cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Civil Law
Published by Universitas Sumatera Utara
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Civil Law adalah Jurnal yang memuat karya ilmiah di bidang hukum keperdataan dikelola oleh Departemen Keperdataaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Arjuna Subject : -
Articles 233 Documents
 1   2   3   4   5 
ASPEK HUKUM PERJANJIAN ASURANSI PENUMPANG DALAM PENGANGKUTAN UDARA (Studi Pada PT Asuransi Jasa Raharja Cabang Medan) SHERLY NOVITASARI SEMBIRING
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 2, No 2 (2013)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (253.959 KB)

Abstract

Abstract : Therefore the more modern human life, it requires an insurer to support the sustainability of human life from the risk of unwanted. At this time, the average Indonesian people have never tasted a passenger from one of the Indonesian airlines. The thing that causes the government to continue to improve laws related to aviation insurance. So need to know about the following: the rights and obligations of the parties under the insurance agreement passenger air transport, replacement procedures and payment of insurance compensation passenger air transport, as well as dispute resolution in case of non-payment of compensation claims of air passengers.   Kata Kunci: Asuransi Penumpang, Pengangkutan Udara  
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG POLIS ASURANSI AKIBAT KONTRAK BAKU ASURANSI BERTENTANGAN DENGAN HUKUM YENNY, YENNY
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 2, No 2 (2013)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstraksi : Standard contract is an agreement established unilaterally by the manufacturer and are commonly used. Inclusion of the exoneration clause in the standard contract outside the provisions resulting nullification of a contract. Policyholders who have paid premiums well-meaning would be hurt, so it is important to protect consumers. To examine the extent to which the agreement should contradict the lawsuit in court. The sanctions that may be imposed include: administrative sanction compensation determination; civil penalties in the form of demands for compensation; criminal sanctions in the form of a fine. Settlement of disputes outside the courts can be reached via BPSK to reach agreement on the shape and contour of compensation and / or on certain actions to ensure it will not happen again.   Keywords: Protection Law, Policy Holders, Insurance.
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA MINUMAN DALAM KEMASAN TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN HARRY CHRISTIAN LUMBAN TOBING
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 2, No 2 (2013)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (183.643 KB)

Abstract

Abstract : The use of drinking water through source water in the soil is increasingly unlikely because of the depleting ground water supply and pollution. For that improved business prospects of drinking water in containers (AMDK) which include drinking water product so that it becomes an alternative for the community in meeting the needs of clean water that is safe to be consumed per day. Problems often faced by consumers with regard to any AMDK regarding health standards do not comply with the provisions of which have been set out in the decision of the Minister of health No. 907/Menkes/SK/VII/2002 about terms and monitoring the quality of drinking water.   Kata Kunci : Pelaku Usaha AMDK, UU No.8/1999, Perlindungan Konsumen.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK DARI TINDAKAN FRAUD DALAM DUNIA PERBANKAN (STUDI PADA BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL KANTOR WILAYAH MEDAN) JUANDA ARIZAL
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 1 (2016)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (604.249 KB)

Abstract

Lembaga perbankan adalah lembaga yang memiliki peranan yang cukup strategis dalam menggerakan roda perekonomian suatu negara, sehingga apabila terdapat suatu masalah pada perbankan suatu negara, maka perekonomian negara tersebut akan menjadi kacau. Perbankan sendiri dalam menjalankan kegiatan usahanya juga sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan dari nasabah, salah satu yang membuat kepercayaan nasabah berkurang adalah teradinya fraud. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana kebijakan anti fraud pada BTPN, bagaimana penerapan manajemen resiko dan strategi anti fraud pada BTPN, bagaimana pelaporan dan sanksi tindakan fraud pada BTPN. Selain itu juga adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengkaji dan mengetahui kebijakan anti fraud pada BTPN, mengkaji dan mengetahui penerapan manajemen resiko pada BTPN, serta mengkaji dan mengetahui pelaporan dan sanksi pada BTPN. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode gabungan yaitu yuridis normatif dan yuridis empiris. Sedangkan untuk data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, erta juga menggunakan data primer dengan melakukan studi lapangan pada BTPN. Metode analisa data yang digunakan adalah metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada BTPN, dapat disimpulkan bahwa kebijakan anti fraud pada BTPN dilakukan dengan cara meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pengendalian internal bank secara keseluruhan dan berkelanjutan, serta membuat pelaporan dan evaluasi sesuai dengan kebijakan strategi anti fraud pada BTPN. Adapun penerapan manajemen resiko dan strategi anti fraud pada BTPN adalah dilakukan dengan cara menumbuhkan budaya dan kepedulian terhadap anti fraud pada seluruh jajaran organisasi bank, membentuk unit dan fungsi yang bertugas menangani penanganan strategi anti fraud, melakukan pengendalian serta pemantauan terhadap tindakan fraud, serta menerapkan 4 (empat) pilar sistem pengendalian fraud sebagaimana yang telah dicetuskan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Adapun pelaporan dan sanksi terhadap tindakan fraud pada BTPN tunduk pada ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP Tentang Penerapan Strategi Anti Fraud, sementara untuk sanksi yang diberikan kepada bank apabila bank melanggar ketentuan-ketentuan tadi maka akan dikenakan sanksi administrative dan sanksi kewajiban membayar.   Kata Kunci    : Perlindungan Bank, Fraud, Manajemen Resiko
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN GADAI PADA PT. PEGADAIAN UPC KARTINI, KISARAN ULFA HALISA
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (402.089 KB)

Abstract

PT. Pegadaian (Persero) UPC Kartini, Kisaran dalam menyalurkan pinjaman uang kepada masyarakat berdasarkan hukum gadai dengan jaminan barang bergerak seringkali dihadapkan pada nasabah yang wanprestasi. Berdasarkan hal itu penulisan mencoba merumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu apa sebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian gadai pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Kartini, Kisaran, bagaimana bentuk-bentuk wanprestasi dalam perjanjian gadai pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Kartini, Kisaran, apa upaya-upaya hukum yang ditempuh oleh pihak Pegadaian UPC Kartini, Kisaran jika terjadi wanprestasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu pendekatan yang di dasarkan pada peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang berlaku, kemudian di hubungkan dengan fakta yang penulis temui di lapangan , teknik pengumpulan data dengan wawancara dari studi kepustakaan, analisis data yang di gunakan adalah analisips kualitatif dengan sifat penelitian deskritif. Hasil penelitian menunjukan bahwa sebab terjadi wanprestasi dalam perjanjian gadai pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Kartini, Kisaran adalah:               a) Nasabah dihadapkan pada kebutuhan yang mendesak. b) Nasabah mengalami keadaan ekonomi dengan tingkat kesulitan yang tinggi. c) Nasabah menderita kerugian dalam usahanya. d) Nasabah lupa akan tanggal jatuh tempo. e) Nasabah merasa waktu pelunasan pinjaman sangat singkat. f) Nasabah sengaja melakukan wanprestasi. Bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian gadai pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Kartini, Kisaran adalah: a) Nasabah tidak membayar uang pinjaman sama sekali. b) Nasabah hanya membayar sebagian uang pinjaman. c) Nasabah terlambat membayar uang pinjaman. Upaya-upaya hukum yang ditempuh pihak pegadaian UPC Kartini, Kisaran jika terjadi wanprestasi adalah dengan melakukan perpanjangan gadai dengan cara gadai ulang atau mencicil pembayaran, dikirim surat peringatan dan atau pemberitahuan kepada nasabah bahwa benda jaminan akan dilelang, dan upaya hukum terakhir dilaksanakan eksekusi (lelang) terhadap benda jaminan untuk mengambil pelunasan terhadap utang nasabah. Kata Kunci : Pegadaian, Perjanjian, Wanprestasi
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA TERHADAP PEMEGANG POLIS KAITANNYA DENGAN DANA INVESTASI (Studi Pada PT Asuransi Allianz Life Indonesia Cabang Medan) ANDY ANDY
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 1 (2016)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (425.268 KB)

Abstract

Dewasa ini, perkembangan asuransi bukan saja proteksi jiwa, tetapi sekaligus investasi pada perusahaan asuransi. Sistem pengelolaan dana investasi pemegang polis pada setiap perusahaan asuransi berbeda-beda. Adapun yang menjadi judul skripsi penulis yaitu “Pertanggungjawaban hukum PT Asuransi Allianz Life Indonesia terhadap pemegang polis kaitannya dengan dana investasi” dengan permasalahan dalam penelitian ini adalah tata cara pengelolaan dana investasi milik tertanggung oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia Cabang Medan. Hak Tertanggung terhadap dana investasi yang dikelola oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia Cabang Medan. Bentuk tanggung jawab hukum PT. Asuransi Allianz Life Indonesia terhadap pengelolaan dana investasi milik Tertanggung. Dalam penulisan skripsi ini akan dibahas mengenai Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan ketentuan polis asuransi dalam  memberikan pertanggungjawaban dan perlindungan hukum kepada pemegang polis berkaitan dengan dana investasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode Penelitian Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris yang didasarkan pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yaitu melalui penelitian pada PT. Asuransi Allianz Life Indonesia Cabang Medan, inventarisasi peraturan perundang – undangan, buku yang berkaitan dengan asuransi jiwa dan investasi serta melihat perilaku dalam kehidupan masyarakat. Tata cara pengelolaan dana investasi milik Tertanggung oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia Cabang Medan adalah menempatkannya ke dalam beberapa instrumen investasi seperti Smartlink Rupiah Money Market Fund, Smartlink Rupiah Fixed Income Fund, Smartlink Rupiah Balanced Fund, Smartlink Rupiah Balanced Plus Fund, dan Smartlink Rupiah Equity Fund. Hak Tertanggung terhadap dana investasi yang dikelola oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia Cabang Medan yaitu dapat memilih ke instrumen mana dana investasi tersebut mau diinvestasikan oleh Tertanggung, melakukan pengalihan (switching) dana investasi serta mendapat laporan dari perusahaan asuransi terkait dana investasi. Bentuk tanggung jawab hukum PT. Asuransi Allianz Life Indonesia Cabang Medan terhadap pengelolaan dana investasi milik Tertanggung yaitu pelaporan dana investasi setiap bulannya dalam bentuk surat pernyataan transaksi, menerapkan sistem keterbukaan informasi dalam setiap hal terkait pengelolaan dana investasi sesuai ketentuan polis Asuransi Allianz Nomor 000036067809 dan Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.   Kata Kunci : Pertanggungjawaban Hukum, Asuransi, Pemegang Polis, Dana Investasi
KAJIAN YURIDIS WANPRESTASI PADA PERJANJIAN LISENSI EKSKLUSIF MEREK DAGANG (STUDY PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 02/Pdt.G/2013/PN.Bdg) DEDEK MULYANTA SEMBIRING
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (359.008 KB)

Abstract

Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan kepada pihak lain untuk menggunakannya dengan berbagai cara, salah satunya melalui perjanjian lisensi. Dalam pelaksanaan perjanjian lisensi, tidak menutup kemungkinan terjadinya perbuatan ingkar janji yang dikenal dengan wanprestasi terhadap isi dari perjanjian lisensi tersebut, yang bisa saja dilakukan oleh penerima lisensi, pemberi lisensi itu sendiri selaku pemilik dari suatu merek yang terdaftar maupun pihak ketiga yang menerima lisensi eksklusif. Dalam skripsi ini, Penulis mengangkat sengketa wanprestasi perjanjian lisensi eksklusif dengan permasalah bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus sengketa wanprestasi perjanjian lisensi eksklusif tersebut, bagaimana penyelesaian sengketa wanprestasi perjanjian lisensi eksklusif tersebut dan apa yang menjadi akibat hukum dari putusan tersebut. Dalam penulisan skripsi ini, Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dan study kasus. Dimana Penulis meneliti bahan pustaka yang diperoleh dari buku-buku perpustakaan maupun mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan skripsi ini, dan memeriksa kasus yang penulis angkat menjadi permasalah dalam penulisan skripsi ini dengan mengamati putusan dari sengketa wanprestasi perjanjian lisensi eksklusif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Penulis sepanjang penulisan skripsi yang mengangkat sengketa wanprestasi perjanjian lisensi eksklusif, dimana dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus sengketa ini berdasarkan bukti-bukti atau data-data yang didapati selama proses pemeriksaan perkara atau proses persidangan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bandung. Selain dengan data-data atau bukti-bukti, Majelis Hakim juga menggunakan Peraturan Perundangan-undangan yang berkaitan dengan sengketa tersebut sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut. Lahir nya putusan dari pertimbangan Majelis Hakim tentunya menimbulkan akibat hukum bagi para pihak, dimana para pihak wajib untuk tunduk terhadapt putusan tersebut. Kata Kunci : Hak atas merek, Lisensi eksklusif, Wanprestasi
IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.179 K/SIP/1961 TENTANG BAGIAN HARTA WARISAN PADA ANAK PEREMPUAN (Studi di Kelurahan Rumah Kabanjahe Kecamatan Kabanjahe Kota) REYNALD GINTING
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (497.768 KB)

