Garuda - Garba Rujukan Digital

PELAKSANAAN PENGEMBANGAN USAHA PADA CV. BINTANG TAILOR DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NO. 17 TAHUN 2013 TENTANG PELAKSANAAN UMKM MIRZA AKBAR
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 5 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (571.564 KB)

Salah satu yang menjadi tulang punggung bagi perekonomian Negara Indonesia adalah UMKM. UMKM harus dikembangkan dalam rangka pemerataan serta mewujudkan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dilatarbelakangi kesadaran akan pentingnya pengembangan sektor ekonomi nasional yang harus memperhatikan mengutamakan aspek pertumbuhan UMKM, dengan lahirnya Peraturan Pemerintah ini dijadikan dasar dalam bagaimanakah pelaksanaan pengembangan UMKM yang berkesusaian dengan peraturan yang ada terutama bagi UMKM terkhususnya di kota Medan, oleh karena itu maka permasalahan yang akan diangkat dalam skripsi ini adalah Pertama, bagaimana aspek historis dan yuridis CV. Bintang Tailor di kota Medan, Kedua, bagaimana pelaksanaan pengembangan usaha berdasarkan PP No. 17 Tahun 2013 tentang pelaksanaan UU No. 2008 tentang UMKM pada CV. Bintang Tailor? dan ketiga, bagaimana strategi pengembangan usaha yang dilakukan oleh CV. Bintang Tailor setelah adanya PP No. 17 Tahun 2013 tentang pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM? Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden, bukan dari bahan kepustakaan serta data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara studi kepustakaan dan wawancara. Penelitian ini melakukan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CV. Bintang Tailor merupakan Usaha penjahit pakaian yang tergolong kedalam usaha kecil, kemudian dalam pengembangan usaha CV. Bintang Tailor melakukan peningkatkan kualitas produk dan kualitas jasa, Memanfaatkan teknologi, Memperluas akses pemasaran, Mengembangkan inovasi dan peluang pasar, Melakukan usaha secara efisien, dan. Mengembangkan jaringan usaha dan kemitraan. Strategi pengembangan usaha yang dilakukan CV. Bintang Tailor adalah Memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen, Mengajukan proposal penawaran, Menjalin hubungan baik dan harmonis kepada para pihak yang pernah menjalin kerja sama, menjaga Kualitas mutunya dari produk yang diproduksi. Kata Kunci: Pengembangan Usaha, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Akibat Hukum Terhadap Kreditor Separatis Yang Mengeksekusi Jaminan Sebelum Masa Penangguhan (Studi Putusan No. 306 K/Pdt.Sus/2010) DANIEL NIKOLAS
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 5 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (388.127 KB)

Kegiatan bisnis sebuah perusahaan, melakukan peminjaman sejumlah modal usaha dalam rangka untuk kelangsungan usaha merupakan hal yang lumrah, yang mana tujuannya untuk meningkatkan kapasitas usaha yang tujuannya juga untuk meningkatkan perekonomian negara dan pembangunan nasional.Untuk peminjaman modal usaha ini ada yang tidak memerlukan jaminan, dan ada juga yang memerlukan jaminan.Apabila sebuah perusahaan tersebut pada akhirnya tidak bisa membayar sejumlah utang kepada minimal 2 kreditor, maka perusahaan tersebut dapat dipailitkan.Peminjam modal usaha yang memegang jaminan disebut juga kreditor separatis. Dalam kepailitan, kreditor separatis merupakan kreditor yang mempunyai hak istimewa yaitu dimana hak tersebut tidak hapus karena adanya kepailitan.Itu artinya kreditor ini dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.Namun dalam undang-undang lain juga ditentukan bahwa hak untuk eksekusi jaminan kebendaan ditangguhkan dalam jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari setelah putusan pernyataan pailit. Seperti halnya dalam kasus ini Bank Mega sewaktu eksekusi harta jaminan pada saat PT. Tripanca pailit sebelum masa penangguhan atau masa stay berakhir. Dalam kasus ini, posisi Bank Mega adalah sebagai kreditor separatis dengan jaminan benda bergerak berupa kopi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu mengacu pada norma-norma hukum yang mencakup asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, dan perbandingan hukum menggunakan data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan metode pengumpulan data dari berbagai sumber bacaan, seperti perundang-undangan, buku-buku, jurnal atau karya ilmiah, serta internet yang dinilai relevan dengan permasalahan yang dibahas. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat ketidakkonsistenan mengenai pengaturan tentang eksekusi jaminan harta pailit yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik norma. Dalam hal ini, Mahkamah Agung tidak tepat untuk membatalkan putusan Pengadilan Niaga yang memasukan objek jaminan fidusia ke dalam boedel pailit.Karena dalam kasus ini Bank Mega telah melanggar peraturan mengenai masa penangguhan dengan mengeksekusi harta jaminannya sebelum masa penangguhan berakhir. Meskipun Bank Mega merupakan kreditor separatis dengan hak untuk didahulukan menurut UU Jaminan Fidusia, akan tetapi hal ini tidak sesuai dengan UU Kepailitan sebagai ketentuan khusus (lex specialis) yang mengatur tentang masa penangguhan sebelum melakukan eksekusi terhadap objek jaminan tersebut. Kata Kunci: Kreditor Separatis, Jaminan, Eksekusi

PERLINDNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA LAUNDRY TERHADAP HAK KONSUMEN (STUDI PADA LAUNDRY 5STAR DRY CLEAN MEDAN PETISAH) ESNAWATI LIMBONG
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 5 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (463.664 KB)

Melihat persaingan usaha yang sangat ketat dikalangan jasa laundry, maka beragam tarif dan tawaran yang diberikan oleh pihak jasa laundry untuk menarik minat masyarakat. Dalam hal mendirikan suatu usaha salah satunya seperti jasa laundry ini tidak terlepas dari masalah, termasuk masalah yang berhubungan dengan pelayanan kepada konsumen. Penulisan skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum bagi pengguna jasa laundry terhadap hak konsumen serta pertanggungjawaban pelaku usaha jasa laundry kepada konsumen. Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode hukum normatif dan hukum empiris. Penelitian normatif dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undang tentang Perlindungan Konsumen yang merupakan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti hubungan hukum antara masyarakat dengan masalah yang diteliti. Analisa data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan analisa data kualitatif yang bersifat membangun dan mengembangkan dan menukar teori-teori sosial. Analisa data bermaksud untuk mengorganisasikan data, data yang terkumpul terdiri dari catatan lapangan dan sebagainya. Hasil penelitian skripsi ini menjelaskan bahwa pelaku usaha (konsumen) dan produsen mempunyai hak dak kewajiban yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen ini sangat bermanfaat agar produsen bertanggungjawab atas kesalahan atau kerugian yang diderita konsumen akibat praktek usahanya. Selain mengenai hak dan kewajiban, penelitian ini juga membahas mengenai pertanggung jawaban pelaku usaha kepada konsumen. Pertanggungjawaban yang diberikan kepada konsumen berpa ganti rugi sesuai dengan apa yang dirugikan pelaku usaha kepada konsumen akibat praktek usahanya. Namun dalam hal ini pelaku usaha laundry memeberikan waktu kepada konsumen apabila mau menuntut kepada pihak laundry, waktu yang diberikan paling lambat 24 jam setelah pakaian diterima konsumen. Kata Kunci : Laundry 5star Dry Clean,Pelaku Usaha Dan Konsumen, UU Nomor 8 Tahun 1999

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA SENI LUKIS BERUPA LOGO YANG DIGUNAKAN SEBAGAI MEREK ATAS PENGGANDAAN YANG TERDAPAT DI DAFTAR UMUM CIPTAAN MENURUT UNDANG- UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 08/Pdt.Sus-Hak Cipta/2016/PN.Niaga.Jk SYAHRAZAT MUFTY
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 5 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (389.601 KB)

