cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Civil Law
Published by Universitas Sumatera Utara
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Civil Law adalah Jurnal yang memuat karya ilmiah di bidang hukum keperdataan dikelola oleh Departemen Keperdataaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Arjuna Subject : -
Articles 233 Documents
 16   17   18   19   20 
TINJAUAN HUKUM PEMBONCENGAN MEREK BARANG TERKENAL DEMI POPULARITAS (ANALISIS TERHADAP PEMBONCENGAN MEREK LOIS BERDASARKAN PUTUSAN MA NOMOR 789 K/PDT.SUS-HKI/2016) OBER GOKLAS SIHITE
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 4 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (716.416 KB)

Abstract

Merek terkenal pada sebuah barang berfungsi memberikan kepercayaan kepada konsumen untuk membeli dan menggunakannya. Popularitas sebuah merek terkenal sering menjadi incaran para pelaku usaha untuk membonceng nama mereka tanpa sepengetahuan dan izin dari pemilik merek terkenal tersebut. Permasalahan yang terdapat dalam tulisan ini diantaranya adalah bagaimanakah hubungan antara prinsip, fungsi, dan tujuan Hak Kekayaan Intelektual terhadap perlindungan Merek, bagaimanakah Perlindungan Hukum terhadap pelanggaran hak Merek barang terkenal saat ini di Indonesia serta bagaimana Tinjauan Hukum atas Pemboncengan Merek  barang terkenal yang diterapkan di Indonesia berdasarkan Putusan MA Nomor 789 K/Pdt.Sus-HKI/2016). Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif dimana bahan hukum primer yang digunakan meliputi Putusan Mahkamah Agung Nomor 968 K/Pdt.Sus-HKI/2016 serta Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Berdasarkan penelitian hukum yang dilakukan terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 789 K/PDT.SUS-HKI/2016 dapat ditarik kesimpulan bahwa Prinsip, fungsi, serta tujuan Hak Kekayaan Intelektual memiliki hubungan dengan perlindungan merek. Kemudian pelanggaran merek biasanya terjadi jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain dan Majelis Hakim Mahkamah Agung memberikan amar putusan yang adil dan benar dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku khusunya peraturan perundang-undangan mengenai Merek ditunjukkan dengan amar putusannya yaitu menerima gugatan dari Pemohon Kasasi.   Kata Kunci : Merek Terkenal, Pemboncengan Merek
KEDUDUKAN MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA PERKAWINAN SETELAH PERCERAIAN (DI PENGADILAN AGAMA MEDAN) DEWI SARI SITINJAK
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 4 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (519.976 KB)

Abstract

Harta perkawinan berupa harta bersama merupakan hubungan hokum dari sebuah perkawinan. Harta perkawinan berupa harta bersama diperoleh pada saat perkawinan berlangsung, tetapi jika perkawinan putus maka harta bersama akan dibagi antara suami – istri, kecuali jika ada ketentuan lain pada perjanjian sebelum perkawinan terikat.Mediator dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta perkawinan setelah perceraian berperan sebagai pihak ketiga yang bersifat netral, bereperan aktif menjembatani sejumlah pertemuan para pihak, membangun interaksi dan komunikasi yang positif, serta menawarkan berbagai solusi terhadap masalah yang ada (win-win solution). Penelitian yang dilakukan juga memperlihatkan bahwa tahapan proses mediasi dalam penyelesaian sengketa harta perkawinan setelah perceraian yaitu, pernyataan pembukaan oleh mediator, merumuskan masalah serta menyusun agenda, mengungkapkan kepentingan para pihak, membangkitkan pilihan penyelesaian sengketa, menganalisa pilihan penyelesaian sengketa, proses tawar – menawar akhir, mecapai kesepakatan. Hambatan – hambatan yang dihadapi mediator dalam menyelesaikan sengketa adalah tidak adanya aturan yang dapat memaksa para pihak untuk menghadiri pertemuan mediasi, ruang mediasi tidak memadai, kurangnya itikad baik para pihak.Solusi – solusi yang di dapat mediator yaitu, adanya mekanisme memaksa terhadap para pihak untuk menghadiri pertemuan, membuat ruang mediasi memadai yang memberikan kenyamanan.   Kata kunci :HartaPerkawinan, SetelahPerceraian, Mediator
PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB) TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA UNIT KEBUN AJAMU PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV DENGAN BASIS SERIKAT PEKERJA PERKEBUNAN (SPBUN) DELVINA NOVA SIGALINGGING
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 4 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (342.768 KB)

