cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nur Fajar Absor
Contact Email
nur.fajar@unj.ac.id
Phone
+6285656325895
Journal Mail Official
periode@unj.ac.id
Editorial Address
Jl. Rawamangun Muka Raya No.11, RT.11, RW.14, Rawamangun, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13220
Location
Kota adm. jakarta timur,
Dki jakarta
INDONESIA
PERIODE: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah
Published by Universitas Negeri Jakarta
ISSN : -     EISSN : 26566338     DOI : https://doi.org/10.21009
Core Subject : Humanities, Education,
Humanities Education
PERIODE Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah is an academic journal published by the History Education Undergraduate Program, Faculty of Social Sciences and Law, Jakarta State University. Established in 2019, the journal is issued biannually in March and September as an open access, peer reviewed publication that focuses on the fields of history and history education. Its primary objective is to enhance readers understanding of historical studies and history education by disseminating scholarly articles, research findings, and book reviews. PERIODE is committed to publishing high quality contributions from researchers, academics, and practitioners.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Pendidikan
Articles 47 Documents
 1   2   3   4   5 
Pemikiran Ki Hadjar Dewantara dan Sistem Among di Perguruan Taman Siswa Yogyakarta (1922-1945) Riska Devi
PERIODE: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah Vol. 2 No. 2 (2020): PERIODE: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah
Publisher : Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21009/periode.022.1

Abstract

Western system education applied to the education in Indonesia during the Dutch colonial rule only aims to meet the workforce in the offices of Dutch colonial government with a cheap wage. In addition, the Western education system only emphasizes intellectual intelligence and is not concerned with the potential of learners. Ki Hadjar Dewantara through Among System seeks to change the education of the western system with an education that has a national system based on the culture of the people who obey it. Among system puts the students as the central education and does not educate by means of orders, compulsion and punishment, so that it can affect the growth of students. By using the Among System the way of orders, compulsion and punishment, can grow the soul of freedom in the learners. Pendidikan sistem Barat yang diterapkan pada dunia pendidikan di Indonesia pada masa pemerintahan kolonial Belanda hanya bertujuan untuk memenuhi tenaga kerja di kantor-kantor pemerintaha kolonial Belanda dengan upah yang murah. Selain itu pendidikan sistem Barat hanya mementingkan kecerdasan intelektual dan tidak mementingkan potensi yang dimilki peserta didik. Ki Hadjar Dewantara melalui Sistem Among berusaha untuk mengubah pendidikan sistem Barat dengan pendidikan yang memiliki sistem nasional dengan berdasarkan kebudayaan masyarakat yang menempatinya. Sistem Among menempatkan peserta didik sebagai sentral pendidikan dan tidak mendidik dengan cara perintah, paksaan dan hukuman, sehingga dapat mempengaruhi tumbuh kembang peserta didik. Dengan menggunakan Sistem Among yang jauh dari cara perintah, paksaan dan hukuman, dapat menumbuhkan jiwa merdeka dalam diri peserta didik
Peran Siauw Giok Tjhan dalam Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia (BAPERKI), 1954-1966 Stephanny Nira
PERIODE: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah Vol. 2 No. 2 (2020): PERIODE: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah
Publisher : Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21009/periode.022.3

