cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahlal Kamal
Contact Email
Ahlal.pkl@gmail.com
Phone
+6285285123236
Journal Mail Official
redaksijurnalsinergi@gmail.com
Editorial Address
Jl. Jermani Husein, Desa Lokbangkai RT.07 No.40 Kecamatan Banjang Kab, Lok Bangkai, Kec. Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan 71416
Location
Kab. hulu sungai utara,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Sinergi : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Published by PT. Ahlal Publisher Nusantara
ISSN : -     EISSN : 31090559     DOI : -
Core Subject : Humanities, Health, Science, Education, Social, Engineering,
Aerospace Engineering Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Education Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Physics Social Sciences
Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin adalah publikasi ilmiah yang bertujuan untuk memfasilitasi pertukaran gagasan, riset, serta temuan ilmiah yang berasal dari berbagai disiplin ilmu, guna memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemecahan masalah global. Jurnal ini mencakup berbagai bidang ilmu, meliputi pendidikan, teknologi, ekonomi, kesehatan, manajemen, keagamaan, ilmu sosial dan humaniora, serta bidang-bidang terapan lainnya.Sebagai wadah akademik yang mengedepankan kualitas dan keberagaman perspektif, Sinergi menerbitkan artikel penelitian asli, tinjauan pustaka, studi kasus, serta pemikiran konseptual yang didasarkan pada metodologi ilmiah yang kuat dan analisis mendalam. Dengan berfokus pada penerapan teori dan riset dalam konteks praktis, jurnal ini tidak hanya menyasar akademisi dan peneliti, tetapi juga para praktisi, pengambil kebijakan, dan pihak-pihak terkait yang dapat memanfaatkan temuan ilmiah untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan pembangunan di berbagai sektor. Diterbitkan dua kali setahun, Jurnal Sinergi berkomitmen untuk menjadi platform terbuka yang mempertemukan berbagai perspektif dari seluruh penjuru dunia. Jurnal ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi lintas disiplin, memfasilitasi integrasi pengetahuan dalam rangka menghasilkan solusi inovatif, serta mendorong pemecahan masalah kontemporer di tingkat lokal, nasional, dan global. Melalui sinergi antara berbagai ilmu, jurnal ini memberikan ruang bagi ide-ide baru yang dapat memperkaya wacana akademik, memperluas cakupan penelitian, serta mendukung keberlanjutan pembangunan dalam konteks sosial, ekonomi, dan teknologi. Sinergi juga menekankan pentingnya keagamaan dan nilai-nilai kemanusiaan sebagai elemen penting dalam membangun peradaban yang berkeadilan, berkelanjutan, dan beradab.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Pendidikan
Articles 384 Documents
 34   35   36   37   38 
Analisis Yuridis Terhadap Pemidanaan Pengedar Narkotika Dalam Perspektif Teori Pemidanaan Di Pengadilan Negeri Kelas 1a Kota Lubuklinggau (Studi Kasus Putusan 474/Pid.Sus/2025/Pnllg) M. Alvin Gumay; Agustinus Samosir; Devi Anggreni Sy; Wawan Fransisco
Sinergi : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 1 (2026): Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Publisher : PT. AHLAL PUBLISHER NUSANTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Legal analysis of the sentencing of narcotics dealers from the perspective of criminal theory at the Class 1A District Court of Lubuklinggau City (Case Study of Decision Number: 474/Pid.Sus/2025/Pnllg). This type of research is normative-empirical. Normative-empirical (applied) legal research is research that examines the implementation or implementation of positive legal provisions (legislation) and written documents in action (factual) on each particular legal event that occurs in society. Data collection techniques include; collecting secondary data (library and written documents) through library studies and document studies and collecting primary data (data on the research object) through interviews with respondents and informants and resource persons. The conclusion in this study is that the Panel of Judges has applied legal provisions appropriately and in accordance with applicable laws and regulations. The sentencing imposed is based on valid evidence according to Article 184 of the Criminal Procedure Code, as well as the fulfillment of the elements of the crime as regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The judge in deciding the case has considered the legal and non-legal aspects in a balanced manner, including the Public Prosecutor’s indictment, witness and defendant statements, evidence, and the defendant’s social and psychological conditions. Thus, from