Garuda - Garba Rujukan Digital

PERAN MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA WARISAN (STUDI DI PENGADILAN NEGERI MEDAN) RUTHMAYANA GABRIELLA MAYLIN
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 2, No 2 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (696.815 KB)

Salah satu proses penting dalam perjalanan kehidupan manusia adalah meninggal dunia, sehingga peristiwa ini menimbulkan hubungan hukum yang menyangkut hak para keluarganya (ahli waris) terhadap seluruh harta peninggalannya. Tentu saja hal ini dapat menimbulkan konflik antar pihak. Pihak-pihak yang bersengketa diberi kebebasan untuk menentukan mekanisme pilihan penyelesaian sengketa yang dikehendaki. Salah satu lembaga hukum yang termasuk dalam lembaga penyelesaian sengketa alternatif adalah mediasi. Proses mediasi selalu ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa yang netral dan independen dalam suatu keputusan sengketa. Dengan latar belakang skripsi ini, merumuskan masalah tentang tinjauan umum tentang harta warisan, penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan, dan peran mediator dalam penyelesaian sengketa pembagian harta warisan di Pengadilan Negeri Medan. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, sifat penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian deskkriptif, data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dan studi kepustakaan, alat pengumpulan data yang dilakukan yaitu studi dokumen dan pedoman wawancara, dan analisa data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisa kualitatif. Harta warisan adalah kekayaan yang berupa keseluruhan aktiva dan pasiva yang ditinggalkan pewaris dan berpindah kepada ahli waris. Sengketa-sengketa tentang harta warisan seperti salah satu ahli waris merasa tidak diuntungkan atau dirugikan, dan salah satu ahli waris tidak menerima harta warisan dengan adil. Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah, dimana mediator bekerja sama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Mediasi di Pengadilan akan dilakukan setelah persidangan perkara telah dinyatakan dibuka oleh Hakim. Proses mediasi di Pengadilan Negeri Medan sesuai dengan proses mediasi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan mediator sangat berperan dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Medan. Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, Harta Warisan, Mediator

TINJAUAN YURIDIS KEWAJIBAN AYAH TERHADAP BIAYA NAFKAH ANAK SAH SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN NO.1629/PDT.G/2018/PA-MDN) TRI ANGGRI LESTARI
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 2, No 2 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (507.292 KB)

Perceraian dalam Hukum Perdata ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Perceraian yang sering kali terjadi dalam hubungan perkawinan pasti akan menimbulkan akibat yang fatal. Hal ini disebabkan karena kedua belah pihak akan dihadapkan pada masalah baru yang lebih menantang dikemudian hari. Selain kepada yang melakukannya (baik suami atau istri), juga kepada sang anak, baik dalam hak dan kewajiban yang ditimbulkannya. Mulai dari hak pemeliharaan anak yang belum mencapai usia 12 (dua belas) tahun yang mencangkup biaya pendidikan, pengasuhan dan perwaliannya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Dalam perspektif yuridisdi maksudkan untuk menjelaskan dan memahami makna dan legalitas peraturan perundang-undangan yang mengatur penegakan hokum terhadap masalah biaya nafkah anak pasca perceraian. Penulis mengambil lokasi penelitian pada Kantor Pengadilan Agama Medan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (library research) yaitu mempelajari dan menganalisis secara sistematika buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel dan sumber lainnya yang berkaitan tentang pencatatan sipil. Adapun hasil yang diperoleh penulis melalui penelitian ini, yakni mengetahui tentang nafkah-nafkah yang diberikan kepada anaknya setelah terjadi perceraian, Nafkah, mengetahui dasar hukum tentang nafkah anak , tujuan dan prinsip prinsip nafkah, sebab sebab yang mewajibkan ayah memberikan nafkah kepada anak pasca perceraian. Berisikan tentang Penyelesian Perkara Perceraian dan Biaya Nafkah Anak dan Analisa Pertimbangan Hukum bagi Hakim dalam Memutuskan Perkara nafkah anak dapat dilihat dari segi hokum islam maupun dari undang undang yang berlaku hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa nafkah yang diberikan sudah sesuai dengan apa yang diminta oleh pihak penggugat, akan tetapi dalam prakteknya masih banyak ayah yang tidak membiayai nafkah anak dikarenakan beberapa faktor, terutama faktor ekonomi. Kata Kunci:Perceraian, Kewajiban Ayah, Nafkah Anak

TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS KETERANGAN AHLI WARIS YANG TIDAK MEMASUKAN SEMUA AHLI WARIS BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DALAM KAITAN JUAL BELI BENDA WARIS MUHAMMAD AMMAR RIZQ
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 2, No 2 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (459.131 KB)

Notaris merupakan pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik. Adapun permasalahan dalam penelitian ini tanggung jawab terhadap akta autentik yang di buat oleh notaris. Pewarisan dinilai berdasarkan hukum perdata. Akibat hukum akta jual beli notaris terhadap benda waris yang tidak sesuai keterangan ahli waris. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif, penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan sebagai bahan penelitian ini data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara Studi kepustakaan (library research), data dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa tanggung jawab terhadap akta autentik yang di buat oleh notaris menurut UUJN adalah ketika notaris dalam menjalankan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka notaris bertanggung jawab sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya baik tanggung jawab dari segi hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana yaitu sesuai ketentuan sanksi yang tercantum dalam UUJN , kode etik dan KUHP. Pewarisan dinilai berdasarkan hukum perdata, dalam hukum waris perdata, berlaku suatu asas, yaitu apabila seseorang meninggal dunia (pewaris), maka demi hukum dan seketika itu juga hak dan kewajibannya beralih kepada para ahli warisnya, sepanjang hak dan kewajiban tersebut termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan atau dengan kata lain hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Akibat hukum akta jual beli notaris terhadap benda waris yang tidak sesuai keterangan ahli waris. Jika jual beli tersebut telah terjadi dan tanpa tanda tangan para ahli warisnya sebagai pemiliknya (karena tidak ada persetujuan dari para ahli waris), maka tanah tersebut dijual oleh orang yang tidak berhak untuk menjualnya. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 1471 KUHPerdata di atas, jual beli tersebut batal. Dengan batalnya jual beli tersebut, maka jual beli tersebut dianggap tidak pernah ada, dan masing-masing pihak dikembalikan ke keadaannya semula sebelum terjadi peristiwa “jual beli” tersebut, yang mana hak milik atas tanah tetap berada pada ahli waris. Kata Kunci : Tanggung Jawab, Notaris, Pewaris, Jual Beli, Benda Waris.

PELAKSANAAN KLAIM ASURANSI JIWA TERKAIT DENGAN SYARAT DAN KETENTUAN PENGAJUAN KLAIM (STUDI PADA PT. ASURANSI JIWA GENERALI INDONESIA) ARTI CLARA SILABAN
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 2, No 2 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (590.765 KB)

