cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Khairul Umam
Contact Email
khairulumam@unram.ac.id
Phone
+6281809169674
Journal Mail Official
jurnaldiskresi@unram.ac.id
Editorial Address
Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Unram Jl. Majapahit No. 62 Mataram 83125
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Jurnal DIskresi
Published by Universitas Mataram
ISSN : -     EISSN : 28277805     DOI : https://doi.org/10.29303/diskresi.v4i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Diskresi merupakan media setiap semester guna penyebarluasan (diseminasi) hasil penelitian dan pengabdian atau kajian konseptual tentang hukum. Jurnal Diskresi terbit dua nomor dalam setahun (Juni dan Desember) Jurnal Diskresi memuat hasil penelitian dan pengabdian atau kajian konseptual (hasil pemikiran) tentang hukum, konstitusi, serta isu-isu hukum tata negara yang belum pernah dipublikasikan di media lain. Jurnal Diskresi ditujukan untuk kalangan pakar, akademisi, praktisi, penyelenggara negara, LSM, serta pemerhati hukum konstitusi dan ketatanegaraan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 171 Documents
 14   15   16   17   18 
PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN APBD OLEH DPRD (STUDI DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH) Yahya, Lalu Husnu; M. Saleh; AD. Basniwati
Jurnal Diskresi Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/53m5pq06

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), khususnya dalam sektor pendidikan, dan apa faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan DPRD dalam pengelolaan APBD di Kabupaten Lombok Tengah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, yang menunjukkan bahwa pengawasan DPRD telah dilakukan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP). Beberapa faktor yang memengaruhi efektivitas tersebut antara lain adalah keterbatasan kapasitas teknis anggota DPRD dalam memahami dokumen anggaran, kurangnya ketersediaan data dan laporan kinerja yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan, serta rendahnya pemanfaatan sistem informasi berbasis teknologi. Dengan demikian, pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan APBD oleh DPRD telah berjalan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP) sebagaimana diatur dalam peraturan DPRD Kabupaten Lombok Tengah No 1 tahun 2024 pada pasal 21 dan 22 tata tertib DPRD Kabupaten Lombok Tengah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap pengelolaan APBD di Kabupaten Lombok Tengah sudah berjalan optimal serta harus tetap diperkuat melalui pelatihan, pemanfaatan tenaga ahli, serta digitalisasi data pengawasan untuk mendorong terciptanya tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel.  
KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN TIM PEMERIKSA DAERAH DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM Albani, Muhammad Nasirudin; Chrisdianto Eko Purnomo; Haeruman Jayadi
Jurnal Diskresi Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/gqe7s397

Abstract

Penelitian ini berjudul “Kedudukan dan Kewenangan Tim Pemeriksa Daerah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum” bertujuan untuk mengetahui Pengaturan Tim Pemeriksa Daerah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, mengetahui kedudukan Tim Pemeriksa Daerah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dan kewenangan Tim Pemeriksa Daerah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan empat pendekatan: Undang-undang, Historis, Konseptual, dan kasus. Hasil Penelitian menujukan bahwa : 1) pengaturan Tim Pemeriksa Daerah sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 dan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 5 Tahun 2017. 2) Kedudukan Tim Pemeriksa Daerah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menurut Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 berada di daerah dan bersifat ad hoc yang mengakibatkan Tim Pemeriksa Daerah tidak memiliki Kedudukan yang cukup kuat. 3) kewenangan Tim Pemeriksa Daerah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa di atur lebih lanjut dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 5 Tahun 2017 yang menyatakan kewenangan Tim Pemeriksa Daerah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Hanya memeriksa Dugaan Pelanggaran Etik Penyelenggara pemilu jika diberikan mandat untuk melaksanakan Pemeriksaan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu pusat. Dengan begitu perlu dilakukan Revisi Undang-Undang 7 Tahun 2017 dan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 5 Tahun 2017 untuk memperkuat peran dari Tim Pemeriksa Daerah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyelesaikan kasus dugaan pelanggaran etik di daerah.
KONSTITUSIONALITAS AMBANG BATAS CALON KEPALA DAERAH DAN CALON WAKIL KEPALA DAERAH BERDASARKAN PRINSIP DEMOKRASI rizwan iqball, lalu muhamad; Rusnan; Johannes Johny Koynja
Jurnal Diskresi Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/6cknz095

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU/XXII/2024 yang secara signifikan menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah dari 20–25% menjadi 6,5–10% berdasarkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT). Fokus utama penelitian adalah menilai sejauh mana putusan ini mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, demokrasi, persamaan kesempatan, serta perlindungan hak asasi manusia dalam sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif melalui analisis perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan studi kasus, penelitian ini menemukan bahwa penurunan ambang batas tersebut membuka ruang partisipasi politik yang lebih luas bagi partai politik kecil dan calon independen, serta menghapus hambatan diskriminatif dalam proses pencalonan. Selain itu, implementasi putusan ini memerlukan sosialisasi yang masif dan terstruktur oleh KPU, Bawaslu, dan DKPP, serta dukungan dari lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan organisasi kepemudaan dalam pendidikan politik berbasis komunitas. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya menjadi preseden yuridis, tetapi juga menjadi landasan normatif dalam pembentukan kebijakan pemilu yang lebih adil dan demokratis.
EKSISTENSI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM RANGKAPENGUJIAN KONSTITUSIONALITAS UNDANG-UNDANG Roby, Roby Nurdiansyah; Crhisdianto Eko Purnomo; Rahmadani
Jurnal Diskresi Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/awj0cm93

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam rangka pengujian konstitusionalitas Undang-Undang di Indonesia serta mengetahui kriteria Mahkamah Konstitusi antara berperan sebagai Penegasan penafsiran atau negatif legislator di Indonesia. Adapun Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatiF, dengan pendekatan Undang-Undang, pendekatan Konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam mempertegas penafsiran adalah bentuk Mahkamah sebagai the guardian of constitution yang harus benar-benar menghadirkan keadilan substantif. Melalui penelitian ini diharapkan agar pembentuk Undang-Undang mampu menyusun parameter serta kriteria terkait penentuan batas penegasan penafsiran yang di lakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP BADAN USAHA MILIK DESA KEKERI BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2021 DI DESA KEKERI KECAMATAN GUNUNGSARI KABUPATEN LOMBOK BARAT Anisa Ashillah; Rusnan; Riska Ari Amalia
Jurnal Diskresi Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/zsn8zk34

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengetahui dasar hukum BPD menjadi pengawas BUMDesa Kekeri, pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dalam menetapkan dan mengatur pengawasan BUMDesa, serta implikasi yuridis terhadap pengawasan BUMDesa Kekeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis dan pendekatan kasus. Penelitian menunjukan pembentukan BPD menjadi pengawas BUMDesa Kekeri berlandaskan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Bersama , dan Anggaran Dasar Nomor 01 Tahun 2022 dan Anggaran Rumah Tangga Nomor 04 Tahun 2022. Adapun pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dilaksanakan cukup baik walaupun belum efektif, serta implikasi yuridis pengawas BUMDesa Kekeri yang tidak menjalankan tugasnya adalah berupa pemberhentian sebagai pengawas.  
PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN DI DESA BAYAN L. Sukma Darmawan; Sarkawi; Muh. Alfian Fallahiyan
Jurnal Diskresi Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/962g9673

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Desa Bayan, dan peran Pemerintah Desa Bayan dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Desa Bayan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach), pendekatan dan sosiologis (Sociological Approach). Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Hutan kemasyarakatan Di Desa Bayan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan pengelolaan tersebut PemerintahDesa bayan dapat dikatakan belum berperan secara optimal dalam pemberdayaan kelompok tani hutan. Hal yang perlu menjadi evaluasi bagi pendamping Perhutanan sosial ialah perlunya penambahan kapasitas baik dalam pengembangan usaha maupun pemanfaatan kawasan.
IMPLEMENTASI ALAT PEMANTAU PAJAK (TAPPING BOX) DALAM MENINGKATKAN PAJAK PELAKU USAHA MIKRO,KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KABUPATEN DOMPU Sa'ban Rahmat; Minollah; AD. Basniwati
Jurnal Diskresi Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ca504b37

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi alat pemantau pajak (tapping box) dalam meningkatkan kepatuhan pajak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Dompu, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam penerapannya. Latar belakang penelitian ini didasari oleh tingginya potensi kebocoran pajak daerah yang bersumber dari pelaporan transaksi usaha yang tidak transparan, khususnya pada sektor hotel dan restoran. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan pendekatan lapangan (field research) melalui pengumpulan data primer dari wawancara langsung terhadap informan yang berwenang, pelaku UMKM, dan pengelola kebijakan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah (Bappeda) Kabupaten Dompu. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan hubungan antara implementasi tapping box dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan pemasangan tapping box memiliki landasan hukum yang kuat dan didukung secara kelembagaan, implementasinya belum berjalan optimal. Hambatan yang ditemukan meliputi minimnya pemahaman wajib pajak tentang fungsi dan tujuan alat tersebut, kurangnya kesiapan infrastruktur teknologi, serta resistensi dari sebagian pelaku usaha yang menganggap kebijakan ini terlalu mengintervensi kegiatan operasional. Di sisi lain, peningkatan penerimaan pajak di beberapa objek usaha setelah pemasangan tapping box menjadi indikator bahwa kebijakan ini memiliki potensi positif apabila dijalankan secara konsisten dan menyeluruh. Sebagai rekomendasi, diperlukan penguatan edukasi dan sosialisasi kepada pelaku UMKM, perbaikan sistem pendukung teknologi, serta pengawasan dan evaluasi berkelanjutan oleh pemerintah daerah agar kebijakan ini mampu menciptakan sistem perpajakan yang lebih transparan, adil, dan berkelanjutan.
EFEKTIVITAS PROSEDUR VERIFIKASI LAPORAN DI OMBUDSMAN RI PERWAKILAN NTB DALAM MENANGANI PENGADUAN MASYARAKAT MENURUT PASAL 24 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008 Asrorrudin, Azhari; Jayadi, Haeruman; Umam, Khairul
Jurnal Diskresi Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/c3wvn864

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas prosedur verifikasi laporan di Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam menangani pengaduan masyarakat berdasarkan Pasal 24 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan sosiologis (sociology approach). Berdasarkan hasil penelitian bahwa prosedur verifikasi laporan di Ombudsman RI Perwakilan NTB telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan mendapatkan respons positif dari masyarakat. Proses verifikasi yang dilakukan secara transparan, dan melibatkan berbagai pihak untuk memastikan kebenaran dan keaslian laporan. Dengan demikian, prosedur verifikasi laporan di Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Barat (NTB) sudah sangat efektif dalam menangani pengaduan masyarakat, sesuai dengan Pasal 24 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008.
PERAN OMBUDSMAN PERWAKILAN NTB DALAM MENINGKATKAN TRANSPARANSI PELAYANAN PUBLIK DIGITAL DI KOTA MATARAM Aryandhini, Annisa; M. Saleh; Agung Setiawan
Jurnal Diskresi Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/qkqt9d95

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang peran Ombudsman perwakilan NTB dalam meningkatkan transparansi pelayanan publik digital di kota Mataram. Jenis penelitian ini adalah empiris, dengan metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), dan (Pendekatan Sosiologis (Sosiologi Approach). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam rangka meningkatkan kepatuhan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan NTB tidak hanya melaksanakan fungsi pengawasan secara normatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengambil peran strategis melalui pelaksanaan berbagai program intervensi kepatuhan terhadap standar pelayanan publik. Selain itu, Ombudsman RI Perwakilan NTB turut berperan dalam mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik digital, khususnya di Kota Mataram, dengan mengedepankan prinsip keterbukaan informasi dan pemanfaatan teknologi informasi guna mewujudkan tata kelola pelayanan publik yang efektif, efisien, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun demikian, bukan berarti Ombudsman RI Perwakilan NTB tidak mempunyai hambatan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tersebut. Adapun faktor-faktor yang menjadi hambatan yang dihadapi oleh Ombudsman RI Perwakilan NTB seperti, keterbatasan infrastruktur teknologi, kurangnya sumber daya manusia dan keterampilan digital, lemahnya jaringan internet di wilayah pedesaan, serta risiko keamanan siber dan privasi data. Sebagai solusi, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat (NTB) mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan layanan digital melalui pendekatan strategis yang berfokus pada edukasi, kolaborasi, dan pemanfaatan teknologi. Salah satu strategi utamanya adalah memperluas sosialisasi mengenai kanal layanan digital seperti NTB Care, yang menjadi sarana penting bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan secara mudah dan tanpa biaya.
INKONSISTENSI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUMUTUS PERKARA YANG BERSIFAT OPEN LEGAL POLICY Hidayat, Hamzah Fansuri; Rusnan; Ashari
Jurnal Diskresi Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/2r41tc13

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menyebabkan Mahkamah Konstitusi inkonsisten pada perkara open legal policy dan apa implikasinya dilihat dari nilai keadilan dan kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian jenis normatif dimana peneliti mengkaji permasalahan dengan mengacu pada aturan tertulis, konsep, teori, serta doktrin-doktrin yang relevan dengan judul penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Makamah Konstitusi berubah arah dikarenakan faktor internal dan eksternal serta dilihat dari nilai keadilan dan kepastian hukum Mahkamah Konstitusi tidaklah salah dalam berubah arah dan menghadirkan keadilan subtantif untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Melalui penelitian ini diharapkan agar dapat dibentuk suatu aturan yang jelas dan konkrit terkait dengan batas kewenangan dan parameter open legal policy.

Page 17 of 18 | Total Record : 171

 14   15   16   17   18 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Diskresi Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Diskresi Vol. 3 No. 2 (2024): Jurnal Diskresi Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Diskresi Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Diskresi Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Diskresi Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Diskresi Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Diskresi