a normative and theoretical legal perspective, the sentencing in Decision Number 474/Pid.Sus/2025/PN LLG has fulfilled the principles of justice, legal certainty, and expediency, and is in line with the objectives of sentencing in Indonesian criminal law. Keywords: Criminalization, Dealers, Narcotics   Abstrak Analisis Yuridis Terhadap Pemidanaan Pengedar Narkotika Dalam Perspektif Teori Pemidanaan Di Pengadilan Negeri Kelas 1a Kota Lubuklinggau (Studi Kasus Putusan Nomor : 474/Pid.Sus/2025/Pnllg). Jenis penelitian ini normatifi-empiris. Penelitian hukum normative-empiris (terapan), merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (Perundang- undangan) dan dokumen tertulis secara in action (viiienyusu) pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi. Teknik pengumpulan data meliputi; pengumpulan data sekunder (kepustakaan dan dokumen tertulis) melalui studi viiienyusu dan studi dokumen dan pengumpulan data primer (data pada obyek penelitian dilakukan) melalui wawancara dengan responden dan informan serta narasumber. Simpulan dalam penelitian ini bahwa Majelis hakim telah menerapkan ketentuan hukum secara tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemidanaan yang dijatuhkan didasarkan pada pembuktian yang sah menurut Pasal 184 KUHAP, serta pemenuhan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hakim dalam memutus perkara telah mempertimbangkan aspek yuridis dan non yuridis secara seimbang, meliputi dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi dan terdakwa, barang bukti, serta kondisi viiienyus dan psikologis terdakwa. Dengan demikian, secara yuridis viiienyusunviii dan teoritis, pemidanaan dalam Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2025/PN LLG telah memenuhi prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, serta sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia.   Kata kunci: Pemidanaan, Pengedar , Narkotika  
Efektivitas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan Di Kabupaten Musi Rawas Firmansyah Ababil; Wawan Fransico; Ahmad Fuadi; Devi Anggreni Sy
Sinergi : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 1 (2026): Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Publisher : PT. AHLAL PUBLISHER NUSANTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Law Number 18 of 2013 concerning the Prevention and Eradication of Forest Destruction was enacted as a legal instrument to address organized forestry crimes that have significant environmental impacts. However, in practice, the effectiveness of its implementation still faces various challenges, particularly in regions with extensive forest areas such as Musi Rawas Regency. This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of Law Number 18 of 2013 in preventing and combating forest destruction in Musi Rawas Regency and to identify factors influencing its enforcement. The research method used is empirical legal research with a sociological-juridical approach. Data were collected through interviews with officials of the Forest Management Unit (KPH), law enforcement authorities, as well as the examination of relevant documents and legislation. The results indicate that the implementation of Law Number 18 of 2013 in Musi Rawas Regency has not been fully effective. This ineffectiveness is influenced by several factors, including limited human resources and infrastructure, weak inter-agency coordination, low public legal awareness, and ongoing forest destruction activities that are difficult to monitor and control. Therefore, strengthening institutional capacity, improving cross sectoral coordination, and enhancing public legal awareness are necessary to achieve sustainable forest protection. Keywords: Legal Effectiveness, Forest Destruction, Law Number 18 of 2013   Abstrak Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan (UU P3H) dibentuk sebagai instrumen hukum untuk menanggulangi kejahatan kehutanan yang bersifat terorganisir dan berdampak luas terhadap lingkungan hidup. Namun, dalam praktiknya, efektivitas penerapan undang-undang ini masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya di daerah yang memiliki kawasan hutan cukup luas seperti Kabupaten Musi Rawas. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 dalam mencegah dan menanggulangi pengrusakan hutan di Kabupaten Musi Rawas serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya. Metode Penulisan yang digunakan adalah Penulisan hukum empiris dengan pendekatan sosiologis yuridis. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak UPTD/Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), aparat penegak hukum, serta studi terhadap dokumen dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil Penulisan menunjukkan bahwa penerapan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 di Kabupaten Musi Rawas belum sepenuhnya efektif. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana, lemahnya koordinasi antarinstansi, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta masih adanya praktik pengrusakan hutan yang sulit dijangkau oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat guna mewujudkan perlindungan hutan yang berkelanjutan.   Kata kunci: Efektivitas Hukum, Pengrusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013
Efektivitas Restorative Justice Sebagai Pendekatan Alternatif Dalam Sistem Peradilan Indonesia Upaya Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Peghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Jayandi Andefa; Wawan Fransico; Ahmad Fuadi; Devi Anggreni Sy
Sinergi : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 1 (2026): Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Publisher : PT. AHLAL PUBLISHER NUSANTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The restorative justice approach is an alternative method for resolving criminal cases that emphasizes the restoration of the original condition, the balance of interests between victims, offenders, and the community, and the avoidance of repressive punishment. In Indonesia, the normative application of restorative justice is regulated under Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020 concerning the Termination of Prosecution Based on Restorative Justice, particularly in the handling of minor criminal offenses. This study aims to analyze the effectiveness of restorative justice as an alternative approach within the Indonesian criminal justice system and to examine the factors influencing its implementation at the prosecutorial level. This research employs a normative-empirical research method, using statutory and conceptual approaches, supported by empirical data obtained through interviews and field studies. The data consist of primary and secondary, legal materials and are analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the implementation of restorative justice based on Regulation of the Attorney General Number 15 of 2020 has, in principle, been effective in resolving minor criminal offenses, particularly in realizing restorative oriented justice, improving judicial efficiency, and reducing case backlogs. However, its effectiveness still faces several challenges, including differences in understanding among law enforcement officials, limited public socialization, and suboptimal coordination among institutions within the criminal justice system. Therefore, it is necessary to strengthen regulatory frameworks, enhance the capacity of law enforcement officers, and improve inter-institutional synergy to ensure that restorative justice can be implemented more optimally and consistently as an integral part of the Indonesian criminal justice system. Keywords: Restorative Justice, Legal Effectiveness, Prosecution Service   Abstrak Pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) merupakan salah satu alternatif penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan keadaan semula, keseimbangan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat, serta penghindaran pemidanaan yang bersifat represif. Di Indonesia, penerapan restorative justice secara normatif diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, khususnya dalam penanganan tindak pidana ringan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan restorative justice sebagai pendekatan alternatif dalam sistem peradilan pidana Indonesia serta mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya di tingkat kejaksaan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif empiris, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang didukung oleh data empiris melalui wawancara dan studi lapangan. Data penelitian diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder, serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan restorative justice berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 pada prinsipnya telah berjalan efektif dalam menyelesaikan tindak pidana ringan, terutama dalam mewujudkan keadilan yang berorientasi pada pemulihan, efisiensi proses peradilan, serta pengurangan beban perkara. Namun demikian, efektivitas tersebut masih menghadapi beberapa kendala, antara lain perbedaan pemahaman aparat penegak hukum, keterbatasan sosialisasi kepada masyarakat, serta belum optimalnya koordinasi antar lembaga dalam sistem peradilan pidana. Dengan demikian, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta sinergi antar lembaga agar penerapan restorative justice dapat berjalan lebih optimal dan konsisten sebagai bagian dari sistem peradilan pidana di Indonesia.   Kata kunci: Restorative Justice, Efektivitas Hukum, Kejaksaan  
Peranan The Climate Reality Project sebagai Aktor Penggerak Diplomasi Iklim Multipihak di Indonesia pada Tahun 2019 - 2023 Asri Maulina
Sinergi : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 1 (2026): Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Publisher : PT. AHLAL PUBLISHER NUSANTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research explores the role of The Climate Reality Project (TCRP) as a key actor in multi-stakeholder climate diplomacy in Indonesia between 2019 and 2023. The main focus of this study is to understand the strategies, impacts, and challenges faced by TCRP in mobilizing various stakeholders for climate action. Using a qualitative approach, this study analyzes relevant theories such as Climate Diplomacy Theory, Non-Governmental Organization (NGO) Theory, and Green Politics Theory to build a comprehensive framework of understanding. TCRP plays a significant role in facilitating collaboration between the government, civil society, private sector, and local communities to tackle the climate change challenges in Indonesia. Its strategies include awareness campaigns, leadership training, policy advocacy, and capacity-building at the community level. The results show an increase in public awareness of climate change, active participation in climate solutions, and strengthened Indonesia's position in global climate diplomacy. However, TCRP also faces challenges, such as limited resources, resistance to climate change, and the complexity of managing multi-actor coalitions. To overcome these challenges, TCRP continues to adapt by seeking creative solutions to maintain its effectiveness in promoting sustainable and inclusive climate action. This study provides valuable insights for policy development, resource management, and collaborative approaches in enhancing the role of non-governmental organizations in climate diplomacy. The implications of this research support global efforts to improve international coordination in addressing climate change, with TCRP exemplifying how non-state actors can play a significant role in transitioning to a more sustainable society. Keywords: The Climate Reality Project, Climate Diplomacy, Non-State Actors, Non-Governmental Organizations (NGOs), Green Politics, Climate Action in Indonesia. AbstrakPenelitian ini mengeksplorasi peranan The Climate Reality Project (TCRP) sebagai aktor utama dalam diplomasi iklim multipihak di Indonesia pada periode 2019 hingga 2023. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami strategi, dampak, dan tantangan yang dihadapi TCRP dalam memobilisasi berbagai pemangku kepentingan untuk aksi iklim. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis terhadap teori-teori relevan seperti Teori Diplomasi Iklim, Teori Organisasi Non-Pemerintah (NGO), dan Teori Politik Hijau untuk membangun kerangka pemahaman yang komprehensif. TCRP berperan penting dalam memfasilitasi kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan komunitas lokal dalam mengatasi tantangan perubahan iklim di Indonesia. Strategi TCRP mencakup kampanye kesadaran, pelatihan kepemimpinan, advokasi kebijakan, dan pembangunan kapasitas di tingkat komunitas. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap perubahan iklim, partisipasi aktif dalam solusi iklim, dan penguatan posisi Indonesia dalam diplomasi iklim global. Namun, TCRP juga menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan sumber daya, resistensi terhadap perubahan iklim, dan kompleksitas dalam mengelola koalisi multi-aktor. Untuk mengatasi tantangan tersebut, TCRP terus beradaptasi dengan mencari solusi kreatif untuk mempertahankan efektivitasnya dalam mempromosikan aksi iklim yang berkelanjutan dan inklusif. Penelitian ini memberikan wawasan penting untuk pengembangan kebijakan, pengelolaan sumber daya, dan pendekatan kolaboratif dalam memperkuat peran organisasi non-pemerintah dalam diplomasi iklim. Implikasi penelitian ini mendukung upaya global untuk meningkatkan koordinasi internasional dalam menghadapi perubahan iklim, dengan TCRP sebagai contoh bagaimana aktor non-negara dapat memainkan peran signifikan dalam transisi menuju masyarakat yang lebih berkelanjutan. Kata kunci: The Climate Reality Project, Diplomasi Iklim, Aktor Non-Negara, Organisasi Non-Pemerintah (NGO), Politik Hijau, Aksi Iklim di Indonesia.