Abstract

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 179/SIP/1961 tentang pembagian harta warisan pada anak perempuan adalah tidak sesuai dengan sistem pewarisan dalam adat Batak Karo, karena pada adat Batak Karo anak perempuan tidak mendapatkan warisan dari orang tua. Dari jumlah penduduk yang ada di Rumah Kabanjahe bahwa hanya 20 kepala keluarga saja yang mengikuti putusan Mahkamah Agung dengan alasan supanya tidak menyebabkan keretakan dalam hubungan kekeluargaan yang sudah terjalin lama. Hak waris anak perempuan tidak terdapat bagian waris karena menurut Hukum Waris Adat Batak Karo tidak menempatkan sama sekali anak perempuan sebagai ahli warisnya. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yakni pertama, Pembagian Warisan pada anak Perempuan Menurut Hukum Adat Batak Karo, kedua, Pelaksanaan putusan Mahakamah Agung Republik Indonesia No. 179/SIP/1961pada masyarakat Karo di Kecamatan Kabanjahe Kota Kelurahan Rumah Kabanjahe,ketiga, cara penyelesaian sengketa terhadap pembagian harta warisan pada anak perempuan menurut Hukum Adat Batak Karo. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dan empiris. Metode pendekatan hukum normatif yaitu dengan meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi buku-buku serta norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, kaedah hukum, dan sistematika hukum serta mengkaji ketentuan perundang-undangan, putusan pengadilan dan bahan hukum lainnya. Penelitian empiris adalah menelaah hukum sebagai pola perilaku yang ditujukan pada penerapan peraturan hukum. Pendekatan yuridis empiris ini digunakan karena untuk mendukung data normatif Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Perempuan tidak mendapatkan waris adat di dalam masyarakat Karo. Hal ini berbeda dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 179/SIP/1961 yang mengatakan bahwa kedudukan anak laki-laki dan perempuan adalah sama dalam pembagian warisan. Pembagian waris adat pada masyarakat Karo tidak memakai putusan Mahkamah Agung, dengan alasan putusan tersebut dapat menimbulkan keretakan dalam hubungan keluarga.Tetapi anak perempuan dapat memperoleh waris adat hanya dengan pemberian dari saudara laki-lakinya. Kata Kunci:  Implementasi putusan Mahkamah Agung No. 176/SIP/1961, Warisan Anak Perempuan Karo
KEKUATAN PUTUSAN ARBITRASE DAN KEBERATAN TENTANG PUTUSAN ARBITRASE (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 1142/Pdt.P/2012/PN.Jak.Bar) NINTHA SOEHAIYA
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (444.501 KB)

