cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Civil Law
Published by Universitas Sumatera Utara
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Civil Law adalah Jurnal yang memuat karya ilmiah di bidang hukum keperdataan dikelola oleh Departemen Keperdataaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Arjuna Subject : -
Articles 233 Documents
 3   4   5   6   7 
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERDAGANGAN BARANG BEKAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2014 MENGENAI PERDAGANGAN DAN KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 MENGENAI PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI PADA PASAR MONZA TANJUNGBALAI) ALI NIDAL
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 2 (2017)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (392.706 KB)

Abstract

Perdagangan barang bekas pakaian impor saat ini menjadi masalah besar di wilayah Indonesia, khususnya di kota Tanjungbalai. Karena dapat merugikan pedagang yang menjual pakaian hasil dalam negri. Selain itu pakaian bekas impor juga dapat membahayakan para konsumennya karena mengandung banyak bakteri yang menyebabkan timbulnya wabah penyakit. Adapun yang menjadi permasalahan terhadap perdagangan barang bekas tersebut adalah tentang bagaimana praktik perdagangan barang bekas di kota Tanjungbalai? Bagaimana perlindungan konsumen terhadap perdagangan barang bekas tersebut? Serta bagaimana tinjauan yuridis terhadap perdagangan barang bekas berdasarkan Undang-undang No. 7 tahun 2014 mengenai perdagangan dan kaitannya dengan Undang-undang No. 8 tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen?. Untuk itu penulis memilih materi penulisan skripsi dengan judul: “Tinjauan Yuridis Terhadap Perdagangan Barang Bekas Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahung 2014 Mengenai Perdagangan Dan Kaitannya Dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Mengenai Perlindungan Konsumen (Studi Pada Pasar Monza Tanjungbalai)”.Metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi adalah yuridis empiris dan yuridis normatif. Metode yuridis empiris ini menunjukkan penelitian ini mendapatkan data primer dan mengidentifikasi hukum sebagai perilaku yang mempola. Di mana pendekatan ini ditujukan untuk memperoleh keterangan, penjelasan dan data mengenai pelaksanaan perdagangan barang bekas yang berada di kota Tanjungbalai. Sedangkan jenis penelitian yuridis normatif ini hukum diidentifikasi sebagai norma peraturan atau undang-undang yang mengikat dan memiliki konsekuensi hukum yang sangat jelas.dan diharapkan pula supaya kita dapat memahami dan mengerti terhadap peraturan undang-undang yang berlaku.Dari penulisan skripsi ini maka dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan perdagangan barang bekas dapat merugikan pedagang yang menjual barang lokal karena kalah saing dengan kualitas baarang yang lebih bagus dan harga yang relatif lebih murah. Oleh karena itu pemerintah Indonesia mengambil kebijakan tegas untuk melarang dan menghentikan perdagangan barang bekas ini karena dapat merugikan pendapatan hasil negara dan dapat menyebabkan tercemarnya wabah penyakit bagi para konsumen yang memakainya.Kata Kunci : Perdagangan, Barang bekas, Perlindungan konsumen
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KEGIATAN PEMASARAN YANG DILAKUKAN OLEH AGEN ASURANSI (Studi pada AJB Bumiputera 1912 Kota Tanjungbalai) JANIEL J SITOMPUL
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 2 (2017)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (335.432 KB)

Abstract

Asuransi memiliki perkembangan pesat saat ini, dan perkembangan ini dipengaruhi oleh karena kuatnya dan semakin besarnya kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh agen asuransi. Luasnya kewenangan yang dimiliki agen dalam pemasaran suatu polis asuransi dapat bersifat menguntungkan bagi kedua belah pihak, dan juga merugikan calon tertanggung atau pemegang polis. Kewenangan yang luas yang dimiliki oleh agen asuransi ini menjadi suatu hal yang harus dilindungi untuk melindungi kepentingan konsumen (pembeli polis asuransi) yang dituangkan dalam undang-undang perlindungan konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan undang-undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang perasuransian yang mengatur juga tentang agen asuransi yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dari agen asuransi yang selanjutnya lebih jelas dapat ditemukan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 Tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi yang mengatur tentang kewenangan agen asuransi dan juga landasan perlindungan nasabah asuransi.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN SIMPAN PINJAM PADA KOPERASI KREDIT CU. SEJAHTERA KOTA TEBING TINGGI DENGAN JAMINAN KENDARAAN BERMOTOR (Studi Pada: Koperasi Kredit Cu. Sejahtera Kota Tebing Tinggi) MINARSIH MINARSIH
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 2 (2017)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (394.985 KB)

Abstract

Koperasi merupakan Badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan usaha Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai kegiatannya berdasarkan asas kekeluargaan. Sehingga tujuan dari Koperasi itu sendiri adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan anggota-anggotanya dan memenuhi kebutuhannya. Koperasi juga terus mengembangkan sayap dibidang usahanya, bidang usaha yang dirasakan kian hari semakin dibutuhkan masyarakat yaitu bidang usaha simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam merupakan Koperasi yang modalnya berdasarkan hasil dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota-anggota Koperasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian simpan pinjam Koperasi  dilakukan dengan mengajukan permohonan dan akan dinilai kelayakannya oleh Koperasi Kredit Cu.Sejahtera apabila dirasa layak maka penandatangan perjanjian kredit akan segera dilakukan. Masalah pelaksanaan perjanjian kredit pada Koperasi kurangnya kesadaran dari setiap anggota dalam melakukan simpan pinjam mengakibatkan kredit macet sehingga membuat anggota wanprestasi dan jaminan yang tidak sesuai dengan syarat yang ditentukan. Hambatan- hambatan tersebut adalah faktor ekonomi yang sedang sulit menghambat pihak anggota menagih janjinya maka Penyelesaian wanprestasi dilakukan dengan cara memberikan peringatan dan berdasarkan kekeluargaan yang secara kesepakatan antara kedua belah pihak.   Kata kunci : Perjanjian simpan pinjam, Koperasi Kredit, Jaminan.
PERTANGGUNG JAWABAN PENYEWA PERALATAN BERKEMAH ( Camping ) DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA ( Studi pada River Outdoor& Rescue Equipment ) STEVEN PUJI SIBURIAN
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 2 (2017)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (389.451 KB)

Abstract

Dewasa ini kebutuhan akan suatu hiburan sangat diperlukan oleh masyarakat yang pada umumnya yang tinggal diperkotaan. Tiap masyarakat memiliki cara yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan rohaninya. Salah satu kegiatan yang sering dilakukan adalah berkemah. Melakukan aktifitas berkemah memerlukan peralatan yang tidak setiap masyarakat dapat memilikinya karena tidak semua masyarakat mampu membeli peralatan berkemah. Untuk mengatasi masalah tersebut. Karena itu dilakukanlah perjanjian sewa menyewa peralatan berkemah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana prosedur perjanjian sewa menyewa peralatan berkemahyang terjadi di antara para pihak, bagaimana hak dan kewajiban yang timbul dari para pihak dalam perjanjian sewa menyewa peralatan berkemah, dan bagaimana pertanggungjawaban penyewa peralatan berkemah apabila terjadi kerusakan pada saat perjanjian sewa menyewa berakhir. Penelitian ini dilakukan di Toko River Outdoor & Rescue Equipment. Penelitian ini bersifat deskriptif. Metode pendekatan yang dilakukan adalah metode yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data adalah data kepustakaan ( Library Research ) dan studi lapangan ( Field Research ). Data dikumpulkan dengan menggunakan wawancara. Setelah dikumpulkan data dianalisa secara kualitatif. Perjanjian sewa menyewa peralatan berkemah diawali dengan kesepakatan dengan menyetujui klausula perjanjian yang dibuat pihak yang menyewakan. Kewajiban pihak yang menyewakan adalah menyediakan peralatan berkemah dalam keadaan baik, tidak menyewakan kemabali pada orang lain dalam masa sewa yang berjalan, menanyakan kepada penyewa apakah melanjutkan sewanya atau tidak, sedangkan kewajiban penyewa membayar uang sewa, menjaga peralatan berkemah yang di sewa. Bila dalam  masa sewa terjadi kerusakan peralatan berkemah akibat kelalaian penyewa, maka penyewa wajib untuk bertanggungjawab atas peralatan yang rusak. Jika kerusakan disebabkan faktor alam maka penyewa dilepaskan dari tanggungjawabnya untuk mengganti kerugian kerusakan akibat faktor dari alam tersebut. Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Perjanjian dan Sewa Menyewa
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT TRANS KREASINDO PRODUCTION MEDAN DENGAN PEMERINTAHAN PROVINSI SUMATERA UTARA PADA KEGIATAN “PROMOSI DAN PASAR PRODUK KUMKM PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2016” T RIDZKA PERMATA HATI
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 2 (2017)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (634.694 KB)

Abstract

Pada dasarnya kontrak berawal dari perbedaan kepentingan di antara para pihak. Seperti halnya pada kontrak bisnis yang justru berawal dari perbedaan kepentingan tersebut dan kemudian dicoba dipertemukan melalui kontrak. Melalui kontrak perbedaan tersebut diakomodasi dan selanjutnya dibingkai dengan perangkat hukum sehingga mengikat para pihak. Dari skripsi ini terdapat berbagai permasalahan yang muncul yaitu bagaimana syarat-syarat khusus kontrak dalam perjanjian kerjasama antara PT Trans Kreasindo Production dengan Pemprov Sumut, bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut dan bagaimana upaya-upaya yang ditempuh PT Trans Kreasindo Production untuk terhindar dari wanprestasi. Metode yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif yang didukung dengan studi lapangan. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Dalam skripsi ini penulis melakukan studi lapangan ke PT Trans Kreasindo Productions Medan. Syarat-syarat khusus kontrak dibuat setelah terjadi kesepakatan antara PT Trans Kreasindo Production dengan Pemprov Sumut, seperti telah disepakatinya tanggal berlaku kontrak, jadwal pelaksanaan pekerjaan, pembayaran tagihan, dan lain-lain yang akan dituangkan pada Syarat-syarat khusus kontrak (SSKK). Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut, PT Trans Kreasindo Production dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus melaksanakan kesepakatan yang telah tertuang pada kontrak agar pelaksanaan kegiatan tersebut berjalan dengan lancar. Upaya-upaya yang dilakukan agar terhindar dari wanprestasi, para pihak dituntut untuk bertanggung jawab atas segala hak dan kewajibannya masing-masing pihak. yang telah tertuang di kontrak, seperti harus melaksanakan perjanjian tersebut tepat waktu tanpa ada penundaan atau pengunduran, menyusun serangkaian kegiatan dari awal sampai akhir dengan baik dan teliti agar kegiatan itu dapat berjalan dengan lancar, mengoperasikan dana untuk pelaksanaan kegiatan tersebut dengan baik dan terperinci, dan lainnya.
FUNGSI INFORMED CONSENT DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN TERAPEUTIK ANTARA PASIEN DENGAN PIHAK KLINIK (STUDI PADA KLINIK JEMADI MEDAN) SAFINATUNNISA BOANG MANALU
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 3 (2017)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (518.037 KB)

Abstract

Tindakan medis merupakan salah satu upaya pengembangan usaha kesehatan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat. Seperti dalam pelaksanaan pengobatan TB (Tuberkulosis) terhadap pasien, seorang dokter atau tenaga medis lainnya harus melakukan segala upaya semaksimal mungkin untuk menangani pasiennya. Adapun yang menjadi permasalahan adalah bagaimana pengaturan hukum perjanjian terapeutik antara pihak Klinik Jemadi Medan dengan Pasien, bagaimana penerapan informed consent dalam perjanjian terapeutik antara pasien dengan pihak Klinik Jemadi Medan, dan bagaimana fungsi informed consent dalam pelaksanaan perjanjian terapeutik antara pasien dengan Klinik Jemadi Medan, serta apa saja kendala yang dihadapi dan bagaimana penyelesaian yang diberikan didalam proses informed consent pelaksanaan perjanjian di Klinik Jemadi Medan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode yuridis normatif karena bertujuan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, serta melalui studi kepustakaan (library research), yaitu pengumpulkan bahan-bahan teori dari kepustakaan seperti bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier dan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer dengan teknik mewawancarai dokter yang menangani spesialis paru – paru penyakit TB (Tuberkulosis) di Klinik Jemadi. Informed consent yang artinya adalah sebuah persetujuan yang diberikan oleh pasien ataupun keluarganya atas dasar informasi dan penjelasan mengenai tindakan medik apa yang akan dilakukan terhadap pasien agar dikemudian hari tidak terjadi sengketa medik, dan jika informed consent dibuat secara tertulis tidak dengan sendirinya berarti dokter terbebas dari kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap tindakan dan/atau akibat tindakan medis yang akan dilakukan. Kata Kunci : Informed Consent, Terapeutik, Hukum Perjanjian
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG MASKAPAI PENERBANGAN YANG DIRUGIKAN AKIBAT DENIED BOARDING PASSENGER DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN T. FAIRUZ JASMIN
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 3 (2017)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (436.322 KB)

Abstract

Seiring perkembangan zaman, industri penerbangan saat ini dilihat berkembang dengan sangat pesat di Indonesia, khususnya untuk penerbangan kormesial yang menjadi semakin marak. Semakin banyaknya perusahaan maskapai penerbangan tersebut memicu persaingan yang ketat diantara perusahaan-perusahaan tersebut untuk memperoleh pengguna jasa transportasi udara atau konsumen, salah satunya dengan cara memberikan penawaran harga tiket yang murah untuk menarik penumpang (konsumen) sebanyak-banyaknya. Namun disisi lain, penerbangan dengan tarif yang murah ini sering sekali mengabaikan kualitas pelayanan, dimana hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpuasan atau kekecewaan penumpang Kedudukan antara pengangkut dengan penumpang sebagai konsumen juga kerap kali tidak seimbang. Dalam mendapatkan hak penggantian kerugian mereka, prosesnya cenderung lama dan berbelit-belit. Misalnya, sering sekali terjadi keterlambatan penerbangan (Flight Delayed), bahkan terkadang ada penumpang yang tidak terangkut dengan alasan kapasitas pesawat udara (Denied Boarding Passenger).
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN ANTARA PEMILIK TANAH DAN PEMILIK MODAL DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM ( Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 704/Pdt.G/2015/PN/Mdn ) TEUKU DJAFAR SIDIK MARSYA
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 3 (2017)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (402.954 KB)

Abstract

Perjanjian antara pemilik tanah dan pemilik modal atau biasa yang disebut bangun bagi merupakan perjanjian yang lahir dari kebiasaan masyarakat dalam bekerja sama dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidupnya. Salah satu cara yang ditempuh dengan mengadakan perjanjian bangun bagi, dimana pihak yang memiliki tanah dengan mengikatkan diri dengan pemilik modal membangun perumahan atau pertokoan. Namun dalam prakteknya dalam masyarakat masih sering terjadi sengketa seperti pada Putusan Perkara Perdata Nomor 704/Pdt.G/2015/PN/Mdn, sehingga perlu untuk diketahui kronologis, kedudukan para pihak dan kekuatan hukum bangun bagi dalam mewujudkan kepastian hukum dalam masyarakat luas. Atas hal-hal tersebut maka penulis melakukan jenis penelitian hukum normatif yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan dan empiris yaitu mengemukakan kasus yaitu Putusan Perkara Perdata Nomor 704/Pdt.G/2015/PN/ Mdn yang berhubungan dengan permasalah dalam skripsi ini. Penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau hanya menggunakan data sekunder (library research) yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan penelitian hukum yang telah dilakukan atas Putusan Perkara Perdata Nomor 704/Pdt.G/2015/PN/Mdn, maka dapat disimpulkan bahwa proses pembuatan akta dimulai dengan adanya kehendak dari pihak-pihak yang datang menghadap notaris untuk dicatatkan/dibuatkan kesepakatan pihak-pihak agar mempunyai kekuatan dan kepastian hukum. Akte perjanjian yang dibuat dengan system bangun bagi jelas mempunyai kekuatan hukum karena dibuat dihadapan pejabat yang berwenang yaitu notaris.Kasus Perkara Perdata Nomor704/Pdt.G/2015/PN.Mdn yang diajukan oleh penggugat terhadap tergugat dan turut tergugat tentang pengembalian uang yang diterima dan pembatalan akte perjanjian kerja sama dan bagi hasil nomor 37 tanggal 11 April 2008 adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena perjanjian kerja sama dan bagi hasil yang diatur dalam KUHPerdata adalah perjanjian dimana pihak yang satu menyanggupi untuk menyerahkan pemakaian tanah setelah diterbitkan sertifikat atas tanah tersebut sehingga pelaksanaan pembatalan akte perjanjian kerja sama dan bagi hasil adalah wewenang ketua pengadilan, maka tuntutan pembatalan ditolah dan menurut hukum penggugat adalah pihak yang dikalahkan karena tergugat dan turut tergugat berhasil membuktikan dalil-dalil sangkalannya terhadap gugatan yang diajukan oleh penggugat.   Kata Kunci : Peranan notaris, akta perjanjian, bangun bagi
ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB PERBANKAN SYARIAH DALAM MENINGKATKAN USAHA KECIL MENENGAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH (Studi Pada Bank Mandiri Syariah Cabang Medan) ROCKY PRIAMBUDI
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 3 (2017)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (514.821 KB)

