cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Syarifah
Contact Email
syarifahunaim@gmail.com
Phone
+6282248378113
Journal Mail Official
syarifahunaim@gmail.com
Editorial Address
LPPM UNAIM YAPIS WAMENA Jl. Hom-Hom Wamena Kab. Jayawijaya Papua 99511 Phone: 0822-4837-8113 email: honai.unaim@gmail.com / lppmunaim@gmail.com
Location
Kab. jayawijaya,
P a p u a
INDONESIA
Jurnal Honai
Published by UNAIM YAPIS WAMENA
ISSN : 28279468     EISSN : 28278607     DOI : https://doi.org/10.61578/honai
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal ini menerima naskah penelitian dan literatur review pada bidang ilmu sebagai berikut: Pendidikan Administrasi Sains Ekonomi Pemerintahan
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 51 Documents
 2   3   4   5   6 
PERBANDINGAN PENERAPAN CLEAN GOVERNMENT ANTARA PEMERINTAH KOTA CIMAHI DENGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT Kurniasih, Dewi; Harini, Deviana Indah
Jurnal Honai Vol 3 No 2 (2024): Juni 2024
Publisher : LPPM UNAIM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61578/honai.vol4.no1.art1

Abstract

Citra buruk tata kelola pemerintahan yang ditandai dengan praktik-praktik seperti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) telah membawa kita pada suatu periode dalam sejarah politik Indonesia yang diwarnai dengan semangat reformasi. Salah satu isu sentral yang muncul dari gerakan reformasi ini adalah gagasan Good dan Clean Government. Penelitian ini menggunakan teori good and clean government dari Sedarmayanti. Terdapat empat aspek yaitu: transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan supremasi hukum. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik antara lain studi literatur, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive, dengan fokus pada aparat KOPERIN DISDAG Kota Cimahi serta Dinas Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. Hasil penelitian menunjukan bahwa perbandingan transparansi pada Pemerintah Kota Cimahi Dan PEMDA Kabupaten Bandung Barat adalah sama-sama transparan terhadap publik dan masyarakat umum, Perbandingan akuntabilitas pada Pemerintah Kota Cimahi Dan PEMDA Kabupaten Bandung Barat adalah sama-sama memberi pertanggungjawaban yang jelas atas segala aktivitas pemerintahan yang dilakukan di kedua daerah, Perbandingan partisipasi masyarakat Pemerintah Kota Cimahi Dan PEMDA Kabupaten Bandung Barat adalah terdapat sedikit perbedaan dari jumlah persenan partisipan masyarakat yang sadar akan pentingnya berdemokrasi di kedua daerah lewat pemilu, dan Perbandingan supremasi hukum pada Pemerintah Kota Cimahi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat sama-sama memiliki kasus korupsi yang terjadi di kedua daerah, menandakan masih lemahnya supremasi hukum di Pemerintah Kota Cimahi Dan PEMDA Kabupaten Bandung Barat.
PERAN DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA DALAM MEMPROMOSIKAN UMKM PONOROGO Lutvian Alfrianto, Redi; Hilman, Yusuf Adam; DJ, Ekapti Wahjuni; Ridho, Irvan Nur
Jurnal Honai Vol 3 No 2 (2024): Juni 2024
Publisher : LPPM UNAIM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61578/honai.vol4.no1.art2

Abstract

UMKM  terbukti memberikan kontribusi signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi  pengangguran, dan mensosialisasikan manfaat pembangunan. Jumlah UMKM di Indonesia meningkat sangat pesat dan kini mampu menampung hampir 97,2% dari total angkatan kerja. Tantangan yang dihadapi pengusaha UMKM bermacam-macam. Hambatan tersebut berupa keterampilan, kompetensi, keahlian, manajemen talenta, kewirausahaan, pemasaran, keuangan, dan lainnya. Hal ini berdampak pada kurang maksimalnya penjualan para pelaku UMKM tersebut. Dampak dari lambatnya perkembangan bisnis inilah yang membuat kebanyakan pelaku bisnis di Ponorogo gulung tikar atau menghentikan kegiatan usaha mereka. Dalam mempertahankan usahanya, para pelaku UMKM Ponorogo sangat membutuhkan uluran tangan dari Pemerintah. Dari kondisi tersebut maka permasalahan yang dapat diangkat adalah Peran Dinas kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Dalam Mempromosikan UMKM Ponorogo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Dinas kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Dalam Mempromosikan UMKM Ponorogo dengan studi penelitian UMKM Sambal Mumase dan UMKM Getuk Sugeng dalam event Pekan Kreatif Ponorogo. Jenis Penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling. Dari hasil peneltian diperoleh data bahwa dengan adanya event Pekan Kreatif Ponorogo bisa membantu UMKM Ponorogo untuk mempromosikan produknya dan meningkatkan kualitas UMKM.
BENTUK KEBIJAKAN HUKUM ATAS PENYALAHGUNAAN LEM AIBON DIKALANGAN ANAK DI PAPUA PEGUNUNGAN IRNA, IRNA; Simamora, Hospirene Theresia
Jurnal Honai Vol 3 No 2 (2024): Juni 2024
Publisher : LPPM UNAIM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61578/honai.vol4.no1.art3

Abstract

Anak merupakan generasi masa depan yang diharapkan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Jika pergaulan mereka gagal ataupun pergaulan mereka membawa dampak negatif, maka anak gagal dalam menyumbangkan perananya sebagai generasi penerus bangsa. Dalam berbagai hal upaya pembinaan dan perlindungan anak, dihadapkan pada permasalahan dan tantangan di masyarakat yang kadang dijumpai penyimpangan perilaku dikalangan anak. Di papua Pegunungan penyimpangan anak ini menjadi masalah serius dalam hal penyalahgunaan lem Aibon, dimana lem Aibon ini sebagai bahan mabuk-mabukan di kalangan remaja dan anak-anak. Pada kondisi ini diperlukan peran besar pemerintah untuk membuat sebuah aturan dalam bentuk kebijakan untuk mengantisipasi penyalahgunaan lem Aibon dan untuk mengendalikan penjualan lem aibon yang bebas beredar di pasaran agar bisa mengontrol peredaran dan penggunaan lem Aibond. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, sumber data yang digunakan berasal dari data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menjelaskan bahwa kandungan zat yang terdapat pada Lem Aibon adalah efek Halusinasi dan perasaan melayang-layang yang menyebabkan anak hilang kesadaran. Solusi mengatasi kecanduan anak terhadap lem Aibon adalah dibutuhkan sebuah aturan berbentuk kebijakan hukum guna mengendalikan peredaran dan penjualan lem Aibon secara bebas dikalangan masyarakat.
POLA PENYELESAIAN KONFLIK: STUDI KASUS PEMETAAN WILAYAH ADAT PAPUA PEGUNUNGAN sabriani, sabriani; Faradiba, Andi Astri; Yusman, Yusman
Jurnal Honai Vol 3 No 2 (2024): Juni 2024
Publisher : LPPM UNAIM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61578/honai.vol4.no1.art4

Abstract

The pattern of approaches to resolving social conflicts in Papua requires a deep understanding of the cultural, political and historical context of the region. Several patterns of approach that might be used in resolving the conflict in Papua include various things. Holding open dialogue between the government, community groups and local (customary) leaders, mediation, establishing community forums, and providing greater access to human resources in expressing opinions on the conflicts they face, this can reduce social tension because According to indigenous peoples, recognizing and respecting cultural diversity and ethnic identity in Papua is a great honor. The focus of this research is to find out the patterns of problem solving carried out by indigenous communities, especially the indigenous communities of Mountain Papua. A holistic approach by studying books, journals, events exposed on social media, previous and ongoing research that will be used as data to solve this problem. The patterns found combining these various elements are likely to be more effective in dealing with social conflict in Highland Papua and promoting peace and sustainable development in the region.
PENERAPAN E-GOVERNMENT SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN LAYANAN PUBLIK DI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI YOGYAKARTA Rosadi, Ilham Aziz; Rahmawati, Agustina; Kusrini
Jurnal Honai Vol 3 No 2 (2024): Juni 2024
Publisher : LPPM UNAIM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61578/honai.vol4.no1.art5

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi mengenai pentingnya penerapan E-Government, semua elemen pemerintahan pusat maupun daerah untuk senantiasa menerapkan E-Government. Karena E-Government merupakan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dilakukan pemerintah dalam mendukung serta meningkatkan kinerja layanan publik kepada masyarakat. Kemudian penelitian ini berfokus pada penerapan E-Government pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan pusat arus informasi dan pengaduan berkaitan dengan ketenagakerjaan maupun transmigrasi pada lingkup Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menggunakan media elektronik website pemerintahan nakertrans.jogjaprov.go.id. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan penerapan E-Government serta faktor pendukung dan penghambat berdasarkan teori G.Valdes dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dengan berfokus pada 4 indikator penerapan E-Government diantaranya: E-Government Strategy (Strategi E-Government), IT Governance (Tata Kelola Teknologi Informasi), Process Management (Proses Manajemen), Organization and People (Organisasi dan Orang). Proses pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dari hasil pengumpulan data yang diperoleh. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Disnakertrans DIY sudah menerapkan dan mengembangkan E-Government dimana terdapat 13 faktor pendukungnya yakni: Visi, Strategi, dan Kebijakan, Strategi Arsitektur Perusahaan, Manajemen TI, Arsitektur TI, Portofolio dan Manajemen Risiko, Layanan TI, Pemanfaatan Aset, Proses Bisnis Manajemen, Manajemen Kinerja, Kepatuhan, Jaminan Mutu dan Keamanan, Manajemen Perubahan, Manajemen Pengetahuan. Dan selanjutnya terdapat 4 faktor penghambat yakni: Layanan kepada Warga dan Bisnis, Interoperabilitas, Infrastruktur dan Alat, Sumber daya Manusia.
EVALUASI DAMPAK SOSIAL PENGEMBANGAN DESA WISATA BUDAYA GAMOL, BALECATUR, GAMPING, SLEMAN, YOGYAKARTA Sulistyowati, Endah Wahyu; Ardiyati, Ardiyati
Jurnal Honai Vol 3 No 2 (2024): Juni 2024
Publisher : LPPM UNAIM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61578/honai.vol4.no1.art6

Abstract

Desa Wisata Gamol merupakan desa wisata yang dikembangkan dengan program Corporate Social Responsibility (CSR) dengan daya tarik objek wisata yang dikembangkan antara lain: edukasi pembudidayaan kambing peranakan etawa, edukasi pengolahan susu kambing etawa, edukasi pembudidayaan jamur tiram, dan edukasi kerajinan sampah anorganik. Permasalahan penelitian adalah bagaimana pengembangan desa wisata Gamol dan sejauh mana dampak sosial terhadap masyarakat.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak sosial pengembangan Desa Wisata Gamol. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pengembangan Desa Wisata Gamol menyuguhkan konsep wisata edukasi dalam berbagai komponen antara lain: pembudidayaan dan pengolahan Kambing Etawa, pembudidayaan dan pengolahan jamur tiram,media jamur tiram, pembudidayaan ikan, pembudidayaan tanaman anggrek,  serta edukasi pengelolaan sampah an-organik binaan dari program CSR PT.Pertamina Rewulu. Dampak sosial pengembangan Desa Wisata Gamol dapat memperbaiki kehidupan masyarakat Gamol. Dampak sosial lainnya yaitu terbentuknya  sikap dan perilaku seperti keramah tamahan terhadap wisatawan dan meningkatnya sikap gotong royong. Adapun keterbatasan pengembangan desa wisata diantaranya: sumber daya manusia masih terbatas dari sudut pandang penggunaan teknologi dan faktor usia, keterbatasan Sumber Daya Alam (SDA), dan keterbatasan fasilitas seperti toilet, tempat ibadah, dan tempat penginapan. Keterbatasan tersebut membutuhkan kontribusi dan sinergi antara masyarakat dengan stakeholder dari pemerintah desa. Adapun keterbatasan pengembangan desa wisata diantaranya: sumber daya manusia masih terbatas dari sudut pandang penggunaan teknologi dan faktor usia, keterbatasan sumber daya alam dan keterbatasan fasilitas seperti toilet, tempat ibadah, dan tempat penginapan. Sehingga dari keterbatasan tersebut dibutuhkan kontribusi dan sinergi antara masyarakat dengan stakeholder.
STRATEGI PEMENANGAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN PADA PEMILU 2024 DI DAPIL 1 KABUPATEN BANTUL Adi Putra, Qaqa; Aos Kuswandi
Jurnal Honai Vol 4 No 1 (2024): Desember
Publisher : LPPM UNAIM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61578/honai.vol4.no2.art5

Abstract

Keterwakilan perempuan dalam politik sudah dijamin dalam Undang-Undang. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota yang ditetapkan oleh pengurus partai politik peserta pemilihan umum tingkat kabupaten/kota memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus permasalahan adalah bagaimana strategi calon anggota legislatif perempuan dalam memenangkan pemilihan anggota DPRD di Kabupaten Bantul dan apa saja hambatan yang dihadapi calon legislatif perempuan dalam pemilihan anggota DPRD di Kabupaten Bantul maupun upaya dalam mengatasi hambatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sumber data penelitian meliputi observasi, wawancara, dokumentasi dan metadata. Uji validitas data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemenangan caleg perempuan terpilih dari partai demokrat di dapil 1 dalam pemilihan anggota DPRD di Kabupaten Bantul menggunakan strategi politik menurut Peter Schorder. Strategi offensif yang  pertama, Membentuk Tim Pemenangan dan Menarik Kader yang dikenal Masyarakat. Kedua, Sosialisasi dengan cara pendekatan terhadap masyarakat. Ketiga, mengusung program yang realistis. Strategi deffensif yang pertama, meyakinkan masyarakat dengan pendekatan yang intens. Kedua, memanfaatkan komunitas Sahabat Yuliana. Faktor-faktor yang menghambat pemenangan calon anggota legislatif perempuan dalam pemilihan anggota DPRD Kabupaten Bantul adalah faktor terbatas nya sumber daya, jaringan dan fasilitas yang ada serta adanya fitnah. Upaya dalam mengatasi hambatan yang dilakukan kandidat perempuan pertama, menekankan kepada tim pemenangan untuk komitmen dan kompak. Kedua, melakukan hal yang bermanfaat untuk kepentingan masyarakat.
COLLABORATIVE GOVERNANCE IN EFFORTS TO IMPROVE FOOD SECURITY THROUGH URBAN FARMING IN BANDUNG CITY Cellindita, Switsa; Fitrianti, Anisa; kamil, muhammad
Jurnal Honai Vol 4 No 1 (2024): Desember
Publisher : LPPM UNAIM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61578/honai.vol4.no2.art1

Abstract

Kajian ini dimaksud untuk menjelaskan bagaimana pengaruh pandemi covid-19 terhadap sektor pertanian yang berpengaruh pada ketahanan pangan nasional. Maka dari itu fokus kajian ini adalah untuk mengetahui collaborative government antara pemerintah, masyarakat, ataupun pihak terkait dalam menyediakan kebutuhan pangan bagi seluruh penduduk di Indonesia melalui arahan dari Kementerian Pertanian melalui peningkatan produksi pertanian di dalam negeri sehingga mampu menekan harga pangan menjadi stabil, terlebih lagi pada penduduk perkotaan yang jarang terdapat lahan pertanian melalui program Urban Farming. Penelitian ini berfokus pada Kota Bandung sebab  Kota Bandung telah menerapkan konsep  Kampung Berkebun  melalui kegiatan bercocok tanam masal. Hal tersebut terjadi karena adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman, sehingga mengakibatkan semakin sempitnya lahan untuk bercocok tanam. Penelitian ini menggunakan metode Studi Literature dengan menganalisis berbagai hasil dan informasi dari penelitian terdahulu. Analisis berbagai informasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai sumber tertulis dengan beberapa dokumen yang relevan. Hasil dari penelitian ini adalah collaborative governance yang terjalin dalam upaya meningkatkan  ketahanan pangan di masa pandemic, khususnya di Kota Bandung melalui implementasi dari kebijakan urban farming, lebih dominan dilakukan oleh masyarakat. Melalui kebijakan program urban farming berdampak positif bagi Kota Bandung sendiri. Maka dari itu dengan berhasilnya kebijakan urban farming di Kota Bandung mencerminkan collaborative government yang berjalan secara efektiv dan efisien.
STRATEGI DINAS KESEHATAN DALAM MENEKAN LAJU PENDERITA STUNTING DI KABUPATEN ENREKANG Muhammadiah; Adys, Abdul; bahri, samsul
Jurnal Honai Vol 4 No 1 (2024): Desember
Publisher : LPPM UNAIM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61578/honai.vol4.no2.art2

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi organisasi, starategi program, dan strategi pendukung sumber daya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Dalam Menekan Laju Penderita Stunting di Kabupaten Enrekang. Jenis Penelitian Ini menggunakan deskriptif kualitatif. Jumlah informan dalam penelitian ini  yaitu 7 orang. Teknik analisis datayaitu reduksi kata, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi Dinas Kesehatan dalam menekan laju penderit stunting telah mengalami penurunan di tahun 2019 dibandingkang tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2018 dengan harapan kedepannya akan menurun lagi. Dengan adanya program gerakan masyarakat sehat, gerakan masyarakat peduli stunting dan gerakan masyarakat mencegah stunting dan Dinas Kesehatan mengaktifkan sosialisasi dengan melibatkan organisasi perangkat daerah(ODP). Hal ini dipengaruhi oleh strategi organisasi, strategi program dan strategi pendukung sumber daya yang diupayakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang.
MEMBERANTAS KORUPSI BIROKRASI MELALUI COLLABORATIVE GOVERNANCE harsono, jusuf; azhar, insyira
Jurnal Honai Vol 4 No 1 (2024): Desember
Publisher : LPPM UNAIM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61578/anpt9p94

Abstract

Agenda pemberantasan korupsi mampu meminjam pendekatan collaborative governance melalui salah satunya keseimbangan peran masyarakat terhadap aktor dominan pemerintah dan diberlakukannya beberapa skema utama dalam mengawasi aset publik. Masyarakat selama ini tidak mengetahui berbagai kecurangan meskipun mereka terlibat didalamnya. Tidak hanya masyarakat, pegawai yang berada pada level bawah juga tidak berkutik bahkan ketika mereka kehilangan hak atas apa yang seharusnya mereka pertahankan untuk publik. Sehingga penelitian ini telah melihat lebih jauh bagaimana korupsi terjadi salah satunya karena ketimpangan peran antar aktor yang berakibat pada dominasi aktor tertentu dan ketidakseimbangan antar aktor. Penelitian dilakukan di salah satu kabupaten di Jawa Timur dengan menggunakan teknik observasi dalam penggalian data. Kegiatan observasi berlangsung selama 11 bulan yang dilakukan di instansi terkait. Penelitian ini mencoba merancang skema pencegahan dan mengentaskan kasus korupsi pada level birokrasi melalui tiga skema utama: mekanisme internal, perlindungan identitas pelapor, dan pemberian insentif sebagai penguatan aspek collaborative governance dalam menghadapi kasus korupsi birokrasi.

Page 4 of 6 | Total Record : 51

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 2 (2025): Juni Vol 3 No 2 (2024): Juni 2024 Vol 4 No 1 (2024): Desember Vol 3 No 1 (2023): Desember Vol 2 No 2 (2023): Juni Vol 2 No 1 (2022): Desember Vol 1 No 2 (2022): Juni Vol 1 No 1 (2021): Desember