Tujuan dari adanya penggolongan Hak Kekayaan Intelektual adalah untuk mempertahankan kreativitas dan identitas yang sudah dibangun oleh sebuah perusahaan agar lebih dikenal oleh masyarakat luas. Pada dasarnya pemilik merek ingin meraih loyalitas konsumen yaitu perilaku puncak konsumen terhadap merek, dimana konsumen bersedia melakukan apa saja demi mempertahankan merek pilihannya. Logo adalah huruf atau lambang yang mengandung makna, terdiri atas satu kata atau lebih sebagai lambang atau nama (biasanya perusahaan dan sebagainya), dipahami juga sebagai suatu gambar atau sekedar sketsa dengan ahli tertentu, dan mewakili suatu arti, serta memiliki filosofi dan kerangka dasar berupa konsep dengan tujuan melahirkan sifat yang berdiri sendiri atau mandiri. Sedangkan simbol adalah lambang, sesuatu sebagai tanda (lukisan, lencana, dan sebagainya). Adapun permasalahan dalam skripsi ini antara lain Bagaimanakah pengaturan tentang hak cipta logo yang digunakan sebagai merek, Bagaimanakah status hak kebendaan hak cipta atas logo yang didaftarkan sebagai merek dan Apakah akibat hukum yang ditimbulkan atas Putusan Mahkamah Agung No. 08/Pdt.Sus-Hak Cipta/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst.Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Penelitian Kepustakaan dilakukan dengan menganalisis Putusan Pengadilan Nomor 08/Pdt.Sus-Hak Cipta/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst dikaitkan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.Hak cipta logo sebagai merek yang berfungsi sebagai pembeda tidak lagi dapat didaftarkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 65 yang menyebutkan bahwa Pencatatan Ciptaan tidak dapat dilakukan terhadap seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum. Maka sebagai langkah antisipasi adanya pelanggaran hak pencipta logo, maka logo dapat didaftarkan sebagai merek. Hak kebendaan dapat juga melekat pada hak cipta atas logo yang digunakan sebagai merek. Hal ini dapat dilihat bahwa hak cipta adalah hak kebendaan yang bersifat absolut dan hak kebendaan atas benda yang dipublikasikan. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1333 misalnya yang menyebutkan “suatu perjanjian harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Putusan Mahkamah Agung dengan Nomor Putusan 08/Pdt.Sus-Hak Cipta/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. tersebut telah memenuhi asas- asas yang terdapat dalam Undang-undang. Putusan ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Hak Cipta dan juga Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.Kata kunci: Perlindungan Hukum, Logo, Hak Kekayaan Intelektual

ANALISIS HUBUNGAN SIMPAN PINJAM PADA KOPERASI SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PERJANJIAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Studi pada Koperasi Kredit Harapan Kita Kota Medan) JUNI ELFINORA RAJAGUK-GUK
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 5 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (388.913 KB)

Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi. Pasal 33 UUD 1945 ayat (1) merupakan suatu badan usaha yang sangat penting keberadaannya dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial bagi para anggotanya. Hal ini dikarenakan koperasi yang lebih mengutamakan peranan manusia dalam menumpuk modal secara bersama-sama unutk mencapai kesejahteraan bersama dalam mandiri. Hubungan antar manusia dalam lembaga hukum. Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana aspek hukum perjanjian pada kegiatan koperasi simpan pinjam pada koperasi kredit harapan kita kota Medan, dan Bagaimana kajian tentang kedudukan koperasi kredit harapan kita kota Medan dalam terjadinya wanprestasi.Dalam penulisan skripsi ini digunakan metode penelitian hukum normatif empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti skunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer dilapangan. Normatif empiris juga merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu. Pengkajian tersebut bertujuan unutk memastikan apakah hasil penerapan pada peristiwa hukum itu sesuai atau tidak dengan ketentuan Undang-Undang. Sehingga penelitian ini membutuhan data sekunder dan data primer.Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Koperasi Kredit Harapan Kita Kota Medan sudah berbadan hukum, perjanjian simpan pinjam dilakukan dengan mengajukan permohonan dan akan dinilai kelayakannya oleh Koperasi Kredit Harapan Kita Kota Medan apabila dirasa telah layak maka penandatannganan perjanjian kredit akan segera dilakukan. Masalah yang dihadapi Koperasi Kredit Harapan Kita Kota Medan adalah terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh anggotanya, penyelesaian wanprestasi yang dilakukan Koperasi adalah dengan cara memberikan peringatan dan dengan kata lain penyelesaian berdasarkan kekeluargaan yang secara kesepakatan antara kedua belah pihak.Kata Kunci: Koperasi Kredit, Perjanjian Simpan Pinjam, Perikatan

TINJAUAN YURIDIS DIKABULKANNYA GUGATAN PERCERAIAN ATAS PERKAWINAN YANG TIDAK DIDAFTARKAN DI KANTOR CATATAN SIPIL (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NO.257/PDT.G/2018/PN.MDN) LAORA HAPPY NIA SILITONGA
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 5 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (571.567 KB)

Perkawinan yang tidak didaftarkan di kantor catatan sipil dianggap tidak pernah diakui oleh negara karena tidak memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini seharusnya berakibat tidak dapatnya diajukan suatu perbuatan hukum setelah perkawinan berlangsung, salah satunya sebagai dasar dalam mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan negeri. Gugatan perceraian yang dikabulkan dalam studi putusan Pengadilan Negeri Medan No.257/Pdt.G/2018/Pn.Mdn merupakan putusan pengadilan negeri yang mengabulkan gugatan perceraian atas perkawinan yang tidak didaftarkan di kantor catatan sipil sehingga menunjukan adanya kesenjangan hukum antara das sollen dan das sein. Berdasarkan uraian tersebut, perlu diteliti lebih lanjut permasalahan terkait prosedur perceraian menurut hukum perkawinan di Indonesia, mengenai pertimbangan-pertimbangan hukum hakim dan akibat hukum dari putusan Pengadilan Negeri Medan No.257/Pdt.G/2018/Pn.Mdn. Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis penelitian berupa yuridis normatif dan sifat penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian deskriptif analitis. Selain itu, terkait sumber data penelitian ini berasal dari data sekunder. Kemudian, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui studi dokumen dan terkait analisis data mempergunakan teknik analisis metode kualitatif. Dari hasil penelitian yang diteliti, prosedur perceraian di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yakni diawali dengan pengajuan gugatan, pemeriksaan alat bukti, dan diakhiri dengan pembacaan putusan akhir oleh Majelis Hakim. Hasil lainnya mengenai pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Medan No.257/Pdt.G/2018/Pn.Mdn menggunakan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1776K/PDT/2007 untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum. Selanjutnya, dengan dikabulkannya putusan Pengadilan Negeri Medan No.257/Pdt.G/2018/Pn.Mdn memberi akibat hukum kepada hubungan hukum suami isteri yaitu putusnya hubungan hukum antara suami dan isteri serta akibat hukum kepada anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat. Kata kunci: Perkawinan tidak didaftarkan, Perceraian

PENERAPAN ASAS KONSENSUALISME PADA PERJANJIAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH YANG TIDAK MEMPUNYAI SERTIFIKAT. (STUDI LAPANGAN PT. SARULLA OPERATION LtdDI KECAMATAN PAHAE JULU). IINEIRENE THERESIA SIHOMBING
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 6 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (539.062 KB)

Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah adalah kegiatan melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang dikuasainya dengan memberikan ganti kerugian atas dasar adanya musyawarah. Kemudian, Musyawarah adalah proses atau kegiatan saling mendengar yang nantinya akan menhasilkan suatu kesepakatan atau konsensus, dengan sikap saling menerima pendapat dan keinginan yang didasarkan atas sikap kesukarelaan antara pihak pemegang hak atas tanah dan pihak yang memerlukan tanah untuk memperoleh kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian. Permasalahnnya adalah, Bagaimana penerapan Asas Konsensualisme dalam Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) terhadap perjanjian pelepasan hak atas tanah yang tidak mempunyai sertifikat?, Bagaimana ketentuan hukum perjanjian pelepasan hak atas tanah yang tidak mempunyai sertifikat menurut Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)?, dan Bagaimana proses pelepasan hak atas tanah yang tidak mempunyai sertifikat antara PT. Sarulla Operation Ltd. dan pemegang hak atas tanah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan dan empiris, melaluimproses penelitian di lapangan, yang berasal dari data primer yang diperoleh dari PT. Sarulla Operations Ltd (SOL) dengan cara melakukan wawancara, observasi maupun laporan Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses pelepasan hak atas tanah menerapkan Asas Konsensualisme dalam Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) yaitu ketentuan yang terdapat dalam suatu perjanjian konsensus pada umumnya, bahwa pelepasan hak atas tanah yang tidak mempunyai sertifikat akan dianggap sah apabila memiliki SKT (Surat Keterangan Tanah), dan bahwa dalam setiap proses pelepasan hak atas tanah yang dilakukan oleh Sarulla Operations Ltd (SOL), dilakukan berdasarkan suatu kesepatan atau konsensus tanpa tekanan atau paksaan. Kata Kunci : Asas Konsensualisme, Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah yang tidak mempunyai sertifikat .

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI DAMPAK MENINGKATNYA PERCERAIAN YANG DIPENGARUHI OLEH FAKTOR KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA ANTARA TAHUN 2014-2018 DI WILAYAH HUKUM MAHKAMAH SYAR’IYAH MEULABOH SITI ROKHIMAH
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 6 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (800.523 KB)

Skripsi ini dilatarbelakangi dengan banyaknya kasus perceraian yang terjadi di Mahkamah Syar’iyah Meulaboh antara tahun 2014-2018 yang terus mengalami peningkatan terkhususnya perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga. Permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini ialah pertama, apa yang menyebabkan terjadinya perceraian dalam suatu perkawinan. Kedua, bagaimanakah dampak meningkatnya perceraian dan dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap korban sehingga memutuskan untuk bercerai di wilayah hukum Mahkamah Syar’iyah Meulaboh. Ketiga, bagaimana upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mengurangi peningkatan kasus perceraian yang disebabkan oleh faktor kekerasan dalam rumah tangga. Metode penelitian ini bersifat normatif empiris. Dalam penulisan skripsi ini metode yang digunakan ialah dengan penelitian pustaka (libarary research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara memperoleh bahan dari perpustakaan berupa buku-buku, karya ilmiah para sarjana, peraturan perundang-undangan, majalah-majalah, dan lain-lain yang memiliki kaitan dengan judul skrispi ini. Penelitian ini juga dilakukan dengan cara penelitian lapangan (field research), yaitu pengambilan data, melakukan wawancara dengan Ibu Faida Nur, S.H. selaku Panitera Mudah Hukum Mahkamah Syar’iyah Meulaboh Skripsi ini membahas faktor penyebab perceraian, dampak meningkatnya perceraian dan dampak terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, serta upaya-upaya dalam mengurangi kasus perceraian. Faktor penyebab perceraian ialah ekonomi, orang ketiga, nusyuz, kekerasan dalam rumah tangga, dll. Dampak meningkatknya perceraian yaitu berdampak terhadap suami dan istri, anak, serta terhadap harta bersama. Upaya yang dilakukan ialah melalui upaya hukum yaitu melalui mediasi di Pengadilan dan upaya di luar Pengadilan yaitu mediasi yang dilakukan di Gampong oleh Keuchik (kepala desa). Adapun yang menjadi saran dalam skripsi ini ialah memaksimalkan peran hakim mediator dalam melakukan mediasi, melakukan sosialisasi mengenai perkawinan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga, serta memaksimalkan peran Kantor Urusan Agama dalam membimbing pasangan suami istri yang akan menikah agar menghindari terjadinya perceraian. Kata kunci : Perceraian, KDRT, Mahkamah Syar’iyah Meulaboh

AKIBAT HUKUM BAGI KREDITUR DAN DEBITUR ATAS MUSNAHNYA OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN (STUDI PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE CABANG MEDAN) REZA KURNIA AKBAR
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 6 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (442.905 KB)

