Garuda - Garba Rujukan Digital

TANGGUNGJAWAB PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MESIN PRESS DAN DIGESTER DENGAN SPESIFIKASI TERTENTU BIDANG PERKEBUNAN KELAPA SAWIT (PT. AGRO ARTHA SURYA DENGAN UNIVERSAL STEEL) MUHAMMAD FIQH HASIBUAN
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 2 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (425.126 KB)

Perjanjian jual beli adalah suatu proses kesepakatan antara pihak pertama dengan pihak kedua yang mengikat kedua belah pihak untuk memberikan sesuatu. Pihak penjual memberikan suatu benda kepada pihak pembeli. Pembeli memiliki kewajiban membayar harga yang telah dijanjikan dan disepakati untuk menebus barang yang diinginkan. Perumusan masalah dalam penelitian skripsi adalah bagaimana pengaturan mengenai perjanjian jual beli mesin press dan digester pada PT. Agro Artha Surya dengan Universal Steel, bagaimana akibat hukum tidak sesuai kualitas dalam perjanjian jual beli mesin press dan digester dengan spesifikasi tertentu antara PT. Agro Artha Surya dengan Universal Steel dan bagaimana upaya penyelesaian tidak sesuai kualitas dalam perjanjian jual beli produksi antara PT. Agro Artha Surya dengan Universal Steel. Sifat penelitian dari skripsi ini menggunakan deskriptif analisis yang mengarah penelitian hukum yuridis empiris. Sumber data yang digunakan data sekunder, primer dan tersier. Teknik pengumpulan data yang akan dipergunakan studi kepustakaan (Library Research). Kemudian alat yang dipergunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah melakukan wawancara. Dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai perjanjian jual beli mesin press dan digester pada PT. Agro Artha Surya dengan Universal Steel berupa Pasal 1457-1540 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen melarang pelaku usaha untuk memperdagangkan barang/jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut. Akibat hukum tidak sesuai kualitas dalam perjanjian jual beli mesin press dan digester dengan spesifikasi tertentu antara PT. Agro Artha Surya dengan Universal Steel yaitu pihak penjual yaitu PT. Agro Artha Surya sudah melakukan wanprestasi dan pihak PT. Agro Artha Surya dapat melakukan pembatalan perjanjian secara sepihak dan kemudian menuntut pihak Universal Steel untuk membayar kerugian PT. Agro Artha Surya beserta denda. Upaya penyelesaian tidak sesuai kualitas dalam perjanjian jual beli mesin press dan digester dengan spesifikasi tertentu antara PT. Agro Artha Surya dengan Universal Steel dilakukan secara musyawarah dan mufakat dan tidak diselesaikan melalui peranan pengadilan. Kata kunci : jual beli, perjanjian, tanggungjawab para pihak

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 69/PUU-XIII/2015 PERIHAL PERJNAJIAN YANG DIBUAT DALAM IKATAN PERKAWINAN FURQAANSYAH FURQAANSYAH
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 2 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (301.692 KB)

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara suami dan istri utuk membentuk keluarga yang bahagian dan kekal. Ikatan Perkawinan menimbulkan akibat hukum. Sejak terjadinya perkawinan maka dianggap telah terjadi persatauan harta kekayaan kawin. Persatuan harta perkawinan membawa konsekuensi terhadap masing-masing harta benda suami-istri yang seringkali menjadi masalah dikemudian hari. Untuk menghindari akibat persatuan harta, kedua belak pihak dapat membuat perjanjian kawin yang mengatur penyampingan tentang harta perkawinan mereka. Perjanjian kawin adalah perjanjian dibuat antara suami dan istri untuk mengatur akibat hukum perkawinan yang pada umumnya mengenai harta benda dalam ikatan perkawinan. Perjanjian kawin bukan merupakan hal yang biasa, bahkan dianggap tabu dalam masyarakat Indonesia. Namun dalam beberapa kasus perjanjian kawin diperlukan untuk mengantisipasi akibat hukum yang tidak diingikan karena persatuan harta perkawinan. Perjanjian kawin berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan hanya dapat dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan berlangsung, namun setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, mereka yang telah berada dalam ikatan perkawinan dapat membuat perjanjian kawinMetode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sedangkan cara pengumpulan datanya menggunakan studi kepustakaan (Library Research). Metode Analisa bahan mengunakan Deskriptif Kualitatif.Setelah dilakukan pengumpulan dan analisis data maka diketahui bahwa alasan yang umum dijadikan landasan dibuatnya perjanjian kawin adalah UU 1/1974 ada ketentuan yang mengatur mengenai perjanjian kawin sebelum pernikahan dilangsungkan. Kemudian pasca Putusan Mahkamah Konstitusi terdapat syarat-syarat tambahan dalam hal administratif pada pelaporan pencatatan perjanjian kawin di dinas kependudukan dan catatan sipil. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi diketahui bahwa masa dibuatnya perjanjian kawin adalah pada saat perkawinan, sebelum perkawinan dan dalam waktu ikatan perkawinan serta masa berlakunya perjanjian kawin itu adalah saat perkawinan dilangsungkan serta suatu perjanjian kawin tidak boleh diatur waktu berlakunya perjanjian kawin itu dikemudian hari karena hukum perjanjian tidak mengenal asas retroaktif.Kata Kunci: Perkawinan, Harta Kekayan Perkawinan, Perjanjian Kawin.

PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) TERKAIT DENGAN PENGANGKATAN STRUKTUR KOMISARIS INDEPENDEN (Riset Pada Kantor Pusat PTPN V PEKANBARU) REDIANTA SEMBIRING
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 2 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (458.844 KB)

Penerapan GCG adalah penting bagi perusahaan untuk melakukan pentahapan yang cermat berdasarkan analisis atas situasi dan kondisi perusahaan, dan tingkat kesiapannya, sehingga penerapan GCG dapat berjalan lancar dan mendapatkan dukungan dari seluruh unsur di dalam perusahaan. Sebagai BUMN, PT. Perkebunan Nusantara V menerapkan GCG sebagai keniscayaan untuk menjembatani semua kepentingan dalam organ perusahaan menjadi dasar penilaian BPKP Perwakilan Riau atas tata kelola di PTPN V Pekanbaru. Dalam menerapkan Prinsip Good Corporate Governance (GCG), maka seharusnya PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru memiliki komisaris independen dalam struktur organ perusahaan agar menjadi lebih maksimal dan dapat meningkatkan kontribusinya bagi perekonomian nasional.Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan Skripsi ini adalah Bagaimana Pengaturan Prinsip Good Corporate Governance dikaitkan dengan pelaksanaan tugas komisaris independen pada BUMN di PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru, Bagaimana Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dikaitkan dengan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Komisaris independen pada PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru dan Apa saja yang menjadi manfaat dalam menerapkan Prinsip Good Corporate Governance untuk tugas dan fungsi komisaris Independen di PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian empiris adalah menelaah hukum sebagai pola perilaku yang ditujukan pada penerapan peraturan hukum. Pendekatan yuridis empiris ini digunakan karena untuk mendukung data normatif. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang membahas kaitannya dengan masyarakat atau sebagai sebuah gejala sosial. [1] Untuk menjadi Anggota Dewan Komisaris di PT Perkebunan Nusantara V (Persero) harus memenuhi persyaratan formal dan material serta persyaratan lainnya. Di dalam komposisi Dewan Komisaris, paling sedikit 30% (dua puluh persen) dari anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen yang ditetapkan dalam keputusan pengangkatannya. Permasalahan dalam penerapan Good Corporate Governance di PTPN V Pekanbaru adalah adanya keadaan dimana dewan direksi memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan dengan dewan komisaris. Kendala yang juga dihadapi PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru terdapat pada keterlambatan informasi yang dimiliki oleh PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru ini sendiri Kata Kunci : Good Corporate Governance (GCG), Komisaris Independen

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG TIDAK DIDAFTARKAN DI KANTOR CATATAN SIPIL MENURUT PERSPEKTIF PASAL 2 UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN ELVA YOHANA SIANTURI
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 2 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (609.07 KB)

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagaimana yang termuat dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayannya itu”. Namun pada kenyataannya dalam masyarakat sering kita jumpai perkawinan yang melanggar aturan, salah satunya perkawinan yang tidak didasari pada satu agama melainkan hanya berdasarkan cinta. Perkawinan beda agama ini akan menimbulkan suatu permasalahan terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut, pasal 42 menjelaskan “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam sebagai akibat perkawinan yang sah. Perkawinan tidak sah dihadapan hukum menimbulkan kedudukan/status si anak bermasalah. Berangkat dari hal inilah diangkat permasalahan pada jurnal ini yaitu: bagaimanakah keabsahan dan akibat hukum perkawinan beda agama menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, bagaimanakah kedudukan hukum anak yang lahir dari perkawinan yang tidak didaftarkan di Kantor Catatan Sipil dan Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama yang tidak didaftarkan dalam perspektif pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Metode Penulisan yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif yang bersifat deskripstif. Serta jenis data adalah data primer melalui wawancara dan data sekunder dengan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan beda agama menurut pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 perkawinan yang tidak sah, yang bertentangan dengan hukum agama di Indonesia dan kepercayaan. Dari pasal 2 ayat 1 ini menimbulkan status pada anak, bagi sianak hukum tetap memberikan perlindugan untuk mendapatka hak anak sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945 dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan hukum terhadap anak yang tidak dicatatkan dikantor catatan sipil. Kata kunci : Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Perkawinan Beda Agama, Catatan Sipil

PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG DENGAN JAMINAN BPKB (BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR) DI PT.PRIORITAS RAKYAT SEJAHTERA (PRS) MULTI FINANCE, CAB. MEDAN PETISAH SIMSON R SILALAHI
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 2 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (701.522 KB)

Setiap manusia membutuhkan usaha/upaya untuk membutuhi kebutuhan hidup sehari hari. Salah satu upaya yang dilakukan adalah rela meminjam sesuatu hal kepada orang lain. Yang dipinjam yang paling sering adalah uang. Pinjam artinya adalah memakai uang atau barang orang lain untuk dalam jangka waktu yang relatif tidak lama. Permasalahan dalam skripsi ini adalah Apakah perjanjian antara nasabah dengan PT Prioritas)” sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia? Bagaimana hubungan hukum antara nasabah dengan PT Prioritas Rakyat Sejahtera (Rakyat Sejahtera (PRS) Multi Finance, Cab. Medan Petisah PRS) Multi Finance, Cab. Medan Petisah) dalam hal pinjam meminjam uang? Bagaimana penyelesaian sengketa yang timbul apabila dalam perjajian antara nasabah dengan PT Prioritas Rakyat Sejahtera (PRS) Multi Finance, Cab. Medan Petisah) ? Penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dan didukung dengan penelitian hukum empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data sekunder yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data primer yang digunakan berupa wawancara yang dilakukan ke PT. Prioritas Rakyat Sejahtera (PRS) Multi Finance, Cab. Medan Petisah. Atas penelitian yang dilakukan diperoleh penulis bahwa berdasarkan pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang pada PT. Prioritas Rakyat Sejahtera Multi Finance Cab. Medan Petisah dalam pengambilan prosedur perjanjian pinjaman uang bahwa perjanjian tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hubungan hukum yang terjadi antara PT.PRIORITAS RAKYAT SEJAHTERA (PRS) MULTI FINANCE dan peminjam uang terlihat dengan adanya hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban para pihak tersebut dimiliki setelah menandatangani perjanjian yang telah disepakati. Setiap pinjaman yang telah disetujui dan disepakati antara kreditur dan debitur wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian. Pasal 1313 Kitab UU Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Penyelesaian sengketa apabila sampai terjadi wanprestasi atau ingkar janji maka pihak PT. Prioritas Rakyat Sejahtera Multi Finance mengeksekusi objek barang jaminan yang dijadikan jaminan yang ada ditangan nasabah, namun ada beberapa cara yang akan ditempuh untuk menyelesaikan sengketa apabila nasabah wanprestasi. Kata Kunci : perjanjian, pinjam meminjaam, uang.

PERAN PENGURUS YAYASAN SEBAGAI PERWALIAN ANAK PANTI ASUHAN DI TINJAU DARI UU NO.35 TAHUN 2014 ATAS PERUBAHAN DARI UU NO.23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI PADA PANTI ASUHAN YAYASAN PEMBANGUN DIDIKAN ISLAM INDONESIA JLN. LETJAN JAMIN GINTING ARMAIDA HASIBUAN
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 2 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (604.674 KB)

Peran pengurus Yayasan sebagai perwalian anak Panti Asuhan di tinjau dari UU No. 35 Tahun 2014 atas perubahan dari UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, dimana anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus mendapat perlindungan dan kesejahteraan. Negara, orang tua atau keluarga dan Masyarakat Wajib dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada anak serta kewajiban Negara untuk melindungi anak dan Fakir miskin, anak-anak terlantar, kemudian deskripsi Panti terhadap persyaratan bagi anak Panti diakui secara sah diasuh dalam Panti, peran dan tanggung jawab pengurus Panti terhadap pendidikan anak panti dan tindakan pengurus panti terhadap anak Panti yang melanggar peraturan Panti. Dimana pengurus panti disini sebagai perwalian dari orang tua kandung dalam memenuhi kebutuhan hidup anak yang diasuh dalam Panti Asuhan Yayasan Pembangun Didikan Islam Indonesia di Medan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah gabungan dari penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian yuridis normatif ialah menggunakan norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan penelitian yuridis empiris atau sosiologis ialah hendak mengadakan pengukuran terhadap peraturan perundang-undangan tertentu mengenai efektifitasnya, maka defenisi-defenisi operasionil dapat diambil dari peraturan perundang-undangan dan juga diperoleh dari fakta-fakta hasil penelitian. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, sedangkan data primer diperoleh dari wawancara secara langsung dengan pengurus Panti Asuhan Yayasan Pembangun Didikan Islam Indonesia di Medan. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa peran pengurus Yayasan sebagai perwalian anak Panti Asuhan Yayasan Pembangun Didikan Islam Indonesia di Medan adalah salah satu tugas utama pengurus Panti adalah sebagai wali atau pengganti orang tua kandung dari anak yang diasuhnya, bertanggung jawab memenuhi kebutuhan hidup anak, melindungi, membimbing, deskripsi Panti terhadap persyaratan bagi anak yang harus dipenuhinya agar keberadaanya diakui secara sah dalam Panti, berperan dan bertanggung jawab terhadap pendidikan anak Panti, memberikan tindakan atau hukuman terhadap anak panti yang melakukan suatu kejahatan di dalam Panti yang mana sifatnya mendidik anak. kemudian bagi Panti Asuhan Yayasan Pembangun Didikan Islam Indonesia di Medan harus selektifnya memperbaiki fasilitas untuk Laboratorium Komputer, menambahi potokopy kartu tanda penduduk (KTP) terhadap persyaratan anak ketika masuk dalam Panti, peraturan dalam Panti harus dibuat dengan peraturan tertulis. Kata Kunci : Peran Pengurus Yayasan, Perwalian Anak Panti, PerlindunganAnak

ANALISIS YURIDIS HAK-HAK KONSUMEN MELALUI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN TERHADAP PT.PLN (PERSERO) MEDAN. (PUTUSAN NOMOR 587/Pdt.G/2011/PN.Mdn) RETNO NOVIYANTI
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 3 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (456.132 KB)

PT. Perusahaan Listrik Negara wajib menyediakan tenaga listrik secara terus menerus bagi pelanggannya yaitu konsumen listrik. Hak-hak konsumen harus semakin diperhatikan baik oleh pemerintah ataupun oleh pelaku usaha yaitu PT.Perusahaan Listrik Negara (Persero). Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam menyelesaikan suatu sengketa konsumen didalam Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan tanggungjawab Perusahaan Listrik Negara terhadap konsumen sebagai pelaku usaha yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 dan Undang-Undang Ketenagalistrikan No.30 Tahun 2009. Dipergunakan metode penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan secara kualitatif. Metode penelitian normatif dipergunakan untuk melakukan penelusuran terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan perlindungan konsumen yang berlaku, serta untuk memperoleh data maupun keterangan yang terdapat dalam berbagai literatur perpustakaan, jurnal hasil penelitian, koran, majalah, situs internet dan sebagainya. Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah bahwa pengertian konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hak dan kewajiban konsumen diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hak dan kewajiban Perusahaan Listrik Negara diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Ketenagalistrikan. Dan Tugas dan kewenangan BPSK diatur pada Pasal 52 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dan tanggungjawab pelaku usaha diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kata Kunci: Konsumen, Perusahaan Listrik Negara, Hak-Hak Konsumen

GUGATAN PERCERAIAN DIKARENAKAN PERSELINGKUHAN DI MEDIA SOSIAL MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Putusan Nomor 1979/Pdt.G/2017/PA.Mdn) SITI HAJAR
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 3 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (643.879 KB)

Perselingkuhan seorang suami merupakan bentuk penyimpangan tindakan anggota keluarga dilakukan tanpa sepengetahuan istrinya, demikian juga sebaliknya.Perselingkuhan dilakukan di berbagai aspek kehidupan keluarga, seperti keuangan, kebijakan keputusan, seksual, persahabatan, hubungan dengan orang tua, pekerjaan Permasalahan dalam penelitian ini perceraian karena perselingkuhan melalui media sosial dalam hukum Islam. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara gugatan perceraian karena perselingkuhan Putusan Nomor 1979/ Pdt. G/2017/PA.Mdn. Bagaimana hak-hak anak setelah perceraian dikarenakan perselingkuhan di media sosial.Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, Sifat penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan studi kepustakaan (library research dan di dukung Penelitian lapangan (field research), dengan metode kualitatif.Perceraian karena perselingkuhan melalui media sosial melalui media sosial seperti SMS, FaceBook, CHAT (BBM, YM, Skype, dan WhatsApp). Adalah sah dan diqiyaskan kepada talak dengan tulisan dengan Illatnya adalah keduanya merupakan pesan cerai melalui teks yang bukan verbal (lisan). Para ulama fikih sepakat bahwa hal itu efektif jatuh talak (tulisan dinilai sama dengan ucapan). Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara gugatan perceraian karena perselingkuhan. Hakim telah mempelajari alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk memutuskan perkara perceraian sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Penjelasan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) dan PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 serta KHI Pasal 116, di samping itu hakim juga mempertimbangkan dengan seksama mana yang harus didahulukan antara mempertahankan ikatan perkawinan atau memutuskannya. Dengan mempertimbangkan keadaan rumah tangga harmonis yang sulit diwujudkan, maka hakim memilih untuk menjatuhkan putusan perceraian dari pada mempertahankan rumah tangga tersebut. Hak dan kedudukan anak setelah perceraian dikarenakan perselingkuhan di media sosial Hadhanah adalah hak yang berkaitan dengan seorang anak yang masih kecil baik anak- laki-laki maupun anak perempuan karena ia masih sangat membutuhkan perawatan, pemeliharaan, penjagaan, pendidikan, kasih sayang yang kemudian dan melindunginya serta kasih sayang yang kemudian untuk lebih bisa membimbing untuk membedakan baik dan buruk perilaku agar menjadi manusia yang hidup sempurna dan bertanggung jawab di masa depannya.Kata Kunci: Gugatan, Perselingkuhan, Media Sosial2

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMBERIAN KREDIT TANPA JAMINAN OLEH KOPERASI CU PERKELENG SIBOLANGIT YAKUP PRANATA SINULINGGA
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 3 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (517.727 KB)

Tinjauan hukum terhadap pemberian kredit tanpa jaminan oleh koprasi CU Perkeleng Sibolangit. Koperasi CU Perkeleng Sibolangit salah satu jenis koperasi yang berbentuk koperasi simpan pinjam dan sudah terdaftar dalam bentuk Badan Hukum No.82-XVII, 2006, tanggal 19 Desember 2006. Koperasi ini memiliki visi menjadikan koperasi yang profesional dan berkembang dan dapat menjalin hubungan kekeluargaan sesama anggota Koperasi CU Perkeleng Sibolangit. Adapun permasalahan dalam penelitian ini kedudukan jaminan dalam pemberian kredit. Akibat hukum dari adanya kredit macet terhadap koperasi apabila kredit diberikan tanpa jaminan. Upaya hukum yang dilakukan koperasi CU Perkeleng Sibolangit dalam menyelesaikan kredit macet. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Sifat dalam penelitian ini adalah deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan antara lain penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Analisis data dilakukan secara kualitatif. Kedudukan jaminan dalam pemberian kredit, subjek dan objek jaminan dalam perjanjian jaminan, yang menjadi subjek hukum jaminan adalah pihak debitur (penerima pinjaman / pemberi jaminan) dan pihak kreditur (pemberi kredit / penerima jaminan) sedangkan objek jaminan adalah jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Pemberian kredit tanpa jaminan pada koperasi CU Perkeleng Sibolangit, setelah terpenuhinya seluruh persyaratan administrasi dan hukum tindakan dari pihak koperasi adalah melakukan pengecekan langsung ke lapangan yang dilakukan oleh manager dari Koperasi CU Perkeleng Sibolangit melakukan pengecekkan terhadap data-data dalam permohonan yang telah diajukan oleh calon debitur. Upaya hukum yang dilakukan koperasi CU Perkeleng Sibolangit dalam menyelesaikan kredit macet, yaitu Penjadwalan kembali (rescheduling). Persyaratan kembali (reconditioning), yaitu melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian, yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran, dan/atau jangka waktu kredit saja, akan tetapi perubahan kredit tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi equity perusahaan. Penataan kembali (restructuring), adalah upaya berupa melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit, atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi perusahaan, yang dilakukan dengan atau tanpa rescheduling dan/atau reconditioning.

HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA, SETELAH KELUARNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 MELISA LANNIARI LUBIS
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 3 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (741.009 KB)

Anak merupakan ahli waris utama dalam masalah pewarisan yang ada di Indonesia. Jika anak tersebut adalah anak sah maka tidak ada masalah dalam hal pembagian warisnya. Namun yang jadi masalah jika anak tersebut adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Anak luar kawin seringkali mendapatkan perlakuan diskriminatif di dalam masyarakat. Dalam hukum kewarisan Islam, anak luar kawin tidaklah memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya (Pasal 100 KHI jo. Pasal 186 KHI). Sementara dalam hukum kewarisan Barat (KUHPedata) bahwa anak luar kawin (anak alami) berhak menjadi ahli waris dari si pewaris (Pasal 832 ayat (1) KUHPerdata). Atas dasar tersebut, maka muncullah putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Luar Kawin Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan. Jenis sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Library Research. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, didapatkan kesimpulan bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam anak luar kawin tidakalah dapat waris mewarisi dengan ayah biologisnya karena tidak memiliki hubungan nasab, sementara dalam KUHPerdata anak luar kawin dapat menjadi ahli waris bagi ibu dan ayah biologisnya dan keluaraga dari keduanya. Anak luar kawin dalam hukum islam berkedudukan sebagai orang lain dengan bapak biologisnya sehingga dengan keluarnya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tidak memiliki perubahan yang berarti terhadap kedudukan anak luar kawin dalam hukum islam khusunya hukum waris karena perspektif pengertian anak luar kawin yang berbeda dari hukum islam dan putusan tersebut. Akibat hukum yang timbul dengan adanya putusan tersebut bahwa anak luar kawin dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya selagi dapat dibuktikan denga ilmu pengetahuan dan teknologi. Kata kunci : Hukum Kewarisan, Anak Luar Kawin, Putusan MK No.46/PUU-VII/2010

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota medan,

Sumatera utara

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota medan, Sumatera utara INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota medan,

Sumatera utara

INDONESIA