Garuda - Garba Rujukan Digital

TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT PERKAWINAN SEDARAH (Studi Putusan Nomor 321/Pdt.G/2013/PA.TPI) ERISKA MEGA SANTI SIBAGARIANG
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 2, No 1 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (377.544 KB)

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa. Di dalam melakukan perkawinan haruslah memenuhi syarat maupun rukun sah dalam perkawinan, apabila syarat dan rukun sah dalam perkawinan tidak dipenuhi maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Permasalahan dalam skripsi ini adalah faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan sedarah,akibat hukum adanya pembatalan perkawinan, serta pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan akibat perkawinan sedarah Putusan Nomor 321/Pdt.G/2013/PA.TPI. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemecahan permasalahan yang dikemukakan, dan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu sebuah penelitian yang bertujuan untuk manjabarkan suatau keadaan atau fenomena yang terjadi saat ini dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah secara aktual. Sumber daya yang digunakan adalah data sekunder, dan alat pengumpulan data yang digunakan ialah penelitian kepustakaan (library Research). Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembatalan dalam perkawinan disebabkan adanya perkawinan sedarah, Termohon I dan Termohon II telah melangsungkan perkawinan selama lebih kurang 1 tahun hidup selayaknya suami istri dan belum dikaruniai anak. Termohon I dan Termohon II pulang ke Letung yaitu kerumah oarang tua Termohon II dan sesampainya di Letung ibu atau Pemohon II mengatakan bahwa Termohon I dan Termohon II adalah adik beradik atau saudara kandung, dan pernyataan ini dikuatkan oleh pengakuan masyarakat ketempat, maka dari hal itu perkawinan tersebut dibatalkan. Akibat hukum dari pembatalan perkawinan ini adalah bahwa perkawinan antara Termohon I dan Termohon II tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak pernah terjadinya perkawinan antara Termohon I dan Termohon II dan terhadap kutipan akta nikah tidak memiliki kekuatan hukum. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor 321/Pdt.G/2013/PA.TPI ialah bahwa hakim dalam memutus perkara ini dibuktikan dengan adanya bukti-bukti yaitu baik bukti tertulis maupun saksi. Kata Kunci : Pembatalan Perkawinan, Perkawinan Sedarah

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DALAM PERJANJIAN GADAI DI PT PEGADAIAN KANTOR WILAYAH I MEDAN SANDRA IRENE NOVTHALIA PURBA
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 2, No 1 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (465.242 KB)

PT Pegadaian merupakan salah satu lembaga pembiayaan di Indonesia yang berperan sebagai pemberi kredit atau pinjaman kepada masyarakat dengan proses yang mudah dan cepat. Masyarakat hanya perlu menggadaikan barang jaminannya dan dapat menebus barang jaminan tersebut dengan membayar uang pinjaman dalam tempo waktu 4 (empat) bulan atau 120 hari. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah syarat dan prosedur pembuatan perjanjian gadai, bentuk perlindungan hukum kepada nasabah dalam perjanjian gadai, perlindungan hukum kepada nasabah dalam perjanjian gadai di PT Pegadaian Kantor Wilayah I Medan jika terjadi wanprestasi.Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yang mencakup norma dan ketentuan hukum secara tertulis maupun tidak tertulis dan penelitian hukum empiris yang diperoleh di lapangan. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yaitu undang-undang, bahan hukum sekunder yaitu skripsi, buku, internet, serta hasil penelitian, dan bahan hukum tersier yaitu kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.Perjanjian gadai yang berlaku di pegadaian merupakan jenis perjanjian baku dimana isi perjanjian telah ditentukan terlebih dahulu oleh pihak pegadaian dan pihak nasabah diberikan pilihan untuk menyetujui atau menolak isi perjanjian tersebut. Syarat pembuatan perjanjian gadai keseluruhannya adalah sama dengan syarat pembuatan perjanjian pada umumnya yaitu yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdata yaitu adanya kesepakatan, adanya kecakapan untuk berbuat menurut hukum, adanya objek tertentu dan adanya sebab yang halal. Namun untuk sahnya suatu perjanjian gadai terdapat syarat lain yang diatur dalam pasal 1152 KUHPerdata yaitu terjadinya perpindahan barang gadai dari kekuasaan debitur kepada kreditur. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1155 tentang pelelangan barang jaminan dan Pasal 1157 tentang ganti kerugian, Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang menggugat pelaku usaha serta peraturan internal Pegadaian yaitu PERDIR 41/DIR/I/2017 dan Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.31/POJK.05/2016 tentang asuransi barang jaminan.Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Nasabah, Perjanjian Gadai

PERTANGGUNGJAWABAN BANK TERHADAP NASABAH KORBAN CARDING ( Studi Putusan 891/Pdt.G/2010/PN.Sby ) YOHANES ALEX CANDRA
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 2, No 1 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (593.796 KB)

Bisnis online merupakan bagian dari teknologi yang memberikan pengaruh besar pada sektor perbankan di masyarakat. Kartu kredit juga populer sebagai alat pembayaran di pasar dan mall yang ada di kota-kota besar untuk mengurangi resiko masyarakat dalam membawa uang tunai. Sistem kartu kredit sekarang juga lebih mudah, hanya dengan memberikan tanda tangan tanpa harus memasukkan kode PIN dan tanpa menunjukkan identitas. Di sisi lain, masyarakat harus berhati-hati dengan keamanan kartu kredit itu sendiri. Peringatan ini ditekankan karena kelemahan pembayaran melalu internet pada situs yang belum terverifikasi dan kelemahan dengan adanya sistem tanda tangan (“ tanda tangan dan kartu” dari pada “kode pin dan kartu ”).Hal ini menyebabkan peningkatan angka kriminalitas, seperti peretasan kartu kredit (carding). Di sisi lain pula, penulis menemukan beberapa masalah seperti bagaimana pengaturan hukum antara bank dan pemegang kartu kredit berkaitan dengan peretasan kartu kredit, bagaimana cara-cara atau modus peretasan kartu kredit (carding) yang sering terjadi kartu kredit dalam menyelesaikan kasus ini, dan bagaimanakah tanggungjawab hukum bank terhadap konsumen terkait kasus sini.Metode Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan, dan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan skripsi ini. Pengumpulan data menggunakan metode studi dokumen, studi pustaka dan studi lapangan. Bahan penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data yang telah dikumpulkan kemudian di analisis secara kualiitatif.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan hubungan hukum antara bank dan pemegang kartu kredit yaitu diatur dengan hukum perjanjian. Dalam hukum perjanjian diatur tentang apa yang menjadi hak dan kewajiban dari kedua belah pihak, yaitu pihak bank dan pihak pemegang kartu kredit. Bank selaku pelaku usaha wajib memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang kartu kredit. Pemegang kartu kredit harus memahami bagaimana sistem berbelanja online, tujuannya apabila terjadi kejahatan dalam kartu kredit seperti carding, maka upaya yang dapat dilakukan oleh pemegang kartu kredit yaitu dengan segera melaporkan kronologi kasusnya kepada bank, bank bertanggungjawab terhadap perbuatan carding yang merugikan nasabah, tanggungjawab bank pada kasus ini dapat di tinjau dari UU perlindungan konsumen, KUH Perdata maupun UU ITE.Kata kunci : tanggungjawab bank, nasabah, kartu kredit, peretasan kartu kredit ( carding )

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KERJA ANTARA PT. GROWTH SUMATERA INDUSTRY DENGAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (SPSI) DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA NATALIUS TAMBA
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 2, No 1 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (691.974 KB)

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) dibuat untuk mengetahui hak dan kewajiban secara pasti dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan ketenangan kerja maka perlu dibuatkan suatu pedoman atau suatu aturan kerja yang disepakati antara Serikat Pekerja/Buruh dengan Perusahaan sebagai aturan dalam pelaksanaan hubungan kerja dan dibuat secara tertulis dan didaftarkan kepada instansi yang berwenang. Dalam penelitian ini penulis ingin meneliti tentang pelaksanaan perjanjian kerja bersama antara PT. Growth Sumatera Industry dengan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Growth Sumatera (SPSI-GS). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu melihat bekerjanya hukum dalam masyarakat. Data yang dipergunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan melakukan wawancara, serta data sekunder yang berupa hasil studi kepustakaan. Analisa datayang digunakan adalah analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam perjanjian Kerja Bersama mengenai program pengupahan memakai program tersendiri oleh perusahaan yang diatur dalam PKB BAB IV tentang pengupahan Pasal 21 ayat 9, tanpa mengenyampingkan UU ketenagakerjaan maupun peraturan daerah mengenai upah minimum.yang dimaksud dalam program ini ialah bagaimana system pengupahan, tunjangan, lembur, dan kenaikan upah pokok. Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Growth Sumatera (SPSI-GS) tidak bisa mengintervensi (campur tangan) mengenai kebijakan program pengupahan tersebut. Dalam pengaturan mengenai PHK diklasifikasikan kedalam beberapa komponen dan maslahat. Pelaksanaan perjanjian kerja bersama antara serikat pekerja dengan perusahaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan normatif dan tidak banyak mengalami hambatan. Hambatan-hambatan yang sering terjadi dalam perjanjian kerja bersama yaitu kurangnya kordinasi perusahaan kepada serikat pekerja dalam mengambil suatu keputusan terhadap pekerja. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan adalah dengan mendasarkan pada itikad baik melakukan musyawarah untuk mufakat ataupun melalui forum bipartit. Kata Kunci: Perjanjian Kerja Bersama, Serikat Pekerja, Perusahaan

PEMBAGIAN HAK WARIS ANAK ANGKAT DITINJAU DARI PP NO.54 TAHUN 2007 DAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN NOMOR 241 K/ Pdt/2015) TITIN LISNAWATI GULTOM
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 2, No 1 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (537.532 KB)

ketergantungan dengan manusia lainnya. Dimana manusia memiliki naluri untuk saling berpasang-pasangan dan berkeinginan membentuk suatu komunitas kecil yang disebut keluarga. Untuk membentuk suatu keluarga, manusia harus melangsungkan perkawinan dan biasanya orang yang sudah menikah selalu berkeinginan memiliki anak, namun terkadang suatu keluarga tidak memiliki anak dalam hal ini dapat ditempuh dengan cara mengangkat anak dengan harapan menjadi penghibur, dan juga sebagai pembangkit rasa tanggung jawab Ayah dan Ibunya. Dengan latar belakang skripsi ini, merumuskan masalah tentang tatacara pengangkatan anak menurut PP No.54 Tahun 2007 dan Hukum Islam di Indonesia, kedudukan anak angkat dalam mewarisi menurut PP No.54 Tahun 2007 dan Hukun Islam di Indonesia, dan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 241 K/Pdt/2015. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan-peraturan dan putusan-putusan Pengadilan serta norma-norma hukum yang ada pada masyarakat. Penelitian normatif disebut juga sebagai penelitian doktrinal (docrtinal recearch) Dari hasil penelitian yang dilakukan ditemukan pengetahuan mengenai tatacara pengangkatan anak menurut PP No.54 Tahun 2007 calon orang tua angkat menyiapkan dokumen, kemudian uji kelayakan orang tua angkat, kemudian tahap pengasuhan sementara, tahap rekomendasi pihak dinas sosial, tahap pertimbangan oleh kemensos, dan tahap yang terakhir penetapan pengadilan sedangkan menurut Hukum Islam di Indonesia calon orang tua angkat menyiapkan dokumen, kemudian uji kelayakan orang tua angkat,kemudian tahap pengasuhan sementara, tahap rekomendasi pihak dinas sosial, tahap pertimbangan oleh kemensos, dan tahap yang terakhir penetapan pengadilan Agama. Kedudukan anak angkat sebagai ahli waris dari orang tua angkat menurut PP No.54 Tahun 2007 anak angkat mendapatkan kedudukan yang sama layaknya dengan anak kandung sedangkan Hukum Islam di Indonesia jalan melalui hibah atau dengan jalan wasiat wajibah dengan syarat tidak boleh melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkat,serta pertimbangan hukum hakim pada Putusan Nomor 241 K/ Pdt/2015 menolak Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding atas perkara yang diajukan. Kata kunci : Hak Waris, Anak Angkat