Kehidupan manusia selalu dibayangi oleh ketidakpastian, ketidakpastian tersebut dapat berupa risiko maka karena itulah lembaga asuransi menjadi kebutuhan masyararakat yang tidak ingin menanggung risiko sendirian. Dengan kata lain asuransi dapat membantu untuk mengurangi risiko yang terjadi dalam kehidupan manusia. Namun beragam ketakutan yang ada menciptakan keragu-raguan tersendiri hingga orang enggan untuk mengikat diri pada asuransi.ketakutan asuransi tidak bisa diklaim, takut uang hilang dengan percuma, takut susah mengurus klaim dan segudang alasan lainnya enggan untuk berurusan dengan asuransi. padahal sebenarnya banyak sekali manfaat dari asuransi. Dari hal inilah diangkat permasalahan pada skripsi ini yaitu bagaimana syarat dan ketentuan klaim, apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya penolakan klaim, bagaimana penyelesaian sengketa klaim yang ditolak dan bagaimana pertanggungjawaban pihak perusahaan asuransi mengenai klaim yang ditolak. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam pembahasan rumusan masalah tersebut adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelurusan. Hasil Penelitian disimpulkan bahwa ada asuransi, jika terjadi suatu risiko maka pihak tertanggung berhak mendapatkan penggantian dari risiko tersebut dan pihak penanggung berkewajiban memenuhinya.Namun dalam pelaksanaannya tidak jarang pada asuransi jiwa terjadi penolakan klaim, contohnya pada PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia, penolakan klaim dikarenakan adanya faktor kecurangan yang dilakukan baik dari pihak tertanggung maupun penanggung. Apabila terjadi sengketa penolakan klaim upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia adalah bermediasi dengan pihak tertanggung dan setelah mendapatkan hasil dari bermediasi pertanggungjawaban yang dilakuakan PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia adalah mengembalikan premi yang telah dibayar tertanggung sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam perusahaan tersebut. Kata Kunci : Asuransi Jiwa, Klaim Asuransi, Sengketa Klaim

KAJIAN HUKUM MENGENAI PROSES PELAKSANAAN PERDAGANGAN WARALABA (FRANCHISE) ( STUDI PADA PIZZA TORRY DI KOTA MEDAN ) PUTRI DWI APRILIA
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 2, No 2 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (503.69 KB)

Pada awalnya istilah franchise tidak dikenal dalam kepustakaan Hukum Indonesia, hal ini dapat dimaklumi karena memang lembaga franchise ini sejak awal tidak terdapat dalam budaya atau tradisi bisnis masyarakat Indonesia. Namun karena pengaruh globalisasi yang melanda di berbagai bidang, maka franchise ini kemudian masuk ke dalam tatanan budaya dan tatanan hukum masyarakat Indonesia. Waralaba mulai ramai dikenal di Indonesia sekitar tahun 1970-an. Waralaba merupakan bentuk kerjasama dimana pemberi waralaba (franchisor) memberikan izin atau haknya kepada penerima waralaba (franchisee) untuk menggunakan hak intelektualnya, seperti nama, merek dagang, produk/jasa dan sistem operasi usahanya dalam jumlah waktu tertentu. Oleh karena teratrik terhadap masalah-masalah diatas maka diangkat permasalahaan pada skripsi ini yaitu Tata cara pelaksanaan waralaba di Indonesia, hak dan kewajiban para pihak dalam usaha waralaba, serta penyelesaian sengketa jika terjadi wanprestasi dalam usaha waralaba Pizza Torry. Metode penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum Yuridis Normatif, penelitian ini memiliki sifat Deskriptif. Data yang digunakan adalah data Sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian melakukan studi lapangan di Pizza Torry Kota Medan, metode analisa data yang digunakan adalah metode kualitatif yang diperoleh dari hasil wawancara dari pihak Pizza Torry di kota Medan Kajian hukum mengenai proses pelaksamaan perdagangan Pizza Torry di Kota Medan diperoleh hasil bahwa saat ini waralaba Pizza Torry belum melakukan pendaftaran izin usahanya kepada Kementrian Perdagangan dan masih melakukan perjanjian secara lisan kepada seluruh mitranya. Namun sejauh ini belum pernah perjadi wanprestasi dalam usaha waralaba pizza torry ini, hanya saja untuk menjamin suatu kepastian hukum maka untuk selanjutnya sebaiknya usaha Pizza torry di daftarkan terlebih dahulu izin usahanya dan melakukan perjanjian tertulis antara pemberi waralaba dengan pihak penerima waralaba sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Kata Kunci : Waralaba, Perjanian, Wanprestasi

TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA BANK DAN NASABAH SEBAGAI KONSUMEN PENGGUNA JASA BANK ( Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1040.K/Pdt.Sus-BPSK/2017) INAS AMANTA
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 2, No 2 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (671.434 KB)

Salah satu sengketa antara Bank dan Nasabah terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1040.K/Pdt.Sus-BPSK/2017. Bank sebagai pemberi kredit dilaksanakan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Mahrin Sinaga sebagai pihak yang diberikan Kredit. Perjanjian antara BRI dengan Mahrin Sinaga adalah fasilitas kredit modal kerja sampai dengan Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah). Penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normatif dengan teknis pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier.Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis permasalahan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan melalui jalur litigasi dan non litigasi. Awalnya dilakukan melalui non litigasi dengan melakukan mediasi melalui BPSK tetapi PT. BRI tidak mengakui dan keberatan atas Putusan BPSK. Hasil penelitian yang didapat adalah pertama, bahwa penyelesaian perkara perlindungan konsumen dalam perjanjian kredit antara Mahrin Sinaga dan PT. BRI Cabang Katamso dilakukan dengan jalur litigasi yakni melakukan gugatan Pengadilan Negeri Medan sampai dengan Kasasi Ke Mahkamah Agung. Kedua, bahwa pertimbangan hukum oleh hakim didalam Putusan MA Nomor 1040/pdt.Sus-BPSK/2017 adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999. Putusan Kasasi Mahkamah Agung memutuskan bahwa permohonan kasasi oleh Mahrin Sinaga ditolak dan memperbaiki amar putusan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 712/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Mdn serta menghukum pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara kasasi sebesar Rp. 500.000 ( Lima Ratus Ribu Rupiah). Kata Kunci: Sengketa Konsumen, Perbankan, Jasa Bank

ASPEK HUKUM PERJANJIAN ANTARA PERUSAHAAN PENYEDIA JASA DENGAN PENGGUNA JASA (STUDI KASUS PADA PT.GAVCO INDONESIA) DONI ANSYARI RAMBE
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 2, No 3 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (639.905 KB)

Pengujian atau Inspeksi tidak merusak (NDT) merupakan salah satu kegiatan didalam bidang jasa yang mempunyai peran yang sangat penting dalam terwujudnya kemajuan industri di Indonesia. Perkembangan industri tersebut mengharuskan adanya pengujian atau isnpeksi melalui metode NDT. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perjanjian kotrak berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, bagaimana ketentuan perjanjian pada PT. Gavco Indonesia dengan PT. Pal Indonesia (Persero), serta bagaimana pelaksanaan perjanjian pada PT. Gavco Indonesia dengan PT. Pal Indonesia (Persero). Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka (library research) dan studi lapangan (field research) di PT. Gavco Indonesia, data dianalisis secara deskriptitif kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan dari skripsi ini adalah Pertama, Perjanjian kotrak berdasarkan peraturan perundang-undangan diatur didalam Kitab Undan-Undang Hukum Perdata yang memuat pengertian, syarat sahnya perjanjian, asas hukum perjanjian, wanprestasi, dan force majeure. Kedua, Ketentuan perjanjian pada PT. Gavco Indonesia dengan PT. Pal Indonesia (Persero) yang berbentuk perjanjian tertulis dengan akta dibawah tangan dan jenis perjanjiannya adalah perjanjian kerja. Dalam perjanjian memuat hak dan kewajiban para pihak dan tanggung jawab para pihak. PT. Gavco Indonesia merupakan perusahaan penyedia jasa inspeksi sedangkan PT. Pal Indonesia perusahaan penerima jasa inspeksi. Ketiga, pada pelaksaan pekerjaan diatur dalam Surat Perjanjian Nomor : SPER/07/30000/1/2019. PT. Gavco Indonesia melalukan pengujian terhadap kapal di PT. Pal Indonesia dengan metode NDT yang dilakukan oleh personil NDE level II dan III dengan waktu pelaksaan yang diatur dalam perjanjian. Cara penyelesaian sengketa dalam perjanjian adalah dengan musyawarah dan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Kata kunci: Hukum Perjanjian, Non Destructive Test, Surat Perjanjian

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN MASALAH PERJANJIAN WARALABA (FRANCHISE) MENURUT HUKUM PERDATA DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN NOMOR 72/PDT.G/2013/PN.KEDIRI) ELIZA RATNA AMELIA TARIGAN
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 2, No 3 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (531.473 KB)

Konsep bisnis waralaba ini telah menjadi salah satu pusat perhatian sebagai bentuk terobosan pengembangan usaha. Mengingat usaha yang diwaralabakan adalah usaha-usaha yang telah teruji dan sukses dibidangnya, sehingga dianggap dapat “menjamin” mendatangkan keuntungan. Melalui konsep waralaba seseorang tidak perlu memulai usaha dari nol, karena telah ada sistem yang terpadu dalam waralaba, yang memungkinkan seorang penerima waralaba menjalankan usaha dengan baik. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana bentuk hubungan hukum dalam bisnis waralaba, bagaimana pengaturan hukum tentang perbuatan melawan hukum menurut hukum perdata dan bagaimana analisis yuridis terhadap penyelesaian masalah perjanjian waralaba (franchise) pada Putusan Nomor 72/Pdt.G/2013/PN.Kediri). Metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skrispsi ini adalah metode yuridis normatif.Studi kasus yang dibahas adalah Putusan Nomor 72/Pdt.G/2013/PN.Kediri.Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder yang meliputi tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian ataupun kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwabentuk hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah selaku penerima lisensi atau izin untuk memanfaatkan dan menggunakan merek PRIMAGAMA dalam kegiatan usahanyauntuk menjadi franchise lanjutan atas Primagama Pare-Kediri.Perbuatan melawan hukum yang dilakuan Para Tergugat dalam kasus putusan 72/Pdt.G/2013/PN.Kediri adalah tindakan Tergugat II yang mengeluarkan surat tugas pada tanggal 16 Juli 2013 kepada pihak lain untuk menindaklanjuti Surat KeputusanTergugat I. Analisis Yuridis terhadap penyelesaian masalah perjanjian waralaba (franchise)pada Putusan Nomor 72/Pdt.G/2013/PN.Kediri adalah permasalahan dalam Putusan Nomor 72/Pdt.G/2013/PN.Kediri mengenai perjanjian waralaba antara Pemegang Hak Lembaga Bimbingan Belajar PT. Primagama adalah adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I yakni Pihak Pemegang Hak (franchisor) dengan Pihak Penggugat yang berawal dari dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 075/DIRUT/01.B/I/2013. Dalam hal ini pihak Turut Tergugat tidak memenuhi unsur perjanjian yakni adanya itikad baik dari kedua belah pihak yang sepakat untuk mengikatkan diri sehingga dapatlah disimpulkan bahwa pihak Tergugat I dan Tergugat II tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang telah diajukan Penggugat dalam gugatannya.Pengalihan hak franchise antara Turut Tergugat kepada Penggugat tidaklah sah dan berkekuatan hukum. Kata Kunci : Perjanjian, Waralaba, Hukum Perdata

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR YANG MENGAJUKAN DISPENSASI NIKAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI PENETAPAN NOMOR 95/Pdt.P/2017/PA.Mdn). EVALIANA MATONDANG
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 2, No 3 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (387.741 KB)

Salah satu hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah batas usia untuk menikah yang tercantum didalam pasal 7 ayat (1) yaitu Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Namun terdapat pengecualian untuk pasal tersebut pada pasal 7 ayat (2), yaitu para pihak boleh mengajukan dispensasi nikah kepada pengadilan, yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita. Dalam hal ini ketentuan pada pasal 7 ayat (2) bertentangan pada pasal 26 ayat (1) butir c UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang isinya mengenai kewajiban dan tanggungjawab orangtua yang harus mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, yang disebut anak pada UU Perlindungan Anak ini ialah seseorang dibawah 18 tahun. Maka dalam hal ini adanya ketidaksesuaian antara kedua UU tersebut. Ketentuan batas minimum serta dispensasi nikah yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah membuka celah terjadinya perkawinan pada usia anak. Maka dari hal inilah diangkat permasalahan pada skripsi ini yaitu apa faktor penyebab perkawinan anak dibawah umur dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur yang mengajukan dispensasi nikah menurut UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak, serta bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris yang bersifat deskriptif. Menggambarkan suatu perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan dispensasi nikah dengan cara mengumpulkan data di lapangan dan data dari sumber-sumber yang terkait lalu menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Hasil penelitian terhadap anak dibawah umur yang mengajukan dispensasi nikah ini pun di latabelakangi berbagai macam faktor. Salah satu contoh, analisa terhadap pertimbangan hakim dalam perkara nomor 95/Pdt.P/2017/PA.Mdnyaitu dipengaruhi oleh kekhawatiran orangtua terhadap anaknya yang sudah sangat akrab antara pihak pria dan pihak wanita, sehingga orangtua merasa harus menikahkan keduanya. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kata Kunci: Anak Dibawah Umur, Dispensasi Nikah, Perlindungan Hukum

PEMBATALAN HIBAH WASIAT KARENA MELANGGAR LEGITIME PORTIE (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NO. 433/ PDT. G/ 2011/ PN. JKT. PST) HIMPUN MARGARETTA SILABAN
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 2, No 3 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (638.079 KB)

Pewarisan yang terjadi akibat dari kematian memiliki aturan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, meskipun terdapat kebebasan yang diberikan kepada pewaris dalam mewariskan harta warisannya tetapi terdapat batasan yang sering diabaikan oleh pewaris sehingga tidak menutup kemungkinan pembagian harta warisan dibatalkan. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan hukum tentang hibah wasiat dan bagaimanakah pengaturan KUHPerdata terhadap hibah wasiat apabila melanggar hak mutlak ahli waris serta bagaimana pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 433/PDT.G/2011/PN. JKT. PST. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai suatu sistem norma dengan metode penelitian deskriptif analitis. Jenis sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan primer, sekunder dan bahan tersier dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan (Library Research). Analisa data yang digunakan adalah kualitatif. Hibah Wasiat telah jelas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu Buku Kedua tentang Kebendaan dalam Bab XIII tentang surat wasiat pada Bagian VI tentang Hibah Wasiat dan jelas pengaturannya apabila telah melanggar bagian mutlak, maka dapat diminta pembatalan ke pengadilan negeri oleh ahli waris yang merasa bagian mutlaknya telah dilanggar dan akan dilakukan pengurangan sesuai ketentuan Pasal 920 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Majelis Hakim dalam kasus ini, berdasar pada Pasal 902 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur batasan dalam pemberian hibah wasiat terhadap istri kedua membatalkan Akta Hibah Wasiat karena melanggar ketentuan pasal tersebut di atas, namun penggugat dalam kasus ini tidak mengadakan perhitungan kembali seperti mana diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena para penggugat tidak memberi perhitungan ril dari harta peninggalan sehingga Majelis Hakim tidak membagi sesuai ketentuan undang-undang. Dapat disimpulkan bahwa putusan ini mengabulkan permohonan pembatalan akta hibah wasiat untuk sebagian yang berkenaan dengan hibah wasiat terhadap istri kedua tetapi tidak membagi secara rinci pembagian harta dari pewaris. Kata Kunci : Hibah Wasiat, Pembatalan Hibah Wasiat, Legitime Portie

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota medan,

Sumatera utara

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota medan, Sumatera utara INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota medan,

Sumatera utara

INDONESIA