Abstract

Sengketa dalam perdata tidak hanya dapat diselesaikan melalui jalur litigasi atau pengadilan tetapi juga dapat diselesaikan melalui jalur non litigasi atau di luar pengadilan. Salah satu cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan adalah dengan arbitrase. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.Oleh karena itu sangat menarik untuk membahas tentang “Kekuatan Putusan Arbitrase dan Keberatan Tentang Putusan Arbitrase (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 1142/Pdt.P/2012/PN.Jak.Bar). Dalam penulisan skripsi ini dibahas permasalahan tentang Prosedur Pembatalan Putusan Arbitrase dan Kekuatan Hukum terhadap Putusan Arbitrase . Metode penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif yang bersifat desktriptif. Dilakukan dengan melakukan data sekunder, yang berkaitan dengan arbitrase dan putusan yang terkait. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah melalui studi dokumen dan metode studi pustaka (library research). Metode analisis data menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analitis. Hasil Penelitian dalam Skripsi ini menunjukkan Proses pembatalan putusan Arbitrase dilakukan di Pengadilan Negeri tempat dimana wilayah hukum putusan Arbitrase memeriksa dan mengadili perkara arbitrase dan Kekuatan hukum terhadap putusan Arbitrase yang menurut Pasal 60 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Nomor 30 Tahun 1999 bersifat final dan mengikat, ternyata tidak bersifat absolut, karena masih dapat dibatalkan ke Pengadilan Negeri berdasarkan ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Kata Kunci: Arbitrase, Sengketa, Pembatalan Putusan.
TINJAUN YURIDIS TERHADAP PENGADAAN BARANG DAN JASA OLEH DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DENGAN CV. EZRA (STUDI PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN) ANGGIATMA SIMANULLANG
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (335.093 KB)

Abstract

Dalam rangka mencapai kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera, pemerintah berusaha memacu pembangunan disegala bidang baik bidang fisik maupun non fisik. Salah satu faktor yang mendukung pembangunan adalah peningkatan transportasi, telekomunikasi, sanitasi, perbaikan jalan dan pembukaan lapangan pekerjaan serta memberikan dukungan terhadap usaha-usaha mikro yang dijalankan oleh masyarakat. Pembangunan ini tidak terlepas dari perjanjian kerja pemerintah dan swasta yang akan dituangkan dalam kontrak tertulis yang telah disepakati  bersama antara kedua belah pihak. Permasalahan yang diangkat dalam skiripsi ini yaitu bagaimana proses pembuatan kontrak pengadaan barang dan jasa apakah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tanggung jawab para pihak, dan hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptifyang mengelola data-data sekunder dan juga melakukan survey kelapangan atau penulis menjupai langsung responden untuk mendapatkan informasi. Sumber data yang dipergunakan adalah bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahan hukum sekunder yaitu penjelasan dari bahan hukum primer, serta bahan hukum tersier. Kesimpulan dari skripsi ini adalah kontrak pengadaan barang dan jasa antara Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Humbang Hasundutan dengan CV. Ezra diperoleh telah sesuai dengan ketentuan hukumyang berlaku dan pemilihan penyedia barang dan jasa di lakukan melalui proses pelelangan sederhana. Para pihak melaksanakan tanggung jawab yang telah disepakati di dalam kontrak. Dalam proses pelaksanaannya tidak ditemukannya hambatan yang dapat menghambat pelaksanaan. Saran dari skripsi ini adalah pelaksanaam kontrak pengadaan barang dan jasa masing-masing pihak harus memperhatikan asas keseimbangan dan keadilan agar yang diharapkan dapat terwujud dan harus memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, para pihak harus melaksanakan tanggung jawabnya dan membangun komunikasi yang baik antara masing-masing pihak.   Kata Kunci ; Konrak Kerja, Pengadaan Barang

Page 3 of 24 | Total Record : 233

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2013 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2, No 4 (2019) Vol 2, No 3 (2019) Vol 2, No 2 (2019) Vol 2, No 1 (2019) Vol 1, No 6 (2019) Vol 1, No 5 (2019) Vol 1, No 4 (2019) Vol 1, No 3 (2019) Vol 1, No 2 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 6 (2018) Vol 1, No 5 (2018) Vol 1, No 4 (2018) Vol 1, No 3 (2018) Vol 1, No 2 (2018) Vol 1, No 1 (2018) Vol 1, No 5 (2017) Vol 1, No 4 (2017) Vol 1, No 3 (2017) Vol 1, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 1 (2016) Vol 2, No 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue