LamLaj
The aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Notary Law, Civil Law, Inheritance law, Tax Law, Guarentee Legal, Banking law, Constitutional Law, International Law, Administrative Law, Criminal Law, Human Right Law, Islamic Law, Environmental Law, Agrarian Law, Intellectual Property Rights, Law on Marriage and Family, Insurance law ,Cyber Law and another section related contemporary issues in law
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 3 No. 1 (2018): March"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH DALAM PERKAWINAN SEBAGAI HARTA BERSAMA ]]>
<![CDATA[Irawan, Yosi]]>
<![CDATA[ Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 3 No. 1 (2018): March ]]>
Publisher : <![CDATA[Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/abc.v3i1.53
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis konsep kepemilikanhak kepemilikan tanah yang merupakan harta bersama berdasarkan peraturan perundang-undangan dan menganalisis akibat hukum dari kepemilikan hak atas tanah yang menjadi harta bersama dari suami isteri yang sertifikatnya diterbitkan atas nama keduanya. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, harta benda berupa tanah yang diperoleh selama perkawinan termasuk harta bersama, yang kepemilikannya bersama pasangan suami isteri yang bersangkutan. Hak atas tanah dapat dimiliki sendiri-sendiri maupun bersama-sama oleh warga negara. Jual beli tanah yang merupakan harta bersama tersebut harus dilakukan berdasarkan persetujuan pasangan suami isteri, jika tidak jual beli tanah dimaksud tidak sah dan batal demi hukum. Salah satu pasangan tidak tertutup kemungkinan untuk melakukan penggelapan terhadap harta bersama berupa tanah tersebut karena selama ini tidak terdaftar atas nama bersama, hanya atas nama suami atau isteri.]]>
<![CDATA[KONSEP PERIZINAN TERPADU SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEKTOR PERTAMBANGAN ]]>
<![CDATA[Listiyani, Nurul]]>
<![CDATA[ Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 3 No. 1 (2018): March ]]>
Publisher : <![CDATA[Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/abc.v3i1.66
<![CDATA[Isu Hukum yang diangkat berkaitan dengan persoalan tidak terpadunya penyelenggaraan perizinan di Indonesia yang salah satu indikatornya disebabkan ketidakkonsistenan penerapan konsep lingkungan hidup sebagaimana makna dan ruang lingkupnya. Dengan ketidakterpaduan pengaturan perizinan tersebut, maka masing-masing sektor memiliki kewenangan sendiri untuk mengatur persyaratan, prosedur, waktu dan biaya pengurusan perizinan. Melalui pendekatan perudang-undangan dan konseptual, peneliti mengkaji problematika perizinan dalam kegiatan pertambangan yang memberikan celah terjadinya tindak pidana korupsi tersebut. Ketidakterpaduan membuat proses penerbitan izin pertambangan yang panjang dan rumit. Perizinan yang terpadu dengan penyatuan wewenang (fusion of competence) yang dilaksanakan dengan cara koordinasi, yakni kerjasama dalam pelaksanaan wewenang yang bersifat mandiri (working together in the exertion of autonomous competences). diharapkan menjadi langkah untuk mencegah terjadinya praktek gratifikasi yang dilakukan oleh pemohon izin usaha pertambangan kepada pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut.]]>
<![CDATA[URGENSI JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN LEASING ]]>
<![CDATA[Zakiyah, Zakiyah]]>;
<![CDATA[Tavinayati, Tavinayati]]>
<![CDATA[ Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 3 No. 1 (2018): March ]]>
Publisher : <![CDATA[Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/abc.v3i1.67
<![CDATA[Setiap kegiatan usaha memerlukan modal baik dalam bentuk dana maupun barang modal. Pengadaan barang modal memerlukan dana yang besar. Langkah yang biasa diambil oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan barang modal adalah dengan menyewa kepada perusahaan pembiayaan seperti leasing. Dalam perjanjian leasing, kepemilikan atas barang modal berada pada Lessor (perusahaan pembiayaan), lantas apa perlunya Lessor mengikat Lessee dengan jaminan fidusia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik dari perjanjian leasing dan untuk apa objek leasing diikat dengan jaminan fidusia. Metoda yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan dokumen kontrak leasing yang banyak digunakan di perusahaan leasing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian leasing memiliki karakteristik khusus karena didalamnya mengandung tiga jenis perjanjian, yaitu: perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa dan perjanjian sewa beli. Selama perjanjian leasing berlangsung kepemilikan objek leasing berada pada lessor (perusahaan pembiayaan/kreditur), sehingga apabila diikat dengan jaminan fidusia hal ini merupakan perbuatan yang berlebihan, namun dalam pakteknya seringkali dengan alasan efesiensi dimana sejak awal perjanjian leasing kepemilikan objek leasing sudah diatasnamakan lessee (debitur), sehingga untuk menghindari kerugian akibat debitur wanprestasi, maka lessor melengkapi perjanjian leasing tersebut diikuti dengan jaminan fidusia.]]>
<![CDATA[PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA ]]>
<![CDATA[Azzanira, Azzanira]]>;
<![CDATA[Y, Annalisa]]>;
<![CDATA[Syaifuddin, Muhammad]]>
<![CDATA[ Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 3 No. 1 (2018): March ]]>
Publisher : <![CDATA[Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/abc.v3i1.68
<![CDATA[Putusan arbitrase bersifat final, mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Meskipun bersifat final tetapi masih dapat diajukan permohonan pembatalan ke Pengadilan Negeri Maupun Mahkamah Agung. Dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Makna teleologis Pasal 60 UU No 30 Tahun 1999 menyebutkan putusan arbitrase yang sifatnya final, berkekuatan hukum tetap dan mengikat dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa tanpa adanya upaya permohonan pembatalan di kemudian hari. Sementara itu Pasal 70 memberikan kesempatan untuk mengajukan permohonan pembatalan ke Pengadilan Negeri maupun ke Mahkamah Agung. Meskipun putusan arbitrase dapat diajukan permohonan pembatalan, hal ini tidak menghilangkan sifat mengikat dan berkekuatan hukum tetap terhadap putusan arbitrase, tetapi belum final karena masih dapat diajukan permohonan pembatalan. Kesimpulan, pengaturan hukum arbitrase yang seharusnya sesuai dengan tujuan dan fungsi dasar hukum yaitu putusan arbitrase yang menciptakan kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum, dan tujuan arbitrase menciptakan prinsip benefit solution akan tercapai dengan baik. Sehingga, UU No 30 Tahun 1999 dapat diterapkan, dengan harapan tidak ada permohonan pembatalan putusan arbitrase di masa yang akan datang.]]>
<![CDATA[ASURANSI ANGGOTA TUBUH MANUSIA BERDASARKAN ASAS INDEMNITAS ]]>
<![CDATA[Husairi, Abid]]>
<![CDATA[ Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 3 No. 1 (2018): March ]]>
Publisher : <![CDATA[Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/abc.v3i1.69
<![CDATA[Dewasa ini anggota tubuh manusia ternyata dapat diasuransikan dari risiko kerusakan yang diakibatkan proses penuaan atau kecelakaan dalam kerja. Anggota tubuh manusia seperti wajah, hidung, lidah, pita suara, paha, payudara, pantat, atau anggota tubuh manusia lain bagi kalangan artis, atlit, atau pemusik merupakan hal yang perlu dijaga, dirawat, dan dipelihara demi penampilan dalam pertunjukan atau berlaga. Beberapa perusahaan asuransi di Indonesia mulai menawarkan asuransi anggota tubuh manusia ini dengan premi yang termahal. Untuk itu perlu ditelaah keberadaannya asuransi anggota tubuh manusia berdasarkan asas indemnitas dalam peraturan perundang-undangan perasuransian di Indonesia. Demikian pula menelaah nilai uang pertanggungan dan ganti rugi yang diberikan kepada tertanggung dalam asuransi tubuh manusia tersebut. Peraturan perundang-undangan perasuransian di Indonesia belum mengatur secara eksplisit aturan perjanjian asuransi bagian tubuh manusia. Keberadaan perjanjian asuransi bagian tubuh manusia ini selain merujuk pada asas kebebasan berkontrak, juga merujuk pada ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Asuransi. Berkenaan dengan nilai uang pertanggungan dan ganti rugi asuransi bagian tubuh manusia jika dikaitkan dengan asas indemnitas, maka hal itu tidak dpaat diterapkan atau ada kesulitan dalam menerapkan asas indemnitas dalam menentukan nilai uang pertanggungan dan ganti ruginya.]]>
<![CDATA[THE EXISTENCE OF NOTARY HONOR ASSEMBLIES IN THE CRIMINAL JUSTICE PROCESS ]]>
<![CDATA[Erliyani, Rahmida]]>;
<![CDATA[Ratomi, Achmad]]>
<![CDATA[ Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 3 No. 1 (2018): March ]]>
Publisher : <![CDATA[Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/abc.v3i1.70
<![CDATA[The aim of this study is to know and analyze the basic idea of the necessity for the approval of the Notary Honor Assemblies to the Notary examination in the criminal justice process and on the approval of the Notary Honor Assemblies to the Notary examination in the criminal justice process in relation to the principle fast, simple and low cost trial. This research uses doctrinal law research done or aimed at a concept that will be studied which is the concept or principle of fast, simple and low cost trial in relation with the authority of Honorary Notary Assembly to the checking of Notary in criminal justice process. The basic rationale of the existence of this NHA is the effort to enforce the obligation to deny or deny notary rights (the obligation to conceal the contents of the deed). Thus, the NHA’s approval as a opening “key” to the obligation of Notaries public when facing the complicated legal process. Legal protection of notary as regulated in Article 66 paragraph (1) law of the Repulic of Indonesia concerning Position of Notary (LPN) is a legal protection to notary public as a public official who is performing its task and obligation in carrying out government authority to keep the state documents in the form of authentic deed. The request for approval from NHA is not only done by the investigator at the stage of investigation, but will also be requested again by the prosecutor for the prosecution and by the judge for the court hearing not in accordance with one of the principles in the criminal justice process that is fast, simple and low cost court principle. For the seizure of the copy of the minuta deed and the summon to the Notaries must first the investigator, the prosecutor and the judge send the application for approval to NHA. It is said not to be in accordance with the simple justice principle because according to Article 66 Law of Position of Notary (LPN), the request for the approval of NHA is done at every stage of criminal justice process.]]>
<![CDATA[JABATAN NOTARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI ]]>
<![CDATA[Hadin Muhjad, Muhammad]]>
<![CDATA[ Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 3 No. 1 (2018): March ]]>
Publisher : <![CDATA[Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/abc.v3i1.71
<![CDATA[Notaris adalah merupakan pejabat publik, yang berwenang membuat akta authentik. Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah dan diawasi oleh Majelis Pengawas. Meskipun bukan merupakan bagian dari pemerintah tetapi dalam melaksanakan kewenangannya bertanggungjawab secara publik.]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM KETERLAMBATAN PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH TERHADAP AKTA YANG DIBUAT OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH ]]>
<![CDATA[Yuliyanti, Islina]]>;
<![CDATA[Qamariyanti, Yulia]]>;
<![CDATA[Mahyuni, Mahyuni]]>
<![CDATA[ Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 3 No. 1 (2018): March ]]>
Publisher : <![CDATA[Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/abc.v3i1.72
<![CDATA[alam proses pembuatan akta peralihan maka dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar. Apabila jangka waktu tersebut diabaikan maka akan menimbulkan beberapa akibat hukum terhadap akta peralihan tersebut.Maka untuk lebih terjaganya ketertiban dalam proses pendaftaran peralihan hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin dan juga agar pihak-pihak yang bersangkutan tidak di rugikan harus adanya sanksi tegas agar PPAT di Kota Banjarmasin tidak melakukan lagi pelanggaran tersebut, karena didalam peraturan itu sendiri sudah mengatakan bahwa hal tersebut adalah “wajib” bagi PPAT. Karena hal di atas menyangkut masalah pelaksanaan dari suatu ketentuan hukum, dikenakan tindakan administrasi berupa teguran tertulis sampai pemberhentian dari jabatannya sebagai PPAT, dengan tidak mengurangi kemungkinan dituntut ganti kerugian oleh pihak-pihak yang menderita kerugian yang diakibatkan oleh diabaikannya ketentuan-ketentuan tersebut.]]>
<![CDATA[KLAIM ASURANSI KREDIT USAHA RAKYAT TERHADAP PT. ASKRINDO (STUDI TIDAK DIBAYARNYA KLAIM OLEH BANK RAKYAT INDONESIA UNIT LAMARAN) ]]>
<![CDATA[Apriani, Rani]]>
<![CDATA[ Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 3 No. 1 (2018): March ]]>
Publisher : <![CDATA[Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/abc.v3i1.73
<![CDATA[Dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai penyalur dana kepada masyarakat, industri perbankan memberikan kredit kepada nasabah (debitor). Pemberian kredit oleh bank pada dasarnya harus dilandasi dengan keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitor dan masyarakat penyimpanan dana. Hal tersebut wajib dilaksanakan karena kredit yang diberikan bank mengandung risiko. Dalam perkembangannya tidak semua bank telah menerapkan kredit tanpa jaminan.Beberapa tahun terakhir ini pemerintah mengeluarkan program kredit tanpa jaminan yang disebut Kredit Usaha Rakyat tanpa jaminan.KUR ini ditujukan dalam rangka pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM), penciptaan lapangan kerja, dan penanggulangan kemiskinan.Walaupun kredit macet pada KUR sudah dijamin oleh PT Askrindo dan PT Jamkrindo, kreditor tetap harus memperhitungkan dan meminimalisasi terjadinya kredit macet. Penolakan klaim asuransi banyak terjadi di setiap bank yang melaksanakan program KUR dengan berbagai alasan oleh PT Askrindo. Penolakan klaim asuransi kredit oleh PT Askrindo sangat merugikan bank pelaksana KUR. Kemungkinan alasan penolakan tersebut bisa terjadi karena kesalahan bank pelaksana KUR itu sendiri, atau dari pihak lembaga penjamin KUR, yang dalam hal ini adalah PT Askrindo.Namun setiap penolakan klaim asuransi KUR berdampak pada kerugian kreditor, sehingga perlu diketahui penyebab penolakan klaim asuransi dan perlindungan hukum terhadap pihak kreditor tersebut.]]>
<![CDATA[THE LEGAL CONSEQUENCES REGARDING THE EXECUTION OF JOINT PROPERTY LAND OBTAINED DUE TRANSNATIONAL MARRIAGE IN INDONESIAN POSITIVE LAW ]]>
<![CDATA[Nurhayati, Yati]]>;
<![CDATA[Ifrani, Ifrani]]>
<![CDATA[ Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 3 No. 1 (2018): March ]]>
Publisher : <![CDATA[Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/abc.v3i1.74
<![CDATA[he arising issues of transnational marriage in Indonesia, Several problems they will face, among others will be concerning the children’s nationality because they are subject to different laws, as well as problems with their properties that were obtained during marriage, that is frequently related to the land ownership of Indonesian Citizen. Especially the status of land property right owned by Indonesian citizens that was obtained due the transnational marriage according to Indonesian positive law and the execution of the joint property separation,in the form of land. The research method that is used is a normative juridical approach which analyzed based on the jurisprudence. Based on Indonesian positive law, the citizen who in the transnational marriage without prenuptial agreement, the rights status of his/her land in the form of property acquired jointly be equalized to his/her partner is only the rights to use. The partition of land property acquired jointly when divorce occurs in a transnational marriage beyond the specified period time by the Indonesian Positive Law is not applicable based on article 21 paragraph (3) of UUPA.]]>
