Garuda - Garba Rujukan Digital

KAJIAN HUKUM TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT PEMALSUAN IDENTITAS SUAMI (Studi Putusan No.2447/Pdt.G/2015/PA.Mdn) IRMA KUMALA DEWI
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (223.584 KB)

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam melakukan perkawinan haruslah memenuhi syarat maupun rukun sah dalam perkawinan, apabila syarat dan rukun sah dalam perkawinan tidak dipenuhi maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Permasalahan dalam skripsi ini adalah faktor-faktor penyebab terjadinya pemalsuan identitas dalam perkawinan, akibat hukum adanya pembatalan perkawinan, serta pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan Putusan Nomor 2447/Pdt.G/2015/PA.Mdn. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemecahan permasalahan yang dikemukakan,dan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriftif yaitu sebuah penelitian yang bertujuan untuk menjabarkan suatu keadaan atau fenomena yang terjadi saat ini dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah secara aktual. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder,dan alat pengumpulan data yang digunakan ialah penelitian kepustakaan (Library Research).Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembatalan dalam perkawinan disebabkan adanya pemalsuan identitas suami, Tergugat I mengaku duda mati, sedangkan sebenarnya adalah bahwa Tergugat I masih memiliki isteri yang sah bertempat tinggal di Medan hal ini diketahui dari media cetak Harian Orbit serta Isteri Tergugat I telah dataang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Timur dan meminta agar pernikahan antara Tergugat I dan Tergugat II dibatalkan. Akibat hukum dari pembatalan perkawinan ini ialah bahwa perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak pernah terjadiya perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II dan terhadap kutipan akta nikah tidak memiliki kekuatan hukum namun tidak berlaku surut terhadap kedudukan anak yang dilahirkan Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor 2447/Pdt.G/2015/PA. Mdn ialah bahwa hakim dalam memutus perkara ini dibuktikan dengan adanya bukti-bukti yaitu baik bukti tertulis maupun bukti saksi dimana bahwa Tergugat I dalam melakukan perkawinan dengan Tergugat II memberikan keterangan yang tidak benar hal ini terbukti telah memenuhi maksud dari pasal 71 Kompilasi Hukum Islam yaitu, maka perkawinan Tergugat I dan Tergugat II dibatalkan, dengan dibatalkannya perkawinan ini maka perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II dianggap tidak pernah terjadi perkawinan. Kata Kunci :Pemalsuan,Pembatalan,Perkawinan

WANPRESTASI DAN PEYELESAIANNYA DALAM PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH PADA PT.BANK RAKYAT INDONESIA. TBK CABANG ISKANDAR MUDA MEDAN YOHANA SIDABUTAR
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (237.063 KB)

Proses pemilikan rumah dengan sistem kredit pemilikan rumah (KPR) memunculkan berbagai persoalan yang perlu mendapat solusi penyelesaiannya. Salah satu persoalan yang muncul dalam perjanjian kredit pemilikan rumah adalah masalah tentang kapan terjadinya wanprestasi terhadap perjanjian kredit pemilikan rumah, faktor penyebab wanprestasi dalam perjanjian kredit pemilikan rumah, proses penyelesaian sengketa wanprestasi pada perjanjian kredit pemilikan rumah. Salah satu bentuk wanprestasi yang dilakukan debitur adalah tidak melakukan pembayaran hutang atau membayar angsuran dengan alasan kualitas angsuran dari rumah tersebut tidak sesuai dan spesifikasi yang telah ditawarkan oleh pihak developer/pengembang pada waktu sebelum terjadi transaksi tidak sesuai. Data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan cara wawancara, serta data sekunder yang berupa studi kepustakaan. Jenis Data yang digunakan adalah normatif-empiris yang penarikan kesimpulannya secara induktif. Dalam penelitian yang diperoleh pada nasabah yang wanprestasi dalammemenuhi kewajibannya dalam hal angsuran dan atau pelunasan kredit, makaagunan kreditnya akan diambil alih oleh Bank untuk pelunasan. Berdasarkan. Perjanjian Kredit pada pihak Bank dan Debitur, pihak Debitur harus sudah membayar lunas oleh Bank selambat-lambatnya pada tanggal yang sudah disepakati dan ditanda tangani padaakta Perjanjian Kredit tersebut. Jika pihak Debitur tetap lalai (wanprestasi) maka pihak Bank akan memberi surat peringatan terlebih dahulu. Tetapi jika Debitur tetap tidak menanggapinya makanya pihak Kreditur berhak menyita dan melelang agunan yang telah di kredit tersebut. Jadi meskipun itikad baik dalam pelaksanaan perjanjianmerupakan sesuatu yang terletak pada hati sanubari manusia yang sifatnyasubyektif namun itikad baik itu dapat diukur secara obyektif. Kata Kunci : Kredit Pemilikan Rumah, Perjanjian, Wanprestasi

TINJAUAN HUKUM ATAS PINJAMAN KREDIT MACET UNTUK USAHA KECIL DAN MENENGAH PADA PT. BANK SUMUT MEDAN LIZA DWI ANGGITA RITONGA
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (346.49 KB)

Pada saat ini kredit merupakan sumber permodalan bagi para pelaku usaha untuk dapat membuka usaha maupun mengembangkan usaha ke arah yang lebih baik lagi, hal tersebut juga terjadi di sektor UMKM, pemberian kredit dilakukan harus dengan perjanjian kredit dan harus memiliki jaminan untuk mendukung perjanjian kredit tersebut. Jaminan diberikan untuk mengantisipasi permasalahn-permasalahan seperti kredit macet yang dapat timbul dikemudian hari karena setiap pemberian kredit pasti memiliki resiko. Hal tersebut membuat keingintahuan untuk mengetahui lebih jauh mengenai kredit macet pada sektor UMKM.Adapun permasalahan pada skripsi ini adalah faktor-faktor yang menjadi penyebab kredit macet atas pemberian kredit pada sektor UMKM di PT.Bank Sumut Medan, dampak dari suatu kredit macet terhadap PT.Bank Sumut Medan dan Penyelesaian kredit macet pada PT.Bank Sumut Medan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung ke lapangan melalui wawancara yang dilakukan penulis kepada.PT Bank Sumut. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel hukum dari internet, media massa dan kamus. Penyebab kredit macet pada PT.Bank Sumut Medan dibagi kedalam 2 golongan yaitu faktor internal debitur dan faktor eksternal bank. Tetapi berdasarkan fakta dilapangan kredit macet terjadi akibat faktor eksternal yang ditimbulkan oleh debitur itu sendiri karena gaya hidup yang konsumtif, penurunan pendapatan, terjadinya musibah kepada debitur, kondisi ekonomi makro dan debitur mengalami kebangkrutan. Dengan adanya faktor-faktor yang menimbulkan kredit macet, maka ada dampak yang ditimbulkan dari kredit macet terhadap pihak PT.Bank Sumut, dampak yang ditimbulkan antara lain menurunnya kesejahteraan pegawai dan Kenaikan NPL. Selanjutnya kredit macet yang telah terjadi dapat menimbulkan kerugian yang besar apabila tidak ditangani dengan baik, maka dari itu PT.Bank Sumut Medan memiliki cara-cara untuk menyelesaikan kredit macet yang terjadi, adapun cara penyelesaian kredit macet pada PT.Bank Sumut Medan adalah dengan collection, restrukturisasi kredit, penyerahan piutang kepada pihak KPKNL, penarikan sebagian dari barang agunan, penjualan jaminan bersama secara sukarela dan terakhir adalah lelang eksekusi. Kata Kunci: Perbankan, Perjanjian Kredit, Kredit Macet.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KONTRAK PAKET PEKERJAAN NORMALISASI SUNGAI ANTARA DINAS PENGAIRAN ACEH TENGGARA DENGAN CV. AULIA BETON WAHYUZI WAHYUZI
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (389.847 KB)

Pemeliharaan sungai merupakan salah satu upaya untuk melestarikan dan menjaga ketersediaan air, pemeliharaan dapat berupa normalisasi sungai. Hal inilah yang dilakukan oleh Dinas Pengairan Kabupaten Aceh Tenggara selaku pelaksana tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang pengairan. Pengadaan barang/jasa perlu dilakukan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan program pemerintahan yaitu memperoleh berang/jasa dengan harga yang dapat dipertanggungjawabkan, jumlah dan mutu sesuai serta pengadaannya tepat waktu. Dalam rangka pelaksanaan normalisasi sungai kuta cingkam I, Dinas Pengairan Kabupaten Aceh Tenggara mengadakan kerjasama dengan CV. Aulia Beton, pembangunan ini tidak terlepas dari perjanjian kerja yang dituangkan dalam kontrak tertulis. Permasalahan yang penulis angkat dalam skripsi ini yaitu bagaimana proses pelakasanaan perjanjian pemborongan apakah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tanggung jawab para pihak, dan apakah pelaksanaan perjanjian pemborongan sudah sesuai dengan yang diperjanjikan oleh masing-masing pihak. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder serta data-data yang diperoleh setelah diadakannya survey kelapangan yang kemudian disusun secara sistematis untuk menggambarkan secara jelas hal-hal yang dipersoalkan dalam skripsi ini. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan hubungan hukum diantara para pihak disebut dengan perjanjian pemborongan yang berupa Surat Perintah Kerja, pelaksanaan perjanjian pemborongan antara Dinas Pengairan Kabupaten Aceh Tenggara dengan CV. Aulia Beton secara formal tidak mengandung cacat hukum dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana pelaksanaan pemborongan ini dilakukan dengan metode pelelangan umum secara pascakualifikasi. CV. Aulia Beton telah memenuhi kewajibannya tepat waktu seperti yang ditentukan dalam kontrak sehingga tidak ditemukan kendala yang timbul dan juga tidak terjadi perselisihan diantara para pihak dalam melaksanakan perjanjian pemborongan. Namun didalam kontrak terdapat kewajiban yang tidak dilaksanakan oleh pengguna jasa akan tetapi tidak ada tindak lanjut mengenai ketidakterlaksanaan kewajiban tersebut. Kata Kunci : Kontrak, Normalisasi Sungai, Perjanjian Pemborongan.

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN AIR MINUM TERHADAP KONSUMEN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi pada Perusahaan PT. Tirta Sibayakindo Berastagi) WIRDA RIZKY LESTARI
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (318.196 KB)

Salah satu kebutuhan manusia adalah Air sebagai kebutuhan dasar yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Air merupakan sarana yang sangat vital bagi kelangsungan hidup, baik itu manusia, binatang maupun tumbuhan. Kebutuhan air minum yang layak dan aman untuk dikonsumsi semakin meningkat setiap harinya, sedangkan ketersediaan air layak diminum yang berkualitas dan terjamin dari segi kesehatan semakin sulit diperoleh. Permasalahan yang dibahas yakni Bagaimana Pengaturan Terkait keluhan yang dialami konsumen Pada Perusahaan Air Minum PT. Tirta Sibayakindo, Tanggung Jawab Produk Perusahaan Air Minum PT. Tirta Sibayakindo terhadap keluhan yang dialami konsumen, dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa antara konsumen dengan Perusahaan Air Minum PT. Tirta Sibayakindo. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Studi kasus skripsi ini dilakukan di Perusahaan PT. Tirta Sibayakindo Berastagi yaitu Perusahaan yang bergerak di bidang Air Minum. Penelitian dilaksanakan guna melengkapi penyelesaian skripsi ini. Kesimpulannya Pengaturan keluhan yang di alami konsumen pada air minum dalam hukum perlindungan konsumen di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pada Pasal 4, Pasal 8 ayat (3), Pasal 19, Pasal 23 dan Pasal 27 UUPK, Pasal 1505, 1507 dan 1508 KUH Perdata, lalu diatur dalam Pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. Bentuk nyata ganti rugi Pihak Tirta Sibayakindo yang dapat diberikan terhadap konsumen adalah Mengganti produk yang cacat dengan produk yang baru dengan kemasan yang sejenis, Mengganti uang yang telah dikeluarkan untuk membeli produk yang cacat tersebut, Menanggung biaya pengobatan apabila ada konsumen yang mengalami sakit akibat AMDK yang rusak. Penyelesaian sengketanya, berdasarkan data dari Perusahaan PT. Tirta sibayakindo dan BPSK Kota Medan menyatakan bahwa hingga saat ini penyelesaian sengketa diselesaikan secara mediasi (bermusyawarah) dan belum ada kasus yang masuk sampai ke proses pengadilan mengenai keluhan konsumen yang terjadi di Perusahaan PT. Tirta Sibayakindo. Kata Kunci : Tanggung jawab perusahaan, Konsumen, Perlindungan Konsumen

PELAKSANAAN PERJANJIAN PENITIPAN ANAK (STUDI DI YAYASAN PANTI ASUHAN ADE IRMA SURYANI NASUTION MEDAN) ANITA ANJASWARI HARAHAP
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 2 (2017)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (282.765 KB)

Semakin tingginya tuntutan ekonomi masyarakat, menyebabkan semakin banyak wanita selaku istri yang bekerja untuk membantu menambah pendapatan keluarga walaupun kebutuhan itu sudah dipenuhi oleh kepala keluarga, yaitu suami. Keadaan ini menyebabkan para orangtua yang sibuk bekerja tidak mempunyai waktu untuk menjaga dan mengurus anaknya yang masih kecil, sehingga para orangtua memilih menggunakan jasa penitipan anak. Penulisan skripsi yang berjudul Pelaksanaan Perjanjian Penitipan Anak (Studi di Yayasan Panti Asuhan Ade Irma Suryani Nasution Medan) ini membahas permasalahan mengenai konstruksi hukum perjanjian penitipan anak apakah termasuk dalam perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata, atau perjanjian diluar KUHPerdata. Selanjutnya membahas pelaksanaan dari perjanjian penitipan anak yang dilakukan oleh masyarakat dan Pemerintah kota Medan dan sekitarnya dan yang terakhir adalah bagaimana cara menyelesaikan wanprestasi dalam perjanjian penitipan anak tersebut.Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini bersifat studi deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan (field research) di Yayasan Panti Asuhan Ade Irma Suryani Nasution Medan yang menyediakan jasa penitipan anak serta data sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku-buku dan dokumen-dokumen yang terkait. Teknik pengumpulan data diperoleh dari wawancara dengan Pengurus Panti Asuhan. Data yang terkumpul dari hasil penelitian ini akan dianalisis dengan teknik analisis yang bersifat kualitatif.Hasil dari penelitian ini adalah bahwa konstruksi hukum perjanjian penitipan anak di Yayasan Panti Asuhan Ade Irma Suryani Nasution Medan adalah sebagai perjanjian melakukan jasa-jasa tertentu dengan melihat unsur-unsur perjanjian tersebut yang sama dengan unsur-unsur perjanjian melakukan jasa-jasa tertentu yang diatur dalam KUHPerdata, selanjutnya adalah pelaksanaan perjanjian penitipan anak di Yayasan Panti Asuhan Ade Irma Suryani Nasution Medan yaitu dilakukan oleh masyarakat yang bersifat sementara yang dikenakan biaya jasa tertentu dan Pemerintah kota Medan dan sekitarnya yang bersifat permanen yang tidak dikenakan biaya apapun, serta cara penyelesaian apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian penitipan anak yaitu dengan ganti rugi terhadap pihak yang melakukan wanprestasi.Kata Kunci: Jasa Penitipan Anak, Konstruksi Hukum, Panti Asuhan,Wanprestasi

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MEKANISME PENYELESAIAN KLAIM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN TERHADAP KARYAWAN PT. TRANS DANA PROFITRI BRANDAN DARA PUSPITA
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 2 (2017)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (603.439 KB)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jaminan kesehatan bagi pekerja setelah transformasi JAMSOSTEK menjadi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat pelaksanaan BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan). Penelitian ini dilakukan di Kota Brandan, khususnya pada Kantor PT. Trans Dana Profitri dengan mengambil data yang relevan serta melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dalam hal ini pihak penyelenggara BPJS dan pihak-pihak yang terkait dengan penulisan skripsi ini.Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (Library Research) dan metode penelitian lapangan (Field Research). Metode penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan sejumlah data dengan jalan membaca dan menelusuri literature-literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, sedangkan metode penelitian lapangan yaitu penelitian dilakukan di lapangan dengan pengamatan langsung, dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Kepala Admin PT. Trans Dana Profitri dan para pihak yang tergolong staf dan karyawan PT. Trans Dana Profitri, serta pihak-pihak yang terkait dengan penulisan skripsi ini.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setelah transformasi kelembagaan Jamsostek menjadi BPJS, pemerintah telah memberikan dukungan penuh untuk pelaksanaan BPJS diantaranya dengan menetapkan jenis pelayanan kesehatan, dan penetapan anggaran. Namun dalam pelaksanaannya, pelayanan kesehatan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan masih belum efektif dan efisien. Selain itu, masih banyak faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelayan kesehatan oleh BPJS KesehatanAgar terciptanya syarat-syarat khusus kontrak, harus terjadi kesepakatan antara PT. Trans Dana Profitri Brandan dengan Karyawan mengenai BPJS Kesehatan, seperti telah disepakatinya tanggal berlaku kontrak, jadwal pelaksanaan pekerjaan, pembayaran tagihan, dan lain-lain. Tata cara pengajuan klaim asuransi yaitu jika timbul perselisihan maka diselesaikan melalui Musyawarah Mufakat, atau tertanggung dapat meminta Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) yang bertindak sebagai Mediator dan penyelesaian sengketa melalui non litigasi ataupun litigasi.Kata Kunci : Mekanisme, Penyelesaian Klaim, dan BPJS Kesehatan.

TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PASIEN PESERTA JKN BPJS KESEHATAN DALAM PELAKSANAAN KESEHATAN DI PUSKESMAS SIDODADI KABUPATEN ASAHAN PROVINSI SUMATERA UTARA HADIAN CHOLIDIN HP
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 2 (2017)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (366.958 KB)

Program JKN BPJS Kesehatan (Tahun 2014) merupakan program yang dilaksanakan pemerintah sebagai bentuk pemenuhan pasal 28 H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tentang hak atas pelayanan kesehatan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dalam penyelenggaraan JKN BPJS Kesehatan ini, Puskesmas Sidodadi Kabupaten Asahan sebagai Puskesmas yang banyak menangani pasien peserta JKN BPJS Kesehatan. Pasien peserta JKN BPJS Kesehatan haruslah mendapat Tanggung jawab hukum yang baik karena posisinya sebagai pasien Puskesmas, maupun karena posisinya sebagai peserta JKN BPJS Kesehatan. Skripsi ini membahas mengenai tanggung jawab hukum terhadap pasien peserta JKN BPJS Kesehatan dengan mengangkat beberapa permasalahan yaitu bagaimana prosedur pelaksanaan kesehatan pasien peserta JKN BPJS Kesehatan di Puskesmas Sidodadi di Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, bagaimana tanggung jawab hukum Puskesmas terhadap pasien peserta JKN BPJS Kesehatan di Puskesmas Sidodadi di Kabupaten Asahan provinsi Sumatera Utara, dan bagaimana kendala dan upaya dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi para pasien peserta JKN BPJS Kesehatan di Puskesmas Sidodadidi Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara.Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriftif, yang menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu dengan mengumpulkan buku-buku dan perundang-undangan tentang JKN BPJS Kesehatan dan tanggung jawab hukum pasien dan Kemudian dengan melakukan wawancara kepada narasumber terkait dengan permasalahan diatas.Setelah dilakukannya penelitian, maka dapat dilihat bahwa para narasumber mengatakan bahwa pelaksanaan pelayanan kesehatan di Puskesmas Sidodadi Kabupaten Asahan dikategorikan baik. Sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang menjalankan program JKN BPJS Kesehatan, Puskesmas Sidodadi Kabupaten Asahan bertanggung jawab secara penuh kepada pasien dan pemerintah akibat kesalahan ataupun kelalaian yang dilakukan oleh pihak Puskesmas sendiri, maupun oleh tenaga kesehatan. Pertanggungjawaban ini dapat dilihat dari aspek hukum perdata, pidana maupun administrasi. Kendala yang sering timbul adalah mengenai kekurangan informasi dan pelayanan (pemenuhan hak pasien) serta apabila pasien tidak merasa puas akan pelayanan kesehatan mak pasien dapat melakukan upaya hukum baik di dalam Puskesmas maupun di luar Puskesmas (melalui litigasi dan nonlitigasi).Kata Kunci : Perlindungan Pasien, JKN BPJS Kesehatan, Puskesmas

TINJAUAN YURIDIS TERHDAP PERLINDUNGAN HUKUM PADA PERJANJIAN KERJA ANTARA KARYAWAN DENGAN PERUSAHAAN DI PT. FEEDMILL INDONESIA MEDAN KHAIRANI ULFA
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 2 (2017)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (396.561 KB)

Pada dasarnya beberapa Perusahaan dalam melaksanakan perjanjian kontrak kerja cendrung untuk mempermudah suatu pekerjaan dengan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) , umumnya dilatar belakangi oleh strategi perusahaan untuk melakukan efisiensi biaya produksi (cost of production), Melalui perjanjian kerja waktu tertentu perbedaan tersebut diakomodasi dan selanjutnya dibingkai dengan perangkat kerja sehingga mengikat para pihak. Dari skripsi ini terdapat berbagai permasalahan yang muncul yaitu bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu pada perusahaan PT. Feedmill Indonesia Medan. Bagaimana bentuk perlindungan terhadap Pelaksanaan Kontrak Kerja, dan bagaimana upaya-upaya yang ditempuh para pihak antara perusahaan dengan karyawan agar terhindar dari wanprestasi.Metode yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif yang didukung dengan studi lapangan. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Dalam skripsi ini penulis melakukan studi lapangan ke PT Feedmill Indonesia Medan.Agar terciptanya pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu harus terjadi kesepakatan antara PT. Feedmill Indonesia Medan dengan karyawan., seperti telah disepakatinya tanggal berlaku kontrak dan berakhirnya masa kontrak, teknis pelaksanaan pekerjaan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan lain-lain yang akan dituangkan pada perjanjian kerja waktu tertentu. Dalam pelaksanaan perjanjian kerja tersebut, PT Feedmill Indonesia dan karyawan harus melaksanakan kesepakatan yang telah tertuang pada kontrak kerja agar pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik.Kata Kunci : Perjanjian, UU Ketenagakerjaan

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI IMPLEMENTASI PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT IZIN PEMAKAIAN TEMPAT USAHA ANTARA DEBITUR DENGAN KREDITUR (Studi Pada Bank Danamon Cabang Medan) MORIA NOVITA LUMBANGAOL
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 2 (2017)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (584.829 KB)

Peranan Bank sebagai lembaga keuangan tidak pernah lepas dari masalah kredit. Pemberian kredit oleh bank merupakan kegiatan utamanya. Karena bank dikenal dengan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Pengalaman bank, karena adanya kredit macet akhir-akhir ini telah memacu kalangan perbankan untuk lebih berhati-hati dalam mengatur alokasi dana kredit. Rencana kredit disusun lebih matang, analisis atas permohonan kredit lebih terarah dan pengamanan kredit lebih digalakkan, di samping peningkatan sistem pembinaan nasabah. Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana Prosedur dan syarat pelaksanaan perjanjian kredit pada PT. Bank Danamon cabang Medan, Bagaimana Penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi oleh debitur atas perjanjian kredit dengan jaminan Sertifikat Pemakaian Tempat Usaha pada PT. Bank Danamon Cabang Medan dan Bagaimana Eksekusi jaminan sertifikat pemakaian tempat usaha oleh kreditur dalam hal debitur tidak mampu membayar kredit pada Bank Danamon Cabang Medan. Metode penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif, dan sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif, sedangkan sumber data diperoleh dari data sekunder dan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan bahan-bahan berupa buku, peraturan perundang-undangan, serta melakukan wawancara dengan pihak bank Danamon Cabang Medan. Dari penelitian penulis, dapat disimpulkan Bahwa prosedur yang dilakukan dalam perjanjian kredit merupakan syarat yang sangat penting dalam menentukan debitur baik perorangan ataupun badan usaha layak atau tidak untuk memperoleh kredit. Prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan usaha, dan apabila ditinjau dari segi tujuannya maka kredit dapat dibagi atas dua kegunaan yaitu kredit konsumtif dan kredit produktif.Kata Kunci : Perjanjian kredit.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota medan,

Sumatera utara

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota medan, Sumatera utara INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota medan,

Sumatera utara

INDONESIA