cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Fadilah Qotimatun Puji Rahayu
Contact Email
fadilahqotimatun19@gmail.com
Phone
+62858-7723-2806
Journal Mail Official
jurnaladdustur@gmail.com
Editorial Address
Jln. Cempaka, VI, Pokoh, Wonoboyo, Wonogiri, Jawa Tengah, Indonesia, 56712
Location
Kab. wonogiri,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Hukum dan Konstitusi
Published by Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti Wonogiri
ISSN : 3109158X     EISSN : 30903653     DOI : https://doi.org/10.58326/jad
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
FOCUS AND SCOPE Focus and Scope Journal of Law and Legislation is a peer-reviewed journal with a double blind review system. The Fokus and scope of Ad-Dustur is: Law Constitutional Law State Administrative Law Criminal Law Civil Law International Law Socio Legal Jurisprudence Islamic law Fiqh Siyasah Islamic Political Thoughts Constitution in Islam Islamic Jurisprudence Islamic Law and Politics Islamic Law and Gender.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 20 Documents
 1   2 
REDUKSI TEOLOGIS DALAM TAFSIR Q.S YUSUF: 40 DAN IMPLIKASINYA BAGI ISLAM Naufal Arnur, nayif
Jurnal Ad Dustur Vol. 2 No. 1 (2025): Ad-Dustur
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58326/jad.v2i1.379

Abstract

Dasar dalam kedaulatan seringkali mengambil Q.S Yusuf: 40 dalam dijadikan sumber rujukan sebagai dasar teologis dalam aspek kedaulatan politik Islam dalam era kontemporer. Ayat tersebut menjelaskan bahwa segala sesuatu hanya Allah yang dapat menetapkan hukum, sehingga sering kali dijadikan dalil untuk bisa menolak sistem pemerintahan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, yang lebih menekankan tentang politik kekuasaan, namun, jika dilihat dari konteks historisnya sebenarnya ayat tersebut memiliki arti dari bagain dakwah Nabi Yusuf saat berada di dalam penjara sewaktu Ia dipenjara dan memberi nasihat kepada dua temannya terkait dengan ajakan untuk menyembah Allah, bukan merupakan terkait ayat yang membahas politik. Namun banyak yang mengalami kesalahpahaman dengan ayat tersebut, artikel ini akan membahas terkait dengan makna sebenarnya Q.S Yusuf ini dengan menggunakan pendekatan tafsir tematik dan kontekstual, Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mempelajari makna surah Yusuf:40 dari sudut pandang tafsir tematik dan kontekstual, serta mempelajari bagaimana hal itu berdampak pada sistem politik di negara mayoritas Muslim, terutama di Indonesia dan Turki
HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA (STUDI ATAS ADOPSI DAN KEDUDUKANNYA DI DALAM KELUARGA PERSPEKTIF FATWA MUI NOMOR 9 TAHUN 1984 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM) suryani, santi
Jurnal Ad Dustur Vol. 2 No. 1 (2025): Ad-Dustur
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58326/jad.v2i1.410

Abstract

Abstrak:Fenomena rendahnya pemahaman terhadap Fatwa MUI Nomor 9 Tahun 1984 tentang adopsi menimbulkan ketidaksesuaian antara praktik pengangkatan anak di lapangan dengan prinsip-prinsip syariah dan hukum nasional. Fatwa tersebut menegaskan perlindungan nasab, identitas agama, dan hak-hak anak angkat tanpa menyamakan kedudukan dengan anak kandung, serta melarang adopsi oleh warga negara asing demi menjaga martabat bangsa. Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf h mengatur pemeliharaan anak lewat keputusan pengadilan, sementara Pasal 209 menetapkan hak anak angkat atas wasiat wajibah hingga sepertiga harta. Tujuan penelitian ini adalah memahami persepsi berbagai pemangku kepentingan (orang tua angkat, anak, dan lembaga) mengenai adopsi anak serta menilai efektivitas sosialisasi Fatwa MUI Nomor 9 tahun 1984 dan Kompilasi Hukum Islam, serta mengevaluasi regulasi seperti Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif kepustakaan (library research), dengan analisis sumber primer, sekunder, dan tersier. Hasil dari penelitian ini menunjukkan masih adanya kesalahpahaman praktik adopsi anak mengenai identitas agama, status nasab dan hak waris anak angkat, serta lemahnya mekanisme pengawasan adopsi lintas negara. Temuan ini mengungkap kurangnya pemahaman publik dan implementasi regulasi yang lemah. Oleh karena itu, direkomendasikan penguatan edukasi hukum agama (Fatwa MUI dan Kompilasi Hukum Islam), kolaborasi antara lembaga keagamaan dan pemerintah, serta revisi regulasi untuk memastikan perlindungan identitas anak, keadilan sosial, dan nilai kemanusiaan dalam kerangka pluralisme Indonesia.
MOTIF PERDUKUNAN DALAM MASYARAKAT MUSLIM INDONESIA: ANALISIS SOSIO-RELIGIUS, IMPLIKASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF Sakinah Wijaya, Dina; Rangkuti, Fatmah
Jurnal Ad Dustur Vol. 2 No. 1 (2025): Ad-Dustur
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58326/jad.v2i1.413

Abstract

Praktik perdukunan di masyarakat Muslim Indonesia masih menjadi fenomena yang kompleks dan problematik. Hal ini terjadi karena adanya percampuran antara kebutuhan sosial dan potensi pelanggaran ajaran agama Islam, serta pelanggaran hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji motif sosial dan keagamaan di balik praktik perdukunan yang terjadi di Indonesia. Serta mengurai implikasi hukumnya dari perspektif sosio-religius, yang mengintegrasikan pendekatan sosiologi agama, hukum Islam dan hukum positif yang berlaku hukum positif. Studi ini menegaskan pentingnya pendekatan sosio-religius yang integratif untuk memahami fenomena perdukunan secara holistik, sekaligus sebagai dasar pengaturan hukum yang efektif dan menghormati nilai-nilai sosial keagamaan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan analisis normatif dan sosiologis. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa praktik perdukunan yang terjadi dapat dikategorikan sebagai respons sosial dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pertolongan dan solidaritas. Namun secara teologis, praktik ini menjadi bermasalah apabila mengandung unsur kemusyrikan yang bertentangan dengan prinsip tauhid. Di sisi lain, dari perspektif hukum positif, praktik perdukunan yang sering kali merugikan masyarakat berpotensi dikenakan sanksi pidana.
A POLITICAL ETHICS IN FIQH SIYASAH: A STUDY ON THE PRINCIPLES OF MORALITY IN POLITICS Qotimatun Puji Rahayu, Fadilah
Jurnal Ad Dustur Vol. 2 No. 1 (2025): Ad-Dustur
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58326/jad.v2i1.414

Abstract

Ethics plays an important role in the world of politics, especially in the contemporary political context which is often filled with practices that violate norms and ethics. Fiqh, as a discipline that studies Islamic laws, offers ethical guidance in politics. This research focuses on the application of political ethics in Fiqh in a contemporary political context. The Problem Although Fiqh offers guidance on political ethics, its application in contemporary political contexts often encounters challenges, such as highly competitive political systems and differing interpretations of what is considered ethical. This study uses literature research methods, through critical and systematic analysis of various relevant sources of literature on political ethics in Fiqh. The conclusion of this study is that ethical principles in Fiqh, such as fairness, honesty, consultation (shura), and accountability, can help shape politics that is more just, responsible, and oriented to the public interest. However, applying these principles requires a deep understanding of Fiqh and the contemporary political context, as well as a strong commitment to ethics and justice.
EFEKTIVITAS MEKANISME HUKUM INTERNASIONAL DALAM MENANGANI KEJAHATAN AGRESI: STUDI KASUS KONFLIK PALESTINA-ISRAEL TAHUN 2023–2025 Lailia Yusvida, Ilma; Primadi, Novan
Jurnal Ad Dustur Vol. 2 No. 1 (2025): Ad-Dustur
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58326/jad.v2i1.416

Abstract

Konflik Palestina-Israel yang semakin memanas sejak tahun 2023 hingga 2025 telah menarik perhatian dunia internasional, khususnya dalam konteks pelanggaran hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia. Banyaknya korban sipil, penghancuran infrastruktur sipil, dan penggunaan kekuatan militer secara tidak proporsional memicu dugaan terjadinya kejahatan agresi. Kejahatan ini secara eksplisit diatur dalam Piagam PBB dan Statuta Roma sebagai pelanggaran berat terhadap perdamaian internasional. Meskipun terdapat kerangka hukum internasional yang telah ditetapkan, implementasi dan penegakan hukum tersebut menghadapi tantangan serius, khususnya dalam hal yurisdiksi, politik global, dan hambatan struktural di Dewan Keamanan PBB. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas mekanisme hukum internasional dalam menangani kejahatan agresi yang terjadi dalam konflik Palestina-Israel. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Data dianalisis secara kualitatif berdasarkan dokumen hukum internasional, putusan pengadilan, dan laporan lembaga internasional. Temuan menunjukkan bahwa meskipun hukum internasional menyediakan dasar hukum yang kuat, pelaksanaannya masih sangat dipengaruhi oleh kepentingan politik negara-negara besar, khususnya anggota tetap Dewan Keamanan PBB. ICC, sebagai lembaga peradilan internasional, menghadapi dilema yurisdiksi karena Israel bukan pihak dalam Statuta Roma. Selain itu, pengaruh veto dari Amerika Serikat menghambat proses penegakan hukum yang adil. Dengan demikian, dibutuhkan reformasi struktural dalam sistem hukum internasional untuk menjamin keadilan global yang tidak terpengaruh oleh kepentingan geopolitik.
Marriage Registration as an Instrument of Legal Certainty: A Normative Analysis of the Dualism Between National Law and Islamic Law Zahra Tania Rafa; Siti Halimah Tusakdiah; Saiin, Asrizal
Jurnal Ad Dustur Vol. 2 No. 2 (2026): Ad-Dustur
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study originates from the background of the essential role of marriage registration in the Indonesian legal system, as the absence of state registration despite the religious validity of marriage through consent (ijab qabul), witnesses, and dowry creates a legal gap that affects social legitimacy and the protection of family rights. The purpose of this research is to analyze the urgency of marriage registration from the perspectives of Islamic law and national law by examining its normative, juridical, and sociological dimensions. Employing a normative legal research method combined with Gustav Radbruch’s theory of legal certainty and the Islamic principles of maqāṣid al-sharī‘ah, this study explores the function of registration in ensuring legal order and protection. The findings reveal that unregistered marriages generate serious consequences, particularly for women and children, including loss of inheritance rights, lack of legal recognition, and increased vulnerability to injustice. The study concludes that marriage registration represents a form of maslahah mursalah and sadd al-dharā’i‘ that aligns with constitutional guarantees, and it plays a dual role as an instrument of rights protection and social justice as well as a safeguard for the sanctity of marriage within the state’s legal framework.
UU ITE DAN TEROR FISIK: PERGESERAN PEMBUNGKAMAN SUARA KRITIS SEBAGAI INDIKATOR KEMUNDURAN DEMOKRASI INDONESIA Rambe, Dinda Suciana
Jurnal Ad Dustur Vol. 2 No. 2 (2026): Ad-Dustur
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena kemunduran demokrasi di Indonesia yang ditandai dengan penyempitan ruang public dan pembungkaman suara kritis. Melalui metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus jamak, penelitian ini membedah berbagai peristiwa hukum dan kekerasan yang menimpa jurnalis, aktivis dan public figure atas kritik dan pendapat terhadap kebijakan public. Analisis dilakukan dengan menggunakan pisau bedah teori Autocratic Legalism dan Extra-Legal Backsliding. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelemahan demokrasi di Indonesia terjadi melalui dua jalur utama yaitu jalur legal-prosedural melalui instrument UU ITE (khususnya pasal pencemaran nama baik dan berita bohong) untuk mengkriminalisasi aktivis dan jalur extra-legal melalui normalisasi kekerasan, terror fisik, dan intimidasi digital (doxing) terhadap jurnalis dan influencer. Temuan penelitian menegaskan bahwa sinergi antara represi formal dan intimidasi informal ini menciptakan efek gentar (chilling effect) yang sistematis, yang pada gilirannya mengakibatkan kematian substansi kebebasan sipil. Demokrasi Indonesia bergeser dari demokrasi substansial menuju demokrasi procedural yang opresif, dimana hukum tidak lagi berfungsi sebagi pelindung warga, melainkan sebagai alat konsolidasi kekuasaan.
a Analisis Dampak Program Makan Bergizi Gratis terhadap Perekonomian Masyarakat Ditinjau dari Perspektif Fiqh Muamalah Puji Rahayu, Fadilah Qotimatun
Jurnal Ad Dustur Vol. 2 No. 2 (2026): Ad-Dustur
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan unggulan pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak implementasi program MBG terhadap kondisi ekonomi masyarakat, khususnya bagi pelaku UMKM dan penerima manfaat, serta meninjau mekanisme pengadaan dan distribusinya berdasarkan prinsip Fiqh Muamalah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif-sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan pengelola program dan pelaku usaha, serta studi literatur ekonomi dan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini menciptakan multiplier effect yang signifikan melalui penyerapan tenaga kerja lokal dan kepastian pasar bagi petani serta UMKM. Dari perspektif Fiqh Muamalah, operasional program ini melibatkan akad wakalah, ijarah, dan istishna’ yang harus memenuhi prinsip transparansi, keadilan, serta terhindar dari unsur gharar dan riba. Secara keseluruhan, program MBG telah selaras dengan konsep maqashid syariah, terutama dalam menjaga jiwa (hifdz an-nafs) dan akal (hifdz al-'aql) melalui penyediaan makanan yang halalan thayyiban.
HARMONISASI REGULASI PENGELOLAAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH UNTUK MENGHINDARI TUMPANG TINDIH KEWENANGAN DENGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) Nur Hanifah, Salma; Windari
Jurnal Ad Dustur Vol. 2 No. 2 (2026): Ad-Dustur
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih merupakan salah satu inisiatif pemerintah untuk meningkatkan perekonomian desa dan mendorong aktivitas ekonomi baru di tingkat desa. Dalam konteks lain, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang telah dibentuk dalam sejumlah peraturan, juga memiliki peran yang sangat penting dalam memaksimalkan potensi ekonomi desa. Situasi ini berpotensi meningkatkan tumpang tindih peraturan, baik dalam hal operasional bisnis maupun pemanfaatan sumber daya desa, serta dalam hal mekanisme pengawasan dan pembinaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pentingnya harmonisasi peraturan dalam operasional Desa Merah Putih dengan BUMDes untuk mewujudkan konsistensi hukum, efektivitas kelembagaan, dan sinergi dalam pengembangan perekonomian desa. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metodologi penelitian normatif dengan analisis konseptual dan kelembagaan yang mengkaji berbagai peraturan terkait operasional dan BUMDes. Temuan studi menunjukkan bahwa diperlukan regulasi dan harmonisasi yang jelas terkait fungsi, arbitrase, dan ruang lingkup bisnis antara kedua organisasi yang bersangkutan. Diharapkan harmonisasi regulasi akan mengurangi konflik, meningkatkan koordinasi antar lembaga, dan memperkuat peran masing-masing dalam mempromosikan arbitrase dan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan demikian, pengaturan yang terintegrasi dan lancar sangat penting untuk menciptakan ekonomi desa yang efisien, transparan, dan progresif.
Kajian Batas Usia Perkawinan Menggunakan Pendekatan Yuridis Normatif, Sosiologis dan Psikologis Rangkuti, Fatmah
Jurnal Ad Dustur Vol. 2 No. 2 (2026): Ad-Dustur
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam menekan angka perkawinan dini di Indonesia, pemerintah telah membentuk berbagai macam peraturan terkait perkawinan. Salah satunya adalah mengenai batas minimal usia bagi masyarakat yang hendak menikah. Dalam peraturan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tersebut, tertulis di dalamnya bahwa batas usia perkawinan adalah 19 tahun bagi perempuan maupun laki-laki. Namun pada pelaksanaannya, peraturan tersebut tidak berjalan sesuai dengan harapan. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui penyebab tidak terealisasinya Undang-undang ini dengan maksimal dan bagaimana upaya preventif untuk menekan angka perkawinan dini di Indonesia. Penelitian ini merupakan studi pustaka (library research) yang menggunakan pendekatan Interdisipliner berupa perspektif Yuridis Normatif, Sosiologis dan Psikologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya faktor penyebab Undang-undang ini belum terlaksana dengan maksimal adalah belum adanya sosialisasi secara masif kepada masyarakat, adanya dispensasi yang membuat masyarakat menyepelekan peraturan tersebut, dan peran Pengadilan Agama yang belum berkomitmen untuk menerapkan aturan demi mencegah perkawinan dini di Indonesia.

Page 2 of 2 | Total Record : 20

 1   2 

Filter by Year

2024 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 2 (2026): Ad-Dustur Vol. 2 No. 1 (2025): Ad-Dustur Vol. 1 No. 2 (2025): Jurnal Ad-Dustur Vol. 1 No. 1 (2024): Jurnal Ad-Dustur