Abstract

Pekerja merupakan inti dari suatu perusahaan, dengan adanya pekerja maka perusahaan dapat berjalan dengan baik. Pekerja akan menerima upah atau imbalan dari hasil pekerjaannya. Yang mengatur mengenai tenaga kerja tercantum didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah disepakati di tiap-tiap perusahaan. Didalam setiap pekerjaan yang dijalani pekerja membutuhkan perlindungan dari perusahaan tempat mereka bekerja. Perlindungan yang diberikan perusahaan kepada pekerja sangat bermanfaat apabila pekerja mengalami kecelakaan kerja. Yang mana kecelakaan kerja yang dialami oleh pekerja itu sangat merugikan bagi diri pekerja itu sendiri. Akibat dari kecelakaan kerja yang dialami oleh pekerja itu adalah berupa sakit atau cacat berupa mental maupun fisik. Para pekerja yang mengalami kecelakaan saat bekerja dan mengalami cacat fisik haruslah mendapatkan perlindungan dari perusahaan supaya tidak terjadi diskriminasi yang dilakukan oleh pengusaha seperti PHK. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, yang menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu dengan mengumpulkan literatur yang diperlukan berupa buku-buku dan peraturan perundang-undangan mengenai PKB tentang perlindungan hukum tenaga kerja, tanggung jawab perusahaan terhadap para pekerja, kemudian data selanjutnya di ambil dari hasil wawancara dengan petugas di PTPN IV Unit Kebun Ajamu, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara. Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap tenaga kerja di PT. Perkebunan Nusantara IV Unit Kebun Ajamu. Tenaga kerja di PTPN IV Unit Kebun Ajamu memerlukan perlindungan agar pekerja dapat merasakan kenyamanan saat sedang melaksanakan pekerjaannya. Mengenai perlindungan terhadap tenaga kerja telah diatur didalam buku Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Dalam buku tersebut telah diatur mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kata Kunci    : Perlindungan Tenaga Kerja, Perjanjian Kerja Bersama (PKB), PT Perkebunan Nusantara IV
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN WANPRESTASI DEBITUR ATAS PERJANJIAN KREDIT BANK DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN (STUDI PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG ISKANDAR MUDA MEDAN) TETTI NATALINA SILALAHI
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 4 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (625.718 KB)

Abstract

Perkembangan zaman disegala aspek kehidupan memberi dampak kepada manusia untuk selalu memperbaharui diri mengikuti zaman. Permasalahan yang timbul ketika manusia tidak dapat mengikutinya karena keterbatasan ekonomi. Dalam usaha menjawab keluh kesah masyarakat Indonesia, pemerintah membentuk Lembaga Keuangan Bank. Kegiatan bank terutama dalam pemberian kredit merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dan utama sehingga pendapatan dari kredit yang berupa bunga merupakan komponen pendapatan paling besar. Namun, dalam pemberian kredit tidak sedikit nasabah atau debitur melakukan cidera janji atau wanprestasi karena sebab-sebab tertentu. Maka dari itu timbullah Permasalahan yaitu 1) Bagaimana prosedur pemberian kredit dengan jaminan hak tanggungan pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Iskandar Muda Medan? 2) Bagaimana penyelesaian wanprestasi debitur atas perjanjian kredit bank dengan jaminan hak tanggungan? 3) Bagaimana pelaksanaan eksekusi hak tanggungan apabila debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit bank tersebut?Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif empiris. Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis. Jenis datanya adalah data primer. Selain itu juga terdapat juga data hasil wawancara terhadap staf Bank BRI Cabang Iskandar Muda Medan yang fungsinya untuk mengkonfirmasi bahan hukum primer.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberi Hak Tanggungan berhak untuk menerima fasilitas kredit setelah memenuhi seluruh prosedur pemberian kredit dalam Bank BRI Cabang Iskandar Muda Medan. Dalam penyelesaian wanprestasi, kreditur akan melakukan beberapa pendekatan kepada debitur dengan harapan bahwa debitur akan beritikad baik dan menyelesaikan angsuran kredit sampai lunas. Dalam pelaksanaan eksekusi hak tanggungan, dilakukan melalui beberapa tahap yaitu dijual oleh debitur atas kesepakatan bersama dan dijual oleh kreditur melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.Kata Kunci : Wanprestasi, Perjanjian Kredit, Jaminan Hak Tanggungan.
PENYELESAIAN SENGKETA OLEH BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA DALAM PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA KAPAL (SPENYELESAIAN SENGKETA OLEH BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA DALAM PERJANJIAN SEWA GUNA USAHAtudi Putusan Mahkamah Agung Nomor 170/B/Pdt.Sus-Arb/2017) MAULANA ABDULILLAH PANE
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 4 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (422.543 KB)

Abstract

Arbitrase bagi dunia maju dianggap sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Hal ini disebabkan karena penyelesaian sengketa bisnis melalui peradilan resmi pada umumnya memerlukan waktu lama disebabkan faktor prosedur sistem peradilan sangat kompleks. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah bagaimana aspek hukum perjanjian sewa guna (leasing), bagaimana penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase, bagaimana peranan lembaga arbitrase dalam penyelesaian sengketa perjanjian sewa guna usaha kapal dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 170/B/Pdt.Sus-Arb/2017. Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dan spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Pengumpulan data melalui data primer dan data sekunder. Metode analisis yang dipakai adalah kualitatif, dan penyajian datanya dalam bentuk laporan tertulis secara ilmiah. Aspek hukum perjanjian sewa guna (leasing) pada umumnya mengacu pada perjanjian standar, dimana formulir perjanjiannya telah disediakan oleh pihak lessor, pihak lessee hanya tinggal menyetujuinya saja (take it or leave it). Akibat dari perjanjian standar tersebut hak dan kewajiban serta tanggung jawab dalam perjanjian lebih banyak dibebankan kepada pihak lessee. Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase yang merupakan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi) menjadi alternatif penyelesaian suatu perselisihan (perkara) oleh seorang atau beberapa orang wasit (arbiter) yang bersama-sama ditunjuk oleh para pihak yang berperkara dengan tidak diselesaikan lewat Pengadilan, baik untuk perkara-perkara di tingkat nasional maupun internasional. Peranan lembaga arbitrase dalam penyelesaian sengketa perjanjian sewa guna usaha kapal dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 170/B/Pdt.Sus-Arb/2017 adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan  yang pada dasarnya tidak berbeda dengan proses pemeriksaan sengketa lewat pengadilan secara umum, akan tetapi struktur dalam arti susunan kelembagaan, antara arbitrase dengan pengadilan sangat berlainan. Pelaksanaan putusan arbitrase dilaksanakan secara sukarela dan jika para pihak tidak bersedia memenuhi pelaksanaan putusan arbitrase secara sukarela maka putusan arbitrase dapat dilaksanakan secara paksa.   Kata Kunci :    Sengketa, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Sewa Guna Usaha.
ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN PARA PIHAK ARISAN ONLINE MENURUT HUKUM PERDATA (STUDI PUTUSAN NOMOR. 106/PDT.G/2012/PN.Plk) INDRIWATI TITANIA HUTAURUK
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 4 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (969.391 KB)

Abstract

Seiring perkembangan jaman, arisan yang dulunya dilaksanakan dengan cara konvensional yakni dengan cara bertemu langsung beralih menggunakan sistem online, sehingga menyebabkan permasalahan yang timbul semakin kompleks. Salah satu kasus yang berhubungan dengan arisan online termaktub dalam Putusan Nomor. 106/Pdt.G/2017/PN Plk, dimana para tergugat melakukan wanprestasi yakni tidak membayar iuran arisan kepada pihak penggugat setelah menang/menerima arisan. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana kekuatan hukum terhadap perjanjian yang dilakukan para pihak pelaksana Arisan Online. Mekanisme penyelesaian sengketa dan tanggung jawab para pihak dalam pelaksanaan Arisan Online, dan bagaimana Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Majelis hakim dalam Putusan Nomor. 106/Pdt.G/2017/PN Plk. Jenis Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, penelitian dalam skripsi ini bersifat deskriptif analisis. Penelitian bersifat deskriptif merupakan suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan, dan menganalisis peraturan hukum. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa kekuatan hukum terhadap Perjanjian yang dilakukan Para Pihak Pelaksana Arisan Online berdasarkan Pada pasal 1320 KitabUndang-Undang Hukum Perdata menjelaskan memang tidak mensyaratkan bahwa perjanjian harus dalam bentuk tertulis. Perjanjian arisan tersebut bersifat perjanjian lisan dengan saling percaya antara satu dengan yang lain akan menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pesertanya. Jika ditinjau dari Penyelesaian Sengketa dan Tanggung Jawab Para Pihak dalam pelaksanaan Arisan Online, Bentuk penyelesaian sengketa transaksi dilakukan dengan menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif berupa arbitrase, negosiasi, mediasi dan konsiliasi. Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Pada Analisis Terhadap Putusan Nomor.106/Pdt.G/2017/Pn Plk bahwa dalam sahnya perjanjian Pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak ada sama sekali menyarankan perjanjian dibuat dengan tertulis tetapi apabila terjadi wanprestasi sangat sulit untuk membuktikannya, sehingga diperlukan pengakun dari pihak lawan yang membuat perjanjian tersebut dan didengar oleh saksi-saksi di Persidangan, maka perjanjian tersebut telah terbukti adanya wanprestasi.Kata Kunci : Perjanjian, Hukum Perdata, Arisan Online
ANALISIS HUKUM PERJANJIAN PENGADAAN MINIBUS ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS DENGAN PT. ASTRA INTERNASIONAL, Tbk (STUDI PADA PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS) MUHAMMAD RIZKI SYAHPUTRA LUBIS
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 5 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (519.698 KB)

Abstract

Kontrak pengadaan barang dan jasa merupakan kontrak yang kompleks karena mengatur banyak aspek baik secara legal maupun teknis tentang proses pengadaan barang dan jasa yang membutuhkan kajian lebih lanjut guna ditemukannya format kontrak pengadaan barang dan jasa yang ideal sesuai dengan kebutuhan dan mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak yang membuatnya. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana rancangan pembuatan perjanjian antara pemerintah Kabupaten Padang Lawas dengan PT. Astra Internasional, Tbk ditinjau dari KUH Perdata, bagaimana pelaksanaan perjanjian pengadaan minibus anatara pemerintah Kabupaten Padang Lawas dengan PT. Astra Internasional, Tbk dan bagaimana perlindungan hukum bila terjadi wanprestasi dan overmacht dalam perjanjian pengadaan minibus antara pemerintah Kabupaten Padang Lawas dengan PT. Astra Internasional, Tbk. Dalam menyusun skripsi ini digunakan metode penelitian hukum normatif deskriptif. Penelitian normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Sedangkan bersifat deskriptif  maksudnya penelitian bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat, mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi daerah tertentu. Selain itu penelitian ini juga menggunakan metode normatif empiris yang menggabungkan antara penelitian hukum normatif dengan melakukan survei ke lapangan untuk mendapatkan informasi yang dapat mendukung teori deskriptif tersebut. Adapun kesimpulan dari skripsi ini yaitu perjanjian pelaksanaan pekerjaan pengadaan mini bus antara Sekretariat Kabupaten Padang Lawas dengan PT. Astra Internasional, Tbk-TSO Cabang Medan telah sesuai dengan ketentuan berlaku. Proses perjanjian dari awal hingga selesai tidak mengalami kendala yang berarti, hal ini disebabkan para pihak mengetahui hak-hak dan kewajibannya masing-masing, tidak ada yang melangar isi dari perjanjian yang telah disepakati bersama, sehingga pelaksanaan pekerjaan selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan tanpa ada masalah.   Kata Kunci : Perjanjian, Pengadaan, Pemkab Palas
DISPENSASI PENGADILAN AGAMA DALAM PERKAWINAN DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA BINJAI PADA TAHUN 2018) NADYA APRILIA KALO
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 5 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (504.655 KB)

Abstract

Dispensasi merupakan pemberian izin oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan wanita yang belum mencapai 16 tahun. Dispensasi nikah diatur dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Dalam pengajuan dispensasi ke Pengadilan Agama Binjai dalam bentuk permohonan, masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata dan benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang suatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum. Pengadilan Agama Binjai dengan kewenangan absolutnya untuk memeriksa dan menetapkan permohonan dispensasi perkawinan. Permasalahan dalam skripsi ini adalah pengaturan tentang dispensasi nikah menurut Undang-Undang Perkawinan, mekanisme dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Binjai, dan pertimbangan hukum hakim dalam permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Binjai. Metode yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum empiris dengan metode penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi lapangan dan studi kepustakaan. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara. Analisa dalam penelitian ini dilakukan secara normatif. Hasil dari penelitian ini adalah pengaturan dispensasi nikah menurut Undang-Undang Perkawinan pasal 7 (2) dan Permenag pasal 1 (2) sub g, Pasal 13 (1)-(3). Mekanisme dalam mengajukan permohonan dispensasi di Pengadilan Agama Binjai sudah berdasarkan putusan MA yang baru No 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/20018 tentang PTSP, dalam mekanisme ini layanan Pengadilan Agama Binjai menjadi transparan. Pertimbangan hukum hakim dalam permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Binjai melihat dari segi sosiologis karena keadaan yang mendesak juga hakim mengedepankan konsep Al-Mashalah Al Mursalah. Pada UU Perkawinan sudah tidak relevan lagi dikalangan masyarakat, pada mekanisme yg berdasarkan putusan MA yang baru perlu adanya sosialisasi pada masyarakat. Pertimbangan yang diberikan hakim memiliki dampak positif dan negatif. Kata Kunci : Dispensasi Pekawinan, Bawah Umur, Pengadilan Agama Binjai
STATUS HAK WARIS ANAK DARI PERKAWINAN SIRRI DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM NAMRIA AYASHA PUTRI
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 5 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1058.086 KB)

Abstract

Perkawinan yang dicatat di Indonesia adalah perkawinan yang sah, perkawinan yang dilakukan sesuai dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI, tetapi pada kenyataan di beberapa wilayah di Indonesia masih ada perkawinan yang tidak dilakukan pencatatan. Salah satu jenis perkawinan itu adalah perkawinan sirri. Seperti banyak yang terjadi di beberapa wilayah di daerah pulau jawa. Dari perkawinan sirri tersebut akan menimbulkan akibat hukum yang lain yakni waris apabila perkawinan itu di karuniai anak, lalu bagaimanakah hak waris si anak tersebut, maka dari itu penulis membuat penelitian tentang Status Hak Waris Anak Dari Perkawinan Sirri Di Tinjau Dari Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI. Adapun permasalahan yang di angkat adalah pertama kedudukan perkawinan sirri menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974dan KHI, yang kedua kedudukan anak dari perkawina  sirri menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan KHI dan yang terakhir  status hak waris anak dari perkawinan sirri ditinjau dari Undang-Undang No.1 tahun 1974 dan KHI Metode penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan skrispsi ini adalah yuridis normaif. Pengertian yuridis normatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang undangan, penelitian dalam skripsi ini bersifat deskriptif analisis. Penelitian bersifat deskriptif merupakan suatu penelitian yang menggambarkan, menelah, menjelaskan, dan menganalisis peraturan hukum. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perkawinan sirri adalah perkawinan tidak tercatat, perkawinan dianggap sah apabila telah dilakukan menurut hukum Islam tapi dikerenakan tidak adanya legalitas berupa buku nikah sebagai bukti diakuinya perkawinan oleh negara. Anak yang lahir dari perkawinan sirri dalam hal ini termasuk anak luar kawin karena anak tersebut lahir dari perkawinan yang tidak tercatat dalam administrasi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Status waris anak dari perkawinan sirri menurut Undang-Undang Perkawinan hanya didapat dari ibu dan keluarga ibunya saja, tetapi setelah adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi, anak luar kawin bisa mendapat hak waris dari ayahnya apabila dapat dibuktikan dengan sah dan jelas secara hukum bahwa ia mempunyai hubungan darah dengan ayah biologisnya tersebut. Sedang, hak waris perkawinan sirri menurut Kompilasi Hukum Islam tetap sesuai dengan kedudukannya yang menyatakan ia hanya mempunyai hubungan nasab dan hubungan waris mewaris dengan ibu dan keluarga ibunya saja tetapi tidak dengan ayahnya.
PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PENIPUAN OLEH PIHAK WANITA (ANALISIS PUTUSAN NO.0012/PDT.G/2016/PA.SKY) PARANGE MELIANA SITORUS
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 5 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (564.987 KB)

Abstract

Melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat maupun rukun dalam perkawinan. Syarat dan rukun dalam perkawinan sering sekali diabaikan, sehingga tidak menutup kemungkinan perkawinan yang telah dilangsungkan dapat dibatalkan. Permasalahan dalam skripsi berjudul Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Oleh Pihak Wanita (Analisis Putusan No.0012/Pdt.G/2016/PA.Sky) adalah bagaimanakah pertimbangan hukum hakim terhadap alasan pemohon untuk membatalkan perkawinan dalam putusan ini dan apakah akibat hukum yang timbul dari putusan pembatalan perkawinan karena adanya penipuan. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemecahan permasalahan yang dikemukakan. Data yang digunakan adalah data sekunder dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan (Library Research). Analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Salah satu faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembatalan dalam perkawinan disebabkan oleh adanya salah sangka terhadap diri suami atau isteri. Sebelum melangsungkan pernikahan, Termohon mengaku kepada Pemohon bahwa dirinya masih perawan. Namun kenyataannya Termohon sudah berulang kali melakukan hubungan badan dengan laki-laki lain sebelum melangsungkan perkawinan dengan Pemohon. Menurut bukti-bukti ditemukan fakta bahwa ketika perkawinan mereka dilangsungkan ternyata Termohon sudah dalam keadaan hamil 1 bulan, sedangkan Termohon baru mengakuinya atau memberitahu kepada Pemohon 8 bulan kemudian setelah bayi yang ada dalam kandungannya telah dilahirkan, sehingga Pemohon merasa ditipu, dengan demikian pembatalan perkawinan tersebut sudah sejalan dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sesuai juga dengan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Dapat disimpulkan bahwa putusan ini mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan yang dilakukan suami, dengan adanya pembatalan perkawinan tersebut maka perkawinan tersebut tidak pernah ada. Akibat hukum pembatalan perkawinan mempunyai dampak hukum terhadap suami isteri yaitu keduanya dianggap tidak pernah terjadi perkawinan, serta dampak hukum bagi anak yaitu Pemohon tidak memiliki hubungan apapun terhadap si anak.   Kata Kunci : Perkawinan,Pembatalan Perkawinan, Penipuan

Page 18 of 24 | Total Record : 233

 16   17   18   19   20 

Filter by Year

2013 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2, No 4 (2019) Vol 2, No 3 (2019) Vol 2, No 2 (2019) Vol 2, No 1 (2019) Vol 1, No 6 (2019) Vol 1, No 5 (2019) Vol 1, No 4 (2019) Vol 1, No 3 (2019) Vol 1, No 2 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 6 (2018) Vol 1, No 5 (2018) Vol 1, No 4 (2018) Vol 1, No 3 (2018) Vol 1, No 2 (2018) Vol 1, No 1 (2018) Vol 1, No 5 (2017) Vol 1, No 4 (2017) Vol 1, No 3 (2017) Vol 1, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 1 (2016) Vol 2, No 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue