWASAN OMBUDSMAN TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KOTA SAMARINDA S.H.,M.H, Dinny Wirawan Pratiwie
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 7 No. 2 (2015): August
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v7i2.141

Abstract

The case of public services in the city of Samarinda made an independent institution that is Ombusdsman, in this case, had to intervene itself to supervise the government does not provide good public services, effective, and professional service to the society, so many people who are not satisfied with the public services provided by government and report the matter for authorities to follow up an ineffective of public services in Samarinda.
Kedudukan Hukum Hipotek Kapal Laut Dalam Hukum Jaminan Dan Penetapan Hipotek Kapal Laut Sebagai Jaminan Perikatan S.H., M.H, Syukri Hidayatullah,
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 7 No. 2 (2015): August
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v7i2.142

Abstract

Given the importance of the position of fund's credit in the development process, it has been supposed to be the giver and the recipient of the credit and other related parties are protected through a rights institutions, strong guarantee and also be able to provide legal certainty for all parties concerned in the various sectors of the trade of Indonesia, including the shipping sector. To encourage the shipping industry, the Government has undertaken various legal actions including through deregulation in the field of sea transport issued Law No. 17 in 2008 about voyage, the President’s Instruction Number 5 in 2005 concerning Empowerment National Shipping Industry and the regulation of President No. 44 in 2005 about ratification of the International Convention on Maritime Receivable and Mortgage with this ratification, particularly the field of shipping, the Indonesian shipping industry may participate empower and strengthen national and international efforts to prepare Legislation in the draft of Law on the Maritime Claim Prior and Mortgages on Ships. The regulations of ship mortgage, among others, are still adopting colonial rule both the Book of the Law of Civil Law (Civil Code) and the Book of the Law of Commercial Law (Commercial code) and Indonesia legislation, namely Law No. 17 in 2008 about Shipping. Regarding the distribution of these regulations will be further discussed in Chapter II.
“PERANAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DALAM MENGAUDIT KEUANGAN NEGARA PADA PDAM KOTA SAMARINDA”. S.H, Rustiana,; S.H., M.H, Jaidun,
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 7 No. 1 (2015): February
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v7i1.143

Abstract

Badan Pemeriksa Keuangan sebagai salah satu lembaga tinggi negara dituntut untuk terus meningkatkan kinerja sumber dayanya, agar tetap eksis dalam memberikan amanah negara untuk mendukung kinerja pemerintah yang bersih dan berwibawa. BPK merupakan lembaga pengawas Eksternal yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan hasil pemeriksaannya terhadap DPR, DPD, dan DPRD. Jenis pemeriksaan yang dilakukannya beragam, seperti pemeriksaan kinerja, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, dan lain sebagainya. Sehingga dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara BPK tidak boleh bertindak membuat peraturan yang bertentangan dengan segala aturan yang telah ditetapkan, yaitu kewenangan BPK dalam memeriksa keuangan negara, sehingga dalam hal melakukan audit BPK tidak boleh lepas dari control segala peraturan yang telah mengatur hal tersebut.
“KAJIAN HUKUM TERHADAP SERTIPIKAT HAK TANGGUNGAN ROYA YANG HILANG PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA”.’ S.H, Iswananta,; Safitri, S.H.,M.Hum., Hj. Wahyuni
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 7 No. 1 (2015): February
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v7i1.144

Abstract

Pengertian Roya secara umum adalah suatu prosedur untuk melakukan pencoretan catatan beban hak tanggungan pada buku tanah dan sertifikat tanah yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan dimana hak tanggungan itu didaftarkan, apabila debitur telah melunasi hutangnya kepada kreditur. Dalam melaksanakan roya kreditur (Bank) mengembalikan sertifikat hak tanggungan dan sertifikat tanah yang bersangkutan ke Kantor Pertanahan disertai pernyataan tertulis untuk menghapus atau roya atas hak tanggungan yang melekat. Namun pada prakteknya tidak jarang dijumpai sertifikat hak tanggungan yang dimiliki debitur yang telah melunasi hutangnya kepada kreditur hilang oleh karena pengarsipan dari pihak kreditur yang kurang baik ataupun karena terjadinya mutasi petugas kredit yang menangani secara langsung. Keadaan ini tentunya akan menyulitkan debitur ketika hendak melakukan proses roya ke Kantor Pertanahan, oleh karenanya bagimana pertanggungjawaban atas hilangnya sertipikat hak tanggungan oleh kreditur (Bank).
“LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH PENAJAM PASER UTARA NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG ALOKASI DANA DESA (studi kasus di Desa Sunge Batu, Kecamatan Paser Balengkong, Kabupaten Paser Kaltim)” Sinaga, S.H, Fransiska; S.H., M.H., Yatini,
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 7 No. 1 (2015): February
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v7i1.145

Abstract

Desa Sunge Batu yang terletak Kecamatan Paser Balengkong Kabupaten Paser merupakan salah salah satu daerah otonom yang ada di Kalimantan Timur dengan melaksanakan prinsip-prinsip otonomi daerah yaitu berusaha mengoptimalkan potensi desa dengan berusaha mengoptimalkan potensi desa demi terselenggaranya pemerintahan yang bersih. Wujud nyata dalam membantu dan meningkatkan partisipasi pemerintah desa adalah dengan terus berupaya meningkatkan ADD kepada desa yang dapat dipergunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan urusan rumah tangganya. Pelaksanaan ADD wajib dilaporkan oleh Tim pelaksana desa secara berjenjang kepada Tim fasilitasi tingkat kecamatan dan Tim fasilitasi tingkat Kabupaten. Oleh karena pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan ADD yang dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari tingkat desa sampai ketingkat kabupaten dengan begitu Desa Sunge Batu Kecamatan Paser Balengkong Kabupaten Paser dalam Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) pengelolaan ADD terdapat masalah yaitu LPJ belum lengkap dan pengelolaan administrasi keuangan belum dikerjakan secara tertib. Dalam hal pengelolaan ADD yang dalam pelaksanaannya seharusnya untuk pembangunan fisik sesuai dengan APBDesa/ADD Tahun Anggaran 2011 di duga terdapat penyelewengan dana, maka Kepala Desa Sunge Batu sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di desa tersebut telah ditahan dan telah melakukan proses peradilan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Samarinda. Maka pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan desa, khususnya Desa Sunge Batu Kecamatan Paser Balengkong Kabupaten Paser ini belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku (akuntabilitas pengelolaan keuangan desa) sehingga perlu untuk dikaji dan dianalisa bagaimana sebenarnya pengelolaan ADD pada tingkat implementasi di lapangan.
“Kajian Hukum Terhadap Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Fly OverDi Kota Samarinda ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum”. S.H, Harun Ratu,; S.H., M.Hum, Nainuri Suhadi,
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 7 No. 1 (2015): February
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v7i1.146

Abstract

Kota samarinda mengalami pertumbuhan ekonomi yang berkembang begitu pesat dengan adanya pembangunan yang bertujuan untuk memajukan perekonomian dari masyarakat. Akan tetapi untuk memajukan suatu daerah dalam hal pembangunan harus adanya ketersediaan lahan dalam melaksanakan pembangunan. Masalah pembangunan dan lahan bukanlah hal baru dalam setiap pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dan tidak jarang ditemui dimana saja. Dikota samarinda sendiri ketersediaan lahan masih terbatas, contohnya dalam kasus pelaksanaan pembangunan Fly Over yang dilaksanakan di daerah Kota Samarinda saat ini, apakah pembebasan yang dilakukan pemerintah tersebut sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Undang-undang ? seperti diketahui bahwa lahan yang tersedia di Kota Samarinda sendiri masih sangat terbatas. Oleh karenanya bagaimana pelaksanaan pembebasan lahan dan upaya pemerintah dalam hal pembebasan lahan untuk membangun Insfrastruktur kepentingan umum seperti Fly Over.
“Peranan Ankum dalam proses pemberhentian prajurit TNI AD secara administrasi “(Studi di Hukum Kodam VI/Mlw)”. S.H, Sri Hartati,; Mukti, S.H., M.H., Hudali
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 7 No. 1 (2015): February
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v7i1.147