Abstract

This research examines the role of Siauw Giok Tjhan in the Indonesian Citizenship Consultative Body (BAPERKI) which is a mass organization that aims to fight for equal rights and guarantee that all citizens of Chinese descent become Indonesian citizens (WNI). This study aims to find out how the citizenship status of Chinese in Indonesia in 1954 to 1966 and to find out how the role of BAPERKI in dealing with the problem of citizenship status at that time. The research method used in this study is the historical method, which consists of collecting sources (heuristics), source criticism (verification), interpretation and historiography. This study explains chronologically how the role of Siauw Giok Tjhan in BAPERKI and the solution for the people of Chinese descent in Indonesia at that time was unclear about citizenship status. As well as the facts that occurred at Siauw Giok Tjhan and BAPERKI after the events of the 30 September 1965 Movement which claimed many victims and huge losses for Siauw and BAPERKI. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana peran Siauw Giok Tjhan dalam Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia (BAPERKI) yang merupakan organisasi massa yang bertujuan untuk memperjuangkan persamaan hak dan menjamin semua Warga Negara keturunan Tionghoa, menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana status kewarganegaraan golongan Tionghoa di Indonesia pada tahun 1954 sampai 1966 dan untuk mengetahui bagaimana peran BAPERKI dalam menghadapi masalah status kewarganegaraan pada masa itu. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode sejarah, yakni yang terdiri dari pengumpulan sumber (heuristik), kritik sumber (verifikasi), interpretasi dan historiografi. Penelitian ini menjelaskan secara kronologis bagaimana peran Siauw Giok Tjhan di BAPERKI dan jalan keluarnya bagi masyarakat keturunan Tionghoa di Indonesia yang pada masa itu tidak jelas status kewarganegaraannya. Serta fakta-fakta yang terjadi pada Siauw Giok Tjhan dan BAPERKI pasca peristiwa Gerakan 30 September 1965 yang memakan banyak korban dan kerugian yang besar bagi Siauw maupun BAPERKI.
Sragen di Masa Revolusi: Dampak Sosial dan Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia di Surakarta, 1944-1949 Syammy Lilyana
PERIODE: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah Vol. 2 No. 2 (2020): PERIODE: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah
Publisher : Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21009/periode.022.4

Abstract

This article aims to explain about Sragen which was originally part of the Swapraja Surakarta then opted out of the Swapraja Surakarta bond after the Proclamation of Independence and become part of the Central Government of the Republic of Indonesia, and explain about social impact and process of the revolution as a result of events that occurred in Sragen and surrounding areas.Based on the results of this study, it can be concluded that among the big cities in Central Java, such as Surakarta and Semarang, Sragen is considered a small city. Sragen can be said as a city that follows the events that occurred in Surakarta. Sometimes, even Sragen people refer to themselves as Surakarta or Solo people. This shows that Sragen in the sense of mentality is still rooted in the big city which is the center of its culture, Surakarta. This also happened in the early independence period where most everything that happened in Sragen was a result of the turmoil that occurred is Surakarta. The social upheavals that emerged showed that the Indonesian revolution was not only a form of the struggle of the Indonesian nation to maintain its new identity, but also contains social problems in it. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan tentang Sragen yang awalnya merupakan bagian dari Swapraja Surakarta yang kemudian memilih keluar dari ikatan Swapraja Surakarta setelah Proklamasi Kemerdekaan dan menjadi bagian dari Pemerintah Pusat Republik Indonesia, serta menjelaskan dampak sosial dan proses jalannya revolusi akibat dari adanya peristiwa-peristiwa yang terjadi di wilayah Sragen dan sekitarnya.Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa di antara kota-kota besar yang tersebar di Jawa Tengah seperti, Surakarta dan Semarang, Sragen dianggap sebagai kota kecil. Sragen dapat dikatakan sebagai kota yang mengekor kepada apa yang terjadi di Surakarta. Bahkan orang Sragen sendiri kadang menyebut diri mereka sebagai orang Surakarta atau Solo. Hal ini menunjukkan bahwa Sragen dalam artian mentalitas masih menginduk kepada kota besar yang menjadi sentral kebudayaannya yaitu, Surakarta. Hal ini juga yang kemudian terjadi pada masa awal kemerdekaan di mana kebanyakan setiap hal yang terjadi di Sragen merupakan akibat dari gejolak yang terjadi di Surakarta. Pergolakan-pergolakan sosial yang muncul memperlihatkan bahwa revolusi Indonesia tidak hanya merupakan bentuk perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan identitas barunya tetapi, juga mengandung permasalahan-permasalahan sosial di dalamnya.
Peranan Komunitas-Komunitas Penggiat Kesejarahan di DKI Jakarta: 1998-2017 Jeiskya Putra Pratomo
PERIODE: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah Vol. 2 No. 2 (2020): PERIODE: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah
Publisher : Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21009/periode.022.5

Abstract

This research aims to explain the role of historical communities as an organization that builds historical awareness in DKI Jakarta and still exists chronologically today. There are three main discussions in this minithesis, First, How did the history of historical communities in DKI Jakarta begins and all the background factors in the old city that made the formation of various historical communities in DKI Jakarta. Second, what is the role of historical communities in DKI Jakarta in disseminating historical awareness to the public. Third, what is the role of the central government in facilitating historical communities. The research method used in this study is a historical research method that consists of five stages, namely the determination of topics, heuristics, verification, interpretation, and historiography. The results of this study indicate that there is a ecosystem built by the government and historical communities in building historical awareness in society public. With the role of the government, communities and society public, it is hoped that the creation of a cultural ecosystem, especially in the field of history, can build a sense of our national unity. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang peranan Komunitas-komunitas kesejarahan sebagai organisasi yang membangun kesadaran sejarah di DKI Jakarta dan masih eksis hingga sekarang ini secara kronologis. Terdapat tiga pembahasan utama dalam skripsi ini yakni Pertama, Bagaimana awal mula pertumbuhan komunitas-komunitas kesejarahan di DKI Jakarta dan segala faktor – faktor latar di Kota tua yang membuat terbentuknya berbagai komunitas-komunitas kesejarahan di DKI Jakarta. Kedua, Bagaimana peranan komunitas-komunitas kesejarahan di DKI Jakarta dalam mendiseminasikan kesadaran sejarah kepada masyarakat. Ketiga, Bagaimana peranan pemerintah pusat dalam memfasilitasi komunitas kesejarahan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah yang terdiri dari lima tahapan yaitu penentuan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Hasilnya dari penelitian ini menunjukan, terdapat sinergitas yang dibangun oleh pemerintah dan komunitas-komunitas kesejarahan dalam membangun kesadaran sejarah pada masyarakat. Dengan adanya peran dari pemerintah, komunitas-komunitas, dan masyarakat ini, diharapkan terciptanya ekosistem kebudayaan khususnya dibidang kesejarahan yang dapat membangun rasa persatuan dan kesatuan bangsa.
Sukarno dan Pembangunan Stadion Gelora Bung Karno di Senayan, 1959-1962 Muhammad Rizaldy
PERIODE: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah Vol. 2 No. 2 (2020): PERIODE: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah
Publisher : Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21009/periode.022.2

Abstract

The building of Gelora Bung Karno stadium was based on Indonesia requirement to become host of Asian Games IV on 1962. The needs for a multi-sports event and Sukarno vision to build Jakarta as “mercusuar” or lighthouse for new emerging forces has affected the expansion of building in Jakarta to meet the need. Hotel Indonesia, statues and monuments, are built for this purpose. In regards to Gelora Bung Karno stadium, the areas that has been chose was Senayan, that was still a rural, and farming area. People who lived there are moved and relocated to Tebet. Pembangunan stadion Gelora Bung Karno didasari oleh keinginan Indonesia untuk menjadi tuan rumah Asian Games IV pada tahun 1962. Kebutuhan untuk pesta olahraga dan keinginan Sukarno yang ingin menjadikan Jakarta sebagai mercusuar negara-negara berkembang telah menyebabkan terjadinya ledakan pembangunan untuk memenuhi kepentingan tersebut. Pembangunan Hotel Indonesia, patung-patung, dan monumen, dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan ini. Dalam pembangunan Stadion Gelora Bung Karno, wilayah yang ditunjuk untuk dijadikan lokasi pembangunan adalah kawasan Senayan, yang masih berupa daerah-daerah perkebunan, serta juga terdapat pemukiman warga, Soekarno menunjuk wilayah kampung Senayan untuk pembangunan Stadion Gelora
Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Jakarta: Eksistensi Pasca Surat Keputusan Bersama Tentang Ahmadiyah Tahun 2008-2011 Adea Tiara
PERIODE: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah Vol. 3 No. 1 (2021): PERIODE: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah
Publisher : Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21009/periode.031.1

Abstract

This writing was motivated by the issuance of a Joint Decree of the Three Ministers (SKB) issued by the Minister of Religion, the Attorney General's Office, the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia regarding the warning not to spread interpretations regarding the recognition of the existence of a prophet after the Prophet Muhammad for the Ahmadiyah movement which has developed in Indonesia since before independence era. This writing uses a multidimensional approach and historical method by paying attention to the stages which include Heuristics, Verification, Interpretation, and Historiography. The purpose of this paper is to find out the existence of the existence of the Indonesian Ahmadiyya Community (JAI) in Jakarta after the issuance of the Joint Decree of the Three Ministers (SKB) in 2008-2011 and to find out how the Indonesian Ahmadiyya Community (JAI) organization continues to exist in the community. The results of the study show that the existence of the Indonesian Ahmadiyya Community (JAI) still exists in the community. Although at the beginning of the issuance of the decree, the Ahmadiyah in Jakarta experienced acts of discrimination in the form of burning and sealing mosques. Nevertheless, the Ahmadiyya Community in Jakarta was able to survive by pursuing it through internal and external strategies. Penulisan ini dilatarbelakangi oleh diterbitkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) yang dikeluarkan oleh Menteri Agama, Kejaksaan Agung, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang peringatan untuk tidak menyebarkan penafsiran mengenai pengakuan keberadaan nabi setelah Nabi Muhammad bagi gerakan Ahmadiyah yang telah berkembang di Indonesia sejak sebelum era kemerdekaan. Penulisan ini menggunakan pendekatan multidimensional dan metode sejarah dengan memperhatikan tahapan-tahapan yang meliputi Heuristik, Verifikasi, Interpretasi, dan Historiografi. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui keberadaan Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Jakarta pasca dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) tahun 2008-2011, serta untuk mengetahui bagaimana organisasi Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) tetap eksis di masyarakat. Hasil penelitian menunjukan eksistensi Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) masih tetap ada di masyarakat. Walaupun pada awal dikeluarkan surat keputusan tersebut Ahmadiyah di Jakarta mengalami tindakan diskriminasi berupa pembakaran dan penyegelan masjid. Meskipun demikian, Jemaah Ahmadiyah di Jakarta mampu bertahan dengan mengupayakan melalui strategi internal maupun eksternal.
Kebijakan Revitalisasi Stadhuis Van Batavia Menjadi Museum Sejarah Jakarta (1972-1974) Al Masrifa Virda Ardhany; Abrar; M. Hasmi Yanuardi
PERIODE: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah Vol. 3 No. 1 (2021): PERIODE: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah
Publisher : Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21009/periode.031.2

Abstract

This article entitled Stadhuis van Batavia Revitalization Policy to become the Jakarta History Museum (1972-1974) examines the process of implementing the Stadhuis van batavia revitalization policy, starting from the basis for implementing the policy, the governor's decision regarding the preservation of cultural heritage buildings, the process of restoring the stadhuis building, and development workforce. This stadhuis van batavia revitalization policy has an effect on improving public infrastructure in Jakarta, especially recreational infrastructure in the form of a museum which is a vital place to store relics of the past. In the research process, the research method used is the historical research method. This method includes four stages, namely heuristics, verification, interpretation, and historiography. The Revitalization Policy is the right step taken by Governor Ali Sadikin to overcome problems regarding public infrastructure and population urbanization. With this policy, the community's need for recreational infrastructure is fulfilled, this also has an impact on the socio-cultural conditions of the community by carrying out development that will directly advance the economy. Artikel yang berjudul Kebijakan Revitalisasi Stadhuis van Batavia menjadi Museum Sejarah Jakarta (1972-1974) ini mengkaji mengenai proses pelaksanaan kebijakan revitalisasi stadhuis van batavia, mulai dari landasan pelaksanaan kebijakan, keputusan gubernur mengenai pelestarian bangunan cagar budaya, proses pemugaran bangunan stadhuis, dan tenaga kerja pembagunan. Kebijakan revitalisasi stadhuis van batavia ini berpengaruh terhadap peningkatan prasarana publik di Jakarta khususnya prasarana rekreasi berbentuk museum yang menjadi tempat vital untuk menyimpan barang peninggalan masa lampau. Dalam proses penelitian, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian sejarah. Metode ini meliputi empat tahapan, yaitu heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Kebijakan Revitalisasi merupakan langkah tepat yang diambil oleh Gubernur Ali Sadikin untuk mengatasi permasalahan mengenai prasarana publik dan urbanisasi penduduk. Dengan adanya kebijakan ini, kebutuhan masyarakat akan prasarana rekreasi pun terpenuhi, hal ini juga berdampak pada kondisi sosial-budaya pada masyarakat dengan melakukan pembangunan yang secara langsung akan memajukan perekonomian.
Efektivitas dan Pemanfaatan Kina dalam Penanganan Penyakit Malaria Tahun 1989-2000 di Pulau Jawa-Bali Anggie Restini C. S.; Ratu Husmiati; Nur'aeni Marta
PERIODE: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah Vol. 3 No. 1 (2021): PERIODE: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah
Publisher : Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21009/periode.031.3

