cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Civil Law
Published by Universitas Sumatera Utara
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Civil Law adalah Jurnal yang memuat karya ilmiah di bidang hukum keperdataan dikelola oleh Departemen Keperdataaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Arjuna Subject : -
Articles 233 Documents
 4   5   6   7   8 
ASPEK HUKUM TERHADAP IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM DUNIA PERBANKAN DI INDONESIA (Studi Pada PT. Bank Sumut, Medan) DERY HARDIYAN NASUTION
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 3 (2017)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (369.709 KB)

Abstract

Krisis Moneter yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 menyebabkan banyak perusahaan-perusahaan baik perusahaan nasional maupun perusahaan swasta mengalami kebangkrutan, sebagai imbas dari pada krisis moneter yang terjadi. Terjadinya krisis moneter tersebut oleh banyak pengamat diakibatkan karena perusahaan tersebut tidak menerapkan prinsip Good Corporate Governance dengan baik, yang dimana hal ini dapat terlihat dari sistem regulator yang payah, standard akutansi yang tidak konsisten serta banyaknya terjadi praktik KKN. Adapun permasalahan yang akan ditulis adalah mengenai penerapan prinsip GCG pada PT Bank Sumut, manfaat yang dirasakan dalam penerapan prinsip GCG pada PT Bank Sumut, hambatan yang dihadapi dalam penerapan prinsip GCG pada PT Bank Sumut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian yang menekankan kepada ilmu hukum dan berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan penelitian kepustakaan seperti mencari buku-buku serta karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan prinsip GCG, serta juga melakukan penelitian lapangan seperti mewawancarai Indra Fadillah SH., sebagai pegawai PT. Bank Sumut Divisi Kepatuhan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada PT Bank Sumut, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip GCG pada PT Bank Sumut dilandasi dengan 5 prinsip dasar yaitu prinsip akuntabilitas, kewajaran, kemandirian, tanggung jawab serta transparansi. Selanjutnya adapun yang menjadi manfaat dalam penerapan prinsip GCG adalah meningkatnya nilai perusahaan, meningkatnya kinerja karyawan, meningkatnya kepercayaan nasabah, serta meningkatnya nilai etika perusahaan. Selain itu adapun yang menjadi hambatan  dalam penerapan prinsip GCG adalah kurangnya keseriusan karyawan dalam menerapkan prinsip GCG, lemahnya perangkat hukum yang mengatur dan mengawasi pelaksanaan prinsip GCG, serta lemahnya penerapan manajemen resiko pada suatu perusahaan. Kata Kunci: Prinsip Good Coporate Governance, Perusahaan, Perbankan
TANGGUNG JAWAB BPJS KESEHATAN KETIKA PIHAK RUMAH SAKIT MENOLAK PESERTA BPJS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL ABDI CRYSTIAN TARIGAN
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 3 (2017)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (619.345 KB)

Abstract

BPJS masih dikelola secara tidak profesional, ini terlihat masih banyak Rumah Sakit yang menolak dengan berbagai alasan. Padahal BPJS bukan gratis dari negara, BPJS adalah uang rakyat yang disetor dalam konsep asuransi. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah pengaturan dan hubungan hukum BPJS Kesehatan dengan rumah sakit, tanggung jawab BPJS Kesehatan ketika pihak rumah sakit menolak Peserta BPJS  dan upaya hukum yang dapat dilakukan Peserta BPJS Kesehatan ketika pihak rumah sakit menolak Peserta BPJS. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif. Sifat dari penelitian ini adalah penelitian hukum deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Alat pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (library research). Pengaturan dan hubungan hukum BPJS Kesehatan dengan Rumah Sakit Perjanjian antara BPJS dan Rumah Sakit, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Kontrak BPJS dengan Peserta BPJS kesehatan di sini dimaksudkan kontrak yang dilakukan dengan pihak BPJS dengan Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi). BPJS tidak melakukan kontrak dengan masyarakat tetapi dengan lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Oleh karena itu, maka pelayanan yang diberikan kepada masyarakat peserta BPJS menjadi juga tanggung jawab pihak rumah sakit yang membangun kontrak dengan BPJS.Tanggung jawab BPJS Kesehatan ketika pihak rumah sakit menolak peserta BPJS, BPJS Kesehatan melakukan pendanaan pembiayaan kegawatdaruratan kepada peserta BPJS, Setelah keadaan darurat teratasi dan pasien dalam kondisi dapat dipindahkan, fasilitas kesehatan tersebut harus segera merujuk ke fasilitas kesehatan BPJS Kesehatan. Upaya hukum yang dapat dilakukan peserta BPJS Kesehatan ketika pihak rumah sakit yang menolak Peserta BPJS, yaitu melakukan pengaduan  pada Unit Pengendali Mutu Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Peserta BPJS dengan dasar Pasal 48  ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Kata Kunci : BPJS Kesehatan, Rumah Sakit, Peserta BPJS
AKIBAT HUKUM TERJADINYA TUNGGAKAN PREMI ASURANSI OLEH NASABAH ( Studi Pada AJB BUMIPUTERA 1912 KANTOR WILAYAH MEDAN) HARRY LAURENSIUS PRATAMA NAINGGOLAN
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 3 (2017)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (263.421 KB)

Abstract

Asuransi atau pertanggungan timbul karena kebutuhan manusia. Seperti telah diketahui, bahwa dalam mangarungi hidup dan kehidupan ini, manusia selalu dihadapkan kepada sesuatu yang tidak pasti, yang mungkin menguntungkan, tetapi mungkin pula sebaliknya. Permasalahan dalam penelitian hak dan kewajiban pemegang polis dalam AJB Bumiputra Kantor Wilayah Medan. Akibat hukum atas pemegang polis yang tidak memenuhi kewajibannya dalam pembayaran premi pada AJB Bumiputra Kantor Wilayah Medan dan perlindungan yang diberikan kepada Nasabah Asuransi AJB Bumiputra Kantor Wilayah Medan jika terjadi tunggakan.Jenis penelitian yang digunakan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (library research) dan studi lapangan (field research).Hak dan kewajiban pihak tertanggung yang diberikan oleh perusahaan ini, yaitu pihak tertanggung akan mendapatkan hak untuk keamanan dan kenyamanan, hak untuk informasi yang benar, hak untuk memilih, hak untuk didengar, hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur, hak untuk mendapatkan perlindungan manfaat asuransi yang diambil. Pihak tertanggung juga mempunyai kewajiban harus membayar premi dan harus mengutamakan/memberi informasi yang sebenarnya. Akibat hukum atas pemegang polis yang tidak memenuhi kewajibannya dalam pembayaran premi pada asuransi AJB Bumiputra Kantor Wilayah Medan apabila pembayaran premi asuransi lebih dari masa leluasa (grace periode) pembayaran premi selama 45 hari, maka polis akan dianggap lapse dan berakibat hilangnya hak klaim dari tertanggung bila risiko terjadi atas manfaat asuransi yang dibeli, akan tetapi tertanggung menerima pembayaran dari penanggung sebesar nilai tunai setelah dihitung secara proporsional sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam polis. Terdapat pengecualian terhadap ketentuan tersebut, yaitu apabila polis sudah berumur 2 tahun maka diberi tambahan masa leluasa pembayaran (grace periode) selama 6 bulan sejak tanggal jatuh tempo pembayaran premi. Bentuk perlindungan hukum terhadap klien sebagai pemegang polis yang diwajibkan oleh pihak perushaan asuransi AJB Bumiputera Kantor Wilayah Medan ini apabila pihak nasabah mengalami tunggakan premi, harus beritikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya. Memberikan informasi yang benarJelas,dan jujur dalam menjalan kegiatan usahanya. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan baik.Kata Kunci : Akibat Hukum, Tunggakan Premi, Asuransi1
PERLINDUNGAN SUMBER DAYA GENETIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN ANDRIANO PURBA
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 3 (2017)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (590.341 KB)

Abstract

Keanekaragaman hayati (biological diversity) merupakan tumpuan hidup manusia, karena setiap orang membutuhkannya untuk menopang kehidupan, sebagai sumber pangan, pakan, bahan baku industri, farmasi maupun obat-obatan. Tingginya tingkat keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia maka potensi keanekaragaman sumber daya genetik pun berlimpah, dimana persebarannya meliputi berbagai daerah. Setiap daerah di Indonesia memiliki beberapa sumber daya genetik yang khas, yang sering berbeda dengan yang ada di daerah lain. Perlindungan atas sumber daya genetik menjadi urgent, demikian juga untuk Indonesia. Karena kekayaan sumber daya hayati termasuk juga genetik rentan pencurian atau pembajakan (biopiracy) ataupun juga pemanfaatan yang terus menerus, tidak tepat dan tidak sah (illegal utilization). Adapun permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah Bagaimana perlindungan sumber daya genetik berdasarkan UU No. 13 Tahun 2016, Bagaimana faktor penghambat Dalam Perlindungan Sumber Daya Genetik Yang Akan Dipatenkan dan Bagaimana Penyelesaian Faktor Penghambat Untuk Mematenkan Sumber Daya Genetik. Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normative) yang dilakukan dengan penelitian kepustakaan (library research). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data-data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer seperti menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Dan bahan hukum sekunder seperti buku-buku, serta berbagai majalah, literatur, artikel, dan internet yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini. Hasil penelitian ataupun kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Paten sebagai bentuk perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) erat kaitannya dengan pemanfaat Sumber Daya Genetik (SDG). Paten diberikan untuk setiap invensi, baik produk maupun proses dalam semua bidang teknologi sepanjang invensi tersebut baru dan mempunyai langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri. Kata Kunci : Sumber Daya Genetik, Hak Paten
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DALAM PROSES PRODUKSI PADA PT.INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (INALUM) WINA WIRDANI
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 3 (2017)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (327.406 KB)

Abstract

PT.Indonesia Asahan Aluminium merupakan perusahaan yang bergerak dibidang peleburan aluminium. Praktek peleburuan aluminium sendiri telah mendapat perhatian dari kalangan praktisi di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, tidak lain karena sumber bahaya yang dapat menyebabkan kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Bahaya akibat kesehatan pada proses peleburan aluminium disebabkan karena dalam proses peroduksinya, menggunakan bahan-bahan yang mengandung zat kimia, serta lingkungan kerja yang tidak sehat kebisingan, polusi, debu, dan benda panas selama bekerja mempunyai efek samping dapat menimbulkan penyakit akibat kerja seperti gangguan pernafasan, mata iritasi, luka bakar, serta kecelakaan lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja terhadap tenaga kerja di PT.Indonesia Asahan Aluminium dalam perpekstif yuridis serta hambatan dalam memberikan perlindugan hukum keselamatan dan kesehatan kerja di PT.Indonesia Asahan Aluminium. penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder, sedangkan bersifat deskriptif artinya penelitian ini dilakukan dengan melakukan tinjauan kelapangan guna mendapatkan data-data tambahan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja di PT.Indonesia Asahan Aluminium perusahaan melakukan upaya-upaya yaitu penyediaan alat-alat pelindung diri Pelindung Kepala (Helmet safety), Pelindung mata, Pelindung pendengaran, Pelindung pernafasan, Pelindung wajah, Pelindung lengan, Body Protector, Sarung tangan pengaman, Pakaian pekerja , Foot Cover, Sepatu Safety. Namun pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja belum sepenuhnya bisa diterapkan pada karyawan PT.Indonesia Asahan Aluminium karena terdapat beberapa hambatan seperti kurangnya perhatian dan keasadaran dalam mematuhi prosedur kerja yang ditetapkan dan adanya pekerja yang tidak mahir dalam melakukan pekerjaannya (unskilled worker) pada tenaga kerja. Kata kunci : Perlindungan Hukum, Keselamatan dan Kesehatan Kerja
AHLI WARIS PENGGANTI MENURUT KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PERDATA DAN PERBANDINGANNYA DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM ANANDA MUHAMMAD IMAM
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (570.327 KB)

Abstract

Hukum waris di Indonesia yang masih bersifat pluralistis, karena saat ini berlaku tiga sistem hukum kewarisan yaitu hukum adat, hukum Islam dan hukum barat. Masing-masing sistem hukum tersebut memiliki pengaturannya sendiri, termasuk pengaturan mengenai kewarisan, khususnya mengenai kewarisan ahli waris pengganti. Pengaturan hukum kewarisan mengenai ketentuan tentang ahli waris pengganti tersebut terdapat persamaan dan perbedaan kedudukan yang diatur oleh masing-masing sistem hukum, khususnya antara hukum kewarisan KUHPerdata dengan hukum kewarisan KHI. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perbandingan ahli waris pengganti menurut KUHPerdata dengan KHI serta apa penyebab perbedaan pengaturan tentang ahli waris pengganti menurut KUHPerdata dengan KHI. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengutamakan meneliti bahan pustaka atau dokumen yang disebut data sekunder. Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif yang memberikan gambaran dan memaparkan sebagian atau keseluruhan objek yang diteliti. Jenis bahan yang digunakan yaitu berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengolahan bahan hukum yaitu dengan kepustakaan (Library Research). Analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Perbandingan ahli waris pengganti menurut KUHPerdata dengan ahli waris pengganti menurut KHI adalah sama-sama menggantikan ahli waris yang lebih dahulu meninggal dari pewaris. Terdapat perbedaan tentang ahli waris pengganti menurut KUHPerdata dengan KHI. Di dalam KUHPerdata bagian yang diterima ahli waris pengganti sama dengan bagian yang diterima ahli waris yang digantikannya seandainya masih hidup, sedangkan dalam KHI bagian ahli waris pengganti tidak sama dengan bagian yang seharusnya diterima ahli waris yang di gantikannya. Penyebab perbedaan ahli waris pengganti menurut KUHPerdata dengan KHI terdapat pada sumber hukumnya. Kata Kunci: Ahli Waris Pengganti, Hukum Kewarisan KUHPerdata, Hukum Kewarisan KHI.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENJUALAN PAKAIAN BEKAS DITINJAU DARI UU NO. 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN SERTA HUBUNGANNYA DENGAN UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI PADA PASAR TRADISIONAL PARLUASAN PEMATANG SIANTAR) CHANDRA PRATAMA SITORUS
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (632.21 KB)

Abstract

Pakaian bekas memiliki banyak kandungan bakteri dan jamur yang berpotensi membahayakan kesehatan konsumen. Kandungan bakteri dan jamur yang terdapat dalam pakaian impor bekas ini dapat menjadi penyebab munculnya berbagai macam penyakit seperti penyakit kulit, diare, dan penyakit saluran kelamin, oleh karena itu dilakukan larangan impor pakaian bekas oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang dipertegas dengan diberlakukannya Permendag RI Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, dimana Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Nomor 8 Tahun 1999 merupakan pedoman dasar dalam melindungi konsumen. Perdagangan pakaian impor bekas ini telah melanggar hak-hak konsumen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 UUPK, yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkomsumsi barang dan/atau jasa. Penelitian ini mengkaji dan membahas tentang perlindungan hukum yang diberikan pemerintah terhadap konsumen yang mengkonsumsi pakaian bekas, tanggung jawab yang diberikan pelaku usaha terhadap produk yang diperdagangkan. Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sedangkan cara pengumpulan datanya menggunakan studi kepustakaan, studi lapangan. Metode Analisa bahan menggunakan deskriptif analitis. Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Produsen wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen atas penggunaan produk yang beredar dipasaran. Berdasarkan Pasal 27 UUPK Produsen penjual pakaian bekas dapat dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen. Kata Kunci : Perdagangan, Pakaian Bekas, Perlindungan Konsumen.
EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA KAITANNYA DENGAN PERATURAN KAPOLRI NO. 8 TAHUN 2011 TENTANG PENGAMANAN EKSEKUSI FIDUSIA(PT. BANK X DI MEDAN) DAKKA M SILITONGA
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (402.452 KB)

Abstract

Dalam kehidupan sehari-hari, keperluan akan dana guna menggerakkan roda perekonomian yang semakin meningkat. Ada banyak kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan untuk berusaha namun terhambat tidak memiliki dana. Disinilah pentingnya Lembaga Bank yang berperan sebagai alat untuk menunjang kelancaran ekonomi, salah satu peran Bank adalah memberikan kredit bagi debitur yang membutuhkan.Dalam memberikan kredit, Bank mensyaratkan adanya jaminan salah satu bentuk jaminan adalah Fidusia.Keunikan dari instrumen Jaminan Fidusia adalah tetap diberikannya hak kepada Pemberi Fidusia sebagai pemilik jaminan untuk menguasai secara fisik barang yang dijaminkan, walaupun secara hukum, kepemilikannya beralih kepada kreditur selaku Penerima Fidusia.Salah satu ciri lembaga Jaminan Fidusia adalah mudah dan pasti dalam eksekusinya. Apabila debitur cidera janji atau wanprestasi, Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan keistimewaan kepada Bank untuk melakukan sendiri eksekusi obyek Jaminan Fidusia tanpa bantuan pengadilan. Penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dan didukung dengan penelitian hukum empiris.Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.Data sekunder yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data primer yang digunakan berupa wawancara yang dilakukan ke PT. Bank X di Medan dan Pengadilan Negeri Medan Berdasarkan analisa data yang dilakukan diperoleh bahwa PT. Bank X di Medan telah melakukan upaya dalam memberikan Perjanjian Kredit, Jaminan Kredit, Jaminan Fidusia, Eksekusi Jaminan Fidusia sesuai dengan peraturan yang ada.Oleh karena itu dalam skripsi ini penulis memberikan saran agar pihak bank meminta bantuan pada aparatur kepolisian untuk membantu pelaksanaaneksekusi dengan menggunakan title eksekutorial, parate eksekusi dan penjualan dibawah terhadap obyek Jaminan Fidusia sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor. 8 Tahun 2011 tentang pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, sehingga terselenggaranya eksekusi yang  aman, tertib, lancar dan dapat dipertanggungjawabkan, dan mencegah agar proses eksekusi tersebut tidak berjalan ricuh, dan tidak dengan kekerasan, sehingga para pihak terlindungi keselamatan dan keamanan serta tidak ada kerugian harta benda dan keselamatan jiwa. Kata kunci       : Jaminan, Eksekusi, Fidusia.
TANGGUNG JAWAB HUKUM DEWAN KOMISARIS DALAM PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PT.PERKEBUNAN NUSANTARA IV MEDAN ENDANG DWI HANDAYANI
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (513.683 KB)

Abstract

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan dan merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi nasional, sehingga pengelolaannya harus dilaksanakan secara efisien dan berkelanjutan agar tujuan dari BUMN tersebut dapat dicapai secara maksimal. Good Corporate Governance merupakan upaya yang dilakukan oleh BUMN dalam mengoptimalkan nilai BUMN agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan. Dewan Komisaris sebagai salah satu organ BUMN memiliki peran penting dalam melaksanakan Good Corporate Governance, terlebih lagi setelah terjadinya white collar crime dalam beberapa BUMN yang melibatkan pimpinan perusahaan. Indonesia telah mengalami krisis dimulai dari tahun 1997. Diduga bahwa salah satu penyebab terjadinya krisis di Indonesia adalah lemahnya pengawasan yang dilakukan terhadap Direksi perusahaan yang seharusnya menjadi tanggung jawab Dewan Komisaris.Penelitian ini disusun menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menggambarkan suatu objek atau peristiwa. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan situs-situs internet dengan cara studi pustaka, yaitu dengan menginventarisasi data-data tersebut yang kemudian disajikan dalam bentuk uraian sistematis. Data-data yang diperoleh dianalisa dan dijabarkan berdasarkan norma hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.Tulisan ini mengkaji mengenai penerapan prinsip yang ada dalam Good Corporate Governance pada PT.Perkebunan Nusantara IV Medan yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris melalui Laporan Hasil Assesment Penerapan Good Corporate Governance pada Tahun 2016 yang nantinya dianalisis dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, dan Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 serta nantinya akan terlihat mengenai tanggung jawab hukum yang diterapkan oleh Dewan Komisaris pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan Kata Kunci : Tanggung Jawab, Dewan Komisaris , Good Corporate Governance (GCG)
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN PT.POS INDONESIA KANTOR PUSAT MEDAN BERKAITAN DENGAN KELALAIAN YANG MENYEBABKAN RUSAK ATAU HILANGNYA BARANG KIRIMAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Di PT.Pos Indon FANDY GULTOM
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (391.558 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab  PT.Pos Indonesia (Persero) sebagai penyedia jasa apabila terjadinya kelalaian yang menyebabkan rusak  atau hilangnya barang kiriman dalam penyelenggaraan jasa pos. Penelitian yang dilakukan adalah yuridis normatif dengan sifat penelitan deskriptif yaitu menghadapi permasalahan yang dibahas berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam masyarakat dan pengolahan datanya menggunakan data primer sesuai dengan keadaan yang terjadi Hasil dari penelitian ini yang 1. faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya wanprestasi dalam proses pengiriman barang di PT.Pos Medan disebabkan oleh faktor internal yaitu dari pihak PT.Pos sendiri dan faktor eksternal yaitu faktor alam dan ketertiban yang berada di luar kekuasaan manusia. 2. konsumen jasa pos di PT.Pos Indonesia (Persero) Medan belum cukup terlindungi karena masih terdapat hak-hak yang diabaikan apabila ditinjau dari undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. 3. tanggung jawab yang di berikan pihak pos adalah dengan memberikan ganti rugi kepada pengguna jasa pos yang dirugikan, yang ketentuannya sudah ditentukan oleh pihak pos, namun tidak semua konsumen merasa puas atas aturan yang telah dibuat oleh pihak pos. Tetapi pihak pos selalu mengupayakan kenyamanan pengguna jasa pos dalam melakukan transaksi di kantor pos Medan.   Kata kunci : PT.Pos Indonesia, Perlindungan Konsumen, Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha.

Page 6 of 24 | Total Record : 233

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2013 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2, No 4 (2019) Vol 2, No 3 (2019) Vol 2, No 2 (2019) Vol 2, No 1 (2019) Vol 1, No 6 (2019) Vol 1, No 5 (2019) Vol 1, No 4 (2019) Vol 1, No 3 (2019) Vol 1, No 2 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 6 (2018) Vol 1, No 5 (2018) Vol 1, No 4 (2018) Vol 1, No 3 (2018) Vol 1, No 2 (2018) Vol 1, No 1 (2018) Vol 1, No 5 (2017) Vol 1, No 4 (2017) Vol 1, No 3 (2017) Vol 1, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 1 (2016) Vol 2, No 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue