cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Wuri Indri
Contact Email
wacanakinerja@gmail.com
Phone
085374604103
Journal Mail Official
wacanakinerja@gmail.com
Editorial Address
Jl. Kiara Payung KM. 4, 7 Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat 45366 Telp. (022) 7790048-7790044-7790049-7782041-7782042 Fax. (022) 7790055-7782178
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik
Published by Lembaga Administrasi Negara
ISSN : 14114917     EISSN : 26209063     DOI : 10.31845/jwk
Core Subject : Economy, Education, Social,
Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences
This journal focuses on disseminating problems and issues in public administration and public policy. Published journal article of Jurnal Wacana Kinerja covers areas, including: Public sector human resource management; Public sector organization; Public sector management; Public sector innovation; Public service; Public policy; Local government; and Governance.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 550 Documents
 46   47   48   49   50 
Pengembangan Otonomi Desa Menurut UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Desa Wasistiono, Sadu
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 3, No 1 (2000)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v3i1.621

Abstract

Perkembangan otonomi desa di Indonesia selama ini telah mengalami pasang surut yang fluktuatif mengikuti pasang surutnya otonomi daerah. Perubahannya bergerak seperti penduluan, yakni diantara isinnya sangat luas pada satu sisi serta isinya sangat terbatas pada sisi lain. UU Nomor 19 Tahun1965 misalnya memberikan pengakuan formal kepada Desa untuk menjadi daerah otonom paling bawah (Desapraja). Pada bentukyang lain, UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan desa justru sangat membatsi otonomi desa. Desa di Indonesia diseragamkan bentuknya dan diposisikan sekedar sebagai administratif pemerintah. Melalui UU Nomor 5 Tahun1979. Desa atau dengan nama lainnya yang sejenis telah dicabut dari akarnya yaitu hukum adat. Padahal, kedua UU tersebut merujuk pada konstitusi yang sama yakni UUD 1945.
Reformasi Administrasi di Korea Selatan: Sebuah Pembelajaran Kesuksesan Seno, Ramadhani Haryo
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 23, No 2 (2020)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v23i2.667

Abstract

This research examined the strategy and process of administrative reform in South Korea. The method was using a descriptive qualitative approach with analysis of literature study from secondary data. The results showed that there were six strategies in South Korea administrative reform, i.e.: (1) downsizing; (2) deregulations; (3) reorganization; (4) administrative efficacy; (5) debureaucratization; and (6) decentralization. Downsizing was applied to shrink government institutions in every regime. Deregulations was applied through business privatization and economic liberalization to escape from economic crisis. Reorganization was applied by merging several government institutions to improve the communication process and public service. Administrative efficacy was applied through utilizing and improving e-government in public service. Debureaucratization was applied toward civil servants to promote professional and competent bureaucrats. Decentralization was applied to shorten the decision making process and create contextual local-government policy.
Does Moving Capital Matter For Reducing Development Complexities In A State Capital:Jakarta Utomo, Tri Widodo W
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 6, No 4 (2003)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v6i4.514

Abstract

Dibandingkan sampai 3 dekade, Jakarta lebih berubah secara signifikan. Disamping perubahan positif, harus diakui bahwa saat ini muncul banyak sekali kompleksitas permasalahan yang tidak terjadi pada masa-masa sebelumnya. Diantara berbagai persoalan tadi, kondisi lalu lintas yang makin smerawut dan arus urbanisasi yang tidak terkendali, bisa ditunjuk sebagai masalah kronis yang dihadapi Jakarta. Itulah sebabnya tulisan iini memfokuskan pada kedua permasalahan tadi, kemudian mengajukan satu solusi dengan cara memindahkan ibukota ke wilayah lain. Perpindahan ibukota ini secara teoritis akan memnguragi beban Jakarta sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan perkembangan fisik ibukota yang baru, asal dilakukan dengan cermat dan bertahap.
Sensus Penduduk 2000: Reformasi Kualitas Data dan Informasi Administrasi Kependudukan Setiawan, Budi
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 3, No 3 (2000)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v3i3.610

Abstract

Kegiatan sensus Penduduk 2000 sudah memasuki kegiatan yang ke-lima kalinya di neagara kita. Setelah empat kali dilaksanakan. Sensus penduduk, maka SP 2000 ini menjadi momentum yang sangat strategis dalam menciptakan perolehan kualitas data dan informasi sejalan dengan era perkembangan Reformasi di tubuh pemerintahan khususnya dalam pengelolaan administrasi kependudukan di Negara kita. Dari keempat kali sensus yang sudah dilakukan selama ini belum sepenuhnya memenuhi harapan dan tuntutan akan kualitas data yang kita inginkan, untuk itu dari bentuk kuesioner yang ada dalam SP 2000 ini kita berharap akan terwujud cita-cita kita bersama untuk mendapatkan data dan informasi yang memenuhi ketentuan seperti mempunyai Presepsi yang tinggi, relevansi data, reliabilitas dan validitas yang dapat diandalkan.
Kabinet Gotong Royong Hidayat, Dayat
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 4, No 3 (2001)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v4i3.576

Abstract

Kursi panas kepresidenan RI akhirnya beralih dengan digantinya Abdurrahman "Gus Dur" Wahid oleh Megawati. Pergantian ini langsung direspon oleh pasar secara positif yang ditandai dengan menguatnya rupiah terhadap dolar Amerika. Nilai tukar ini semakin menguat setelah Presiden RI ke 5 ini, mengumumkan susunan Kabinetnya. Kabinet yang dibentuk diberi nama Kabinet Gotong Royong (GR) yang sekaligus menggusur kabinet Persatuan yang dibentuk oleh Gus Dur
Pedoman Praktis Penyusunan Kamus Kompetensi Teknis Aparatur Sipil Negara Wahyuadianto, Agus; Saputro, Hendra Nugroho
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 23, No 1 (2020)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v23i1.155

Abstract

Competency dictionary and job standard for Indonesian civil servant has been exposed in The Decree of Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform Number 38 Year of 2017. This decree gives ample explanation on managerial and social-cultural competencies, including the exact lists of competency titles and the application toward each job level. On the other hand, the similar treatment does not applied toward technical competency, only general guidance included. Since all ministries and non-ministerial government institutions must develop technical competency dictionary and job standard for their own governmental affairs, thus the need of the guidance is heightened. This study aims for creating practical guidance in developing technical competency dictionary along with the example. Qualitative approach with case study was used in this study. Moreover, data was gathered through literature examination, focus group discussion, and workshop. As the result, there are three steps in developing technical competency dictionary, ie: (1) identifying technical competency title using organization main duties and function cascading technique; (2) deciding technical competency levels using Taxonomy Bloom theory; and (3) writing down compatible behaviour indicators using guidance matrix. In addition, example provided for every step in order to ease the guidance practicality. Hopefully, this practical guidance could help human resource practitioner in developing technical competency dictionary, especially in Indonesian civil servant context. Furthermore, this article will add different perspective toward competency studies.
Pemilu 2004 Hidayat, Dayat
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 7, No 1 (2004)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v7i1.503

Abstract

Tahun 2004 ini saatnya kita akan melakukan kembali Pemilihan Umum (Pemilu). Dalam Pemilu ini kita akan kembali memilih pemimpin kita yang baru, baik untuk perwakilan rakyat maupun Presidennya. Pemilu kembali digelar dengan lebih banyak parta yang ikut serta-24 partai sebagai peserta resmi PEMILU 2004. Banyaknya peserta sekarang ini tentunya akan juga memecah suara para pemilih. Disamping itu dukungan terhadap calon pemimpin yang diusung tiap tiap partai pun menjadi sangat beragam, selain mekanisme pemilihan yang juga berbeda yakni semi pemilihan langsung. Namun setidaknya kita saat ini harus memilih partai dan sekaligus perwakilan orangnya
Refungsionalisasi Analisis Manajemen Dalam Rangka Optimaslisasi Pelayanan Umum Djumara, Noorsyamsa
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 5, No 3 (1999)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v5i3.633

Abstract

Dalam rangka visi Pendayagunaan Aparatur Negara yakni “ mewujudkan aparatur negara yang netral, profesional, bertanggungjawab, produktif, transparan dan bebeas korupsi, kolusi dan nepotisme untuk melayani dan memberdayakan masyarakat”, sangat dibutuhakan keberadaan aparatur yang memiliki kompetensi tinggi. Sasaran akhir yang diharapkan adalah terwujudnya pelayanan umum yang optimal. Untuk mendukung hal tersebut, fungsi para analis menajemen perlu diberdayakan. Fungsi utama dari para nalis manajemen ini adalah menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan job description maupun job spesification, untuk menentukan jenis-jenis pekerjaan yang bersifat pelayanan (services job) serta pekerjaan yang bukan pelayanan (non services job). Implikasi selanjutnya, pemisahan jenis pekerjaan kedalam services jobs dan npn services jobs akan mempengaruhi bentuk organisasi dan struktur didalamnya.
Analisis Kewenangan Daerah dan Pendekatan Kuantitatif Dalam Penataan Kelembagaan (Simulasi Bidang Kewenangan Pekerjaan Umum) Fernanda, Desi; Supriatna, Ento
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 8, No 2 (2000)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v8i2.601

Abstract

Lahirnya UU Nomor 22 Tahun1999 mengakibatkan perubahan frontal dalam hal rumusan kewenangan daerah. Selanjutnya permasalahan yang harus dijawab adalah bagaimana mewadahi kewenangan tersebut dalam struktur kelembagaa. Dalam rangka menjawab pertanyaan itulah, diperlukan kajian cukup mendalam, tidak saja secara kualitatif namun juga pendekatan kuantitatif. Tulisan ini menggunakan analisis Savas tentang pembagian jenis-jenis barang publik dan privat untuk menilai seberapa besar peranan pemerintah dalam penyelenggaraan suatu kewenangan. Hasil skoring atau penilaian kemudian diinteroretasikan kedalam pola kelembagaan yang mungkin dapat dikembangkan.
Indonesia at The Crossroads: Transformation and Challenges Pratiwi, Pratiwi
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 26, No 2 (2023)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v26i2.902

Abstract

Pasca reformasi, transformasi, tantangan, dan beragam isu sosial dan ekonomi melanda Indonesia. Reformasi politik dan krisis ekonomi yang melanda beberapa negara pada akhir 1990 turut memengaruhi transformasi paradigma administrasi publik dari new public management pada new public service yang lebih partisipatif dan demokratis. Dalam konteks Indonesia, beberapa ahli memandang demokrasi pasca 1998 dengan perspektif beragam. Dalam beberapa aspek, demokrasi dianggap berhasil dari segi pertumbuhan ekonomi dan pengembangan nilai-nilai pluralisme. Di sisi lain, demokrasi dianggap gagal dari segi tajamnya ketimpangan pendapatan dan konflik sosial yang terjadi. Buku yang berdasarkan riset-riset yang dilakukan penulis berperspektif Asia ini menyajikan perspektif heterogen tidak hanya dari akademisi, namun juga dari mereka yang berpengalaman dalam birokrasi dan pegiat lembaga swadaya masyarakat (LSM). Buku ini menawarkan sudut pandang majemuk yang cukup berharga. Sehingga, penyajian buku dapat memberikan pembelajaran mengenai hal-hal yang krusial namun sering luput dalam penyusunan kebijakan publik.

Page 48 of 55 | Total Record : 550

 46   47   48   49   50 

Filter by Year

1998 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 28, No 2 (2025) Vol 28, No 1 (2025) Vol 27, No 2 (2024) Vol 27, No 1 (2024) Vol 26, No 2 (2023) Vol 26, No 1 (2023) Vol 25, No 2 (2022) Vol 25, No 1 (2022) Vol 24, No 2 (2021) Vol 24, No 1 (2021) Vol 23, No 2 (2020) Vol 23, No 1 (2020) Vol 22, No 2 (2019) Vol 22, No 1 (2019) Vol 21, No 2 (2018) Vol 21, No 1 (2018) Vol 20, No 2 (2017) Vol 20, No 1 (2017) Vol 19, No 2 (2016) Vol 19, No 1 (2016) Vol 18, No 2 (2015) Vol 18, No 1 (2015) Vol 17, No 2 (2014) Vol 17, No 1 (2014) Vol 16, No 2 (2013) Vol 16, No 1 (2013) Vol 15, No 2 (2012) Vol 15, No 1 (2012) Vol 14, No 2 (2011) Vol 14, No 1 (2011) Vol 13, No 2 (2010) Vol 13, No 1 (2010) Vol 12, No 2 (2009) Vol 12, No 1 (2009) Vol 11, No 4 (2008) Vol 11, No 3 (2008) Vol 11, No 2 (2008) Vol 11, No 1 (2008) Vol 10, No 4 (2007) Vol 10, No 3 (2007) Vol 10, No 2 (2007) Vol 10, No 1 (2007) Vol 9, No 4 (2006) Vol 9, No 3 (2006) Vol 9, No 2 (2006) Vol 9, No 1 (2006) Vol 8, No 4 (2005) Vol 8, No 3 (2005) Vol 8, No 2 (2005) Vol 8, No 1 (2005) Vol 7, No 4 (2004) Vol 7, No 3 (2004) Vol 7, No 2 (2004) Vol 7, No 1 (2004) Vol 6, No 4 (2003) Vol 6, No 3 (2003) Vol 6, No 2 (2003) Vol 6, No 1 (2003) Vol 5, No 4 (2002) Vol 5, No 3 (2002) Vol 5, No 2 (2002) Vol 5, No 1 (2002) Vol 4, No 4 (2001) Vol 4, No 3 (2001) Vol 4, No 2 (2001) Vol 4, No 1 (2001) Vol 8, No 2 (2000) Vol 3, No 3 (2000) Vol 3, No 2 (2000) Vol 3, No 1 (2000) Vol 5, No 3 (1999) Vol 5, No 2 (1999) Vol 5, No 1 (1999) Vol 3, No 1 (1998) Vol 2, No 1 (1998) Vol 1, No 1 (1998) More Issue