LamLaj
The aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Notary Law, Civil Law, Inheritance law, Tax Law, Guarentee Legal, Banking law, Constitutional Law, International Law, Administrative Law, Criminal Law, Human Right Law, Islamic Law, Environmental Law, Agrarian Law, Intellectual Property Rights, Law on Marriage and Family, Insurance law ,Cyber Law and another section related contemporary issues in law
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 2 No. 2 (2017): September"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[PEMBATASAN JANGKA WAKTU PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG TERHADAP DEBITOR DALAM KEPAILITAN ]]>
<![CDATA[Novitasari, Novitasari]]>
<![CDATA[ Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 2 No. 2 (2017): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/abc.v2i2.34
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengidentifikasi dan memeriksa pembatasan jangka pendek atas Penundaan Utang Pembayaran Utang (PDPO) dalam Undang-undang. 37 tahun 2004 tentang Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, (2) Mengidentifikasi dan memeriksa Ketentuan Kewajiban Pembayaran Utang (PDPO) dalam UU No. 37 tahun 2004 tentang Kebangkrutan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang membuat upaya debitur untuk menyelesaikan masalah dengan baik dengan kreditur gagal; (3) Mengidentifikasi dan memeriksa peraturan dalam UU No. 37 tahun 2004 tentang Kebangkrutan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sehubungan dengan perlindungan hukum bagi debitur untuk mencegah kebangkrutan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari dokumen resmi, buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian berupa laporan, tesis sarjana, tesis master, disertasi dan peraturan. Penelitian ini didukung oleh data primer dengan melakukan wawancara dengan Advokat sebagai narasumber untuk mendukung penelitian. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) istilah pembatasan yang diberikan oleh UU No. 37 tahun 2004 tentang Bangkrut dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bertujuan membuat debitur dapat memberikan penyelesaian damai kepada kreditor terkait dengan pembayaran hutang sehingga debitur dapat melanjutkan usaha mereka. (2) Istilah ini bukan merupakan penentu kegagalan upaya penyelesaian damai dalam Penundaan Utang Pembayaran Utang, namun mempengaruhi proses pencapaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, (3) UU No. 37 tahun 2004 tentang Kebangkrutan dan Penundaan Utang Utang menetapkan bahwa debitur ‘mengurus perusahaan dan aset, sehingga debitur masih memiliki kewenangan untuk mengelola perusahaan. Dapat disimpulkan dari penelitian bahwa (1) UU No. 37 tahun 2004 tentang Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan jangka pendek agar debitur dapat melakukan penyelesaian secara damai kepada kreditur sehubungan dengan pembayaran hutang. (2). Istilah ini bukan merupakan penentu kegagalan upaya penyelesaian damai dalam Penundaan Utang Pembayaran Utang, namun mempengaruhi proses pencapaian Penundaan Utang Utang. (3). UU No. 37 tahun 2004 tentang Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah memberikan jaminan perlindungan hukum dalam bentuk kepastian kepada debitur untuk mencegah kebangkrutan]]>
<![CDATA[MEDIATION IN COMMERCIAL COURT AS EQUAL PROTECTION BETWEEN DEBTORS AND CREDITORS ]]>
<![CDATA[Zulaeha, Mulyani]]>
<![CDATA[ Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 2 No. 2 (2017): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/abc.v2i2.36
<![CDATA[Mediation as a way of dispute resolution through negotiation process toachieve agreement of the parties assisted by mediator. It is considered as a form ofdispute resolution that can meet the parties’ wishes, reducing the time and cost. It wantsa dispute was resolved through the peace of the parties as outlined in the agreement.Moving from the weakness of peace as contained in Act No. 37/2004, then themediation empowerment in the Commercial Court as a breakthrough and steps takento create an equal protection between debtors and creditors (especially prospectivedebtors). The empowerment of mediation in the Commercial Court is in line withthe policy direction and strategy of legal development contained in PresidentialRegulation No. 2/2015, especially civil law enforcement, namely the resolution ofcivil cases is performed by encouraging the optimization of mediation process in courtand simplification of civil procedure is expected to encourage the efficiency of civilresolution and give positive contribution to the improvement of national economy.]]>
<![CDATA[KECERMATAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA DAN AKIBAT HUKUMNYA ]]>
<![CDATA[Rika , Rika]]>;
<![CDATA[Anwary, Ichsan]]>;
<![CDATA[Erliyani, Rahmida]]>
<![CDATA[ Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 2 No. 2 (2017): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/abc.v2i2.41
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk menganalisis konsep kecermatan oleh Notaris dalam pembuatan akta autentik dan akibat hukum terhadap akta Notaris yang dibuat tanpa mengindahkan (memperhatikan) kecermatan dalam pembuatan akta autentik. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, dengan tipe penelitian adalah kekaburan norma hukum yang terdapat dalam Pasal Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep mengenai kecermatan oleh Notaris dalam pembuatan akta autentik dapat didasarkan pada ketentuan Pasal 38 sampai dengan 40 UUJN, serta Pasal 1851 ayat (2) juncto Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 164 HIR/Pasal 165/286 RBg, yang menegaskan bahwa Notaris harus memperhatikan bentuk dan tata cara pembuatan akta autentik yang ditetapkan dalam undang-undang (syarat formil), ketetapan yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik (syarat materil), menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta. Akibat hukum terhadap akta Notaris yang dibuat tanpa mengindahkan (memperhatikan) kecermatan dalam pembuatan akta autentik, maka akta autentik tersebut berakibat non existent, atau menyebabkan akta autentik tersebut mengalami penurunan kekuatan pembuktian dari akta autentik menjadi akta di bawah tangan, hal ini sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 1869 KUH Perdata, Pasal 41 dan Pasal 84 UUJN.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN AKTA KETERANGAN HAK MEWARIS YANG DIBUAT OLEH NOTARIS BAGI WARGA NEGARA INDONESIA KETURUNAN TIONGHOA SEBAGAI TANDA BUKTI AHLI WARIS ]]>
<![CDATA[Ramadhoni, Muhammad Rizky]]>
<![CDATA[ Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 2 No. 2 (2017): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/abc.v2i2.45
<![CDATA[Dalam hukum positif Indonesia tidak ada peraturan yang secara khusus dan tegas mengatur kewenangan Notaris untuk membuat pernyataan tentang hak untuk mewarisinya. Notaris Publik membuatnya hanya berdasarkan kostum yang dipraktikkan oleh yang sebelumnya. Hal tersebut tidak diatur secara tegas dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Kantor Notaris, sedangkan Undang-Undang adalah peraturan utama yang mengatur Kantor Notaris. Kondisi ini berpengaruh signifikan terhadap kekuatan pembuktian akta pada pernyataan tentang hak untuk mewariskan yang dibuat oleh Notaris. Penelitian ini didasarkan pada studi atau data sekunder. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis beberapa masalah dengan mempelajari undang-undang, literatur, dan rujukan lainnya yang terkait dengan otoritas Notaris dalam membuat pernyataan tentang hak untuk mewariskan dan membuktikan kekuatan akta pada pernyataan tentang hak untuk mendapatkan warisan. bagi warga negara Indonesia keturunan Cina yang layak. Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan, dimana Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Bukan termasuk dalam hirarki legislasi di Indonesia. Dengan demikian, pembuatan akta atas pernyataan tentang hak untuk mewariskan oleh Notaris tidak didasarkan pada hukum positif yang berlaku di Indonesia. Akta tersebut tidak memenuhi syarat fisik akta otentik karena tidak ada undang-undang positif yang mengatur secara tegas dan jelas wewenang Notaris untuk membuat pernyataan tentang hak untuk mewarisinya. kekuatan pembuktian dari perbuatan di atas hak untuk mewariskan yang dibuat oleh Notaris pada kebenaran isi akta tersebut]]>
<![CDATA[TANGGUNG GUGAT NOTARIS TERHADAP AKTA YANG BERASAL DARI DATA YANG TIDAK BENAR ]]>
<![CDATA[Purwandi, Dedi]]>
<![CDATA[ Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 2 No. 2 (2017): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/abc.v2i2.47
<![CDATA[This research aims at studying and analyzing the ratio legist of the provisionon the double position of the Notary Publics as stipulated in Article 17 of ActNumber 2 of 2012 concerning Notary Public’s Office and analyzing the provision ofArticle 93 paragraph (1) of Act Number 40 0f 2007 concerning Limited Companyin relation with the position of the Notary Public as Director. This is normativelegal research by conducting library study mainly secondary legal resources. Thisresearch applies statute approach by studying all acts and regulations related withthe legal issue being dealt with. The nature of this research perspective analytical,i.e. to explain precisely the characteristics of an individual, condition/phenomenaof the groups in order to determine the spread of a phenomenon and to determinethe existence of relation between one phenomenon to the order in the society. Theresults of this research are firstly, the ratio legist of the provision on the doubleposition of the Notary Public as stipulated in Article 17 of Act Number 2 of 2014concerning Notary Public’s Office is to avoid double position which may lead toconflict of interest. If a the Notary Public has double position as director, it is clearthat there are differences the Notary Public of authorities, and this may cause abuseof power. Secondly, a Notary Public holds a position as a director as stipulated inArticle 93 paragraph (1) of Act Number 40 of 2007 concerning Limited Company isnot possible. Articles 17 of Act Number 2 0f 2014 concerning Notary Public’s Officeprohibits double position. Limited Company Act does not explicitly mentions aboutdouble position in a Limited Company, but it is clearly done because the tasks andauthorities of a Notary Public and a Director are very district and double positionmay bring about conflict of authorities.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN NOTARIS SEBAGAI DIREKTUR DALAM PERSFEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU ]]>
<![CDATA[Radam , Ady Prasetya]]>
<![CDATA[ Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 2 No. 2 (2017): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/abc.v2i2.48
<![CDATA[This research aims at studying and analyzing the ratio legis of the provisonon the double position of the Notary Publics as stipulated in Artecle 17 of ActNumber 2 of 2012 concerning Notary Public’s Office and analyzing the provision ofArticle 93 paragraph (1) of Act Number 40 0f 2007 concerning Limited Companyin relation with the position of the Notary Public as Director. This is normativelegal research by conducting library study mainly secondary legal resources. Thisresearch applies statute apporoach by studying all acts and regulations related withthe legal issue being dealt with. The nature of this research perspective analytical,i.e to explain precisely the caharacteristics of an individual, condition/phenomenaof the groups in order to determine the spead of a phenomenon and to determinethe existence of relation between one phenomenon to the order in the society. Theresults of this research are firstly, the ratio legis of the provision on the doubleposition of the Notary Public as stipulated in Article 17 of Act Number 2 of 2014concerning Notary Public’s Office is to avoid double position which may lead toconflict of interest. If a the Notary Public has doble position as director, it is clearthat there are differences the Notary Public of authorities, and this may cause abuseof power. Secondly, a Notary Public holds a position as a director as stipulated inArticle 93 paragraph (1) of Act Number 40 of 2007 concerning Limited Company isnot possible. Articles 17 of Act Number 2 0f 2014 concerning Notary Public’s Officeprohibits double position. Limited Company Act does not explicity mentions aboutdouble position in a Limited Company, but it is clearly done because the tasks andauthorities of a Notary Public and a Director are very distict and double positionmay bring about conflict of authorities.]]>
<![CDATA[TRANSAKSI TARIK TUNAI MELALUI MERCHANT DALAM PENGGUNAAN KARTU KREDIT ]]>
<![CDATA[Brinil, Herdehet]]>
<![CDATA[ Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 2 No. 2 (2017): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/abc.v2i2.49
<![CDATA[erubahan masyarakat dalam bidang sosial dan ekonomi menyebabkankebutuhan akan pengguna sistem pengguna kartu plastik semakin dibutuhkan.Masyarakat semakin menginginkan sistem pelayanan yang lebih efisien dan dapatmemberikan kemudahan-kemudahan dalam melakukan transaksi perbankan, antara lain untuk melakukan penarikan uang tunai, pembayaran tagihan kartu kredit, pembayaran tagihan pulsa dan lainnya. Yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah terkait dengan hubungan hukum antara bank sebagai penerbit kartu kredit dengan nasabah pemegang kartu kredit, dan merchant, terkait hak dan kewajiban pihak bank dan nasabah pemegang kartu kredit, serta perlindungan nasabah pemegang kartu kredit dalam transaksi tarik tunai melalui merchant dan mengapa transaksi tersebut dilarang oleh Bank Indonesia. Penggunaan kartu kredit ini tidak hanya memberikan keuntungan tetapi pada akhirnya dapat menimbulkan masalah dan menyebabkan adanya keluhan dari nasabah. Untuk itu diperlukan adanya perlindungan hukum terhadap nasabah dalam penggunaan kartu kredit. Penggunaan kartu kredit menimbulkan hubungan hukum yang berbeda antara bank, nasabah dan merchant. Nasabah sebagai konsumen kartu kredit ditempatkan dalam posisi tawar-menawar yang lemah. Masalah-masalah tersebut dijawab dengan penelitian kepustakaan (library research) yang menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pengumpulan data secara studi kepustakaan (library research) yakni penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan seperti buku-buku, berbagai literatur, peraturan perundang-undangan serta melalui media elektronik (internet). Penelitian ini menyarankan agar pemasaran produk dan jasa perbankan dapat lebih memperhatikan kewajiban pemegang kartu kredit maupun bank, prosedur dan persyaratan dalam penerbitan kartu kredit dilakukan lebih selektif, dan Bank Indonesia sebagai bank sentral dapat lebih meningkatkan perannya sebagai lembaga pengawas produk perbankan khususnya terhadap kartu kredit.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH TERHADAP PENERBITAN SERTIPIKAT GANDA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANJARBARUNOMOR 26/Pdt.Eks/2009/PN. Bjb) ]]>
