cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Khairul Umam
Contact Email
khairulumam@unram.ac.id
Phone
+6281809169674
Journal Mail Official
jurnaldiskresi@unram.ac.id
Editorial Address
Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Unram Jl. Majapahit No. 62 Mataram 83125
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Jurnal DIskresi
Published by Universitas Mataram
ISSN : -     EISSN : 28277805     DOI : https://doi.org/10.29303/diskresi.v4i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Diskresi merupakan media setiap semester guna penyebarluasan (diseminasi) hasil penelitian dan pengabdian atau kajian konseptual tentang hukum. Jurnal Diskresi terbit dua nomor dalam setahun (Juni dan Desember) Jurnal Diskresi memuat hasil penelitian dan pengabdian atau kajian konseptual (hasil pemikiran) tentang hukum, konstitusi, serta isu-isu hukum tata negara yang belum pernah dipublikasikan di media lain. Jurnal Diskresi ditujukan untuk kalangan pakar, akademisi, praktisi, penyelenggara negara, LSM, serta pemerhati hukum konstitusi dan ketatanegaraan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 201 Documents
 16   17   18   19   20 
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASIMASYARAKAT UNTUK MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (STUDI DI KECAMATAN NARMADA) Nouval Pramudaya Farakhan; Minollah; AD.Basniwati
Jurnal Diskresi Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/s3jc3h47

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami peran pemerintah daerah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). PBB merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berperan penting dalam pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik. Namun, tingkat partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak sering kali belum optimal sehingga diperlukan strategi dan kebijakan yang tepat. Metode penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, data yang digunakan oleh penyusun bersumber dari data lapangan, dan data kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki peran strategis melalui sosialisasi kebijakan pajak, pemberian pelayanan berbasis digital, program insentif atau pengurangan denda, serta pembinaan kepada aparat desa sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah. Upaya ini terbukti meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak sehingga berdampak pada peningkatan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahunnya.  
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DI KABUPATEN LOMBOK BARAT Dodik Jayaprana; Rusnan; Khairul Umam
Jurnal Diskresi Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/tm8qv798

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan pemungutan retribusi persampahan/kebersihan di Kabupaten Lombok Barat melalui kerja sama dengan PDAM dan PLN berdasarkan Perda Nomor 14 Tahun 2009. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi retribusi ke dalam tagihan air dan listrik masyarakat dinilai efektif dan efisien. Namun, pelaksanaannya belum optimal akibat rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya sosialisasi, keterbatasan layanan, serta lemahnya pengawasan dan administrasi. Diperlukan peningkatan koordinasi, digitalisasi administrasi, dan pengawasan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
PENGHARMONISASIAN PERATURAN DESA DALAM SISTEM PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DI INDONESIA Ulfa Sephira Milana; Haeruman Jayadi; Khairul Umam
Jurnal Diskresi Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/1rsxwa08

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlunya pengharmonisasian Peraturan Desa dalam sistem peraturan perundang-undangan serta mekanisme pengharmonisasiannya. Peraturan Desa sebagai bagian dari sistem hukum nasional harus disusun selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi guna mencegah terjadinya konflik norma, baik secara vertikal maupun horizontal. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum terdiri atas peraturan perundang-undangan, literatur, dan jurnal hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengharmonisasian Peraturan Desa diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dan keselarasan norma. Mekanisme pengharmonisasian dilakukan melalui tahapan pembentukan Peraturan Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 dengan pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.
IMPLIKASI INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG EFISIENSI ANGGARAN (STUDI TERHADAP ALOKASI DANA DESA DI KECAMATAN TANJUNG) Reza Mita Saputra; Haeruman Jayadi; Khairul Umam
Jurnal Diskresi Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/tbvg5q22

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implikasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Anggaran terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Tanjung serta mengidentifikasi kendala dalam penerapannya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Sekretaris Desa Tanjung, Sekretaris Desa Medana, dan Kepala Desa Sokong, serta studi dokumentasi terhadap peraturan dan dokumen perencanaan desa. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan dampak kebijakan efisiensi terhadap pengelolaan ADD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tidak selalu berimplikasi pada penurunan nominal ADD, melainkan pada perubahan struktur dan prioritas penggunaannya. Kebijakan efisiensi menyebabkan penyempitan fleksibilitas anggaran, pengalihan dan penundaan beberapa program pembangunan fisik serta pemberdayaan masyarakat, serta terbatasnya ruang diskresi pemerintah desa dalam menentukan prioritas pembangunan. Kendala utama yang dihadapi desa adalah keterbatasan ruang fiskal dan keharusan melakukan penyesuaian perencanaan dalam sistem keuangan pemerintahan berjenjang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implikasi kebijakan efisiensi anggaran terhadap ADD bersifat struktural dan memengaruhi pola pengelolaan serta pengambilan keputusan anggaran di tingkat desa.
FUNGSI PENGAWASAN INSPEKTORAT KOTA MATARAMDALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHYANG BAIK DI ERA DIGITAL Muhamad Haekal; AD Basniati; Rahmadani
Jurnal Diskresi Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/8bpd4x14