Komunikasi Pemasaran Produk Melalui Media Sosial Tiktok: Studi Pada Produk Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Kota Padangsidimpuan Rinaldi, Iwan; Fikri, Sholeh; Dianto, Icol
Sinergi : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 1 (2026): Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Publisher : PT. AHLAL PUBLISHER NUSANTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan media sosial telah mengubah pola komunikasi pemasaran, khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). TikTok sebagai platform berbasis video pendek menawarkan peluang strategis dalam meningkatkan visibilitas dan interaksi konsumen dengan biaya promosi yang relatif rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi komunikasi pemasaran UMKM melalui TikTok, menilai efektivitasnya dalam meningkatkan visibilitas dan interaksi konsumen, serta mengidentifikasi tantangan dan implikasi komunikasi pemasaran digital di Kota Padangsidimpuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus terhadap pelaku UMKM yang aktif memanfaatkan TikTok sebagai media promosi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi konten, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa TikTok efektif sebagai media komunikasi pemasaran melalui konten kreatif, interaktif, dan kontekstual. Namun, keterbatasan literasi digital dan konsistensi konten masih menjadi tantangan utama. Penelitian ini menegaskan bahwa pemanfaatan TikTok secara strategis dan beretika dapat meningkatkan daya saing serta keberlanjutan UMKM di era digital.
Antara Kepastian dan Keadilan: Kritik Sosio-Legal terhadap Orientasi Penegakan Hukum di Indonesia Virginia Usfunan; Yudith Bana; Efatha F.B. Duarte
Sinergi : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 1 (2026): Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Publisher : PT. AHLAL PUBLISHER NUSANTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Law in a modern rule-of-law state is normatively intended to ensure legal certainty, justice, and social utility. However, in the context of law enforcement practices in Indonesia, these objectives are rarely realized in a balanced manner. This article aims to critically examine the tendency of law enforcement to position law primarily as an instrument of procedural order rather than as a means of achieving substantive justice. Employing a qualitative socio-legal approach combined with legal-philosophical analysis, this study is based on a critical review of legal literature and conceptual examination of law enforcement practices. The findings indicate that the dominance of legal formalism and proceduralism has oriented law enforcement toward rigid administrative certainty, while considerations of substantive justice remain marginal. Legal processes function not only as mechanisms for enforcing norms but also, in certain contexts, as forms of implicit punishment that disproportionately affect socially and economically vulnerable groups. This article argues that without a paradigmatic reorientation that places substantive justice and Pancasila-based legal values as operational ethical foundations, law will continue to function predominantly as an instrument of order rather than as a corrective mechanism for structural injustice. Keywords: law enforcement; substantive justice; legal order; socio-legal studies Abstrak Hukum dalam negara hukum modern secara normatif diarahkan untuk menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Namun, dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, orientasi tersebut kerap tidak terwujud secara seimbang. Artikel ini bertujuan menganalisis secara kritis kecenderungan penegakan hukum yang lebih menempatkan hukum sebagai instrumen ketertiban prosedural dibandingkan sebagai sarana pencapaian keadilan substantif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain sosio-legal dan analisis filosofis hukum, melalui telaah literatur hukum dan kajian konseptual terhadap praktik penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dominasi legal-formalisme dan proseduralisme telah mendorong penegakan hukum beroperasi dalam kerangka kepastian administratif yang kaku, sementara pertimbangan keadilan substantif cenderung terpinggirkan. Proses hukum tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penegakan norma, tetapi juga berpotensi menjadi bentuk penghukuman terselubung yang berdampak tidak proporsional, khususnya bagi kelompok masyarakat dengan posisi sosial dan ekonomi lemah. Artikel ini menegaskan bahwa tanpa reorientasi paradigma penegakan hukum yang menempatkan keadilan substantif dan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar etik operasional, hukum akan terus berfungsi terutama sebagai alat ketertiban, bukan sebagai instrumen korektif terhadap ketimpangan sosial. Kata kunci: penegakan hukum; keadilan substantif; ketertiban hukum; sosio-legal
Hukum sebagai Alat Ketertiban atau Alat Keadilan: Tinjauan Kritis terhadap Praktik Penegakan Hukum di Indonesia Yudith Bana; Virginia Usfunan; Efatha F.B. Duarte
Sinergi : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 1 (2026): Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Publisher : PT. AHLAL PUBLISHER NUSANTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The debate over whether law functions primarily as an instrument of social order or as a means of achieving substantive justice remains central to contemporary legal discourse in Indonesia. This article critically examines law enforcement practices by analyzing how the dominance of legal-formalistic and procedural approaches has gradually displaced substantive justice in favor of administrative order and institutional stability. Employing a socio-legal and legal-philosophical framework, the study demonstrates that procedural compliance frequently produces an illusion of justice, while legal processes themselves operate as mechanisms of disproportionate punishment, particularly for socially and economically vulnerable groups. The emphasis on procedural authority and discretionary power within criminal case processing reinforces asymmetric power relations and obscures the ethical objectives of law. These arguments are supported by critical scholarship on procedural justice, power dynamics in legal decision-making, and the concept of substantive justice grounded in legal pluralism and Pancasila-based legal values. The article concludes that without a paradigmatic reorientation toward context-sensitive substantive justice, law enforcement in Indonesia risks remaining an instrument of social order rather than a corrective mechanism for structural injustice. Keywords: law enforcement; substantive justice; legal order; socio-legal studies Abstrak Perdebatan mengenai fungsi hukum sebagai alat ketertiban atau sebagai sarana keadilan substantif tetap menjadi isu sentral dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Artikel ini mengkaji secara kritis bagaimana dominasi pendekatan legal-formalistik dan prosedural dalam sistem peradilan pidana Indonesia telah menggeser orientasi hukum dari pencapaian keadilan substantif menuju stabilisasi ketertiban administratif. Berangkat dari pendekatan sosio-legal dan analisis filosofis hukum, kajian ini menunjukkan bahwa kepatuhan prosedural sering kali menghasilkan ilusi keadilan, sementara proses hukum itu sendiri berfungsi sebagai bentuk penghukuman yang tidak proporsional, khususnya terhadap kelompok rentan. Praktik penegakan hukum yang menitikberatkan pada kepastian normatif dan kewenangan diskresioner aparat memperkuat relasi kuasa yang timpang serta mengaburkan tujuan etik hukum. Temuan konseptual ini diperkuat oleh kajian mengenai keadilan prosedural, dinamika kekuasaan dalam pengambilan keputusan hukum, serta gagasan keadilan substantif berbasis pluralisme hukum dan nilai Pancasila. Artikel ini menegaskan bahwa tanpa reorientasi paradigma menuju keadilan substantif yang kontekstual dan sensitif terhadap realitas sosial, hukum di Indonesia berpotensi terus berfungsi sebagai instrumen ketertiban semata, alih-alih sebagai alat koreksi ketidakadilan struktural dalam masyarakat. Keyword: penegakan hukum; keadilan substantif; ketertiban hukum; sosio-legal
Analisa Cacat Shiringkage Pada Body Gate Valve Tiga Izza Amri Yahya
