cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Adi Nur Rohman
Contact Email
adi.nur@dsn.ubharajaya.ac.id
Phone
+6285235968979
Journal Mail Official
jlss.fhubj@gmail.com
Editorial Address
Faculty of law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Grha Summarecon 4th Floor, Campus 2 Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Jl. Raya Perjuangan Bekasi Utara, Bekasi City, West Java 17121, Indonesia
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Journal of Law and Security Studies
Published by Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
ISSN : -     EISSN : 30902312     DOI : https://doi.org/10.31599/jlss
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Journal of Law and Security Studies is a scientific and open access journal managed and published by Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge. The aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers, and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deals with a broad range of topics in the fields of law and security issues. This Journal accept manuscript in Bahasa or English and published two times a year in June and December.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 54 Documents
 2   3   4   5   6 
Perlindungan Konsumen Atas Produk Palsu Yang Dijual Di Marketplace (Studi Kasus Susu Ovisure Gold) Putri Amalina
Bhara Justisia Vol 3 No 1 (2026): June 2026
Publisher : Faculty of Law Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/jlss.v3i1.5646

Abstract

Perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli melalui platform marketplace. Namun, di sisi lain perkembangan tersebut juga menimbulkan berbagai permasalahan hukum, salah satunya adalah peredaran produk palsu yang merugikan konsumen. Salah satu kasus yang terjadi adalah peredaran produk Susu Ovisure Gold palsu melalui marketplace yang berpotensi menimbulkan kerugian materiil maupun risiko kesehatan bagi konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan penjualan produk melalui platform marketplace secara online serta perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat membeli produk Susu Ovisure Gold palsu melalui marketplace. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, teori pertanggungjawaban hukum, teori perlindungan konsumen, serta ketentuan mengenai perdagangan melalui sistem elektronik. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa peredaran produk Susu Ovisure Gold palsu melalui marketplace merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak-hak konsumen atas keamanan, keselamatan, dan informasi yang benar. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dari marketplace dan pemerintah terhadap perdagangan elektronik guna memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi konsumen.
Humanisasi Hukum Pidana Dalam Kuhp Baru: Implikasi Kriminologis Terhadap Peran Dan Kewenangan Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Leli Anni Daulay; Edi Saputra Hasibuan
Bhara Justisia Vol 3 No 1 (2026): June 2026
Publisher : Faculty of Law Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/jlss.v3i1.5896

Abstract

Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menandai babak baru pembaruan sistem hukum pidana Indonesia yang secara fundamental bergeser dari paradigma pemidanaan kolonial yang bersifat retributif menuju pendekatan yang lebih humanis, restoratif, dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep humanisasi hukum pidana dalam KUHP baru berikut relevansinya dari perspektif kriminologi, mengidentifikasi implikasi kriminologis dari perubahan paradigma pemidanaan tersebut terhadap peran dan kewenangan kepolisian, serta merumuskan model reposisi strategis kepolisian dalam penanggulangan kejahatan yang adaptif terhadap semangat humanisasi KUHP baru. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa humanisasi KUHP baru yang tercermin dalam restrukturisasi jenis pidana, pengakuan living law, perluasan restorative justice, dan reformulasi pidana mati bersyarat memiliki relevansi kriminologis yang signifikan dalam upaya menekan residivisme dan memperkuat legitimasi sosial hukum pidana. Lebih lanjut, perubahan paradigma ini melahirkan implikasi multi-dimensional bagi kepolisian, meliputi transformasi orientasi penyidikan, kebutuhan peningkatan kapasitas kelembagaan, serta pergeseran budaya hukum internal Polri. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi KUHP baru sangat ditentukan oleh kemampuan kepolisian dalam mereposisi perannya secara paradigmatik sebagai agen pemulihan sosial yang profesional, humanis, dan akuntabel dalam sistem penanggulangan kejahatan nasional.
Transformasi Kebijakan Penal Dalam Kuhp Baru Dan Dampaknya Terhadap Strategi Kepolisian Dalam Pencegahan Dan Penindakan Kejahatan: Analisis Kriminologis Lili Andayani Daulay; Edi Saputra Hasibuan
Bhara Justisia Vol 3 No 1 (2026): June 2026
Publisher : Faculty of Law Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/jlss.v3i1.5897

Abstract

Pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membawa pergeseran paradigma pemidanaan yang mendasar, yakni dari orientasi retributive justice menuju restorative justice yang mengutamakan pemulihan relasi sosial antara pelaku, korban, dan komunitas. Perubahan ini secara langsung memengaruhi strategi operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), baik dalam dimensi pencegahan maupun penindakan kejahatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode statute approach dan conceptual approach untuk menganalisis implikasi transformasi kebijakan penal terhadap fungsi kepolisian dari perspektif kriminologis. Hasil kajian menunjukkan bahwa KUHP baru mendorong Polri untuk bertransformasi menjadi agen community policing yang aktif, menerapkan mekanisme restorative justice dalam penyidikan, serta mengadopsi sistem double track yang memadukan sanksi pidana dengan pendekatan rehabilitatif. Namun, terdapat enforcement gap yang cukup serius antara norma hukum baru dan realitas operasional di lapangan, yang bersumber dari keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, persistensi budaya hukum yang represif, serta belum harmonisnya KUHP dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Reformasi kelembagaan yang terstruktur dan berkelanjutan menjadi keniscayaan agar pembaruan legislasi tidak hanya berhenti pada tataran normatif semata.
Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana ‘’Love Scamming’’ di Tinjau dalam Perspektif Hukum Acara Pidana Syarifah Daulay; Edi Saputra Hasibuan
Bhara Justisia Vol 3 No 1 (2026): June 2026
Publisher : Faculty of Law Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/jlss.v3i1.5898

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong munculnya berbagai bentuk kejahatan siber, salah satunya love scamming. Kejahatan ini memanfaatkan hubungan emosional yang dibangun melalui komunikasi daring untuk memperoleh keuntungan finansial melalui penipuan, pemerasan, dan manipulasi psikologis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku love scamming serta mengkaji penerapan hukum acara pidana dalam penanganan perkara tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus melalui analisis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta peraturan terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan beberapa ketentuan hukum sesuai dengan karakteristik perbuatannya. Selain itu, alat bukti elektronik memiliki peran penting dalam pembuktian tindak pidana love scamming. Namun, penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala, seperti identitas digital anonim, yurisdiksi lintas negara, perkembangan teknologi, serta rendahnya keberanian korban untuk melaporkan tindak pidana yang dialaminya.

Page 6 of 6 | Total Record : 54

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2024 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3 No 1 (2026): June 2026 Vol 2 No 2 (2025): December 2025 Vol 2 No 1 (2025): June 2025 Vol 1 No 2 (2024): December 2024 Vol 1 No 1 (2024): June 2024