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMALSUAN MEREK DAGANG ASING TERKENAL PRODUK OTOMOTIF BERUPA VELG MOBIL MEREK ENKEI DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (STUDI KASUS PADA TOKO MAXXIS JALAN SETIA BUDI ANDREW HAGAI GINTING
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 2, No 1 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (917.629 KB)

Merek adalah Setiap tanda, atau kombinasi dari beberapa tanda yang mampu membedakan barang dan jasa atau satu dari yang lain, dapat membentuk merek. Merek terdiri dari Merek biasa dan Merek terkenal, Merek biasa adalah merek yang reputasinya tidak tinggi, sedangkan Merek terkenal adalah merek memiliki daya tarik besar serta bernilai tinggi. Namun ketenarannya juga menyebabkannya menjadi target yang melanggar. Permasalahan dalam skripsi ini membahas tentang Perlindungan Hukum terhadap pemalsuan Merek Dagang Asing Terkenal Otomitif Velg Mobil Enkei pada Toko Maxxis Jalan Setia Budi Medan. Faktor Penyebab Terjadinya Peniruan Merek yang Mengakibatkan Persaingan Curang di Indonesia, serta Hambatan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Merek Dagang Asing Terkenal Produk Otomotif Velg Mobil Enkei pada Toko Maxxis Jalan Setia Budi Medan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Penelitian empiris (empirical law research) adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku (behavior) anggota masyarakat dalam hubungan hidup masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, Perlindungan hukum terhadap pemilik merek atas pemalsuan merek terkenal dapat diberikan kepada pemilik merek yang sudah terdaftar dan dibuktikan dengan sertifikat pendaftaran. Dijamin dalam Pasal 21 UU Merek 2016, Hambatan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Merek Dagang Terkenal Asing Produk Otomotif Velg Mobil Enkei pada Toko Maxxis Jalan Setia Budi Medan berupa Keterbatasan informasi kepada masyarakat (konsumen) atas adanya permohonan pendaftaran merek. Dalam mengatasi terjadinya pelanggaran, diperlukannya peran serta dari masyarakat untuk membantu pemerintah dan aparaturnya dalam memberikan setiap informasi yang diketahuinya tentang terjadinya pelanggaran dilingkungannya serta diperlukannya aparatur pemerintahan yang aktif dan memeliki pengetahuan yang cukup dalam mengatasi dan mencegah terjadinya pelanggaran. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Merek Dagang Asing Terkenal, Merek dan Indikasi Geografis

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PENGADAAN PEKERJAAN JASA KONSULTANSI ANTARA KEMENTERIAN ESDM DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU TERBARUKAN DENGAN PT GURMILANG RANCANG KRETAMA AKMAL FAUZAN
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 2, No 2 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (548.051 KB)

Salah satu yang menjadi tulang punggung bagi perekonomian negara Indonesia adalah Pekerjaan Jasa Konsultansi. Pekerjaan Jasa Konsultansi merupakan bagian yang memiliki kedudukan penting karena menghasilkan jasa sehingga selalu ada tempat dipasar sebagai kebutuhan masyarakat luas. Jasa Konsultansi mempunyai peranan yang sangat strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan. Jasa Konsultansi harus dikembangkan dalam rangka pemerataan pembangunan serta mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka dari itu pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Peraturan Presiden ini mengatur bagaimana cara pelaksanaan, dan penyelesaian pekerjaan Jasa Konsultansi. Dalam hal ini Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pekerjaan jasa konsultansi yang dilakukan pihak PT.Gurmilang Rancang Kretama. Menurut Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah baik berupa penetapan kriteria maupun pengawasan dari pemerintah terhadap Perusahaan Penyedia Jasa Konsultansi, serta kendala dan hambatan yang dihadapi oleh pihak PT. Gurmilang Rancang Kretama. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Normatif-Empiris dimana penulis menggabungkan antara pendekatan Normatif dengan adanya penambahan unsur Empiris. Perjanjian menurut pasal 1313 KUHPerdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih. Dan PT.Gurmilang Rancang Kretama bersama Direktorat Jenderal EBTKE merupakan pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian. Dan PT.Gurmilang Rancang Kretama bersama Direktorat Jenderal EBTKE juga berusaha untuk mengadakan perjanjian yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan isi perjanjian tersebut adalah waktu penyelesaian pekerjaan. Kata Kunci : Pekerjaan Jasa Konsultansi, Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Konsultansi

KEDUDUKAN HUKUM AKTA PERDAMAIAN YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MEDANNOMOR : 305/PDT/2015/PT-MDN) ELLYSNA PUTRI SIREGAR
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 2, No 2 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (527.354 KB)

Akta perdamaian yang dibuat notaries dapat digunakan sebagai salah satu pilihan perdamaian diluar pengadilan oleh pihak yang berperkara. Akta perdamaian tersebut dibuat untuk mengakomodir kepentingan para pihak agar mendapat kesepakatan dan jalan keluar dari sengketa yang sedang berjalan dipengadilan. Kedudukan akta perdamaian notaries dalam dalam keputusan pengadilan masih menjadi hal yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat umum. Kehadiran notaris lah yang diharapkan dapat memberi pengetahuan pemahaman bagi masyarakat serta membantu dan melayani masyarakat dalam mengeluarkan alat bukti dan keterangan perbuatan hukum yang bersifat otentik. Sangat penting dipahami lebih lanjut bagaimana akta perdamaian dapat mengakomodir kepentingan para pihak dan bagaimana kedudukan akta perdamaian notaris terhadap putusan pengadilan. Penelitian terhadap kedudukan akta perdamaian notaris terhadap putusan pengadilan menggunakan metode penelitian normatif melalui studi kepustakaan. Pendekatan penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan data analisis secara induktif deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara menyeluruh mengenai permasalahan yang muncul, mengkaji dan merumuskan fakta hukum secara sistematis untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perdamaian diluar pengadilan dengan menggunakan akta notaris sehingga mampu menjawab permasalahan yang berkaitan dengan analisis yuridis putusan pengadilan tinggi no 305/PDT/2015/PT-MDN. Proses penyelesaian sengketa dengan akta perdamaian merupakan sebuah jalan keluar yang penyelesaian permasalahan dengan cepat dan murah. Dengan demikian, akta perdamaian yang dibuat dihadapan notaris mempunyai kedudukan dan kekuatan hukum yang sah terhadap putusan pengadilan dan berfungsi sebagai alat bukti yang sah dalam berperkara. Akta perdamaian notaris juga mempunyai kekuatan eksekutorial jika di sertai dengan penetapan oleh ketua pengadilan yang berisi eksekusi agar akta perdamaian dapat dilaksanakan serta jaminan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa yang tertuang dalam akta perdamaian. Kata Kunci : Akta perdamaian, Notaris, Putusan Pengadilan

EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN TERHADAP KESELAMATAN PENUMPANG TRANSPORTASI LAUT (STUDI PADA PT. ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO) CABANG SINGKIL) KURRATUL AKYUN
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 2, No 2 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (245.131 KB)

Indonesia berada di antara dua Samudra yaitu Samudera Fasifik dan Samudera Hindia serta berada di antara dua benua yakni Benua Asia dan Benua Australia. Indonesia juga Negara Maritim, diamana lautan Indonesia lebih luas di bandingkan daratannya. Oleh sebab itu sudah pasti akan ada moda transportasi sebagai sarana maupun prasarana penunjang pemindahan orang.sudah sewajarnya pemerintah memperhatikan segala hal yang menyangkut transportasi laut terutama dari segi keamanan dan keselamatannya. Oleh karena itu yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana penyelenggaraan pengangkutan penumpang dalam angkutan laut, bentuk perlindungan dan juga mengefektifitaskan Peraturan yang ada yakni Undang-Undang No 17 tahun 2008 tentang pelayaran terhadap keselamatan penumpang transportasi laut dalam hal ini melakukan penelitian pada PT.ASDP Ferry Cabang Singkil. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, karena penelitian ini bersumber dari hukum positif dengan melihat keterkaitannya dalam penerapan di masyarakat, kemudian data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Kualitatif normatif yaitu data yang diperoleh setelah disusun secara sistematis untuk kemudian dianalis secara kualitatif normatif dalam bentuk uraian, agar dapat ditarik kesimpulan untuk dapat dicapai kejelasan mengenai permasalahan yang akan diteliti. Hasil penelitian kepustakaan akan dipergunakan untuk menganalisis data, kemudian data dianalisis secara kualitatif normatif untuk menjawab permasalahan dalam skripsi ini. Penyelenggaraan pengangkutan penumpang dalam angkutan laut harus benar-benar di perhatikan agar perlindungan terhadap keamanan dan keselamatan penumpang transportasi laut dapat terpenuhi. kesimpulan pokok yang dapat di ambil dari penulisan skripsi ini adalah dengan diundangkan nya Undang-Undang No 17 tahun 2008 maka telah diatur pula bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna jasa transportasi laut, yang secara tegas melarang pengangkut untuk tidak bertanggung jawab sama sekali atau terbatas untuk kerugian yang di sebababkan oleh alat pengangkutnya, Bukti adanya perjanjian pengangkutan adalah karcis penumpang. Adapun yang menjadi saran dalam skripsi ini adalah untuk meningkatkan kemampuannya menunjang kewajiban nya sebagai pelaksana pengangkutan, pihak pengangkut bersama sama dengan masyarakat dan pemerintah harus bekerjasama untuk merealisasikan hal tersebut. Kata Kunci :pelayaran, keselamatan, penum

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) TERHADAP PENULISAN SKRIPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (STUDI TERHADAP SKRIPSI MAHASISWA STRATA-1 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATER RINDAM SAMUEL SIPAYUNG
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 2, No 2 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (548.596 KB)

Skripsi adalah karangan ilmiah yang wajib di tulis oleh mahasiswa sebagai bagian dari persyaratan akhir pendidikan akademis. Skripsi bertujuan untuk mengasah kemampuan mahasiswa dalam hal menginput dan memperoleh data dari pokok permasalahan atau penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa. Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu pengaturan perlindungan hukum penulisan skripsi dalam UU No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Penerapan Peraturan Plagiarisme penulisan skripsi menurut UU Hak Cipta di lingkungan FH USU, Persepsi mahasiswa terhadap plagiarisme penulisan skripsi yang terjadi di lingkungan FH USU. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Jenis data yang dipakai adalah data sekunder yang terdiri dari data hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumulan data yaitu dengan studi kepustakaan. Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan hasil penulisan yang bersifat deskriptif. Perlindungan terhadap hasil penulisan skripsi sama memiliki perlindungan terhadap hak moral dan hak ekonomi bagi mahasiswa yang dimana pada penulisan skripsi lebih condong kepada hak moral karena kurang memiliki nilai ekonomi. Penerapan peraturan plagiarisme penulisan skripsi di lingkungan FH USU telah dilaksanakan, dilihat dari Peraturan Rektor USU No. 03 Tahun 2017 tentang Peraturan Akademik Program Sarjana USU. Persepsi mahasiswa terhadap Plagiarisme penulisan skripsi dalam pengumpulan data pada 100 orang mahasiswa mayoritas telah mengetahui tentang aturan dan larangan terhadap aturan Plagiarisme. Kata Kunci : Perlindungan Skripsi, Hak Cipta, Plagiarisme

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota medan,

Sumatera utara

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota medan, Sumatera utara INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota medan,

Sumatera utara

INDONESIA