Abstract

Sumber Media elektronik Kompas.com pada Senin, 9 Juni 2014 memuat berita tentang Iklim politik di tanah air menjelang Pilpres pada 9 Juli 2014 dimana salah satu capres merupakan purnawirawan TNI cukup hangat, salah satu faktor pemicu adalah masyarakat ingin mengetahui status Bapak Letjen Prabowo Subianto, apakah beliau diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan ataukah diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan. Mantan Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI, Syamsu Djalal, mengomentari beredarnya salinan surat yang tertera sebagai hasil keputusan DKP tentang pemberhentian Prabowo yang beredar luas di media sosial mengharapkan, para mantan petinggi TNI yang pernah duduk di Dewan Kehormatan Perwira (DKP) untuk buka suara tentang pemberhentian Prabowo Subianto dari TNI, agar tidak menjadi polemik. Hal ini melatarbelakangi bahwa bagaimana peranan ankum dalam proses pemberhentian prajurit secara administrasi.Apa yang melatar belakangi seorang prajurit diberhentikan secara administrasi serta bagaimana proses pemberhentian prajurit secara administrasi.
“IMPLIKASI HUKUM PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL” Nugraha, Satriya
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 9 No. 2 (2017): August
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v9i2.153

Abstract

In the Employment Law is not found that the Government may appoint civil servants Candidate (employess) derived from Honorary Workers but then with Government Regulation No. 48 Year 2005 About Appointment of Honorary Workers Being employess has set a policy that the Government may appoint honorary be employess and then amended by Government Regulation No. 43 of 2007 On Amendment of Government Regulation No. 48 Year 2005 concerning the appointment of Honorary Workers Being employess. This study aims to assess the presence of Honorary Workers in the perspective of Employment Law and Legal Implications Power Honorary appointment into employess. This type of research is normative and descriptive analytical study the rules or norms of positive law, relating to the Government's policy to raise the Honorary Workers be employess. The results of this study found that the appointment of Honorary Workers become employess more viscous aspects of public policy rather than juridical aspects. But public policy is then given a legal basis in the form of Government Regulation. Legal implications of the appointment of Honorary be employess conflict between Employment Law with Government Regulations governing, so that under the principles of law should be a higher Regulations beat / disregard the underlying Regulation and this may mean that the implications of the appointment of Honorary Workers into the civil servant is not valid in terms of Legal Aspects

Page 3 of 21 | Total Record : 201

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2009 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 17 No. 2 (2025): AGUSTUS Vol. 17 No. 1 (2025): Februari Vol. 16 No. 2 (2024): Agustus Vol. 16 No. 1 (2024): Februari Vol. 15 No. 2 (2023): Agustus Vol. 15 No. 1 (2023): Februari Vol. 14 No. 2 (2022): Agustus Vol. 14 No. 1 (2022): February Vol. 13 No. 2 (2021): August Vol. 13 No. 1 (2021): February Vol. 12 No. 2 (2020): August Vol. 12 No. 1 (2020): February Vol. 11 No. 2 (2019): August Vol. 11 No. 1 (2019): February Vol. 10 No. 2 (2018): August Vol. 10 No. 1 (2018): February Vol. 9 No. 2 (2017): August Vol. 9 No. 1 (2017): February Vol. 8 No. 2 (2016): August Vol. 8 No. 1 (2016): February Vol. 7 No. 2 (2015): August Vol. 7 No. 1 (2015): February Vol. 6 No. 1 (2014): February Vol. 5 No. 1 (2013): February Vol. 4 No. 2 (2012): August Vol. 4 No. 1 (2012): February Vol. 3 No. 2 (2011): August Vol. 3 No. 1 (2011): February Vol. 2 No. 2 (2010): August Vol. 2 No. 1 (2010): February Vol. 1 No. 1 (2009): February More Issue