cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Syarifah
Contact Email
syarifahunaim@gmail.com
Phone
+6282248378113
Journal Mail Official
syarifahunaim@gmail.com
Editorial Address
LPPM UNAIM YAPIS WAMENA Jl. Hom-Hom Wamena Kab. Jayawijaya Papua 99511 Phone: 0822-4837-8113 email: honai.unaim@gmail.com / lppmunaim@gmail.com
Location
Kab. jayawijaya,
P a p u a
INDONESIA
Jurnal Honai
Published by UNAIM YAPIS WAMENA
ISSN : 28279468     EISSN : 28278607     DOI : https://doi.org/10.61578/honai
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal ini menerima naskah penelitian dan literatur review pada bidang ilmu sebagai berikut: Pendidikan Administrasi Sains Ekonomi Pemerintahan
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 51 Documents
 1   2   3   4   5 
Fungsi Pengawasan Binamarga Dalam Meningkatkan Efektivitas Rekonstruksi Jalan Studi Kasus di Distrik Bolakme Kabupaten Jayawijaya Irmayani Misrah; Tukijan; Mahyudin
Jurnal Honai Vol 2 No 2 (2023): Juni
Publisher : LPPM UNAIM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61578/honai.vol3.no1.art3

Abstract

Peningkatan aktivitas dalam kehidupan sosial masyarakat memberikan dampak signifikan pada peran jalan sebagai sarana vital untuk mobilitas orang, barang, dan jasa. Jalan bukan hanya sebagai infrastruktur penghubung, melainkan juga memiliki keterkaitan erat dengan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Pengembangan jalan diarahkan melalui pendekatan pengembangan wilayah untuk mencapai keseimbangan pembangunan antar daerah, sekaligus memperkuat kesatuan nasional, pertahanan, dan keamanan. Pemeliharaan jalan menjadi esensial, dan pengawasan merupakan kunci untuk memastikan pelaksanaannya sesuai rencana. Penelitian ini mengevaluasi pengawasan rekonstruksi jalan oleh Binamarga Dinas Pekerjaan Umum di Distrik Bolakme, Kabupaten Jayawijaya. Evaluasi dilakukan dengan indikator pemantauan, pemeriksaan, bimbingan dan pengarahan, tindakan disiplin, dan tindakan koreksi. Hasil evaluasi menunjukkan performa pengawasan yang sangat baik dengan nilai rata-rata sebesar 89.66 dan kategori "Sangat Baik". PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) efektif dalam menjalankan fungsi pemantauan, pemeriksaan, bimbingan, disiplin, dan koreksi. Rekapitulasi indikator pengukuran menegaskan kualitas tinggi dan efektivitas pengawasan, memberikan keyakinan bahwa Binamarga Dinas Pekerjaan Umum berperan vital dalam memastikan proyek rekonstruksi jalan berjalan sesuai rencana. Penelitian ini memberikan kontribusi positif terhadap pemahaman dan pengembangan praktik pengawasan program Respek di wilayah tersebut. Rekomendasi untuk peningkatan melibatkan pelatihan bagi pengawas dan pekerja, implementasi teknologi baru untuk pemantauan proyek, dan peningkatan komunikasi antar semua pihak terkait. Kesimpulannya, pengawasan rekonstruksi jalan di Distrik Bolakme Kabupaten Jayawijaya oleh Binamarga Dinas Pekerjaan Umum mendapatkan penilaian sangat baik, yang menjadi dasar untuk perbaikan terus-menerus demi meningkatkan pengawasan rekonstruksi jalan di masa mendatang. Kata Kunci: , ,
Pola Komunikasi Pemerintah Kampung Dalam Pembangunan Kampung Autakma Distrik Wamena Kota Kabupaten Jayawijaya Siti Khikmatul Rizqi; Irmayani Misrah; Yorena Wenda
Jurnal Honai Vol 2 No 2 (2023): Juni
Publisher : LPPM UNAIM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61578/honai.vol3.no1.art4

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Pola Komunikasi Pemerintah Kampung Dalam Pembangunan Kampung Autakma, Distrik Wamena Kota, Kabupaten Jayawijaya. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penentuan sumber data yang digunakan yaitu dengan mengambil teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam berkomunikasi dengan masyarakat pemerintah mengunakan bahasa Indonesia, namun lebih sering mengunakan bahasa daerah. Teknologi digunakan seperti komputer, lewat telfon, lewat Whatssap dan jaringan internet. Media yang digunakan untuk berkomunikasi yaitu HP, lewat Whatssap, melalui surat menyurat, dan melalui secara lisan langsung kepada masyarakat. Hambatan yaitu: 1. Kurangnya komunikasi dengan bawahan atau aparatur kampung. 2. Kurangnya komunikasi dengan masyarakat setempat. 3. kurangnya kerja sama baik antara aparat kampung maupun dengan masyarakat. 4. Kurangnya partisipasi masyarakat. Respon masyarakat selalu mendukung apa yang menjadi kegiatan dari pemerintah, tetapi ada juga yang tidak mau terlibat dalam pembangunan. Respon selaku pemerintah selalu melakukan komunikasi dengan masyarakat. Pemerintah terus berusaha untuk membangun kebersamaan dengan masyarakat agat pembangunan dapat berjalan dengan adanya dukungan dari masyarakat.
Analisis Kebijakan Pembangunan Lingkungan Berkelanjutan Melalui Pendekatan Kearifan Lokal Masyarakat Wilayah Adat Suku Wio/Mukoko Papua Indonesia Saifullah Anwar
Jurnal Honai Vol 2 No 2 (2023): Juni
Publisher : LPPM UNAIM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61578/honai.vol3.no1.art5

Abstract

Pembangunan lingkungan berkelanjutan menjadi bagian integral dari pendekatan kearifan lokal salah satunya pada suku Wio/Mukoko Papua. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang mendasarkan pada konsep The Policy Analysis Triangle Framework bahwa analisis terhadap suatu kebijakan dilihat dari tiga variabel, yakni 1. Identifikasi karakteristik isu/masalah yang ditemukan 2. Tujuan Kebijakan, 3. Pihak yang berkepentingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan lingkungan berkelanjutan di wilayah adat Suku Wio/Mukoko belum termuat dalam peraturan daerah sehingga belum terdapat bentuk kongkrit kebijakannya, adapun tujuan pembentukan kebijakan harus mengakomodir pola lingkungan yang memiliki karakteristik tersendiri, misal Suku Wio/Mukoko dimana diperlukan pemetaan tanah sakral dan tanah keramat selanjutnya terdapat pemisahan tanah dengan Zona Okama dan Zona Selekma sehingga perlu diberikan perlakukan khusus yang berbeda dalam kaitannya dengan suatu pembangunan lingkungan ke depan. Dengan adanya pendekatan kearifan lokal maka akan muncul partisipasi untuk mengoptimalkan pembangunan dengan cara mematuhi kebijakan yang telah dicanangkan Pemerintah dan masyarakat dapat berperan aktif untuk mengawasi pembangunan yang ada.
Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat Peternak Lebah Distrik Walelagama oleh Dinas Kominfo Jayawijaya Muhammad Fagi Difinubun; Ayu Anggraini Tambunan; Ahmad Rizali Pawane
Jurnal Honai Vol 2 No 2 (2023): Juni
Publisher : LPPM UNAIM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61578/honai.vol3.no1.art6

Abstract

Keterisolasian berbagai informasi dan komunikasi yang sulit dijangkau oleh kelompok informasi masyarakat (KIM) di Distrik Walelagama, menyebabkan terhambatnya perkembangan dan daya saing masyarakat dalam berbagai hal. Dengan adanya keterbatasan Sarana dan prasarana penunjang membuat masyarakat Distrik Walelagama tidak dapat bersaing secara luas, cepat, mudah dan efektif. Peranan strategis Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Jayawijaya, merupakan bentuk pendampingan dari pemerintah daerah dalam hal ini dinas terkait, sebagai upaya pemberdayaan kepada kelompok informasi masyarakat, yang nantinya akan meningkatkan kemampuan dan menambah sumber pengetahuan masyarakat. Salah satu kelompok informasi masyarakat dengan komoditi unggulan yaitu budidaya lebah madu. Komoditi ini akan di jadikan studi banding dengan sampel tujuh orang dan menggunakan metode deskriptif- kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan observasi partisipan, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan Teknik analisa data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa koordinasi yang terjadi antara pemerintah daerah dan kelompok KIM peternak lebah madu terjalin dengan baik. kelompok KIM diikutkan dalam bimbingan teknis tetapi frekuensinya masih kurang. Saluran informasi dan jaringan informasi di Distrik Walelagama Kabupaten Jayawijaya belum ada dan kelomnpok KIM belum pernah mendapat bantuan sarana dan prasarana dari pemerintah daerah. Sehingga semua perlengkapan yang ada diperoleh secara swadaya.
Tingkat Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Publik di Kantor Keluarahan Wamena Kota Kabupaten Jayawijaya Nur Aini; Hanifa Nurhamidin
Jurnal Honai Vol 3 No 1 (2023): Desember
Publisher : LPPM UNAIM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61578/honai.vol3.no2.art1

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tingkat Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Publik di Kantor Kelurahan Wamena Kota Kabupaten Jayawijaya. Untuk mengukur tingkat kepuasan Mayarakat Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Kelurahan Wamena Kota dapat di ukur dengan indikator-indikator yaitu persyaratan, sistem,mekanisme dan prosedur, waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan serta sarana dan prasarana bisa berjalan dengan baik. Jenis penelitian deskriptif dengan pengambilan sampel menggunakan accidental sampling. Pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, kuisioner dan kepustakaan. Teknik analisa skor dengan nilai hitung menggunakan “ nilai rata – rata tertimbang” masing masing unsur pelayanan yang dilakukan melalui perhitungan survei kepuasan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di dapatkan nilai interpretasi sebesar 87, angka tersebut bermakna nilai survey kepuasan masyarakat atau pengguna layanan di Kantor Kelurahan Wamena Kota berada pada kategori “Baik”. Kesimpulannya adalah secara menyeluruh dilihat dari hasil penelitian tentang tingkat kepuasan Masyarakat dalam pelayanan publik di Kantor Kelurahan Wamena Kota dari 9 (Sembilan) unsur layanan telah berjalan, namun terdapat temuan bahwa masih ada unsur pelayanan yang nilainya terendah yaitu dari indikator waktu penyelesaian dan indikator penanganan, pengaduan saran, dan masukan.
Menelisik Sisi Hukum Pembubaran Ormas Front Pembela Islam Dalam Perspektif Politik Hukum di Indonesia Muhammad Rosyid Ridho; Ruslina Dwi Wahyuni
Jurnal Honai Vol 3 No 1 (2023): Desember
Publisher : LPPM UNAIM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61578/honai.vol3.no2.art2

Abstract

Artikel ini akan mengkaji mengenai sisi hukum pembubaran organisasi masyarakat Front Pembela Islam dalam perspektif politik hukum di Indonesia. Dalam artikel ini akan membahas tentang konsep dakwah yang dilakukan Front Pembela Islam sebagai salah satu organisasi masyarakat berbasis Islam dan analisis terhadap pembubaran organisasi masyarakat FPI dalam perspektif politik hukum. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui apakah pembubaran organisasi masyarakat FPI ini sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku atau belum. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan (library research). Teknik pengumpulan data yang digunakan dokumentasi yaitu berupa jurnal, buku, surat kabar yang berkaitan dengan FPI dan politik hukum di Indonesia. Kesimpulan yang di dapat dari penelitian ini yaitu Pembubaran FPI pada hakikatnya telah sesuai dengan undang undang tentang organisasi kemasyaraakatan karena sebagai organisasi masyarakat FPI banyak melanggar peraturan peraturan yang ada di undang-undang organisasi kemasyarakatan. Akan tetapi pembubaran ormas FPI tidak sejalan dengan prinsip negara Indonesia yang melindungi kebebasan kebebasan berkumpul dan berserikat hal tersebut dikarenakan pemerintah membubarkan organisasi yang sudah tidak memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan tidak terdaftar sebagai organisasi berbadan hukum.
Implementasi Etika Pemerintahan Desa Dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus di Kantor Desa Pacing Hikmah Muhaimin; Ghozali; Elzaha Adila Rahma
Jurnal Honai Vol 3 No 1 (2023): Desember
Publisher : LPPM UNAIM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61578/honai.vol3.no2.art3

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi etika pemerintahan desa dalam pelayanan publik yang berada di kantor desa Pacing. Jenis penelitian yang digunakan yaitu yang penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik dasar dari penelitian ini wawancara dengan informan memperoleh bertujuan untuk mendapatkan informasi lebih tentang implementasi etika pemerintahan desa dalam pelayanan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparatur pemerintah desa Pacing menerapkan etika pemerintahan dalam pelayanan publik dengan indikator Pertanggung jawaban (responsibilt); Pengabdian (dedication); Kesetiaan (loyality); Kepekaan (sensitivy); Persamaan (equality); Kepantasan (equity). Namun aparatur desa Pacing perlu meningkatkan kembali etika pemerintahannya untuk perfoma yang lebih dalam mengembankan tugas dan bisa menggapai cita-cita desa yang sejahtera, aman dan pelayanan yang baik. Kata Kunci: Implementasi, Etika Pemerintahan, Pelayanan Publik
Strategi Kebijakan Peningkatan Pembangunan: Studi Empiris Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Jayawijaya, Papua, Indonesia Telly Nancy Silooy; Agus Sumaryadi; Rudihartono Ismail; Tiomy Butsianto Adi
Jurnal Honai Vol 3 No 1 (2023): Desember
Publisher : LPPM UNAIM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61578/honai.vol3.no2.art4

Abstract

Perekonomian Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018 telah memasuki tahapan normal dengan pertumbuhan ekonomi daerah yang semakin kuat. Peningkatan kinerja ekonomi ini didukung baik oleh kondisi perekonomian nasional maupun kondisi perekonomian regional Papua yang terus membaik. Selain itu, berbagai faktor regional dan lokal seperti kondisi sosial dan keamanan yang semakin kondusif juga turut mendukung sehingga harapan pelaku ekonomi ataupun investor asing di daerah ini semakin membaik. Diakui bahwa kondisi perekonomian Kabupaten Jayawijaya ke depan masih menghadapi sejumlah tantangan, baik karena belum membaiknya kondisi infrastruktur ekonomi daerah maupun karena dampak perubahan kondisi eksternal perekonomian nasional akibat tidak stabilnya harga minyak dunia dan tidak stabilnya perubahan nilai tukar mata uang asing. Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dalam rangka penghitungan angka inflasi di Kabupaten Jayawijaya adalah dengan melakukan survey. Teknik Analisa data dalam menghitung tingkat Inflasi dapat dihasilkan dengan menghitung Angka Indeks Harga dengan metode Relatif Harga. Distribusi pendapatan mencerminkan kemerataan atau ketimpangan pendapatan penduduk di suatu daerah. Indikator yang sering digunakan untuk mengetahui kemerataan atau ketimpangan distribusi pendapatan adalah Indeks Gini dan kriteria Bank Dunia. Kriteria Bank Dunia mendasarkan penilaian distribusi pendapatan atas pendapatan yang diterima oleh 40% penduduk berpenghasilan terendah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rata rata Inflasi di Kabupaten Jayawijaya sampai dengan bulan oktober tahun 2018 sebesar 0,22, NTP di kabupaten Jayawijaya pada bulan oktober 2018 sebesar 102,30, Kontribusi terbesar terhadap NTP adalah sektor tanaman pangan, Ratio Gini Kabupaten Jayawijaya sebesar 0,2638 dan masuk kategori Ketimpangan pendapatan rendah, Hasil perhitungan ratio gini memberikan hasil yang sama dengan kriteria yang ditetapkan oleh bank dunia. Sedangkan Pendapatan penduduk hampir dikeluarkan lebih tinggi untuk kebutuhan makanan.
Problematika Sistem Rekrutmen Perangkat Desa di Desa Mojokembang Kecamatan Pacet Mojokerto Afifa Ana Wahyuni; M. Resi Abdul Basith; Akh.Roqiqul Ma’ani; Wahyu Ichwan Sholeh
Jurnal Honai Vol 3 No 1 (2023): Desember
Publisher : LPPM UNAIM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61578/honai.vol3.no2.art5

Abstract

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Mojokembang, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Tujuan dari penelitian ini ialah dalam upaya mengetahui sistem rekrutmen perangkat desa dalam penjaringan kekosongan bangku perangkat desa di Desa Mojokembang, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Kualitatif, Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah Pendekatan peraturan perundang-undangan, Tehnik pengumpulan data dilaksanakan dengan wawancara dan referensi dari buku-buku . Analisis data dilaksanakan secara deskriptif, kualitatif. Adapun informan dalam penelitian ini ialah masyarakat dan salah satu calon perangkat desa di Desa Mojokembang Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya, beberapa problematika rekrutmen penjaringan perangkat desa di Desa Mojokembang, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto dalam penyelenggaraan rekrutmen banyak kejanggalan yang dialami yaitu, proses rekrutmen yang tidak sesuai perbub Mojokerto No 41 Tahun 2012 tentang Hari dan Jam Kerja Bagi Instansi/Unit kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten, tercuatnya simpang siur jual beli jabatan, kemudian peroblematika pada saat pengoreksian jawaban yang terjadi kekeliruhan dan seenaknya oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan dilaksanakan penghapusan soal yang semula 100 menjadi 99 soal, kemudian akan dilaksanakannya ujian ulang yang tanpa diketahui oleh pihak kabupaten. Penyelenggaraan rekrutmen perangkat desa Mojokembang ini menjadi Panjang dan tidak di selesaikan sesara baik sehingga persoalan ini juga mempengaruhi kinerja Sebagian perangkat desa.
Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Situs Perbengkelan Paleolitik Ngrinjangan di Desa Sooka, Kecamatan Punung Riska Amelia; Yusuf Adam Hilman; Insyira Yusdiawan Azhar
Jurnal Honai Vol 3 No 1 (2023): Desember
Publisher : LPPM UNAIM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61578/honai.vol3.no2.art6

Abstract

Kajian ini berjudul Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Situs Bengkel Paleolitik Ngrijangan Desa Sooka Kecamatan Punung. Tujuan dari penelitian ini yakni ingin mengetahui peran pemerintah desa dalam pengelolaan situs yang ada di desa Sooka, dengan adanya situs bengkel di Ngrijangan yang telah ditemukannya artefak-artefak di wilayah desa Sooka berawal dari Ngijangan yang dijadikan sebagai bengkel pembuatan alat-alat artefak. Peran desa dalam pengelolaan situs adalah dengan membentuk struktur organisasi arkeologi dan juga Pokdarwis yang bekerjasama dengan masyarakat desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan proses pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan yang memberikan informasi mengenai peran pemerintah desa dalam pengelolaan situs bengkel manusia purba paleolitikum adalah tim yang terlibat dalam pengelolaan bengkel antara lain kepala desa, ketua lembaga arkeologi, anggota Pokdarwis dan masyarakat sekitar. Hasil penelitian ini dapat dijelaskan bahwa peran pemerintah desa dalam pengelolaan situs bengkel paleolitik desa Ngrijangan di Desa Sooka adalah pemerintah desa membuat peraturan dan organisasi yang mengatur dan memelihara situs bengkel tersebut agar tetap terjaga dan mampu. menjadikan tempat tersebut sebagai wisata bengkel yang dapat dikenali dan dengan berjalannya situs tersebut dapat menjadi aset desa.

Page 3 of 6 | Total Record : 51

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 2 (2025): Juni Vol 3 No 2 (2024): Juni 2024 Vol 4 No 1 (2024): Desember Vol 3 No 1 (2023): Desember Vol 2 No 2 (2023): Juni Vol 2 No 1 (2022): Desember Vol 1 No 2 (2022): Juni Vol 1 No 1 (2021): Desember