Sinergi : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 2 (2026): Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Publisher : PT. AHLAL PUBLISHER NUSANTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab utama cacat shrinkage pada Body Gate Valve 3. Cacat ini menyebabkan produk tidak memenuhi standar kualitas dan meningkatkan biaya produksi akibat rework. Metode penelitian meliputi observasi langsung di lantai produksi, pengujian komposisi material menggunakan spektrometer, analisis mikrografi untuk mengidentifikasi porositas, serta evaluasi parameter proses pengecoran seperti suhu penuangan dan desain sistem feeding. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cacat shrinkage disebabkan oleh pendinginan tidak merata akibat distribusi panas yang tidak optimal dalam cetakan, serta komposisi logam yang kurang sesuai. Solusi yang direkomendasikan adalah modifikasi desain riser untuk meningkatkan feeding dan penyesuaian suhu penuangan. Implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat mengurangi cacat sebesar 30–40%, meningkatkan efisiensi produksi, dan menekan biaya scrap. Penelitian ini memberikan kontribusi praktis dalam perbaikan proses pengecoran di industri valve. Kata Kunci: Metode QC, Pengecoran Logam, Parameter, Shiringkage, Sand Custing
Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Kualitas Data: Tinjauan Technology Acceptance Model (Studi tentang Pemanfaatan Aplikasi ATLAS) Shafira Hariono
Sinergi : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 1 (2026): Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Publisher : PT. AHLAL PUBLISHER NUSANTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research seeks to examine the elements affecting data quality via the implementation of the Technology Acceptance Model (TAM) in the utilization of the ATLAS (Aplikasi Tindak Lanjut dan Surat Tugas) system within the East Java Provincial Inspectorate. In the era of governmental digital transformation, data quality is a crucial component in ensuring accountability and transparency in internal control. The work applies a quantitative technique utilizing Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). The sample consists of 108 employees of the East Java Inspectorate who have used the ATLAS application for at least three months. The study reveals that Perceived usefulness has notable positive effects on users’ Attitude  (β = 0.412; p < 0.001), as does Perceived ease of use on Attitude  (β = 0.371; p < 0.001). Moreover, Attitude  significantly affects behaviors related to data quality (β = 0.456; p < 0.001). Perceived usefulness also demonstrates a direct positive influence on data quality (β = 0.285; p = 0.004), while Perceived ease of use exerts an indirect impact through Attitude  . The coefficient of determination (R²) of 0.673 shows that the approach elucidates 67.3% of the variation in data reliability. This study points to the significant value of technology acceptance in generating accurate, consistent, and relevant data for evidence-based decision-making within public institutions. Theoretically, the study extends the application of the TAM framework to public sector organizations, while practically providing recommendations for optimizing the implementation of digital monitoring systems in government institutions. Keywords: Technology Acceptance Model, Data Quality, ATLAS Application, East Java Inspectorate, Internal Audit Intisari — Penelitian tujuannya menganalisis faktor yang memengaruhi kualitas data melalui penerapan Technology Acceptance Model (TAM) pada pemanfaatan aplikasi ATLAS (Aplikasi Tindak Lanjut dan Surat Tugas) di Inspektorat Provinsi Jawa Timur. Dalam era transformasi digital pemerintahan, kualitas data menjadi elemen penting dalam mendukung akuntabilitas dan transparansi pengawasan internal. Penelitian memanfaatkan pendekatan kuantitatif teknik analisis Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Sampel penelitian berjumlah 108 responden yang merupakan pegawai Inspektorat Jawa Timur dan telah menggunakan aplikasi ATLAS selama minimal tiga bulan. Temuan penelitian melihatkan Perceived usefulness berpengaruh positif signifikan terhadap Attitude  pengguna (β = 0,412; p < 0,001), demikian pula Perceived ease of use terhadap Attitude  (β = 0,371; p < 0,001). Selain itu, Attitude  berpengaruh positif terhadap perilaku yang berhubungan dengan kualitas data (β = 0,456; p < 0,001). Pengaruh langsung perceived sefulness terhadap kualitas data juga signifikan (β = 0,285; p = 0,004), sementara Perceived ease of use terdapat pengaruh tidak langsung melalui variabel Attitude  . Nilai R² 0,673 melihatkan model dapat menjabarkan 67,3% variasi dalam variabel kualitas data. Temuan ini menegaskan bahwa penerimaan teknologi berperan penting dalam menghasilkan data yang akurat, lengkap, dan relevan bagi proses pengambilan keputusan di lingkungan birokrasi. Secara teoretis, penelitian ini memperluas penerapan model TAM dalam konteks organisasi publik, sementara secara praktis memberikan rekomendasi untuk optimalisasi implementasi sistem informasi pengawasan berbasis elektronik di sektor pemerintahan. Kata Kunci: Technology Acceptance Model, Kualitas Data, Aplikasi ATLAS, Inspektorat Jawa Timur, Pengawasan Interna
Analisis Hubungan Inisiasi Menyusu Dini (IMD)  Terhadap Pemberian Asi Eksklusif Di Wilayah Kerja Puskesmas Makrayu  Kota Palembang Nina Deslima
Sinergi : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 2 (2026): Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Publisher : PT. AHLAL PUBLISHER NUSANTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Background: Exclusive breastfeeding coverage at Makrayu Community Health Center remains low at 63.6% despite significant improvement in early initiation of breastfeeding implementation reaching 97.3%. This disparity indicates other factors influencing exclusive breastfeeding success beyond early initiation of breastfeeding practice. Objective: To analyze the relationship between early initiation of breastfeeding and exclusive breastfeeding practice in the working area of Makrayu Community Health Center, Palembang City. Methods: Descriptive analytical study with cross-sectional design involving 110 respondents selected through purposive sampling. Data were collected through interviews using validated questionnaires and analyzed using chi-square test and multiple logistic regression with significance level α=0.05. Results: There was a significant relationship between early initiation of breastfeeding and exclusive breastfeeding (p=0.001; PR=1.616). Multivariate analysis showed health worker support as the dominant factor (OR=9.249; p=0.005) followed by early initiation of breastfeeding (OR=4.052; p=0.045). Other significantly related variables were education, knowledge, attitude, formula promotion attraction, and family support. Conclusion: Health worker support and early initiation of breastfeeding implementation are primary determinants of exclusive breastfeeding success. Keywords: Early Initiation of Breastfeeding, Exclusive Breastfeeding, Health Worker Support Abstrak Latar Belakang: Cakupan ASI eksklusif di Puskesmas Makrayu masih rendah sebesar 63,6% meskipun pelaksanaan inisiasi menyusu dini mengalami peningkatan signifikan mencapai 97,3%. Disparitas ini mengindikasikan adanya faktor-faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan pemberian ASI eksklusif selain pelaksanaan inisiasi menyusu dini. Tujuan: Menganalisis hubungan inisiasi menyusu dini terhadap pemberian ASI eksklusif di wilayah kerja Puskesmas Makrayu Kota Palembang. Metode: Penelitian deskriptif analitik dengan desain cross sectional melibatkan 110 responden yang dipilih secara purposive sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara menggunakan kuesioner tervalidasi dan dianalisis dengan uji chi square serta regresi logistik berganda menggunakan tingkat kemaknaan α=0,05. Hasil: Terdapat hubungan bermakna antara inisiasi menyusu dini dengan pemberian ASI eksklusif (p=0,001; PR=1,616). Analisis multivariat menunjukkan dukungan petugas kesehatan sebagai faktor dominan (OR=9,249; p=0,005) diikuti inisiasi menyusu dini (OR=4,052; p=0,045). Variabel lain yang berhubungan bermakna adalah pendidikan, pengetahuan, sikap, ketertarikan promosi susu formula, dan dukungan keluarga. Kesimpulan: Dukungan petugas kesehatan dan pelaksanaan inisiasi menyusu dini merupakan determinan utama keberhasilan pemberian ASI eksklusif. Kata Kunci: Inisiasi Menyusu Dini, ASI Eksklusif, Dukungan Petugas Kesehatan

Page 36 of 39 | Total Record : 384

 34   35   36   37   38 

Filter by Year

2025 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 4 (2026): Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 3 (2026): Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 2 (2026): Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 1 (2026): Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 1 No. 2 (2025): Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 1 No. 1 (2025): Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin