cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Wuri Indri
Contact Email
wacanakinerja@gmail.com
Phone
085374604103
Journal Mail Official
wacanakinerja@gmail.com
Editorial Address
Jl. Kiara Payung KM. 4, 7 Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat 45366 Telp. (022) 7790048-7790044-7790049-7782041-7782042 Fax. (022) 7790055-7782178
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik
Published by Lembaga Administrasi Negara
ISSN : 14114917     EISSN : 26209063     DOI : 10.31845/jwk
Core Subject : Economy, Education, Social,
Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences
This journal focuses on disseminating problems and issues in public administration and public policy. Published journal article of Jurnal Wacana Kinerja covers areas, including: Public sector human resource management; Public sector organization; Public sector management; Public sector innovation; Public service; Public policy; Local government; and Governance.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 550 Documents
 45   46   47   48   49 
Etika Pemerintahan dalam Optimalisasi Regulasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Sholihah, Shofi Siti; Qothrunnada, Qothrunnada; Oktaviani, Frida Nur; Akbar, Idil
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 26, No 2 (2023)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v26i2.844

Abstract

LHKPN is one form of realization of ideal government ethics. It’s because government ethics sees that in state administration, regulation is needed so that the duties and functions of the service can be fulfilled. However, the level of compliance with wealth reporting has only reached the level of transparency and does not yet indicate the validity of the report. Apart from that, regulations that are less strict in providing administrative sanctions to violators are something that needs attention. This research uses a qualitative descriptive research methode, aims to find out how the ideal conditions compare with the reality of reporting state administrators' assets and to find out what the government must do so that the LHKPN can be implemented well. Apart from the implementation of LHKPN which is not running well, this research explains several things that the government must do to improve state administrators who comply with LHKPN.
ASN Berinovasi dalam Menghadapi Refocusing Anggaran Di Masa Pandemi Covid 19 Kartika, Ray Septianis
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 24, No 2 (2021)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v24i2.704

Abstract

Refocusing anggaran menjadi permasalahan ketika program kegiatan tidak dapat terealisasi sesuai target. Efeknya adalah mempengaruhi volume pegawai untuk bekerja. Menghadapi hal tersebut, maka sangat penting melihat bagaimana ASN dapat maksimal bekerja ditengah keterbatasan anggaran.  Kajian ini melihat dari dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin. Tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja ASN dalam menghadapi refocusing anggaran dengan melihat keempat dimensi tersebut. Metodenya dengan deskriptif kualitatif, respondenya berasal dari unsur pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang terekam dalam aplikasi goggle form. Hasil dari kajian teranalisa bahwa dimensi kualifikasi mengaitkan antara pendidikan dan golongan, dimensi kompetensi mengukur kompetensi ASN dari jabatannya, dimensi kinerja responden yang telah mengetahui informasi refocusing sebanyak 66,53 % dan  62,50 % berpendapat refocusing anggaran mempengaruhi kinerja, serta 81,65 % menyetujui kebijakan refocusing. Dimensi disiplin berbicara pada perencanaan kegiatan, kajian mandiri dan inovasi kerja. Temuan kajian adalah Pertama ,ASN tetap beraktivitas sebagaimana biasanya meski refocusing sudah dilakukan, Kedua, Produktivitas ASN ditunjukkan dengan realisasi anggaran dan capaian pemenuhan angka kredit tahunan bagi peneliti, Ketiga Pejabat fungsional umum melakukan rencana aksi dalam menghadapi situasi melalui mengalihkan kegiatan non prioritas menjadi kegiatan yang berbasis output. Sarannya adalah pertama manajerial perencanaan secara terintegrasi, kedua riset berbasis output. ketiga mewujudkan inovasi kerja yang komprehensif. Dengan demikian capaian lembaga dan target lembaga akan tercapai tanpa mengurangi kebermanfaatannya. 
Reforms Of State-Owned Enterprises in Indonesia:Restructing And Privatization Damayanti, Kania
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 6, No 2 (2003)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v6i2.532

Abstract

Pada dasarnya dalam reformasi BUMN, kebijakan retrukturisasi mencakup reorganisasi BUMN, penjualan aset pemerintah dan mentransfer konsep manajemen swasta ke dalam manajemen publik. Sementara privatisasi mencakup tiga cara dasar yaitu mentransfer kepemilikan pemerintah baik sebagian atau sleuruhnya kepada sektor swasta, deregulasi ekonomi terutama terhdap kondisi monopoli serta privatisasi dengan menyingkirkan hambatan dalam perekonomian yang bertujuan mempermudah pihak swasta masuk dalam bisnis BUMN serta pemakain manajeman swasta ke dalam manajemen publik. Perbedaan restrukturisasi dan privatisasi menjadi tidak jelas.
Pelayanan Perizinan sebagai Salah Satu Instrumen Fungsi Pengaturan Pemerintah Dalam Reformasi Sosial Ekonomi Masyarakat Wirijadinata, Jat Jat
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 1, No 1 (1998)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v1i1.662

Abstract

Masalah perijinan dalam era reformasi dan transparansi saat ini makin relevan untuk dikaji karena mengandung potensi yang makin sensitif. Oleh karena itu, sistem pelayanan perlu diperbaiki dalam berbagai aspeknya, baik sumber daya manusia, kelembagaan, ketatalaksanaan, data base, koordinasi, sarana prasarana, dan sebagainya. Salah satu jenis pelayanan yang perlu “direvitalisasikan” disini misalnya pelayanan pembangunan dan investasi.
Desentralisasi Kewenangan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Kajian tentang Implementasi UU Nomor 22 Tahun 1999 dan Pengaruhnya terhadap Perubahan Struktur Pembiayaan Pemerintahan Daerah Utomo, Tri Widodo W
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 4, No 2 (2001)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v4i2.587

Abstract

Secara normatif, pemberlakuan UU No 20 tahun 1999 dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Namun dalam prakteknya, asumsi tadi diragukan dapat berjlan sesuai harapan. Keraguan ini terutama disebabkan oleh disoreintasi pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran. Desentarlisasi fiskal yang tercermin pada UU Nomor 34 tahun 2000, serta PP Nomor 16, 104, 105, dan 107 tahun 2000, ternyata lebih diarahkan untuk membiayai kebutuhan rutin daripada pembanguan. Implikasinya, kepentingan masyarakat menjadi terabaikan , dan ini berarti menyimpang dari filosofi dasarnya. Tulisan ini memberi gambaran tentang cita-cita yang ingin dicapai, instrumen yang disediakan untuk mencapai cita-cita (yaitu melaui desentarlisai fiskal), serta fakta empirik yang menghambat pencapaian cita-cita).
Menggeliatkan Kembali Keberlanjutan Inovasi Pratiwi, Pratiwi
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 19, No 2 (2016)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v19i2.804

Abstract

Survey World Governance Index pada 2015 mengungkap persoalan rendahnya persepsi terhadap kualitas kebijakan dan pelayanan publik, derajat independensi birokrasi dari tekanan politik serta kredibilitas kebijakan publik pemerintah masih menjadi tantangan bagi birokrasi Indonesia. Lebih lanjut, evaluasi Bappenas terhadap capaian tujuan pembangunan millennium Indonesia pada 2015 lalu mengungkap bahwa tantangan terbesar pembangunan Indonesia adalah dalam pencegahan kemiskinan, peningka tan akses kesehatan dan pendidikan. Laporan-laporan tersebut merekomendasikan agar pemerintah segera melakukan reformasi atau inovasi pelayanan publik. Beberapa kajian tentang praktek terbaik inovasi pemerintahan daerah di Indonesia telah membuktikan bahwa inovasi pemerintah terbukti secara empiris berkontribusi bagi pencapaian IPM dan akselerasi pembangunan nasional
Model Pengembangan Kompetensi Sosial Kultural Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (UPPTSP) Di Kecamatan Kembangan Jakarta Barat Sutrisno, Edy; Simangunsong, Tinawati
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 24, No 1 (2021)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v24i1.688

Abstract

This study aims to determine how the socio-cultural competence of apparatus resources in the One-Stop Integrated Service Implementation Unit of Kembangan District. Each Apparatus Resource is required to have three competencies, technical competence, managerial competence and social cultural competency. As a service provider who is directly dealing with the community, socio-cultural competence is needed by every service provider officer. Competency development carried out at this time more development of technical competencies and managerial competencies, so in this study the author tries to develop a model for developing the socio-cultural competence of apparatus resources in the PTSP Implementation Unit of Kembangan District. In this study a Social Cultural Competency Development Model was formed which can be implemented internally (implemented by UP PTSP Kembangan District and carried out externally (implemented by BPSDM DKI Jakarta Province) .The internal development model is in the form of personal approach, coaching, briefing, gathering, benchmarking, personnel development (self-development), while external development is carried out in the form of service orientation, education and training services for persons with disabilities, communication education, ASN exchanges with private employees, competency tests and competency test feedback.
Reformasi Birokrasi:Tuntutan Perubahan dan Permasalahan Dalam Implementasinya Riyadi, Riyadi
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 6, No 3 (2003)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v6i3.523

Abstract

Di Indonesia, reformasi birokrasi pemerintah merupakan bagian dari tuntutan reformasi secara total yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial, dan hukum. Refromasu birokrasi salah satunya dapat dilakukan melalui retrukturisasi dan reorganisasi Institusi paguyubanPAN . untuk itu diperluakn adanya format lain sebagai konsep atau model yang diharpkan akan mendapat citra birokrasi sekaligus dalam rangka menata kemabli struktur dan organisasi birokrasi. Penataan kelembagaan paguyuban PAN menjadi salah satu dasar strategis, karena dari situlah sebenarnya keluar kebijakan-kebijakan publik yang mengatur masalah aparatur republik ini.
Kelembagaan Redaksi, Redaksi
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 2, No 1 (1998)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v2i1.653

Abstract

Sebagaimana kita maklumi bersama, tuntutan dan aspirasi masyarakat tentang realisasi pelaksanaan otonomi daerah semakin hari semakin gencar. Tuntutan tersebut kian mengemuka seirama dengan perkembangan iklim reformasi serta krisis ekonomi yang masih berkelanjutan. Aspirasi masyarakat tidak saja menuntut kewenangan daerah yang lebih besar, akan tetapi juga meminta ada perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah serta diselenggarakannya pemerintahan yang lebih demokratis. Tuntutan dan aspirasi tentang otonomi daerah tersebut kini telah ditangkap oleh wakil rakyat pada sidang istimewa MPR 10-13 November 1998 yang baru lalu, yang kemudian diakomodasi dan diwujudkan dalam bentuk TAP MPR Nomor XV/MPR/1998.
Kehidupan Ekonomi Masyarakat dan Kebijakan Ekonomi Rachmawati, Hayuni
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 7, No 3 (2004)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v7i3.491

Abstract

Kenyataan di Masyarakat, kehidupan ekonomi terbelah-belah menjadi kehidupan ekonomi masyarakat bawah, menegah dan atas. Yang diartikan dengan kehidupan ekonomi adalah kemampuan yang diukur dari keuangan, pendapatan, produksi dan konsumsi (termasuk transportasi dan lain-lain serta tabungan) dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang bersangkutan kemudian dikaitkan dengan kebijakan ekonomi yang berlaku sudahkah memberikan fasilitas kepada kehidupan ekonomi masyarakat tersebut.

Page 47 of 55 | Total Record : 550

 45   46   47   48   49 

Filter by Year

1998 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 28, No 2 (2025) Vol 28, No 1 (2025) Vol 27, No 2 (2024) Vol 27, No 1 (2024) Vol 26, No 2 (2023) Vol 26, No 1 (2023) Vol 25, No 2 (2022) Vol 25, No 1 (2022) Vol 24, No 2 (2021) Vol 24, No 1 (2021) Vol 23, No 2 (2020) Vol 23, No 1 (2020) Vol 22, No 2 (2019) Vol 22, No 1 (2019) Vol 21, No 2 (2018) Vol 21, No 1 (2018) Vol 20, No 2 (2017) Vol 20, No 1 (2017) Vol 19, No 2 (2016) Vol 19, No 1 (2016) Vol 18, No 2 (2015) Vol 18, No 1 (2015) Vol 17, No 2 (2014) Vol 17, No 1 (2014) Vol 16, No 2 (2013) Vol 16, No 1 (2013) Vol 15, No 2 (2012) Vol 15, No 1 (2012) Vol 14, No 2 (2011) Vol 14, No 1 (2011) Vol 13, No 2 (2010) Vol 13, No 1 (2010) Vol 12, No 2 (2009) Vol 12, No 1 (2009) Vol 11, No 4 (2008) Vol 11, No 3 (2008) Vol 11, No 2 (2008) Vol 11, No 1 (2008) Vol 10, No 4 (2007) Vol 10, No 3 (2007) Vol 10, No 2 (2007) Vol 10, No 1 (2007) Vol 9, No 4 (2006) Vol 9, No 3 (2006) Vol 9, No 2 (2006) Vol 9, No 1 (2006) Vol 8, No 4 (2005) Vol 8, No 3 (2005) Vol 8, No 2 (2005) Vol 8, No 1 (2005) Vol 7, No 4 (2004) Vol 7, No 3 (2004) Vol 7, No 2 (2004) Vol 7, No 1 (2004) Vol 6, No 4 (2003) Vol 6, No 3 (2003) Vol 6, No 2 (2003) Vol 6, No 1 (2003) Vol 5, No 4 (2002) Vol 5, No 3 (2002) Vol 5, No 2 (2002) Vol 5, No 1 (2002) Vol 4, No 4 (2001) Vol 4, No 3 (2001) Vol 4, No 2 (2001) Vol 4, No 1 (2001) Vol 8, No 2 (2000) Vol 3, No 3 (2000) Vol 3, No 2 (2000) Vol 3, No 1 (2000) Vol 5, No 3 (1999) Vol 5, No 2 (1999) Vol 5, No 1 (1999) Vol 3, No 1 (1998) Vol 2, No 1 (1998) Vol 1, No 1 (1998) More Issue