<![CDATA[Wikasulanda, Gita Alyosha Putu]]>
<![CDATA[ Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 2 No. 2 (2017): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/abc.v2i2.50
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai hal-halyang menyebabkan lahirnya penerbitan sertipikat ganda oleh BPN Kota banjarbarudan perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas yang diketahui telah terjadi penerbitan sertipikat ganda. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenispenelitian hukum normatif dengan tipe penelitian kekaburan hukum yang terdapatdalam Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah dan Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Menurut hasil penelitian adapun hal-halyang menyebabkan lahirnya penerbitan sertipikat ganda oleh BPN Kota Banjarbaruadalah dikarenakan BPN lalai dan melakukan kesalahan terhadap kewajibandan kewenangannya sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1)Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 serta Pasal 3 dan Pasal 20 Peraturan PresidenNomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional, yaitu kewajibandan kewenangan untuk melakukan perumusan kebijakan nasional di bidang pertanahan.Perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas yang diketahui telah terjadipenerbitan sertipikat ganda pada dasarnya dapat didasarkan pada ketentuanPasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Pasal 1 angka 20Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yang mengamanatkan bahwa sertipikathak milik atas tanah yang dimiliki pemegang hak atas tanah atas terbitnyasertipikat ganda merupakan sertipikat yang sah karena dikeluarkan oleh lembagayang berwenang yang sah pula dalam hal ini adalah Badan Pertanahan Nasional.]]>
<![CDATA[POSITION OFFENSES BY NOTARY IN MAKING AUTHENTIC DEED: REVIEWING THE NOTARY RESPONSIBILITY ]]>
<![CDATA[Lsestari, Santi Rosiana]]>;
<![CDATA[Anwary, Ichsan]]>;
<![CDATA[Mispansyah, Mispansyah]]>
<![CDATA[ Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 2 No. 2 (2017): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/abc.v2i2.51
<![CDATA[The research aims to analyze the notary’ responsibility as common officialwho conduct contempting of court in making deed and notary’ criminal responsibilityin running the deed and criminal liability of Notary in conducting its position. Thetype of research is normative-legal or also called as doctrinal research. The resultsof research indicate the form of notary’ responsibility can be administrative, civil orcriminal responsibility. Especially the notary’ criminal responsibility is not clearlyregulated in the Notary Act, but its responsibility is very dependent on “deliberate”(opzet) in notay’ conduct. In making the deed, the notary shall be responsible forthe deeds which are made there or which are intentional mistake, on the contrary ifthe element of mistake occurs from the parties confronting, so as long as the Notaryconducitng ith authority in accordance with the laws and regulations, the Notaryconcerned cannot be requested accountability, since the Notary simply records whatthe parties are saying to be contained into a deed.]]>
<![CDATA[STEEP ROAD TOWARDS REGULATING FOR SUCCESS OF IMPLEMENTATION OF RECLAMATION AND POST MINING OF MINERAL AND COAL ]]>
<![CDATA[Barkatullah, Abdul Halim]]>;
<![CDATA[Syaifudin, Syaifudin]]>;
<![CDATA[Mahyuni, Mahyuni]]>;
<![CDATA[Ifrani, Ifrani]]>
<![CDATA[ Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 2 No. 2 (2017): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/abc.v2i2.52
<![CDATA[Coal and Mineral mining activities have a high risk of ecosystem changesthat affect the environment, let alone the mining is carried out openly. In order torestore the condition of the land in such a way that it can function and to be effectivein line with its allocation, the ex-mining area must be restored. Reclamation andpost-mining activities shall be conducted by every holder of Mining Business Permit(IUP) Exploration and IUP Production. Holders of IUP Exploration must firstlyprepare reclamation and post-mining plans in the permit process. The implementationof reclamation and post-mining activities by holders of IUP Production Operationand Special Mining Business Permit (IUPK) Production Operation must complywith the principles of : (1)protection and management of mining environment; (2)working safety and health; and (3) mineral and coal conservation. To determinethe success of the land that has been reclaimed and the post-mining activities havebeen complied, if an evaluation has been made by the competent officials and it isstated that the reclamation and post-mining activitie shave been performed well in accordance with prevailing regulations.]]>
