cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Adi Nur Rohman
Contact Email
adi.nur@dsn.ubharajaya.ac.id
Phone
+6285235968979
Journal Mail Official
jlss.fhubj@gmail.com
Editorial Address
Faculty of law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Grha Summarecon 4th Floor, Campus 2 Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Jl. Raya Perjuangan Bekasi Utara, Bekasi City, West Java 17121, Indonesia
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Journal of Law and Security Studies
Published by Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
ISSN : -     EISSN : 30902312     DOI : https://doi.org/10.31599/jlss
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Journal of Law and Security Studies is a scientific and open access journal managed and published by Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge. The aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers, and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deals with a broad range of topics in the fields of law and security issues. This Journal accept manuscript in Bahasa or English and published two times a year in June and December.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 51 Documents
 2   3   4   5   6 
Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Warga Negara Asing Di Perairan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Nasional Dan Internasional Gokmauli F. F. Sitanggang; R.Lina Sinaulan; Amalia Syauket
Bhara Justisia Vol 3 No 1 (2026): June 2026
Publisher : Faculty of Law Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/jlss.v3i1.5142

Abstract

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika yang melibatkan warga negara asing (WNA) di perairan Indonesia merupakan persoalan hukum yang kompleks karena berada pada irisan antara hukum pidana nasional, hukum laut, dan hukum internasional. Karakteristik wilayah perairan Indonesia yang luas dan strategis menjadikannya rawan dimanfaatkan sebagai jalur peredaran gelap narkotika lintas negara, sehingga menimbulkan tantangan serius terkait yurisdiksi, kewenangan penegakan hukum, dan legitimasi tindakan aparat negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab pidana WNA dalam tindak pidana narkotika di perairan Indonesia serta mengkaji konstruksi penegakan hukum nasional dalam perspektif hukum nasional dan internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan nasional, instrumen hukum internasional khususnya United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 dan Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988 serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Indonesia memiliki dasar hukum untuk menegakkan hukum pidana terhadap WNA pelaku tindak pidana narkotika di perairan Indonesia. Namun demikian, dalam praktik masih ditemukan disharmoni norma, kekaburan dasar yurisdiksi, serta fragmentasi kewenangan antar lembaga penegak hukum maritim. Selain itu, mekanisme penegakan hukum nasional belum sepenuhnya terharmonisasi dengan ketentuan hukum internasional, khususnya terkait penindakan terhadap kapal berbendera asing di luar laut teritorial. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi hukum nasional dengan hukum internasional guna menjamin kepastian hukum, legitimasi yurisdiksi, dan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika lintas negara di wilayah perairan Indonesia.
Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Pasca Putusan Mk Nomor 105/Puu-Xxii/2024 Ryan Hidayat Saputra; Rahman Amin; Lusia Sulastri
Bhara Justisia Vol 3 No 1 (2026): June 2026
Publisher : Faculty of Law Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/jlss.v3i1.5150

Abstract

Kebebasan berekspresi merupakan hak asasi manusia yang dijamin secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan instrumen hak asasi manusia internasional. Namun, dalam pelaksanaannya kebebasan berekspresi tidak bersifat absolut karena dibatasi oleh kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang lain, khususnya hak atas kehormatan dan nama baik. Dalam konteks media sosial, pembatasan tersebut sering bersinggungan dengan pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang dalam praktiknya kerap menimbulkan persoalan karena berpotensi mengekang kebebasan berekspresi dan mengkriminalisasi kritik publik. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 hadir sebagai koreksi konstitusional dengan menegaskan bahwa pencemaran nama baik merupakan delik aduan absolut yang hanya dapat diajukan oleh korban perseorangan (natuurlijk persoon). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial pasca putusan tersebut serta implikasinya terhadap perlindungan kebebasan berekspresi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi telah mempersempit ruang kriminalisasi kebebasan berekspresi, namun dalam praktik penegakan hukum masih ditemukan inkonsistensi dan pendekatan formalistik, sehingga diperlukan penegakan hukum yang proporsional, berkeadilan, dan berperspektif hak asasi manusia dengan menempatkan hukum pidana sebagai ultimum remedium.
Implementasi Family Tax Unit Terhadap Youtuber Dibawah Umur Taufik Hidayat Taufik Hidayat; Otih Handayani; Erwin Syahruddin
Bhara Justisia Vol 3 No 1 (2026): June 2026
Publisher : Faculty of Law Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/jlss.v3i1.5155

Abstract

Penelitian ini menganalisa kewajiban pajak penghasilan yang dikenakan kepada konten kreator YouTuber yang masih di bawah umur, dengan mengedepankan perspektif hukum pajak di Indonesia. Fokus utama dari penelitian ini adalah penerapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dalam konteks profesi yang baru muncul di era digital, konten kreator YouTuber sering kali melibatkan anak-anak yang mendapatkan penghasilan yang cukup besar melalui platform media sosial. Namun, pengaturan pajak untuk subjek pajak yang berusia di bawah umur masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal integrasi antara kepatuhan pajak dan perlindungan hukum bagi anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual serta perundang-undangan untuk menganalisis regulasi pajak terkait profesi ini dan implikasi dari NIK sebagai NPWP. Hasil Penelitian yaitu pertama regulasi yang ada terkait pemungutan pajak bagi anak di bawah umur diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Kedua implementasi pajak penghasilan bagi konten kreator youtuber di bawah umur masuk dalam kategori Family Tax Unit sehingga pembayarannya melalui NPWP orang tua
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Skizofrenia Dalam Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor: 150/Pid.B/2024/Pn Jkt. Brt) Eki Prabitra Kenedy; Lusia Sulastri; Rahman Amin
Bhara Justisia Vol 3 No 1 (2026): June 2026
Publisher : Faculty of Law Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/jlss.v3i1.5157

Abstract

This study examines the criminal responsibility of offenders with schizophrenia in cases of premeditated murder, with a focus on Decision of the West Jakarta District Court Number 150/Pid.B/2024/PN Jkt. Brt. The main objective of this research is to assess the conformity of the application of Article 44 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) and the legal strength of medical evidence, particularly psychiatric expert testimony, in determining the defendant’s capacity for criminal responsibility. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches, analyzed qualitatively based on legal norms, doctrines, and judicial reasoning. The findings show that in Decision Number 150/Pid.B/2024/PN Jkt. Brt, the panel of judges, in rendering its verdict, did not fully apply the principles of criminal responsibility based on fault and capacity for responsibility as mandated by Article 44 of the former Criminal Code. Although the defendant, Andi Andoyo, was medically diagnosed with paranoid schizophrenia through a Visum et Repertum Psychiatricum, the court nevertheless concluded that he was criminally responsible solely because he was able to answer questions and appeared to understand his actions. This approach reflects a reduction of the concept of criminal responsibility to mere factual awareness, without adequately considering the defendant’s full psychological capacity to control his will and to comprehend the unlawful nature of his conduct. Furthermore, this study finds that the Visum et Repertum Psychiatricum and psychiatric expert testimony constitute lawful evidence under Article 184 of the Indonesian Code of Criminal Procedure (KUHAP). However, in Indonesian criminal justice practice, such medical evidence is often treated merely as supplementary and may be disregarded in favor of the judge’s personal conviction, as illustrated in Decision Number 150/Pid.B/2024/PN Jkt. Brt. The weak legal position of medical evidence directly contributes to errors in assessing the defendant’s criminal responsibility and leads to decisions that may be unjust and inconsistent with the principles of humanity and the protection of persons with mental disorders as provided in Article 44 of the former Criminal Code and Article 38 of the new Criminal Code
Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Villa Vimala Hils Pada Pt Putra Adhi Prima Sekar Fuad Maharany Sekar Fuad Maharany; Noviriska Noviriska; Esther Masri Esther Masri
Bhara Justisia Vol 3 No 1 (2026): June 2026
Publisher : Faculty of Law Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/jlss.v3i1.5216

Abstract

Perbuatan melawan hukum dalam kasus jual beli Villa Vimala Hills, ketika konsumen dirugikan karena brosur dan maket yang menyesatkan. Pelanggaran ini melanggar KUHPerdata dan UUPK, menunjukkan pentingnya perlindungan konsumen, kepastian hukum, serta peningkatan kesadaran dan kehati-hatian dalam transaksi properti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbuatan melawan hukum dan unsur-unsur perbuatan melawan yang dilakukan pada transaksi jual beli Villa Vimala Hils menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, teknik pengumpulan bahan dilakukan dengan teknik kepustakaan dengan menggunakan deskriptif analitis untuk mengkaji bahan hukum yang didapatkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun undang-undang memberikan pedoman mengenai perbuatan melawan hukum beserta unsur-unsurnya, akan tetapi dalam penerapannya mengalami beberapa kendala, terutama dalam hal pemulihan yang adil dan regulasi yang lebih ketat. Penelitian ini juga mengidentifikasi mengenai bentuk dan unsur perbuatan melawan hukum, hingga solusi untuk mencegah terjadinya perbuatan melawan hukum dimasa yang akan datang. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi mengenai pemahaman dalam sengketa perbuatan melawan hukum di Indonesia.
Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Penerbangan Atas Pembatalan Tiket Pesawat Secara Sepihak Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Farhanudin Novian Farhanudin Novian; Esther Masri Esther Masri; Hirwansyah Hirwansyah
Bhara Justisia Vol 3 No 1 (2026): June 2026
Publisher : Faculty of Law Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/jlss.v3i1.5217

Abstract

Perlindungan konsumen bertujuan menjamin kepastian hukum agar konsumen terlindungi dari tindakan pelaku usaha yang merugikan. Dalam sektor angkutan udara, keterlambatan dan pembatalan penerbangan telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 yang mewajibkan maskapai memberikan kompensasi serta pengembalian dana tiket apabila terjadi pembatalan penerbangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi putusan pengadilan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pembatalan tiket pesawat secara sepihak oleh maskapai merupakan perbuatan yang menimbulkan tanggung jawab hukum untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2019/PN Ptk mencerminkan upaya perlindungan konsumen, meskipun masih diperlukan penguatan penegakan hukum agar perlindungan konsumen di bidang transportasi udara dapat terlaksana secara efektif.
Dilematika Pemidanaan dan Kepastian Hukum Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Mengembalikan Kerugian Negara Ilham Aulia Rahman; Fransiska Novita Eleanora; Adhalia Septia Saputri
Bhara Justisia Vol 3 No 1 (2026): June 2026
Publisher : Faculty of Law Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/jlss.v3i1.5316

Abstract

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang berdampak masif terhadap kerugian keuangan dan perekonomian negara. Penegakan hukum saat ini kerap dihadapkan pada dilematika ketika pelaku korupsi secara sukarela mengembalikan seluruh kerugian negara yang ditimbulkannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana dan sistem pemidanaan ditinjau dari asas kepastian hukum terhadap pelaku yang mengembalikan kerugian negara. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, secara khusus membedah Putusan PN Surabaya Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1283 K/PID.SUS/2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembalian kerugian negara dikualifikasikan sebagai perbuatan pasca-fakta (post-factum) yang secara dogmatis tidak menghapus sifat melawan hukum dan niat jahat (mens rea) pelaku berdasarkan penganutan teori dualistis. Pasal 4 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditegakkan secara lex stricta untuk memastikan penjatuhan pidana penjara demi efek jera. Meskipun demikian, asas kepastian hukum tetap diharmonisasikan melalui penghapusan pidana tambahan berupa Uang Pengganti guna mencegah terjadinya perampasan ganda (double recovery). Kesimpulannya, ketiadaan parameter matematis terkait besaran pengurangan pidana berdasarkan nominal dan waktu pengembalian memunculkan kekosongan norma (vacuum of norm). Kondisi ini mendesak perlunya pembentukan pedoman pemidanaan oleh Mahkamah Agung untuk mencegah disparitas putusan di masa mendatang.
Pertanggungjawaban jawaban pidana terhadap pelaku kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dalam perspektif perlindungan anak Rachel Hutauruk; Anggreany Haryani Putri; Adhalia Septia saputri
Bhara Justisia Vol 3 No 1 (2026): June 2026
Publisher : Faculty of Law Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/jlss.v3i1.5317

Abstract

The research findings indicate that although legal regulations have established strict prohibitions through Articles 76D and 76E of the Child Protection Law and criminal provisions in the Sexual Violence Crimes Law, their implementation is still hindered by weak reporting systems, inadequate internal supervision in schools, and a culture of reluctance to seek legal help. In addition, educational institutions have not yet fully implemented their preventive responsibilities as stipulated in Minister of Education and Culture Regulation Number 82 of 2015. This study emphasizes the significance of applying the principle of the best interests of the child in every legal procedure and educational policy. Strengthening reporting mechanisms, preventing sexual violence, and strict law enforcement against perpetrators are needed to ensure a safe and violence-free learning environment for all children.  
Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Novia Hasanah Siregar; Anggreany Haryani Putri; Adhalia Septia Saputri
Bhara Justisia Vol 3 No 1 (2026): June 2026
Publisher : Faculty of Law Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/jlss.v3i1.5320

Abstract

Penelitian ini membahas tentang penegakan hukum terhadap kasus penipuan tiket konser coldplay secara online yang dilakukan oleh seorang Wanita yang Bernama Ghisca Debora Aritonang. Kasus ini menyoroti tentang Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam aktivitas transaksi elektronik. Kemudahan dalam melakukan transaksi secara online tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat, tetapi juga membuka peluang terjadinya berbagai bentuk kejahatan siber, salah satunya adalah tindak pidana penipuan penjualan tiket konser melalui media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum serta upaya penegakan hukum terhadap pelaku penipuan penjualan tiket konser Coldplay secara online berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Sumber data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis untuk mengkaji penerapan hukum dalam kasus penipuan penjualan tiket konser Coldplay yang diputus dalam perkara Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jakarta Pusat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan pelaku telah memenuhi unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang dilakukan dengan menggunakan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan melalui media sosial sehingga menggerakkan korban untuk menyerahkan sejumlah uang. Selain itu, perbuatan tersebut juga dapat dikaitkan dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik karena adanya penyebaran informasi bohong yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik. Penegakan hukum terhadap kasus ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum masih cenderung menggunakan ketentuan dalam KUHP dibandingkan dengan ketentuan dalam UU ITE, meskipun kejahatan tersebut terjadi dalam ruang digital. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi dalam penerapan hukum serta peningkatan kemampuan aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan berbasis teknologi agar dapat memberikan kepastian hukum, perlindungan bagi korban, serta efek jera bagi pelaku tindak pidana penipuan berbasis digital.
Analisis Yuridis Pembatalan Perkawinan Setelah Perkawinan Berlangsung Selama 25 Tahun Alya Fi Shabillillah; Otih Handayani; Sri Wahyuni
Bhara Justisia Vol 3 No 1 (2026): June 2026
Publisher : Faculty of Law Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/jlss.v3i1.5531

Abstract

Pembatalan perkawinan dalam kasus Nomor 10/Pdt.G/2020/PA.Batg, setelah perkawinan berlangsung selama 25 tahun dibatalkan perkawinannya di pengadilan sementara perkawinan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama ataupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pelanggaran ini melanggar kententuan pencatatan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pentingnya pencatatan sebagai perlindungan serta keadilan hukum, dan kepastian status karena perkawinan akan diakui secara negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis putusan hakim pada perkara Nomor 10/Pdt.G/2020/PA Batg tentang pembatalan perkawinan yang telah berlangsung selama 25 tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta akibat hukum dari pembatalan perkawinan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan penelitian perundang-undangan dan pendekatan kasus, menggunakan teknik pengumpulan bahan kepustakaan dan menggunakan deskriptif analisis untuk mengkaji bahan hukum yang sudah dikumpulan. Hasil dari penelitian yaitu pertama, bahwa putusan yang dibuat hakim dalam pembatalan perkawinan yang telah berlangsung selama 25 tahun adalah kurang tepat karena tidak sesuai dengan prosedur yaitu harus memiliki akta nikah dan pernikahan harus kurang dari 6 bulan; kedua, putusan tersebut tidak memberikan kepastian hukum dan tidak menghasilkan keadilan bagi para pihak terkait harta bersama yang telah dikumpulkan selama 25 tahun. 

Page 5 of 6 | Total Record : 51

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2024 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3 No 1 (2026): June 2026 Vol 2 No 2 (2025): December 2025 Vol 2 No 1 (2025): June 2025 Vol 1 No 2 (2024): December 2024 Vol 1 No 1 (2024): June 2024