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah dasar hukum yang dipakai dalam menjalankan praktek mengenai jaminan fidusia namun dalam undang-undang ini tidak mengatur jelas akibat hukum mengenai musnahnya suatu objek jaminan fidusia baik akibat hukum terhadap kreditur maupun debitur. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini pertama, bagaimana perkembangan mengenai objek jaminan fidusia. Kedua, bagaimana wanprestasi pemberi jaminan fidusia. Ketiga apa akibat hukum bagi kreditur dan debitur atas musnahnya objek jaminan fidusia pada PT. CIMB Niaga Auto Finance Cabang Medan. Metode penelitian ini bersifat normative didukung dengan data empiris. Dalam penulisan skripsi ini metode yang digunakan ialah dengan penelitian pustaka (libarary research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara memperoleh bahan dari perpustakaan berupa buku-buku, karya ilmiah para sarjana, peraturan perundang-undangan, majalah-majalah, dan lain-lain yang memiliki kaitan dengan judul skrispi ini. Penelitian ini juga dilakukan dengan cara penelitian lapangan (field research), yaitu pengambilan data, melakukan wawancara dengan Bapak Andi Syahputra selaku Supervisor Marketing PT. CIMB Niaga Auto Finance. Skripsi ini membahas mengenai perkembangan objek jaminan fidusia, wanprestasi pemberi jaminan fidusia dan akibat hukum bagi kreditur dan debitur atas musnahnya objek jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan. Akibat hukum bagi kreditur adalah musnahnya hak sebagai pemegang jaminan fidusia dan berakhirnya perjanjian pembiayaan sedangkan bagi debitur adalah berakhirnya perjanjian pembiayaan namun tidak menghapuskan klaim asuransi.. Adapun yang menjadi saran dalam skripsi ini ialah harus adanya atasan mengenai ketentuan musnah dalam perjanjian pembiayaan, undang-undang jaminan fidusia seharusnya memberi pengertian yang jelas apa yang dimaksud dengan kata musnah. Kata kunci : Perjanjian Pembiayaan, Jaminan Fidusia, Musnahnya Objek

PENYELESAIAN PEMBATALAN PENGANGKATAN ANAK STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR 771/PDT.G/2014/PN.SBY VINA ADELINA BR GINTING
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 6 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (744.918 KB)

Kehidupan manusia tidaklah kompleks apabila sepasang suami isteri tidak memiliki suatu keturuan, namun terkadang naluri itu terbentuk pada takdir di mana kehendak seseorang ingin mempunyai anak tidak tercapai. Ilmu hukum mengenal satu lembaga hukum yang disebut adopsi atau pengangkatan anak dimana dalam arti pengangkatan anak akibatnya bernilai yuridis serta setiap pasangan suami istri dapat memperoleh anak secara sah. Dewasa ini banyak permasalahan yang timbul setelah adanya pengangkatan anak. Penelitian ini akan menjelaskan salah satu permasalahan dalam pengangkatan anak yaitu perkara gugatan pembatalan pengangkatan anak yang sudah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri. Sehubungan dengan itu untuk mengetahui dasar apa yang dipakai oleh hakim, dalam mengabulkan gugatan pembatalan pengangkatan anak serta mendeskripsikan bagaimanakah langkah selanjutnya yang dilakukan hakim terhadap anak. Akibat hukum terhadap anak, dalam hal ini sebagai akibat adanya putusan pembatalan pengangkatan anak. Penelitian ini merupakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Penelitian ini juga bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang mengungkapkan suatu masalah, keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat mengungkapkan fakta. Penulis mengambil contoh kasus pada perkara Nomor 771/Pdt.G/2014/PN.Sby. Penyelesaian dari pembatalan pengangkatan anak melalui analisis yang dilakukan, bahwa pengaturan pembatalan pengangkatan anak tersebut masih belum diatur secara konkrit di dalam Undang-undang sehingga masih diselesaikan dengan acara persidangan biasa. Pertimbangan hukum hakim dalam hal ini memandang dari sisi kebermanfaatan hubungan antara anak, orang tua kandung dan orang tua angkatnya. Akibat hukum atas terjadinya pembatalan pengangkatan anak akan menghilangkan suatu hubungan keperdataan yang telah ada sebelumnya. Kata Kunci : Pembatalan, Pengangkatan Anak, Putusan Pengadilan

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota medan,

Sumatera utara

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota medan, Sumatera utara INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota medan,

Sumatera utara

INDONESIA