cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Wuri Indri
Contact Email
wacanakinerja@gmail.com
Phone
085374604103
Journal Mail Official
wacanakinerja@gmail.com
Editorial Address
Jl. Kiara Payung KM. 4, 7 Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat 45366 Telp. (022) 7790048-7790044-7790049-7782041-7782042 Fax. (022) 7790055-7782178
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik
Published by Lembaga Administrasi Negara
ISSN : 14114917     EISSN : 26209063     DOI : 10.31845/jwk
Core Subject : Economy, Education, Social,
Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences
This journal focuses on disseminating problems and issues in public administration and public policy. Published journal article of Jurnal Wacana Kinerja covers areas, including: Public sector human resource management; Public sector organization; Public sector management; Public sector innovation; Public service; Public policy; Local government; and Governance.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 550 Documents
 47   48   49   50   51 
Kebijakan Pengembangan Pariwisata Daerah (Kajian Di Kawasan Pangandaran Kabupaten Ciamis) Sedarmayanti, Sedarmayanti
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 9, No 1 (2006)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v9i1.448

Abstract

West Java has a great potency of tourism, the attraction and objects of tourist spread on each area. One of West Java main tourist objects is Pangandaran in Ciamis Regency. With its various superiorities, therefore the potency is strongly possible to be continously developed, so that it is expected to be able to increase the welfare of society. Up to now tourism becomes the second primadona in giving relatively great contribution to Product Domestic Regional Bruto after agriculture sector for Ciamis Regency.
Pengaruh Kualitas Kehidupan Kerja, Komunikasi Organisasi, Kepuasan Kerja dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai (Studi pada PNSD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung; Studi Pada PNSD Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Oktafien, Shinta; Yuniarsih, Tjutju
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 20, No 2 (2017)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v20i2.71

Abstract

The government of Bandung city had a responsibility to run administration, development of the government, and to provide excellent service for the community to create dignigfied, excellent, comfortable, and prosperous Bandung community. The success of the government in achieving performance targets was not balanced by the improvement of their employees’ performance. The aim of the study was to analyze the quality of work life, communication within the organization, work satisfaction and employees discipline within the government of Bandung, and the influence among these variables as well. The method of the study was explanatory survey. The population of this study was regional civil servants in Bandung city. Proportionate random sampling was used to 393 staff members of regional work units within the city of Bandung. The instrument was questionnaire, and data analysis used path analysis with the assist of a statistical package named SPSS 19.0. Based on the results of the study, it could be concluded that the employee performance will be built through quality of work life, effectiveness of organizational communication, job satisfaction, and work discipline. Recommendation are: Bandung City Government facilitates the development of employee skills, develops organizational communication more interactively, improves job satisfaction, improves work discipline, and optimizes the work time for each main task settlement
Mengolah Hasil Personnel Assessment Test Dengan Metode Analytic Network Process (ANP) Riyanto, Riyanto
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 14, No 2 (2011)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v14i2.287

Abstract

Nowadays, we watch and read on public media so many government officers were indicated to corrupt. The writer suggests that it is due to the failed methods of selection. There are many methods of competency assessment that can be used to select employees for a position, unfortunately the interdependencies between the selection criteria is less considered, so there is certainly a missing link between those criteria, they do not act as an integrated element. In this article, the writer proposes a method, in which some selection criteria are integrated, to obtain better results of competency assessment. This method is preceded by the determination of selection criteria, and then the interconnection between the criteria developed in a model of decision-making. The measurement of each criterion is done using a tool called the Analytic Network Process (ANP). The result is the value of the total weight of all criteria, and then it is ranked to get the top participants for selection.
Pemimpin Baru Dan Tantangan Peningkatan Kualitas Kebijakan Publik Amalia, Shafiera
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 21, No 1 (2018)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v21i1.131

Abstract

Pada tahun 2018 ini ada sebanyak 171 Daerah yang mengadakan pemilihan kepala daerah secara langsung. Ada 17 provinsi; 115 kabupaten dan 39 kota yang menyelenggarakan pesta demokrasi untuk memilih pemimpin daerahnya. Para pemimpin baru inilah yang akan mengendalikan roda pemerintahan daerah selama lima tahun kedepan dan menghasilkan beragam kebijakan di berbagai sektor dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Desentralisasi Dan Otonomi Daerah; Desentralisasi, Demokratisasi Dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Christina, Rina; Muttaqin, Muhammad Afif
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 13, No 2 (2010)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v13i2.319

Abstract

Beberapa waktu belakangan semenjak bergulirnya gelombang reformasi, otonomi daerah menjadi salah satu topik sentral yang banyak dibicarakan. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dimulai sejak pemerintah mengeluarkan UU No. 22 dan UU No. 25 tahun 1999 yang berisi tentang pelimpahan wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Akan tetapi proses implementasi otonomi daerah yang sudah berjalan sejak 1 Januari 2000 ini dalam pelaksanaannya banyak menghadapi kendala-kendala, baik itu pada tataran konsepsional maupun praktek-praktek di lapangan. Oleh karena itu, guna membahas masalah ini, pada tahun 2002 diadakan workshop yang menampilkan pakar, praktisi, birokrat, dan pengamat yang selama ini menggeluti masalah otonomi daerah. Hasil dari workshop tersebut kemudian dibukukan dan diberi judul Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi, dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah
Model Transformatif Learning Dalam Pelatihan Aparatur Sipil Negara Khadafi, Guruh Muamar
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 25, No 2 (2022)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v25i2.792

Abstract

Transformative learning merupakan proses membangun daya kritis peserta terhadap pengetahuan dan pemahaman mereka tentang perspektif yang berbeda (Bergersen & Muleya, 2019). Pembelajaran transformatif memiliki dua fokus dasar yaitu pembelajaran instrumental dan pembelajaran komunikatif. Pembelajaran instrumental berfokus pada pemecahan masalah berorientasi tugas, dan evaluasi hubungan sebab dan akibat. Sementara pembelajaran komunikatif berfokus pada bagaimana orang mengomunikasikan perasaan, kebutuhan, dan keinginan mereka. Kedua elemen ini penting dalam pembelajaran transformative, peserta pelatihan harus mampu berfokus pada jenis pemahaman mereka yang berbeda dan melihat perspektif baru yang logis dan emosional untuk menantang pemahaman mereka sebelumnya (Mezirow, 1991). Tujuan proses transformasi juga agar peserta memahami secara ilmiah fenomena yang dialaminya sendiri (Mezirow, 1991). Pemahaman saintifik menjadi tujuan utama pembelajaran, khususnya konsep pembelajaran transformatif, bahwa konsep ini mampu mengembangkan karakter, jati diri dan model mental peserta dalam pembelajaran (Mezirow, 1991; Rahmawati, 2018; Rahmawati & Ridwan, 2017). Proses pengembangan ini tentunya menjadikan potensi, karakter dan gaya belajar sebagai dasar proses transformasi tersebut (Bergersen & Muleya, 2019; Paredes, 2018).
Formulasi Hubungan Birokrasi Pemerintah Dengan Partau Politik Dalam Konteks Good Local Governance Ashari, Edy Topo
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 10, No 2 (2007)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v10i2.407

Abstract

Membicarakan hubungan birokrasi dengan partai politik dalam konteks mewujudkan good governance baik secara nasional maupun lokal (daerah), tidak terlepas dari tujuan perjuangan rakyat Indonesia sebagaimana tercantum dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945. Formulasi apapun mengenai penyelenggaraan pemerintahan, sistem politik dan pelaksanaan desentralisasi harus tetap bermuara pada tujuan ideal tersebut, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dengan rambu-rambu seperti itu, maka wacana mengenai penyelenggaraan sistem pemerintahan, hubungan pusat dan daerah, serta sistem politik di Indonesia, tetap dalam kerangka dasar untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
The Sunan Giri Award Sebagai Model Reformasi Pelayanan Publik Di Kabupaten Gresik Wulandari, Putri
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 16, No 2 (2013)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v16i2.244

Abstract

The Sunan Giri Award was initiated in 2011, is believed to be a form of public service reform in Gresik regency. The Sunan Girl Award is a competition in the field of public service held by Gresik Regency at village I urban. The reason why this competition is done in the village / urban is due to village / urban is spearheading the implementation of public service to the community. As one of the goals to be achieved in the presence of Sunan Girl Award competition is to explore local knowledge (local wisdom) model of service delivery at the village / urban. There are some things that are very unique from the competition organizing The Award Sunan Giri. Uniqueness is one of them contained in the gift received by village / urban were included into the category is considered both in terms of public service. To earn this aivard, village / urban must compete to provide the best public service to the community, of course, with the highest scores on every aspect of the assessment.
Alternatif Metode Penyusunan Kelembagaan Daerah Berdasarkan PP No. 38 Tahun 2007 dan PP No. 41 Tahun 2007 Tasrin, Krismiyati
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 11, No 2 (2008)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v11i2.375

Abstract

Dalam suatu siklus organisasi, penataan organisasi perangkat daerah merupakan hal yang biasa, begitu pula halnya dalam organisasi pemerintahan daerah. Penataan organisasi perangkat daerah merupakan bagian dari proses perubahan organisasi dalam upaya mengantisipasi berbagai dinamisasi perubahan dan perkembangan pada lingkungan mikro maupun makro. Prinsipnya, melaui penataan kelembagaan tersebut, diharapkan kinerja pemerintah daerah menjadi lebih efektif dan efisien. Berkaitan dengan hal tersebut, penyusunan kelembagaan daerah perlu dilakukan dengan metode pentahapan dan analisis yang tepat, bukan dilihat dari justifikasi rasional, melainkan juga perlu didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan administratif, ekonomis, dan politis.
Evaluasi Formulasi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Jatinangor Andari, Rosita Novi
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 18, No 2 (2015)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v18i2.212

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan formulasi kebijakan dalam pengelolaan kawasan Jatinangor dan memperkirakan dampak yang akan terjadi seandainya tidak ada perlakuan kebijakan dalam mengatasi permasalahan tersebut. Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, maka dilakukan evaluasi formulasi kebijakan pengelolaan kawasan Jatinangor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai permasalahan dalam formulasi kebijakan pengelolaan kawasan Jatinangor terutama terkait dengan kebijakan perencanaan tata ruang wilayah dalam Kawasan Strategis Nasional (KSN) Cekungan Bandung dan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Pendidikan Jatinangor yang apabila tidak segera diselesaikan akan mengahambat implementasi program/kegiatan pembangunan sektoral di wilayah Jatinangor.

Page 49 of 55 | Total Record : 550

 47   48   49   50   51 

Filter by Year

1998 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 28, No 2 (2025) Vol 28, No 1 (2025) Vol 27, No 2 (2024) Vol 27, No 1 (2024) Vol 26, No 2 (2023) Vol 26, No 1 (2023) Vol 25, No 2 (2022) Vol 25, No 1 (2022) Vol 24, No 2 (2021) Vol 24, No 1 (2021) Vol 23, No 2 (2020) Vol 23, No 1 (2020) Vol 22, No 2 (2019) Vol 22, No 1 (2019) Vol 21, No 2 (2018) Vol 21, No 1 (2018) Vol 20, No 2 (2017) Vol 20, No 1 (2017) Vol 19, No 2 (2016) Vol 19, No 1 (2016) Vol 18, No 2 (2015) Vol 18, No 1 (2015) Vol 17, No 2 (2014) Vol 17, No 1 (2014) Vol 16, No 2 (2013) Vol 16, No 1 (2013) Vol 15, No 2 (2012) Vol 15, No 1 (2012) Vol 14, No 2 (2011) Vol 14, No 1 (2011) Vol 13, No 2 (2010) Vol 13, No 1 (2010) Vol 12, No 2 (2009) Vol 12, No 1 (2009) Vol 11, No 4 (2008) Vol 11, No 3 (2008) Vol 11, No 2 (2008) Vol 11, No 1 (2008) Vol 10, No 4 (2007) Vol 10, No 3 (2007) Vol 10, No 2 (2007) Vol 10, No 1 (2007) Vol 9, No 4 (2006) Vol 9, No 3 (2006) Vol 9, No 2 (2006) Vol 9, No 1 (2006) Vol 8, No 4 (2005) Vol 8, No 3 (2005) Vol 8, No 2 (2005) Vol 8, No 1 (2005) Vol 7, No 4 (2004) Vol 7, No 3 (2004) Vol 7, No 2 (2004) Vol 7, No 1 (2004) Vol 6, No 4 (2003) Vol 6, No 3 (2003) Vol 6, No 2 (2003) Vol 6, No 1 (2003) Vol 5, No 4 (2002) Vol 5, No 3 (2002) Vol 5, No 2 (2002) Vol 5, No 1 (2002) Vol 4, No 4 (2001) Vol 4, No 3 (2001) Vol 4, No 2 (2001) Vol 4, No 1 (2001) Vol 8, No 2 (2000) Vol 3, No 3 (2000) Vol 3, No 2 (2000) Vol 3, No 1 (2000) Vol 5, No 3 (1999) Vol 5, No 2 (1999) Vol 5, No 1 (1999) Vol 3, No 1 (1998) Vol 2, No 1 (1998) Vol 1, No 1 (1998) More Issue