cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Adi Nur Rohman
Contact Email
adi.nur@dsn.ubharajaya.ac.id
Phone
+6285235968979
Journal Mail Official
bhalrev@ubharajaya.ac.id
Editorial Address
Faculty of law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Grha Summarecon 4th Floor, Campus 2 Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Jl. Raya Perjuangan Bekasi Utara, Bekasi City, West Java 17121, Indonesia
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Bhayangkara Law Review
Published by Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
ISSN : -     EISSN : 30635438     DOI : https://doi.org/10.31599
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Bhayangkara Law Review (Bhalrev) is a scientific and open access journal managed and published by Doctor of Law Study Program, Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge. The aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers, and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deals with a broad range of topics in the fields of Criminal Law, Civil Law, International Law, Constitutional Law, Administrative Law, Islamic Law, Economic Law, Medical Law, Customary Law, Environmental Law and another section related contemporary issues in law. This Journal is accept manuscript in Indonesian or English and published two times a year in June and December.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 28 Documents
 1   2   3 
Kewenangan Penuntutan Kejaksaan Dalam Perkara Koneksitas: Implikasi Terhadap Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hak Tersangka Marpaung, Victor P.
Bhayangkara Law Review ##issue.vol## 2 ##issue.no## 2 (2025): December 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/bhalrev.v2i2.4725

Abstract

Penelitian ini menganalisis kewenangan penuntutan Kejaksaan pada perkara koneksitas yang melibatkan tersangka sipil dan tersangka anggota militer, serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak tersangka. Dengan pendekatan yuridis normatif yang diperkaya analisis komparatif praktik, penelitian menelaah kandungan normatif KUHAP, UU Peradilan Militer, UU Kejaksaan, Perpres JAMPIDMIL, dan Pedoman Jaksa Agung No. 2 Tahun 2025 serta dokumen praktik penuntutan. Temuan utama menunjukkan: (1) adanya inkonsistensi pelimpahan berkas dan penerapan prinsip dominus litis; (2) disparitas pemidanaan antara pelaku sipil dan militer untuk peristiwa materiil serupa; (3) mekanisme koordinasi teknis antara Kejaksaan dan Oditurat Militer belum mampu menjamin kepastian prosedural dan perlindungan hak tersangka; (4) pedoman internal yang ada belum diikuti secara seragam di tingkat daerah. Rekomendasi kebijakan meliputi harmonisasi ketentuan normatif, pembakuan SOP pelimpahan berkas koneksitas, pembentukan Tim Tetap Koneksitas tingkat nasional dan daerah, serta mekanisme pengawasan akuntabilitas penuntutan untuk melindungi hak tersangka. Artikel ini menyumbang bukti empiris dokumener dan kerangka rekomendasi operasional bagi reformasi penuntutan koneksitas di Indonesia
Tanggung Jawab Negara Dalam Pemetaan Kadastral Untuk Penguatan Hak Keperdataan Atas Tanah Zainudin; Adi Nur Rohman
Bhayangkara Law Review ##issue.vol## 2 ##issue.no## 2 (2025): December 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/bhalrev.v2i2.4862

Abstract

Penelitian ini mengkaji tanggung jawab negara dalam pemetaan kadastral sebagai dasar penguatan hak keperdataan atas tanah di Indonesia. Pemetaan kadastral memiliki kedudukan strategis dalam sistem hukum pertanahan karena menjadi fondasi pendaftaran tanah dan penerbitan sertipikat hak yang berfungsi sebagai alat bukti dalam hubungan keperdataan. Ketidakakuratan pemetaan berpotensi menimbulkan sengketa pertanahan, melemahkan kekuatan pembuktian sertipikat, serta merugikan pemegang hak meskipun kesalahan bersumber dari administrasi negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan studi putusan pengadilan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa tanggung jawab negara dalam pemetaan kadastral mencakup penetapan standar teknis yang baku, penyelenggaraan pemetaan yang akurat dan terintegrasi, serta penyediaan mekanisme koreksi dan pertanggungjawaban hukum atas kesalahan pemetaan. Akurasi pemetaan kadastral berpengaruh langsung terhadap kekuatan pembuktian hak keperdataan, kepastian hukum, dan perlindungan hak pemegang tanah. Oleh karena itu, negara perlu mendorong penerapan pemetaan kadastral presisi tinggi yang didukung pembaruan regulasi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta integrasi data geospasial nasional agar pemetaan kadastral berfungsi optimal sebagai instrumen perlindungan hak keperdataan dan penataan administrasi pertanahan yang berkeadilan.
Kajian Konstitusi Pengakuan Kembali Surakarta Sebagai Daerah Istimewa Maryanto; Syauket, Amalia; Sinaulan, Ramlani Lina
Bhayangkara Law Review ##issue.vol## 2 ##issue.no## 2 (2025): December 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/bhalrev.v2i2.4877

Abstract

Surakarta merupakan daerah istimewa dalam Repuklik Indonesia, lahir dengan Piagam Kedudukan 19 Agustus 1945, Pengambilalihan Surakarta dengan Penetapan Pemerintah No. 16/SD tahun 1946 adalah sementara waktu namun hingga kini tidak pernah mendapat kejelasannya. Penelitian berfokus pada bagaimana kedudukan hukum Surakarta dan pengakuan kembali Surakarta sebagai daerah istimewa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, menggunakan bahan hukum primer, berupa peraturan perundang- undangan bahan hukum sekunder berupa literatur yang relevan dengan objek yang diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah dan perundang-undangan dengan metode analisis deskriptif-kualitatif. Penelitian menyimpulkan, pertama, dalam perspektif historis, Surakarta merupakan Daerah Istimewa sudah eksis sejak jaman sebelum Indonesia merdeka, dihapuskannya Daerah Istimewa Surakarta oleh Penetapan Pemerintah No. 16 / SD Tahun 1946 hanyalah sementara waktu dengan janji Surakarta ditetapkan dengan Undang-undang. Kedua, keistimewaan Surakarta dapat atau tidak diakui kembali sangat bergantung dari political will Pemerintah Pusat, DPR, Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat Surakarta.
Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Undang-Undang Dan Penegakan Hukum Di Indonesia Akmal Alfarisi Widodo; Edi Saputra Hasibuan; Joko Sriwidodo
Bhayangkara Law Review ##issue.vol## 2 ##issue.no## 2 (2025): December 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/bhalrev.v2i2.4967

Abstract

Politik hukum bertujuan untuk memahami secara keseluruhan tujuan dari hasil hukum berdasarkan interaksi antara politik, hukum, dan hasil hukum. Hukum muncul dari keputusan-keputusan politik, sehingga dapat dilihat sebagai hasil pemikiran para pengambil keputusan politik. Idealnya, semua aktivitas politik harus berada di bawah hukum, namun dalam praktiknya, hukum sering kali dipengaruhi oleh aktivitas politik. Produk hukum memiliki peran penting dalam memenuhi tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk memastikan bahwa Undang-Undang yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa setiap Rancangan Undang-Undang harus dilengkapi dengan naskah akademik. Dalam hubungan dinamis antara hukum dan politik, terdapat kekuatan politik yang kuat untuk mempengaruhi hukum Politik memiliki peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum. Jika pemerintah memiliki niat politik yang kuat untuk menegakkan hukum, maka hukum dapat ditegakkan secara efektif. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dalam kenyataannya, pengaruh politik sangat besar terhadap operasional hukum, dari proses pembuatannya sampai pada pelaksanaannya. Hubungan sebab akibat antara hukum dan politik, khususnya dalam hukum publik, menunjukkan bahwa sistem politik demokratis cenderung menghasilkan produk hukum yang responsif atau populis, sementara sistem politik otoriter cenderung menghasilkan hukum yang konservatif atau ortodoks.
Analisis Hukum Kampanye Di Tempat Ibadah Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Perspektif Equality Before The Law Di Provinsi Jawa Barat Dadan Ramlan; Amalia Syauket; Hasibuan, Edi Saputra Hasibuan
Bhayangkara Law Review ##issue.vol## 2 ##issue.no## 2 (2025): December 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/bhalrev.v2i2.5006

Abstract

Indonesia merupakan Negara hukum, konsep negara hukum didasari suatu pemahaman bahwa hukum ditentukan oleh rakyat yang tidak lain merupakan pengaturan hubungan sesama rakyat, konsep hubungan antara negara hukum dan kerakyatan, muncul dengan sebutan negara hukum yang demokratis (democratische rechtsstaat). Dalam konteks kelembagaan Penyelenggara Pemilu di Indonesia terdapat Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu. Masing-masing lembaga tersebut memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan tersendiri. permasalahan penelitian ini akan diarahkan untuk menjawab beberapa pertanyaan penelitian berkaitan Proses Penanganan Pelanggaran terhadap kampanye ditempat ibadah dalam Pemilihan umum Kepala daerah pada Pilkada serentah Tahun 2024 dan Azas Hukum equality before the law pada Pasal 187 ayat (3) Juncto Pasal 69 Huruf I berkaitan dengan kampanye ditempat ibadah pada Pemilihan umum Kepala daerah serentak Tahun 2024.
Konsep Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Pasal 111 Ayat (1) Dan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Narkotika: Studi Putusan Nomor 6929k/Pid.Sus/2022 Purba, Nani Idaroyani
Bhayangkara Law Review ##issue.vol## 2 ##issue.no## 2 (2025): December 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/bhalrev.v2i2.5014

Abstract

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui akibat hukum putusan perkara pidana narkotika menyimpang dari ketentuan pidana umum minimum khusus berdasarkan pertimbangan yang cukup oleh Majelis Hakim dan konsep ideal Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahakamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dalam perkara tindak pidana narkotika golongan I. Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif didukung wawancara dengan narasumber. Hasil penelitian dalam pembahasan ini yaitu akibat hukum putusan perkara pidana narkotika menyimpang dari ketentuan pidana umum minimum khusus berdasarkan pertimbangan yang cukup oleh Majelis Hakim adalah putusan yang bertentangan dengan asas legalitas dan menimbulkan disparitas putusan hakim bagi perkara yang lain yang identik dengan fakta hukum serta konflik kepentingan antara Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim dalam persidangan.
Solutif atau Kontradiktif: Pengaturan dan Penerapan Living Law dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia Sianipar, Sofian Herianto
Bhayangkara Law Review ##issue.vol## 2 ##issue.no## 2 (2025): December 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/bhalrev.v2i2.5025

Abstract

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) menandai pembaharuan signifikan dalam hukum pidana Indonesia dengan mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) sebagai salah satu dasar pemidanaan. Pengakuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan keadilan substantif, mencerminkan pluralisme hukum, dan menjembatani kesenjangan antara norma hukum tertulis dan praktik sosial yang berlaku. Namun, penerapan living law menimbulkan perdebatan akademik terkait konsistensinya dengan asas legalitas, kepastian hukum, serta perlindungan hak asasi manusia. Artikel ini merupakan penelitian konseptual dengan pendekatan doktrinal dan normatif, bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan implementasi living law dalam KUHP Nasional serta menilai apakah penerapannya bersifat solutif atau kontradiktif terhadap prinsip dasar hukum pidana. Hasil kajian menunjukkan bahwa living law memiliki potensi solutif dalam konteks keadilan kontekstual dan integrasi nilai sosial ke dalam proses hukum pidana. Namun, secara normatif, konsep ini masih menyisakan tantangan serius, termasuk risiko ketidakpastian hukum dan disparitas pemidanaan, apabila tidak disertai pedoman implementasi yang jelas, batasan normatif, dan mekanisme pengawasan yang efektif. Temuan ini menegaskan perlunya keseimbangan antara fleksibilitas norma sosial dan kepastian hukum agar living law dapat berfungsi secara optimal dalam praktik peradilan pidana di Indonesia.
Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Instrumen Daya Saing Ekonomi Kreatif Di Era Digital Dan Platform Global Suprapto, Ronald Frediriek Rivelino; Rohman, Adi Nur
Bhayangkara Law Review ##issue.vol## 2 ##issue.no## 2 (2025): December 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/bhalrev.v2i2.5032

Abstract

Perkembangan ekonomi kreatif di era digital menunjukkan pergeseran fundamental dari ekonomi berbasis produk fisik menuju ekonomi berbasis ide, kreativitas, dan inovasi yang dimediasi oleh platform global. Dalam struktur ekonomi ini, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memegang peran strategis sebagai instrumen hukum yang menentukan kemampuan pencipta dan pelaku ekonomi kreatif untuk mempertahankan nilai ekonomi karya serta bersaing di pasar global. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif peran rezim Hak Kekayaan Intelektual dalam melindungi kepentingan ekonomi pencipta di tengah dominasi platform digital, serta mengkaji tantangan dan batasan rezim HKI konvensional dalam menghadapi karakter lintas yurisdiksi dan model bisnis digital baru.Penelitian ini menggunakan metode  yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang undangan, konseptual, dan perbandingan, melalui telaah terhadap instrumen hukum nasional dan internasional di bidang Hak Kekayaan Intelektual serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara normatif rezim HKI di Indonesia telah menyediakan kerangka perlindungan yang relatif lengkap melalui pengaturan hak cipta, merek, paten, dan desain industri. Namun demikian, dalam praktik ekonomi kreatif digital berbasis platform global, perlindungan tersebut menghadapi tantangan struktural berupa ketimpangan posisi tawar antara pencipta dan platform, dominasi perjanjian baku, penguasaan data dan algoritma oleh platform, serta kesulitan penegakan hukum lintas yurisdiksi. Kondisi ini menyebabkan hak eksklusif pencipta yang dijamin secara hukum kerap tereduksi dalam praktik ekonomi digital. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Hak Kekayaan Intelektual tetap merupakan instrumen penting bagi daya saing ekonomi kreatif, tetapi memerlukan penataan ulang yang lebih adaptif terhadap karakter ekonomi digital dan peran sentral platform global. Penguatan rezim HKI perlu diarahkan tidak hanya pada perlindungan hak substantif, tetapi juga pada pengaturan relasi antara pencipta dan platform, serta pengembangan mekanisme penegakan hukum yang mampu menjawab tantangan lintas batas dan model bisnis digital baru.

Page 3 of 3 | Total Record : 28

 1   2   3 

Filter by Year

2024 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue ##issue.vol## 2 ##issue.no## 2 (2025): December 2025 ##issue.vol## 2 ##issue.no## 1 (2025): June 2025 ##issue.vol## 1 ##issue.no## 2 (2024): December 2024 ##issue.vol## 1 ##issue.no## 1 (2024): June 2024