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis fungsi pengawasan Inspektorat Kota Mataram dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di era digital serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi. Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat berperan menjamin transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi pemerintahan daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Transformasi digital melalui penerapan SPBE mendorong penggunaan aplikasi seperti SAPA Inspektur, e-SmartBook, dan sistem pengaduan elektronik untuk mendukung pengawasan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan telah dilaksanakan melalui audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan berbasis digital yang meningkatkan efisiensi, mempercepat tindak lanjut rekomendasi, dan memperkuat akuntabilitas. Pengawasan juga lebih menekankan pada pembinaan dan pencegahan. Namun, masih terdapat kendala berupa keterbatasan jumlah dan kompetensi auditor, perbedaan literasi digital, serta keterbatasan infrastruktur teknologi. Secara umum, pengawasan digital telah mendukung penerapan prinsip good governance, meskipun masih memerlukan peningkatan kapasitas dan sarana pendukung. 
IMPLIKASI YURIDIS PELANGGARAN NETRALITAS PERANGKATDESA PADA PEMILIHAN UMUM 2024 Maesagagasandu; Chrisdianto Eko Purnomo; M. Saleh
Jurnal Diskresi Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/z102na30

Abstract

Penelitian ini mengkaji pelanggaran netralitas perangkat desa pada Pemilu 2024 di Kecamatan Kopang melalui pendekatan empiris berdasarkan observasi lapangan, wawancara, serta analisis laporan pengawasan Panwaslu Kecamatan. Temuan penelitian menunjukkan adanya pelanggaran faktual berupa kehadiran perangkat desa dalam kampanye terbuka, penggunaan fasilitas dan kendaraan dinas untuk aktivitas politik, serta penyebaran dukungan politik melalui media sosial. Pelanggaran tersebut menimbulkan implikasi yuridis berupa rekomendasi klarifikasi, tindakan administratif, dan potensi sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan. Selain itu, penelitian menemukan bahwa upaya penanganan pelanggaran telah dilakukan melalui peningkatan intensitas patroli pengawasan, sosialisasi regulasi netralitas kepada perangkat desa, serta koordinasi Panwaslu dengan pemerintah kecamatan dan desa. Namun, efektivitas upaya tersebut masih terkendala oleh faktor relasi sosial, rendahnya pemahaman normatif perangkat desa, dan terbatasnya sumber daya pengawasan.
PERBANDINGAN PENGATURAN SANKSI DALAM PERATURANDAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH ANTARA KOTAMATARAM DAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH Bagaswaras Pramudaryono; RR. Cahyowati; Haeruman Jayadi
Jurnal Diskresi Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ehpev375

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan pengaturan sanksi dalam Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2019 dan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sampah serta  alasan terjadinya perbedaan pengaturan sanksi dalam kedua regulasi tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perda Kota Mataram mengatur sanksi secara lebih rinci dan tegas, baik terkait bentuk sanksi maupun besaran denda, sehingga memberikan kepastian hukum yang lebih kuat serta memudahkan masyarakat memahami konsekuensi pelanggaran. Sebaliknya, Perda Kabupaten Lombok Tengah mengatur sanksi secara lebih umum dengan merujuk langsung pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tanpa merumuskan batasan denda maupun mekanisme pelaksanaannya. Pilihan regulasi ini dilakukan untuk memberikan fleksibilitas agar perubahan teknis dapat dilakukan melalui Peraturan Bupati tanpa harus mengubah peraturan daerah yang memerlukan anggaran besar. Namun, pendekatan ini menyebabkan munculnya kekaburan norma, keterlambatan penerbitan peraturan pelaksana, serta berpotensi menurunkan efektivitas penegakan. Alasan perbedaan pengaturan sanksi dalam kedua Perda dipengaruhi oleh karakteristik daerah, perbedaan kebijakan pemerintah daerah, pertimbangan anggaran, komitmen kelembagaan, serta mekanisme penyusunan peraturan daerah. Kota Mataram memilih pengaturan rinci untuk memperkuat ketertiban dan kepastian hukum, sedangkan Lombok Tengah memilih model regulasi fleksibel yang sepenuhnya bergantung pada pengaturan turunan. Kedua model menunjukkan perbedaan kualitas regulasi berdasarkan kesiapan daerah dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah. 
PEMBATASAN KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PEMBERIANABOLISI DAN AMNESTI F. Habil Al Gurabha; Chrisdianto Eko Purnomo; Khairul Umam
Jurnal Diskresi Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/p3p59t97

Abstract

Penelitian ini ditujukan untuk meninjau secara historis perihal regulasi abolisi dan amnesti  terkait dengan syarat, mekanisme, serta batasan normatif dan pembatasan ideal. Penelitian ini dilatarbelakangi dari ketiadaan limitasi normatif yang memadai dalm pemberian abolisi dan amnesti. Ketiadaan norma yang dimaksud berimplikasi pada terbukanya ruang penafsiran yang tidak memiliki parameter, khususnya istilah kepentingan negara yang tidak terdefinisi secara normatif. Keadaan ini kemudian menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang penyalagunaan kewenangan.  Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang ditopang oleh tiga pendekatan yaitu, pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Kajian historis menunjukkan siklus yang berulang, dimana setiap konstitusi mengakomodasi perihal abolisi dan amnesti tanpa parameter yang memadai. Kewenangan Presiden dalam pemberian abolisi dan amnesti mengalami pasang surut sesuai dengan domain konstitusi yang ada. Pada konstitusi Republik Indonesia Serikat dan Undang Undang Dasar Sementara 1950, kewenagan Presiden terdegradasi oleh sistem parlementer.  Pada fase UUD 1945 sebelum amandemen, Presiden memegang kendali penuh terhadap pemberian abolisi dan amnesti, kemudian pasca amandemen ketiga konstitusi meletakkan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga konsultatif bagi Presiden. Penelitian ini menunjukkan bahwa pembentukan regulasi yang komprehensif adalah keniscayaan, termasuk pemberian limitasi dan kualifikasi perkara tertentu yang tidak dapat diberikan abolisi dan amnesti, integrasi hak asasi manusia sebagai pendamping kepentingan negara, dan yang paling krusial adalah diakomodasinya mekanisme korektif terhadap suatu keputusan yang dikeluarkan Presiden terkait abolisi dan amnesti. 
IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135/PUU-XXII/2024 TENTANG PEMISAHAN PEMILU NASIONAL DAN PEMILU LOKAL TERHADAP MASA JABATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Shelly Melsyan Silva; Galang Asmara; Ashari
Jurnal Diskresi Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/awfx9d04

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pemilu nasional dan pemilu lokal serta implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUUXXII/2024  terhadap pengaturan dan kepastian hukum masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Adapun Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif, dengan pendekatan Undang-Undang, pendekatan Konseptual dan pendekatan Historis. Hasil penelitian menunjukan  pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan Pemilu nasional dan Pemilu lokal, seperti beban kerja penyelenggara yang berlebihan, pragmatisme partai politik, terpinggirkannya isu lokal, kejenuhan pemilih, serta keletihan institusional. Namun hal tersebut menimbulkan implikasi yuridis terkait pengaturan dan kepastian hukum masa jabatan DPRD akibat adanya jeda waktu yang di tentukan MK dalam putusannya, bahwa pemilu lokal dilaksanakan 2 (dua) atau paling lama 2,5 (dua setengah) tahun setelah pemilu nasional.
DAMPAK PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM MENDUDUKI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DITINJAU DARIUNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG APARATURSIPIL NEGARA Triyas Amalia Putri Ashari; Ida Surya; Ashari
Jurnal Diskresi Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/6mw4p466

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan, mekanisme, serta dampak yuridis  prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menduduki jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia. Penelitian ini menggunnakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 telah memberikan dasar hukum bagi penugasan prajurit TNI ke dalam jabatan ASN dengan menekankan prinsip kebutuhan organisasi dan sistem merit. Namun demikian, pengaturan tersebut masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum mengenai batasan jabatan, mekanisme seleksi, status kepegawaian, serta pola karier prajurit TNI dalam struktur ASN. Secara yuridis, prajurit TNI yang menduduki jabatan ASN dinilai sah sepanjang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip netralitas ASN serta supremasi sipil. Oleh karena itu, peneliti menyarankan perlunya harmonisasi regulasi, penegasan mekanisme alih status berbasis sistem merit, serta penguatan pengawasan dan pembinaan kompetensi guna menjamin profesionalisme ASN dan keberlanjutan reformasi birokrasi. 

Page 18 of 21 | Total Record : 201

 16   17   18   19   20 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Diskresi Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Diskresi Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Diskresi Vol. 3 No. 2 (2024): Jurnal Diskresi Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Diskresi Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Diskresi Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Diskresi Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Diskresi Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Diskresi