Abstract

Upaya pengembangan dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mendapat perhatian yang cukup besar dari berbagai pihak, baik pemerintah, perbankan, swasta, lembaga swadaya masyarakat maupun lembaga-lembaga internasional. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana tanggung jawab PT. Bank Mandiri Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah terkait dengan UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, bagaimana hambatan yang dihadapi oleh PT. Bank Mandiri Syariah  dalam Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah, bagaimana upaya-upaya yang dilakukan PT. Bank Mandiri Syariah  dalam meningkatkan pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dan spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Pengumpulan data melalui data primer dan data skunder. Metode analisis yang dipakai adalah kualitatif, dan penyajian datanya dalam bentuk laporan tertulis secara ilmiah. Tanggung jawab PT. Bank Mandiri Syariah terhadap pengembangan Usaha Kecil dan Menengah terkait dengan UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi peningkatan dan pengembangan pelaku usaha kecil dan menengah walaupun secara kuantitas masih harus ditingkatkan. Hambatan yang dihadapi oleh PT. Bank Mandiri Syariah  dalam Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah adalah kesulitan memenuhi persyaratan yang cukup rumit untuk mendapatkan kredit dari bank, misalnya tidak mempunyai agunan (yang berkaitan dengan kondisi keuangan dari pemilik usaha/pengusaha). Upaya-upaya yang dilakukan PT. Bank Mandiri Syariah  dalam meningkatkan pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah adalah dengan memberikan kemudahan kepada para pelaku UMKM dalam  mendapatkan pembiayaan. Kata Kunci : Tanggungjawab, Perbankan Syariah, Usaha Kecil Menengah.
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (Studi pada PT Lafarge Cement Indonesia Cabang Medan) INDIRA DINA SHABRINA SIAHAAN
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 3 (2017)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (660.504 KB)

Abstract

Kerugian-kerugian yang dialami oleh konsumen dapat timbul sebagai akibat dari adanya hubungan hukum perjanjian antara produsen dengan konsumen, maupun akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh produsen. Perilaku dari pelaku-pelaku bisnis di Indonesia, yaitu para konglomerat yang memperoleh perlakuan istimewa, ternyata tidak mau berbuat positif untuk memperbaiki kondisi ekonomi nasional yang sangat parah saat itu. Undang-Undang yang mengatur mengenai kejadian tersebut adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Sedangkan upaya penegakan hak konsumen yang dilakukan oleh pemerintah yaitu adalah dengan dibentuknya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan dan bentuk perlindungan konsumen  PT Lafarge Cement Indonesia (PT LCI) sesuai dengan UU Nomor 8 tahun 1999 dan UU Nomor 5 tahun 1999. Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sedangkan cara pengumpulan datanya menggunakan studi kepustakaan, studi lapangan. Metode analisa bahan menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini adalah dalam menjalankan bisnisnya PT Lafarge Cement Indonesia tidak melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat hal ini dibuktikan dari PT LCI selalu mengadakan training rutin terhadap seluruh distributornya dan PT LCI selalu memberikan data yang transparan terkait penjualan dan haga jual setiap KPPU meminta datanya. Kata kunci: Perlindungan Konsumen, Larangan Praktek Monopoli, Persaingan Usaha Tidak Sehat

Page 5 of 24 | Total Record : 233

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2013 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2, No 4 (2019) Vol 2, No 3 (2019) Vol 2, No 2 (2019) Vol 2, No 1 (2019) Vol 1, No 6 (2019) Vol 1, No 5 (2019) Vol 1, No 4 (2019) Vol 1, No 3 (2019) Vol 1, No 2 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 6 (2018) Vol 1, No 5 (2018) Vol 1, No 4 (2018) Vol 1, No 3 (2018) Vol 1, No 2 (2018) Vol 1, No 1 (2018) Vol 1, No 5 (2017) Vol 1, No 4 (2017) Vol 1, No 3 (2017) Vol 1, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 1 (2016) Vol 2, No 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue