Garuda - Garba Rujukan Digital

AKIBAT HUKUM PERKAWINAN CAMPURAN TERHADAP STATUS ANAK YANG MEMILIKI KEWARGANEGARAAN GANDA PASCA LAHIRNYA UU NO. 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN NAZLI PRATIWI DALIMUNTHE
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 3 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (654.521 KB)

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh kemajuan zaman yang ditandai arus globalisasi yang membuat semakin mudah terjadinya perkawinan campuran, hal ini salah satunya membawa dampak terhadap status kewarganegaraan si anak. Berdasarkan hal tersebut yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah mengenai pengaturan hukum terkait perkawinan campuran di Indonesia, status anak hasil perkawinan campuran dan akibat hukum perkawinan campuran terhadap anak yang memiliki kewarganegaraan ganda pasca lahirnya UU No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisa hukum yang tertulis dari bahan pustaka atau data sekunder belaka yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan dalam bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum. Penelitian hukum ini didasarkan fakta yuridis yang berlaku di dalam masyarakat, relevan bagi kehidupan hukum dan berdasarkan pengetahuan dari sumber data sekunder yang sebelumnya telah diteliti oleh penulis lainnya. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis dan eksplanatif yaitu memaparkan dan menjelaskan akibat hukum perkawinan campuran terhadap status anak yang memiliki kewarganegaraan ganda pasca lahirnya UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, serta menemukan kaidah-kaidah hukum yang mengatur mengenai akibat hukum perkawinan campuran terhadap status anak yang memiliki kewarganegaraan ganda pasca lahirnya UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Pembahasan dalam skripsi ini yaitu membahas perkawinan campuran yang terjadi karena perbedaan kewarganegaraan, sehingga berdampak pada status si anak yang memiliki kewarganegaraan ganda, hal ini tentu membawa implikasi dalam hukum perdata internasional yaitu mengenai status personal anak tersebut tunduk pada hukum dari negara mana. Dalam hukum perdata internasional yang berlaku di Indonesia, kewarganegaraan seseorang menentukan hukum yang berlaku baginya di bidang status personal sesuai Pasal 16 AB. Terhadap anak-anak berkewarganegaraan ganda, dengan memiliki paspor sebagai WNI belum cukup diterapkan hukum Indonesia terhadap status personalnya, bila anak tersebut tidak berdomisili dalam arti mempunyai habitual residence di Indonesia. Kesimpulan pokok yang dapat diambil dari penulisan skripsi ini adalah bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Republik Indonesia yang memberlakukan kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak-anak hasil perkawinan campuran. Berdampak dalam Hukum Perdata Internasional dimana mereka tunduk pada dua yurisdiksi dari dua Negara yang berbeda. Adapun yang menjadi saran dari skripsi ini adalah diperlukan adanya harmonisasi dan integrasi yang jelas terhadap pengaturan hukum terkait perkawinan campuran, sehingga Pemerintah harus aktif berdiskusi dengan akademisi terkait pembuatan aturan hukum yang lebih khusus/spesialis, yang mengatur perkawinan campuran menjadi suatu produk perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum pasangan perkawinan campuran. Kata Kunci : Perkawinan Campuran, Anak, Kewarganegaraan Ganda

PROBLEMATIKA YURIDIS PENCATATAN KELAHIRAN BAGI WARGA KETURUNAN TIONGHOA DAN ARAB DI BINJAI ( Studi Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Binjai ) MAZRI NURDIN
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 3 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (485.347 KB)

Dalam kehidupan manusia akan terjadi suatu siklus hidup dimana manusia akanmengalami berbagai peristiwa penting di dalam hidupnya. Siklus hidup, pengalaman danperistiwa penting itu antara lain adalah kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, dan berbagai peristiwa penting lainnya. Peristiwa-peristiwa penting tersebut perlu dilakukan pencatatan karena sangat mempengaruhi pengalaman hidup setiap manusia dan apabila peristiwa itu terjadi pasti akan selalu membawa akibat hukum bagi orang yang bersangkutan maupun bagi masyarakat di sekitarnya.dalam penelitin ini akan membahas tentang problematika pencatatan akta kelahiran bagi warga keturunan Tionghoa dan Arab yang berada di Binjai dengan bertujuan untuk mengetahui problematika yang dihadapi oleh Kantor Catatan Sipil dalam pencatatan akta kelahiran bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa dan Arab di Binjai dan mengetahui alternatif solusi yang pernah dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil dalam mengahadapi permasalahan-permasalahan dalam pencatatan akta kelahiran bagi warga negara Indonesia keturunan Arab dan Tionghoa di Binjai.Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat dekriptif dan apabila dilihat dari tujuannya termasuk penelitian hukum empiris.Lokasi penelitian adalah di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Binjai.Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder.Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah wawancara dan studi pustaka.Analisis data menggunakan analisis data kualitatif dengan model interaktif. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa Problematika yang sering dihadapi oleh pihak Catatan Sipil dalam membuat dokumen akta kelahiran bagi Warga NegaraKeturunan Tionghoa dan Arab di Binjai, adalah belum diberlakukannya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Penduduk, tidak lengkapnya dokumen yang dibawa oleh si pemohon, ketidaksesuaian antara dokumen yang satu dengan dokumen yang lain. Hal ini sering terjadi, terutama oleh pemohon keturunan Tionghoa. Alternatif solusi yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Binjai dalam membantu warga masyarakat yang mengalami kesulitan-kesulitan adalah meletakkan spanduk-spanduk yang berkaitan tentang pentingnya akta kelahiran bagi anak, melakukan sosialisasi melaluisejumlah media, baik elektronik ataupun cetak, mengadakan progran jemput bola,mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak serta membantu warga dalam menjelaskan persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi untuk membuat akta kelahiran. Kata Kunci :Catatan Sipil, Akta Kelahiran,Warga Negara Keturunan Thionghoa dan Arab

KAJIAN YURIDIS TERHADAP KASUS WANPRESTASI JUAL BELI TANAH (Studi Kasus Putusan No. 358/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim Antara Hj. Faridah melawan Nani Suniarti) SYAHSYAHUBIN ARIFIN
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 3 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (413.374 KB)

Kegiatan jual beli umumnya memiliki objek yang beragam salah satunya ialah jual-beli tanah.Pada zaman dahulu masyarakat Indonesia melakukan jual-beli tanah hanya dengan kesepakatan bersama.Permasalahan dalam penelitian ini penentuan wanprestasi dalam perjanjian.Akibat hukum perbuatan wanprestasi terhadap suatu perjanjian.Penyelesaian sengketa wanprestasi dalam sengketa perjanjian jual beli dalam putusan perkara nomor 358/PDT.G/2014/PN.Jkt.Tim. Metode penelitian ini adalah bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan yuridis normatif.Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tertier.Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan (Library Research) dan dianalisis secara kualitatif. Penentuan wanprestasi dalam perjanjian.Wanprestasi terjadi pada saat debitur baru dianggap lalai yaitu ditandai dengan lewatnya waktu atau apabila sudah ada surat teguran pernyataan lalai dari pihak kreditur kepada debitur. Teguran tersebut dilakukan dalam tenggang waktu yang layak bagi debitur untuk memenuhi prestasinya.Tenggang waktu diberikan dilandasi asas itikad baik.Akibat hukum perbuatan wanprestasi terhadap suatu perjanjian.Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur.Dalam transaksi timbal balik (bilateral), wanprestasi dari satu pihak memberikan hak kepada pihak lainnya untuk membatalkan atau bisa juga memutuskan transaksi lewat hakim.RIsiko beralih kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (Pasal I237 ayat 2 KUHPerdata.Penyelesaian sengketa wanprestasi dalam sengketa perjanjian jual beli dalam putusan perkara nomor 358/PDT.G/2014/PN.Jkt.Tim diselesaikan dengan cara litigasi (pengadilan) hakim mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dengan verstek(tanpa dihadiri tergugat/kuasa hukumnya), untuk menghadiri persidangan. Berjalannya persidangan dengan verstektersebut tentu tidak ada pernyataa keberatan yang dilakukan oleh pihak tergugat, maka hakim memutuskan bahwa pihak tergugat selaku penjual telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) dan hakim memberikan izin serta memerintahkan PPAT/notaris untuk melangsungkan pembuatan akta jual beli (peralihan hak) guna untuk mendapat kekuatan hukum tetap atas sebidang tanah yang dibeli oleh penggugat kepada tergugat. Kata Kunci : Peerjanjian Jual Beli, Wanprestasi, Penyelesaian Sengketa

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERKAWINAN CAMPURAN DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP HARTA BENDA BERDASARKAN UU NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN RIRIN CHINTIA BR DAMANIK
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 3 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (496.25 KB)

Di Indonesia, ketentuan yang berkenaan dengan perkawinan telah diatur dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sejalan dengan berlakunya undang-undang tersebut, ada satu hal yang harus mendapat perhatian, yaitu tentang perkawinan campuran. Hal ini menunjukkan adanya dua atau lebih sistem hukum yang digunakan. Perbedaan dasar hukum yang digunakan dan perbedaan dalam menunjang hukum menjadi masalah utama dalam perkawinan campuran tersebut. Terkait dengan penelitian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitiannya, dengan tiga rumusan masalah, yaitu (1) Bagaimana hukum dari perkawinan campuran terhadap kewarganegaraan para pihak ?, (2) Bagaimana mengkaitkannya dengan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh para pihak dari perkawinan putusan Mahkamah Konstitusi No 69 / PUU-XIII / 2015 ?, (3) Bagaimana analisis perkawinan berdasarkan pasal 2 UU Perkawinan sesuai dengan pasal 35 UU Administrasi Kependudukan ?. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis melakukan penelitian hukum normatif dengan menggunakan dua pertanyaan, yaitu pendekatan statuta, dan pendekatan historis. Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974, perkawinan campuran dengan sendirinya menggantikan istri takluk pada status kewarganegaraan suami. Cara memilih dan memperoleh kewarganegaraan dalam penetawinan campuran ditentukan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia (UU No 12 Tahun 2006). Analisis hukum terhadap perjanjian kawin baik untuk harta benda atau hal lain, perjanjian kawin dapat dilakukan pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan oleh kedua belah pihak atas persetujuan bersama. Pasal 2 UU No 1/1974 menetapkan dua garis hukum yang harus dipatuhi dalam melakukan perkawinan, yaitu tentang keabsahan suatu perkawinan, adalah perkawinan dilakukan menurut ketentuan agama dari mereka yang melangsungkan perkawinan tersebut dan pencatatan perkawinan. Dari dua ketentuan ayat dalam Pasal ini, maka pencatatan perkawinan tidak ada yang kaitannya dengan sah atau tidaknya merupakan perkawinan. Kata Kunci : Perkawinan Campuran, UU Perkawinan, Pencatatan Perkawinan, UU Administrasi Kependudukan

PENARIKAN KENDARAAN BERMOTOR KARENA DEBITUR WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN (BERKAITAN DENGAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO. 8 TAHUN 2011 TENTANG PENGAMANAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA) AHMAD MUHAZIR
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 3 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (500.967 KB)

Maraknya penarikan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan maka penulis tertarik meneliti penarikan kendaraan bermotor karena debitur wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen berkaitan dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.8 Tahun 2011 tentang pengamanan eksekusi jaminan fidusia. Dan disini penulis mengambil 3 (tiga) rumusan masalah yaitu : pertama bagaimana prosedur penarikan kendaraan bermotor dalam perjanjian konsumen & lembaga pembiayaan, kedua bagaimana penarikan kendaraan bermotor yang dilakukan kreditur dalam perjanjian pembiayaan konsumen berkaitan dengan PERKAPOLRI No. 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, ketiga bagaimana akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen yang diatur dalam PERKAPOLRI No. 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.Tipe penelitian skripsi menggunakan penelitian kualitatif, dengan memakai jenis penelitian yuridis normatif. Adapun metode penelitian yang dipakai, yaitu studi penelitian kepustakaan (library research). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.Pembiayaan konsumen adalah salah satu lembaga pembiayaan yang dapat memberikan kemudahan untuk mendapat kendaraan bemotor dengan cara membayar angsuran kepada kreditur tetapi dalam penarikan kendaraan bermotor pihak perusahaan masih banyak yang belum mendaftarkan jaminan fidusia ke kantor jaminan fidusia. Adapun kesimpulannya adalah setiap pemberian jaminan dalam lembaga pembiayaan konsumen terdapatnya perjanjian pokok dan selalu diikuti dengan perjanjian tembahan karena jaminan fidusia tidak mungkin berdiri sendiri tanpa adanya perjanjian pokok (hutang piutang).Kata Kunci : Jaminan Fidusia, Pembiayaan Konsumen, Wanprestasi

TANGGUNG JAWAB YURIDIS PARA PIHAK TERHADAP PERJANJIAN PEKERJAAN PEMERIKSAAN TEH ANTARA PT. KHARISMA PEMASARAN BERSAMA NUSANTARA DENGAN PT. GLOBAL LEONIS SERVICES ELLEANOR RIGBY T BANGUN
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 3 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (349.093 KB)

Dalam perjanjian kerjasama antara PT. Kharisma Pemasaran Bersama dengan PT. Global leonis services tentu ada tanggung jawab yuridis para pihak yang harus dilaksanakan terhadap perjanjian pekerjaan pemeriksaan teh tersebut. Dengan dilakukannya penelitian ini maka kita mengetahui apakah pelaksanaan tersebut sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di Indonesia ini. Adapun pokok permasalahan yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan para pihak dalam pekerjaan pemeriksaan teh antara PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara dengan PT. Global Leonis Services, pelaksanaan pekerjaan pemeriksaan teh antara PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara dengan PT. Global Leonis Services dan bentuk penyelesaian jika terjadi permasalahan saat perjanjian kerjasama berlangsung. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis-normatif, yang bersifat deskriptif-analisis. Pengumpulan data dilakukan dengan studi keputakaan dan studi lapangan melalui wawancara dengan PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara dengan PT. Global Leonis Services. Selanjutnya dilakukan analisis data menggunakan pendekatan kualitatif dan pada akhirnya akan ditarik kesimpulan secara deduktif. Dari hasil penelitian, disimpulkan bahwa bentuk perkerjaan pemeriksaan teh antara PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara dengan PT. Global Leonis Services ini termasuk perjanjian konsensus atau sepakat antara para pihak yang membuat perjanjian. Perjanjian Kerjasama tentang Pekerjaan Pemeriksaan Teh termasuk perjanjian tidak bernama (innominaat) karena perjanjian tersebut tidak diantur dalam KUHPerdata, tetapi perjanjian lahir dan disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan pihak-pihak yang membuat perjanjian. Pelaksanaan pekerjaan pemeriksaan teh ini termasuk kegiatan ekspedisi bongkar muat barang kapal laut juga surveyor dan analisa. Jika terjadi wanprestasi dan dilakukan oleh pihak PT. Global Leonis Services maka sesuai dengan ketentuan perjanjian kerjasama yang tertulis pada Perjanjian Kerjasama antara PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara dengan PT. Global Leonis Services tentang Pekerjaan Pemeriksaan Teh maka pihak PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara dapat memutuskan secara sepihak. Dan juga adanya upaya hukum jika terjadi permasalahan saat perjanjian kerjasama berlangsung.Kata Kunci: Perjanjian Kerjasama, ekspedisi bongkar muat barang.

TINJAUAN YURIDIS TENTANG HAK ASUH ANAK DIBAWAH UMUR KEPADA AYAH AKIBAT PERCERAIAN ( ANALISIS PUTUSAN NOMOR : 1743/Pdt.G/2017/PA.Mdn ) IKA RIANI PASARIBU
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 4 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (661.384 KB)

Dewasa ini cerai dianggap sebagai jalan keluar untuk rumah tangga yang tidak bisa lagi diselamatkan. Setiap pasangan yang menikah tentu tidak mengharapkan terjadinya perceraian sebelumnya. Namun, nyatanya perceraian tak jarang terjadi. Hal ini terbukti dengan angka perceraian di Indonesia yang cukup tinggi setiap tahunnya. Salah satu dampak dari percerain terjadi bersangkutan dengan anak. Terlebih bila dari hasil pernikahan tersebut sudah dikaruniai buah hati. Hak asuh anak membutuhkan kesepakatan. Karena itulah, tak jarang mengenai hak asuh ini kerap memunculkan perdebatan hebat antara orang tua anak. Pasalnya tidak jarang masing-masing pihak menginginkan hak sama agar bisa merawat dan mengasuh serta tinggal dengan buah hati tercinta. Anak yang dibawah umur harusnya pengasuhan diberikan kepada ibunya, karena seorang ibu lebih luas rasa kasih sayang dan kesabarannya. Namun bagaimana jika pengasuhan jatuh kepada seorang ayah seperti dalam Putusan No : 1734/Pdt.G/2017/PA.Mdn Penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif yaitu menitikberatkan pada data sekunder yaitu dengan memaparkan tentang peraturan yang berlaku dalam mengatur hak asuh anak dibawah umur. Jenis data yang digunakan adalah jenis data primer dan data sekunder. Analisis data yang digunakan adalah dengan cara kualitatif. Hasil penelitian ini menyarankan agar adanya revisi dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai hak asuh anak dibawah umur seperti mekanisme pemberian hak asuh, serta syarat pemegang hak asuh, dan lainya, agar ada suatu landasan hukum yang jelas bagi Majelis Hakim untuk memutuskan perkara-perkara yang menyangkut hak asuh anak dibawah umur. Kata Kunci : Perceraian, Hak Asuh Anak di Bawah Umur

KEKUATAN HUKUM CYBER NOTARY MENURUT SISTEM HUKUM DI INDONESIA WIDYA SUJUD NADIA
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 4 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (748.759 KB)

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan berupa bagaimana kekuatan akta notaris yang dibuat berdasarkan cyber notary, bagaimana akibat hukum terhadap notaris yang membuat akta notaris berdasarkan cyber notary, dan bagaimana peluang dan kendala dalam penerapan cyber notary di Indonesia. Metode penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang menggunakan bahan kepustakaan penelitian. Tahapan penelitian menggunakan penelitian kepustakaan: bahan hukum primer yang di dukung data lapangan melalui wawancara dengan notaris, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier untuk melengkapi data sekunder yang diperoleh melalui kepustakaan. Teknik pengumpulan data menggunakan data kepustakaan yang menganalisa secara sistematis buku-buku, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kekuatan akta notaris yang dibuat berdasarkan cyber notary belum memperoleh landasan hukum yang kuat sehingga belum memberikan jaminan kepastian hukum. Sehingga notaris yang membuat akta notaris berdasarkan cyber notary dapat dituntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga oleh pihak yang menderita kerugian. Ketidakharmonisan peraturan terkait kekuatan pembuatan akta yang dibuat berdasarkan cyber notary menjadi kendala untuk berlakunya cyber notary Indonesia, apalagi Indonesia terikat dengan Pasal 1868 KUH.Perdata yang mengharuskan pembuatan akta otentiknya dihadapan notaris, walaupun adanya hambatan-hambatan, cyber notary tetap memiliki peluang untuk berlaku di Indonesia. Peluang tersebut berupa penyimpanan protokol notaris/minuta akta dalam bentuk digital melalui lembaga arsip negara, karena pada dasarnya akta notaris merupakan arsip negara. Kata Kunci : Analisis Hukum, Cyber Notary, Notaris

IMPLEMENTASI PEMBERIAN MODAL USAHA MENURUT UNDANG-UNDANG NO.20 TAHUN 2008 TENTANG UMKM (STUDI DI PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk.) ARNAN FURQON HASIBUAN
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 4 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (490.891 KB)

Salah satu yang menjadi tulang punggung bagi perekonomian negara Indonesia adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah(UMKM).UMKM merupakan bagian yang memiliki kedudukan penting karena UMKM menghasilkan barang dan jasa sehingga selalu ada tempat dipasar sebagai kebutuhan masyarakat luas. UMKM mempunyai peranan yang sangat strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan. UMKM harus dikembangkan dalam rangka pemerataan serta mewujudkan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka dari itu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No.20 tahun 2008 tentang UMKM. Undang-Undang ini mengatur bagaimana pembiayaan,perizinan,dan pengembangan bagi UMKM. Dalam hal ini Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui penerapan pemberian modal usaha yang dilakukan pihak PT.Bank Mandiri.Tbk (persero). Menurut Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,Kecil, dan Menenggah baik berupa penetapan kriteria maupun pengawasan dari pemerintah terhadap UMKM, serta kendala dan hambatan yang dihadapi oleh pihak PT.Bank Mandiri.Tbk (persero) Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Normatif-Empiris dimana penulis menggabungkan antara pendekatan Normatif dengan adanya penambahan unsur Empiris. Pemberian modal atau biasa disebut pembiayaan adalah Penyediaan dana oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dan PT.Bank Mandiri.Tbk merupakan salah satu pemberi modal usaha. Dan PT.Bank Mandiri.Tbk juga memberikan kriteria dalam pemberian modal usaha dan melakukan pengawasan terhadap perusahaan (UMKM) yang mereka berikan modal. Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pengembangan UMKM berupa izin usaha, modal, sumber daya manusia, sistem manajemen, promosi, infrasutuktur serta teknologi. Kata Kunci : Usaha Mikro,Kecil, dan Menengah, Pemberian Modal Usaha

PERLINDNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA LAUNDRY TERHADAP HAK KONSUMEN (STUDI PADA LAUNDRY 5STAR DRY CLEAN MEDAN PETISAH) ESNAWATI LIMBONG
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 4 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (463.664 KB)

Melihat persaingan usaha yang sangat ketat dikalangan jasa laundry, maka beragam tarif dan tawaran yang diberikan oleh pihak jasa laundry untuk menarik minat masyarakat. Dalam hal mendirikan suatu usaha salah satunya seperti jasa laundry ini tidak terlepas dari masalah, termasuk masalah yang berhubungan dengan pelayanan kepada konsumen. Penulisan skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum bagi pengguna jasa laundry terhadap hak konsumen serta pertanggungjawaban pelaku usaha jasa laundry kepada konsumen. Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode hukum normatif dan hukum empiris. Penelitian normatif dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undang tentang Perlindungan Konsumen yang merupakan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti hubungan hukum antara masyarakat dengan masalah yang diteliti. Analisa data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan analisa data kualitatif yang bersifat membangun dan mengembangkan dan menukar teori-teori sosial. Analisa data bermaksud untuk mengorganisasikan data, data yang terkumpul terdiri dari catatan lapangan dan sebagainya. Hasil penelitian skripsi ini menjelaskan bahwa pelaku usaha (konsumen) dan produsen mempunyai hak dak kewajiban yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen ini sangat bermanfaat agar produsen bertanggungjawab atas kesalahan atau kerugian yang diderita konsumen akibat praktek usahanya. Selain mengenai hak dan kewajiban, penelitian ini juga membahas mengenai pertanggung jawaban pelaku usaha kepada konsumen. Pertanggungjawaban yang diberikan kepada konsumen berpa ganti rugi sesuai dengan apa yang dirugikan pelaku usaha kepada konsumen akibat praktek usahanya. Namun dalam hal ini pelaku usaha laundry memeberikan waktu kepada konsumen apabila mau menuntut kepada pihak laundry, waktu yang diberikan paling lambat 24 jam setelah pakaian diterima konsumen. Kata Kunci : Laundry 5star Dry Clean,Pelaku Usaha Dan Konsumen, UU Nomor 8 Tahun 1999

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota medan,

Sumatera utara

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota medan, Sumatera utara INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota medan,

Sumatera utara

INDONESIA