Abstract

This research isstudy about how quinine had become the main drug in the treatment of malaria which then after several centuries of malaria parasite resistance to the substances contained in quinine made the author interested in researching further about how the effectiveness and utilization of quinine in the treatment of malaria in 1989 -2000 on the islands of Java and Bali. The research method used in this study is a historical research method by going through the stages of Heuristics, Verification, Interpretation and Historiography which are written in descriptive narrative form. The population of this study is the number of malaria sufferers in Indonesia. And the samples were malaria sufferers on the island of Java-Bali. The results of the research that has been carried out are that the function of the content in quinine compounds to date has remained the same, only because of the revolution in the metabolic system of the plasmodium parasite that causes malaria, most of which have immunity to the compounds contained in quinine or commonly called resistance, its effectiveness is not again considered as good and resulted in a decrease in its utilization in the treatment of malaria, especially in Java and Bali where the implementation of programs and malaria prevention were carried out intensively. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana kina sempat menjadi obat utama dalam penanganan malaria yang kemudian setelah beberapa abad ditemukan adanya resistensi parasit malaria terhadap zat yang terkandung dalam kina membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai bagaimana efektivitas dan pemanfaatan kina dalam penanganan malaria pada tahun 1989-2000 di pulau Jawa dan Bali. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah dengan melalui tahapan-tahapan yakni Heuristik, Verifikasi, Interpretasi dan Historiografi yang penulisannya dalam bentuk deskriptif naratif. Populasi penelitian ini adalah jumlah penderita malaria di Indonesia. Dan sampelnya ialah penderita malaria di pulau Jawa-Bali. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan ialah fungsi dari kandungan dalam senyawa kina hingga saat ini tetaplah sama, hanya karena adanya revolusi dari sistem metabolisme parasit plasmodium penyebab penyakit malaria yang pada sebagian wilayah telah memiliki kekebalan terhadap senyawa yang terkandung di dalam kina atau biasa disebut resistensi, membuat efektivitasnya tidak lagi dianggap sebagus dahulu dan mengakibatkan pemanfaatannya dalam penanganan penyakit malaria pula mengalami penurunan terutama di wilayah Jawa dan Bali dimana pelaksanaan program pemberantasan dan pencegahan malaria dilakukan secara intensif.
Arsitektur Kolonial Tropis di Bandung: Sebuah Interaksi Multikultur (1906-1925) Dina Amelia; Umasih; Nur'aeni Marta
PERIODE: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah Vol. 3 No. 1 (2021): PERIODE: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah
Publisher : Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21009/periode.031.4

Abstract

This study examines the harmonization between city parks and the Dutch colonial Gouverment Bedrijven (Government Building) in Bandung in the period 1906-1925. This study aims to understand the role of the Dutch colonial in the design of Bandung as a colonial city by combining city parks and colonial architecture. This study uses the historical method with data obtained from the results of a literature review and presented in a descriptive-narrative way. This study discusses the changes in the face of the city of Bandung which was adopted from the colonial community's thinking and implemented with a typical European (Dutch) design after the increase in status to Gemeente (kotapraja) in 1906-1925. After the plan to move the capital of the Dutch East Indies from Batavia to Bandung at that time, nature became an important component that supports the improvement of the city of Bandung. The harmonization between city parks and colonial buildings formed a linkage and harmony of parks as a support for Bandung City planning at that time. Penelitian ini mengkaji tentang harmonisasi antara taman-taman kota dan Gouverment Bedrijven (Bangunan Pemerintahan) kolonial Belanda di Bandung pada rentang tahun 1906-1925. Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran kolonial Belanda dalam perancangan Bandung menjadi sebuah kota kolonial dengan memadukan taman kota dan arsitektur bangunan khas kolonialnya. Penelitian ini menggunakan metode historis dengan data yang didapat dari hasil kajian kepustakaan dan disajikan secara deskriptif-naratif. Penelitian ini membahas tentang perubahan wajah kota Bandung yang diadopsi dari pemikiran masyarakat kolonial dan diimplementasikan dengan rancangan khas Eropa (Belanda) usai peningkatan status menjadi Gemeente (kotapraja) pada tahun 1906-1925. Setelah adanya rencana pemindahan Ibukota Hindia Belanda dari Batavia ke Bandung kala itu, alam menjadi komponen penting yang mendukung pembenahan kota Bandung Harmonisasi antara pembangunan taman kota dengan Gouverment Bedrijven atau Bangunan Pemerintahan membentuk suatu keselarasan pada pemukiman Indische Koloniaal Staad sehingga membentuk citra sebuah kota kolonial bernuansa tropis. Harmonisasi antara taman kota dan bangunan kolonial membentuk keterkaitan dan kepadanan taman sebagai penunjang perencanaan Kota Bandung saat itu.
Gelombang Kedua Gerakan Feminisme di Indonesia (1982-1998) Astri Aristiani; Abdul Syukur; Umasih
PERIODE: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah Vol. 3 No. 1 (2021): PERIODE: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah
Publisher : Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21009/periode.031.5

Abstract

The New Order government created its own gender politics. They adopted the concept of "Motherism" and viewed women as mothers and wives. The life of the independent feminism movement in the period 1982-1998 had to experience cat-and-cat with the New Order government, so it is not uncommon for some of these organizations to be illegal. In the midst of repressive government attitudes, the independent feminism movement is challenged. But it was able to go through with a mature strategy, so that many of them were able to survive until the New Order was dethroned, even able to cooperate with the international feminism movement. Then at the time of the May 1998 riots, independent feminism movements either at the center orpu areas synergized with each other to voice freedom. This study aims to examine the dynamics of life of the second wave of feminism movement in Indonesia in 1982-1998. This study uses historical methods whose data is obtained from interviews, literature studies and presented descriptively-narratively. Pemerintah Orde Baru menciptakan politik gender tersendiri. Mereka mengadopsi konsep “Ibuisme” dan memandang perempuan sebagai ibu dan istri. Kehidupan gerakan feminisme independen pada periode 1982-1998 harus mengalami kucing-kucingan dengan pemerintah Orde Baru, sehingga tidak jarang dari beberapa organisasi ini bersifat ilegal. Di tengah sikap pemerintah yang represif, gerakan feminisme independen banyak mendapat tantangan. Namun hal tersebut mampu dilalui dengan strategi yang matang, sehingga banyak dari mereka yang mampu bertahan hingga Orde Baru lengser, bahkan bisa menjalin kerjasama dengan gerakan feminisme internasional. Kemudian pada saat kerusuhan Mei 1998, gerakan feminisme independen baik yang berada di pusat ataupu daerah saling bersinergi untuk menyuarakan kebebasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai dinamika kehidupan gelombang kedua gerakan feminisme di Indonesia pada tahun 1982-1998. Penelitian ini menggunakan metode historis yang datanya didapat dari hasil wawancara, kajian kepustakaan dan disajikan secara deskriptif-naratif.

Page 2 of 5 | Total Record : 47

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 1 (2025): PERIODE : Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah Vol. 6 No. 2 (2024): PERIODE (Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah) Vol. 6 No. 1 (2024): PERIODE : Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah Vol. 5 No. 2 (2023): PERIODE: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah Vol. 5 No. 1 (2023): PERIODE: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah Vol. 3 No. 2 (2021): PERIODE: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah Vol. 3 No. 1 (2021): PERIODE: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah Vol. 2 No. 2 (2020): PERIODE: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah Vol. 2 No. 1 (2020): PERIODE: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah Vol. 1 No. 1 (2019): PERIODE: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah