cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nur Fajar Absor
Contact Email
nur.fajar@unj.ac.id
Phone
+6285656325895
Journal Mail Official
periode@unj.ac.id
Editorial Address
Jl. Rawamangun Muka Raya No.11, RT.11, RW.14, Rawamangun, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13220
Location
Kota adm. jakarta timur,
Dki jakarta
INDONESIA
PERIODE: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah
Published by Universitas Negeri Jakarta
ISSN : -     EISSN : 26566338     DOI : https://doi.org/10.21009
Core Subject : Humanities, Education,
Humanities Education
PERIODE Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah is an academic journal published by the History Education Undergraduate Program, Faculty of Social Sciences and Law, Jakarta State University. Established in 2019, the journal is issued biannually in March and September as an open access, peer reviewed publication that focuses on the fields of history and history education. Its primary objective is to enhance readers understanding of historical studies and history education by disseminating scholarly articles, research findings, and book reviews. PERIODE is committed to publishing high quality contributions from researchers, academics, and practitioners.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Pendidikan
Articles 47 Documents
 1   2   3   4   5 
Gerakan Intifadhah dan Kemunculan Hamas (1987-1993) Humairah, Mahlil Idatul; Fadhil, Abdul
PERIODE: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah Vol. 1 No. 1 (2019): PERIODE: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah
Publisher : Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21009/periode.011.1

Abstract

The Six-Day War that took place in 1967 brought a great deal for the Palestinian people with the control of the West Bank of Palestine and the Gaza Strip. The conflict between Israel and Palestine is a problem about the occupation of the region. The real problem is the problem of occupation carried out by Israel which rejected the refugee boundaries of the Israeli community that were disseminated from all over the world in 1936-1939, the Jews tried to make illegal settlement projects. Israel's continued success caused a conflict with the intifada movement. This movement will create a more organized protest movement called Hamas. A movement born of the intifada movement as an effort to fight against Zionist Israel. Perang Enam Hari yang berlangsung pada tahun 1967 membawa dampak yang besar bagi bangsa Palestina yaitu dengan dikuasainya wilayah Tepi Barat Palestina dan Jalur Gaza. Konflik antara Israel dan Palestina merupakan masalah tentang pendudukan kawasan. Permasalahan sebenarnya adalah masalah pendudukan yang dilakukan oleh Israel yang melanggar batas wilayah daerah pengungsian masyarakat Israel yang tersebar dari seluruh dunia tahun 1936-1939, bangsa Yahudi berupaya untuk membuat proyek pemukiman ilegal. keberutalan yang terus dilakukan oleh Israel menimbulkan munculnya suatu perlawanan yakni dengan melakukan gerakan intifadhah. Gerakan ini nantinya akan memunculkan gerakan perlawana yang lebih terorganisir bernama Hamas. Sebuah gerakan yang lahir dari gerakan intifadhah sebagai upaya untuk melakukan perlawanan terhadap zionis Israel.
Deklarasi Balfour: Awal Mula Konflik Israel Palestina Nurjannah, Emilia Palupi; Fakhruddin, M.
PERIODE: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah Vol. 1 No. 1 (2019): PERIODE: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah
Publisher : Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21009/periode.011.2

Abstract

The Israeli Palestinian conflict that has seized the world community until now continues. How will the Balfour Declaration be considered as the trigger for the onset of the Palestinian Israeli conflict occur? The Ottoman Turks ruled Palestine for quite a long time, having to give their territory to Britain in 1917 due to the defeat of the Ottoman Turks when the war broke out. It is beneficial for Jews who want the Palestinian territory as a National Home called Israel. Evidenced by the existence of the Balfour Declaration in England which was officially declared on November 2, 1917. For Jews with the existence of this Balfour Declaration beneficial, the article this Declaration promised the Jews to be able to establish a homeland in Palestine. Konflik Israel Palestina yang menyita masyarakat dunia hingga saat ini terus berlanjut. Akan diurakan bagaimana Deklarasi Balfour yang dianggap sebagai pemicu awal mula konflik Israel Palestina terjadi. Turki Utsmani menguasai Palestina begitu cukup lama, harus memberikan wilayah kekuasaannya kepada Inggris pada 1917 dikarenakan kekalahan Turki Utsmani ketika perang terjadi. Hal yang menguntungkan bagi kaum yahudi yang menginginkan wilayah Palestina sebagai National Home yang bernama Israel. Terbukti dengan adanya Deklarasi Balfour di Inggris yang resmi dideklarasikan pada 02 November 1917. Bagi Yahudi dengan adanya Deklarasi Balfour ini menguntungkan, pasalnya Deklarasi ini menjanjikan kaum Yahudi untuk dapat mendirikan tanah air di Palestina.
Saudi Vision: Reformasi Ekonomi Arab Saudi Hikmah, Citra Nur; Abrar, Abrar
PERIODE: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah Vol. 1 No. 1 (2019): PERIODE: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah
Publisher : Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21009/periode.011.3

Abstract

The economy of Saudi Arabia is dependent on natural resources, namely oil. These resources are limited resources and can be used up at any time, it is feared that it will disrupt the continuity of the economy of Saudi Arabia someday. Then added to the existing problems such as prices that fluctuations regarding petroleum, as well as conflicts between countries caused by petroleum problems. This is what makes Saudi Arabia start to worry about the problems that exist and try to break away from dependence and emphasize on human resources and public services. Through the Saudi Vision 2030 program announced on April 25, 2016, Saudi Arabia is trying to maintain its economic stability. Perekonomian Arab Saudi yang bergantung pada Sumber daya alam yaitu minyak bumi. Sumber daya tersebut merupakan sumber daya terbatas dan dapat habis kapan saja, hal itu dikhawatirkan akan mengganggu kelangsungan perekonomian Arab Saudi suatu saat nanti. Kemudian ditambah dengan permasalahan yang ada seperti harga yang fluktuasi mengenai minyak bumi, serta konflik antar negara yang disebabkan karena persoalan minyak bumi. Hal ini lah yang membuat Arab Saudi mulai khawatir dengan permasalahan yang ada dan mencoba melepaskan diri dari ketergantungan dan menekankan pada sumber daya manusia dan pelayanan umum. Melalui program Saudi Vision 2030 yang diumumkan pada 25 April 2016 Arab Saudi berusaha untuk menjaga kestabilan perekonomiannya.
Muammar Khadafi: Kepemimpinannya Dari Awal Kudeta Tak Berdarah Hingga Revolusi Berdarah Di Libya (1969-2011) Afriyenti, Adinda; Humaidi, Humaidi
PERIODE: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah Vol. 1 No. 1 (2019): PERIODE: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah
Publisher : Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21009/periode.011.4

Abstract

Muammar Gaddafi is a figure destined to become the highest leader in Libya who comes from the descendants of the Qadaddfa tribe. Initially Gaddafi's political career began when he became Brotherly Leader of Jamahiriyah through a bloodless coup against monarch King Idris Sanusi's government on September 1, 1969 which later led Khadafi to become number one leader in Libya. During his leadership Gaddafi managed to make Libya an independent country without relying on other countries. However, the country he leads for 42 years is famous for Radical countries and shunned by other countries. The authoritarian nature of his leadership, invites the pros and cons of bringing his people against and undermining his leadership in 2011. Muammar Khadafi adalah sosok yang ditakdirkan untuk menjadi pemimpin tertinggi di Libya yang berasal dari keturunan suku Qadaddfa. Awalnya karir politik Khadafi dimulai ketika ia menjadi Brotherly Leader of Jamahiriyah melalui Kudeta tak berdarah terhadap pemerintahan monarki Raja Idris Sanusi pada 1 September 1969 yang kemudian mengantarkan Khadafi menjadi sosok pemimpin nomer satu di Libya. Selama kepemimpinannya Khadafi berhasil menjadikan Libya sebagai negara yang mandiri tanpa bergantung ke negara lain. Namun, negara yang dipimpinnya selama 42 tahun terkenal dengan negara Radikal dan dijauhi oleh negara lain. Sifat kepemimpinannya yang otoriter, mengundang pro dan kontra membawa rakyatnya menentang dan meruntuhkan kepemimpinannya pada tahun 2011.
Nasionalisasi Minyak dan Kudeta Iran 1953 Putra, Rizki Adi; Hidayat, Wahyu
PERIODE: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah Vol. 1 No. 1 (2019): PERIODE: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah
Publisher : Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21009/periode.011.5

Abstract

The writing of the history of the Iranian Revolution in Indonesia has been overwhelming. But there is one story that is often forgotten in an effort to investigate the Iranian Revolution, namely the attempt to nationalize Iranian oil and the Iranian coup in 1953. Revolution is not a single incident that occurs suddenly, revolution is a series of processes after processes that can finally change the status quo. In Iran's efforts to nationalize its oil, it suffered strong opposition from the United Kingdom to mengigat Iranian oil is very important for Britain, especially for its navy. But the insistence on nationalization which finally raised Mossadeqh as Iran's prime minister, Mossadeqh supported nationalization as well as the Iranian people. To prevent Britain and America from carrying out a coup operation to overthrow Mossadeqh and restore Shah Reza Pahlevi to sit back in his power. After Shah Reza Pahlevi rose and Mossadeqh dropped, Iranian oil was dominated by America and Britain. Penulisan sejarah Revolusi Iran dalam Indonesia sudah banyak sekali. Tetapi ada satu kisah yang sering dilupakan dalam usaha menyelidiki Revolusi Iran yaitu upaya nasionalisasi minyak Iran dan kudeta Iran 1953. Revolusi bukanlah kejadian tunggal yang terjadi dengan tiba-tiba, revolusi merupakan rangkaian proses demi proses yang akhirnya dapat merubah keadaan status quo yang ada. Dalam upaya Iran untuk menasionalisai minyaknya mengalami pertentangan keras dari Inggris mengigat minyak Iran sangat penting untuk Inggris terutama untuk angkatan lautnya. Tetapi desakan untuk nasionalisasi yang akhirnya menaikan Mossadeqh sebagai perdana menteri Iran, Mossadeqh mendukung nasionalisasi begitu juga rakyat Iran. Untuk mencegahnya Inggris dan Amerika melakukan operasi kudeta untuk menjatuhkan Mossadeqh dan mengembalikan Shah Reza Pahlevi duduk kembali dikekuasaannya. Setelah Shah Reza Pahlevi naik dan Mossadeqh turun, minyak Iran dikuasai oleh Amerika dan Inggris.
Sekolah Staf Dan Komando Angkatan Darat (SESKOAD): Doktrin Dan Implementasi Lewat Seminar Angkatan Darat 1965 – 1974 Alwan Rachman
PERIODE: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah Vol. 2 No. 1 (2020): PERIODE: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah
Publisher : Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21009/periode.021.1

Abstract

This reasearch discusses the history of the birth of the Army Staff and Command School (SESKOAD) and the development of curriculum and doctrine in 1965-1974. This research uses historical research methods. The sources used in this study are primary and secondary sources. Primary sources used in the form of archives, interviews, newspapers and periodicals. While the secondary sources used are books relating to the research theme. The Army Staff and Command School (SESKOAD) is a higher education institution in the Army. Its formation in 1951 was aimed at fulfilling the positions of officers and staff within the Army. The Army Staff and Command School also played a role in developing doctrines in the Army to the TNI. The tasks carried out by SESKOAD were important in the development of the TNI since its inception. The results of the study concluded that SESKOAD as an educational institution did not only play a role in the Army and TNI. Through the Army Seminar II organized by SESKOAD, the development of doctrine made an expansion in the role of the educational institution. The development of the New Order became one of the discussions in the Army Seminar II which emphasized the role of SESKOAD not only in the military field, but more broadly at the national level, especially in government.
Senandung Pilu Eks Tahanan Politik 1965: Sejarah Paduan Suara Dialita (2011-2016) Wal Triningsih; Sri Martini; Abrar
PERIODE: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah Vol. 2 No. 1 (2020): PERIODE: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah
Publisher : Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21009/periode.021.2

Abstract

This article aims to narrate the background and development of the Dialita choir from its inception in 2011 to the launch of their debut album in 2016. The Dialita choir is a choir whose members are former political prisoners and their families. This research method used by descriptive narrative, which describes and analyzes past events. The results showed that Dialita was formed into a choir because of the purpose of those who wanted to help survivors '65. The development of Dialita as a choir that was formed in 2011 has increased until 2016, an increase occurred because Dialita is often involved in events organized by various institutions. Artikel ini bertujuan untuk menarasikan latar belakang dan perkembangan paduan suara Dialita dari awal terbentuknya pada tahun 2011 hingga peluncuran album perdana mereka pada tahun 2016. Paduan suara Dialita merupakan paduan suara yang anggotanya adalah eks-tapol dan keluarganya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif naratif, yaitu mendeskripsikan dan menganalisis peristiwa-peristiwa masa lampau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dialita terbentuk menjadi paduan suara di karenakan tujuan mereka yang ingin membantu penyintas ’65. Perkembangan Dialita sebagai paduan suara yang dibentuk pada 2011 mengalami peningkatan hingga tahun 2016, peningkatan terjadi karena Dialita sering dilibatkan dalam acara yang diselenggarakan oleh berbagai lembaga.
Bank Pemerintah Pertama Republik Indonesia Pelengkap Kemerdekaan: Nasionalisasi Bank Rakyat Indonesia di Purwokerto (1946-1950) Citra Nur Hikmah
PERIODE: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah Vol. 2 No. 1 (2020): PERIODE: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah
Publisher : Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21009/periode.021.3

Abstract

This writing is motivated by the history of the struggle at the beginning of independence which can not only be seen through physical resistance or diplomacy, but also in economic resistance, especially through banking history during the revolution that has not been recorded perfectly. This writing uses the historical method by taking into account the stages including: Heuristics, Verification, Interpretation and Historiography. The purpose of this research is to describe the development of Bank Rakyat Indonesia at the beginning of independence in Purwokerto (1946-1950). The results achieved in this study were in the period after independence, Indonesia had to experience various problems in various fields, one of which was the socio-economic field. Efforts made by the government to overcome these problems is to empower the role of banks to maintain Indonesia's economic strength. The bank chosen by the government at that time was Syomin Ginko to be nationalized as Bank Rakyat Indonesia based on PP No. 1 of 1946 concerning the determination of BRI to be the first government bank and a complement to independence. Penulisan ini dilatarbelakangi oleh sejarah perjuangan di awal kemerdekaan yang bukan hanya dapat dilihat melalui perlawanan fisik atau diplomasi saja tetapi juga dalam perlawanan ekonomi khususnya melalui sejarah perbankan di masa revolusi yang belum tercatat sempurna. Penulisan ini menggunakan metode historis dengan memperhatikan tahapan-tahapan antara lain: Heuristik, Verifikasi, Interpretasi dan Historiografi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan perkembangan Bank Rakyat Indonesia pada awal kemerdekaan di Purwokerto (1946-1950). Hasil yang dicapai dalam penelitian ini adalah pada periode setelah kemerdekaan, Indonesia harus mengalami berbagai permasalahan di berbagai bidang, salah satunya adalah bidang sosial-ekonomi. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut ialah dengan memperdayakan peran perbankan untuk menjaga kekuatan ekonomi Indonesia. Bank yang dipilih pemerintah saat itu ialah Syomin Ginko untuk dinasionalisasikan menjadi Bank Rakyat Indonesia berdasarkan PP No. 1 Tahun 1946 tentang penetapan BRI menjadi bank pemerintah pertama sekaligus pelengkap kemerdekaan.
Kebijakan Pemerintah dalam Swasembada Beras dan Dampaknya Bagi Petani di Kabupaten Karawang 1969-1985 Rahayu Febriyani
PERIODE: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah Vol. 2 No. 1 (2020): PERIODE: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah
Publisher : Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21009/periode.021.4

Abstract

This research discusses the policy of rice by Orde Baru Government in the period 1969-1985 and the impact for peasant in Karawang Regency. The study uses historical research methods. The sources used in this study are primary sources and secondary sources. The primary sources used are archives, interviews, newspapers and contemporary magazines. While secondary sources used are books related to the theme of research. Rice policy is an important policy in the effort to maintain state stability. The potential to increase the production of rice was made reality with planning development, such as intensification, extensibility, price policy, marketing improvement, credit institutions and others. The Program from this policy successfully increased the productivity of the land and delivered Indonesia to get the award from the FAO (Food Agriculture Organization) as a self-sufficiency country. The results concluded that in Karawang Regency during the course of the policy program often have problems, ranging from pest attack, drought, flood, uneven distribution of fertilizer, and low selling price compared to price Production. Rice policy applied still unable to improve the welfare of peasant. Penelitian ini membahas kebijakan beras yang dilaksankan oleh Pemerintah Orde Baru pada periode 1969-1985 dan dampaknya yang dirasakan oleh para petani di Kabupaten Karawang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini berupa sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer yang digunakan berupa arsip, wawancara, koran dan majalah sezaman. Sedangkan sumber sekunder yang digunakan adalah buku yang berkaitan dengan tema penelitian. Kebijakan beras merupakan kebijakan yang penting dalam upaya menjaga kestabilan negara. Potensi untuk meningkatkan produksi beras dijadikan kenyataan dengan pembangunan berencana, seperti intensifikasi, ekstensifikasi, kebijaksanaan harga, perbaikan pemasaran, lembaga perkreditan dan lain-lain. Program dari kebijakan ini berhasil meningkatkan produktivitas lahan dan mengantarkan Indonesia mendapatkan penghargaan dari FAO (Food Agriculture Organization) sebagai negara swasembada. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa di Kabupaten Karawang selama melaksanakan program kebijakan tersebut sering mengalami kendala, mulai dari serangan hama, kemarau, banjir, distribusi pupuk yang tidak merata, dan harga jual yang rendah dibanding harga produksi. Kebijakan beras yang diterapkan masih tidak mampu meningkatkan kesejahteraan petani.
Menahan Arus: Pandangan Aisyiyah Terhadap Polemik Wacana Poligami, Keluarga Berencana, dan Jilbab, 1970 – 1991 Hellen Cindana
PERIODE: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah Vol. 2 No. 1 (2020): PERIODE: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah
Publisher : Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21009/periode.021.5

Abstract

This study examines the view of Aisyiyah's organization on the polemics of polygamy discourse, family planning and the hijab case that occurred in the new order. In this study illustrate how Aisyiyah as a woman's Islamic organization seeks to align New order government programs with Islamic religious teachings. In the strict control of the new Order government that makes women organizations under scrutiny make the Aisyiyah organization can not do much other than to follow the programs outlined by the Government. In realizing the mission reads: "To improve the dignity of women in accordance with the teachings of Islam", Aisyiyah cooperate with government programs without eliminating the character as a Muslim organization that is running Da'wah Islam Al-Ma'ruf nahi munkar. Meanwhile, the discourse raised in this study is polygamy, family planning and the hijab case which is considered quite representative in describing Aisyiyah's response to problems concerning women during the new Order. Penelitian ini mengkaji mengenai pandangan organisasi Aisyiyah terhadap polemik wacana poligami, keluarga berencana dan kasus jilbab yang terjadi pada masa orde baru. Dalam penelitian ini menggambarkan bagaimana Aisyiyah sebagai organisasi Islam wanita yang berusaha untuk menyelaraskan program-program pemerintah orde baru dengan ajaran agama Islam. Dalam kontrol ketat pemerintah orde baru yang membuat organisasi-organisasi perempuan berada dalam pengawasan membuat organisasi Aisyiyah tidak bisa berbuat banyak selain mengikuti program-program yan digariskan oleh pemerintah. Dalam mewujudkan misi “Meningkatkan harkat dan martabat kaum perempuan sesuai dengan ajaran Islam”, Aisyiyah bekerja sama dengan program-program pemerintah tanpa menghilangkan karakternya sebagai organisasi muslim, yaitu menjalankan dakwah Islam amar ma’ruf nahi munkar. Sementara, wacana yang diangkat dalam penelitian ini adalah poligami, keluarga berencana dan kasus jilbab yang dianggap cukup representatif dalam menggambarkan respon Aisyiyah terhadap masalah-masalah mengenai perempuan pada masa Orde Baru.

Page 1 of 5 | Total Record : 47

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 1 (2025): PERIODE : Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah Vol. 6 No. 2 (2024): PERIODE (Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah) Vol. 6 No. 1 (2024): PERIODE : Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah Vol. 5 No. 2 (2023): PERIODE: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah Vol. 5 No. 1 (2023): PERIODE: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah Vol. 3 No. 2 (2021): PERIODE: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah Vol. 3 No. 1 (2021): PERIODE: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah Vol. 2 No. 2 (2020): PERIODE: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah Vol. 2 No. 1 (2020): PERIODE: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah Vol. 1 No. 1 (2019): PERIODE: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah