cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Haryo Kunto
Contact Email
haryowibisono@unesa.ac.id
Phone
+6281211037758
Journal Mail Official
innovant@unesa.ac.id
Editorial Address
Jl. Ketintang, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Provinsi Jawa Timur, 60231
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 30261805     DOI : -
Core Subject : Economy, Humanities, Science, Social,
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Social Sciences
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan (Inovant) adalah jurnal peer-review yang diterbitkan tiga kali dalam setahun dengan akses terbuka. Inovant diterbitkan sejak tahun 2023 oleh Prodi Sarjana Terapan Administrasi Negara, Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Surabaya. Jurnal ini mencakup pembahasan terkait Kebijakan Publik, Manajemen Pelayanan Publik, Pemerintahan, Manajemen Kepegawaian, dan Inovasi terapan di sektor publik.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 220 Documents
 10   11   12   13   14 
ANALISIS TATA RUANG KANTOR DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO (Studi Kasus Pada Bagian Tata Usaha Umum) Setiani, Fatma Sasmita; utami, dian arlupi
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 2 No. 3 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu dari tiga fungsi utama birokrasi pemerintahan secara teoritik adalah pelayanan. Pelayanan publik salah satu dasar utama dalam menyelenggarakan pemerintahan. Kantor sebagai salah satu tempat sarana dalam pelayanan publik yang memiliki peranan sangat penting dalam mendukung setiap kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan. Bagian Tata Usaha Umum merupakan salah satu unit kerja di Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo sebagai bagian yang bertugas dalam pelayanan administratif baik intansi pemerintah dan Masyarakat umum, tentu tata ruang pada Bagian Tata Usaha Umum ini layak diteliti dalam rangka kegiatan instansi pelayanan publik. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk menganalisis Tata Ruang Kantor di Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo (Studi Kasus di Bagian Tata Usaha Umum). Jenis penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini berdasarkan kerangka berpikir dalam kajian Pustaka yaitu bentuk, asas-asas tata ruang kantor, dan faktor tata ruang kantor menurut (Nuraida,2014). Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini dengan melakukan pengumpulan data, reduksi data, data display dan penarikan Kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan (1) bentuk tata ruang kantor menggunakan tata ruang kantor terbuka, tetapi bentuk tata ruang ini belum ideal, terdapat tembok ditengah ruangan terkesan sempit dan ruangan Kepala Bagian Umum letak ruangan terpisah dengan jarak yang cukup jauh, (2) asas tata ruang kantor yaitu Asas jarak terpendek, asas rangakaian kerja, asas pemanfaatan seluruh ruangan, asas perubahan susunan belum sesuai dengan penerapan asas tata ruang tersebut, salah satunya penataan peralatan kantor yang belum optimal, asas kemanan dan kepuasan kerja sudah diterapkan dengan baik, (3) faktor tata ruang kantor meliputi cahaya, warna, udara dan suara belum di terapkan dengan baik, faktor tersebut dapat dilihat suara bising dari luar ruangan dan faktor udara terkait kualitas pendingin ruangan atau Air Conditioner yang masih kurang optimal dalam tata ruang kantor, terkait faktor musik sudah diterapkan dengan baik dapat meningkatkan semangat pegawai dalam bekerja.
Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Desa Jatipunggur Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk (Studi Kasus Pada Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu) Kartika, Mutiara; utami, dian arlupi
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 2 No. 3 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelayanan publik adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan, memastikan semua warga negara memiliki akses terhadap barang, jasa, dan pelayanan pemerintah. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) adalah produk hukum yang diterbitkan oleh desa atau kelurahan untuk membantu keluarga miskin memenuhi kebutuhan administratif seperti biaya pendidikan, beasiswa, layanan rumah sakit, dan perawatan gratis. Jatipunggur, sebuah kelurahan di Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk, memiliki banyak buruh tani berpenghasilan kurang dari satu juta per bulan, sehingga banyak warganya mengurus SKTM.Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kualitas pelayanan publik di Kantor Desa Jatipunggur, khususnya pada pelayanan SKTM, dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini berdasarkan lima dimensi kualitas pelayanan publik menurut Zeithml et al. (1990): tangible (berwujud), reliability (kehandalan), responsiveness (ketanggapan), assurance (jaminan), dan empathy (empati). Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan: (1) dimensi responsivitas dan empati telah terpenuhi dengan baik; (2) dimensi tangible memenuhi standar, namun kenyamanan tempat pelayanan perlu diperbaiki, terutama fasilitas ruang tunggu dan pendingin ruangan; (3) dimensi kehandalan menunjukkan kemajuan dalam standar pelayanan dan penggunaan teknologi, namun sosialisasi prosedur perlu ditingkatkan; (4) responsivitas menunjukkan efisiensi dan akurasi tinggi; (5) dimensi jaminan belum optimal dalam ketepatan waktu, meskipun jaminan biaya dan legalitas sudah terjamin. Perbaikan pada beberapa dimensi tersebut dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kantor Desa Jatipunggur.
ANALISIS PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KECAMATAN KENJERAN KOTA SURABAYA (Studi Pada Sasaran Kinerja Pegawai Bagian Pemerintahan & Pelayanan Publik) EVA AULIA MUKTI; noviyanti
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 2 No. 3 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya dengan studi pada Sasaran Kinerja Pegawai bagian pemerintahan dan pelayanan publik menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi proses dan berbagai hal yang mempengaruhi pelaksanaan serta hasil dari penilaian kinerja ini. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif, melibatkan wawancara mendalam dengan para pegawai dan pimpinan. Fokus pada Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya menggunakan Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada bagian Perencanaan Kinerja Pegawai; Pelaksanaan, Pemantauan, dan Pembinaan Kinerja Pegawai; Penilaian Kinerja Pegawai. Hasil penelitian mengungkapkan adanya sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan penilaian kinerja. Masalah-masalah tersebut meliputi proses perencanaan yang kurang efektif, kedisiplinan pegawai yang masih perlu diperbaiki, serta tantangan dalam mencapai objektivitas penilaian karena adanya rasa kecenderungan. Saran yang diajukan meliputi meningkatkan perencanaan kinerja pegawai dengan memperkuat mengidentifikasi dan melibatkan pegawai aktif dalam strategi pencapaian tujuan. Untuk pelaksanaan kinerja pegawai, dianjurkan untuk meningkatkan kedisiplinan sesuai prinsip ASN BerAKHLAK dan menerapkan sanksi tegas secara konsisten. Dalam permasalahan penilaian kinerja tersebut ada beberapa saran yang diajukan untuk mengatasinya antara lain untuk meningkatkan objektivitas dan memperbaiki proses validasi. Dengan menerapkan saran-saran tersebut, diharapkan proses penilaian kinerja di Kecamatan Kenjeran dapat menjadi lebih efektif dan adil, sehingga mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan pencapaian sasaran kinerja yang lebih baik. Kata Kunci: Pegawai, Penilaian Kinerja, Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), Kecamatan Kenjeran
EVALUASI STRATEGI PEMBERDAYAAN PETANI DI DESA PUNGPUNGAN KECAMATAN KALITIDU KABUPATEN BOJONEGORO (Studi kasus pada PPL Desa Pungpungan) Retno Widuri, Aliffionia Sindy Hendrati; Noviyanti
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 2 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyuluh Pertanian Lapangan bertugas memberikan penyuluhan kepada petani dengan melakukan pendekatan kepada kelompok tani dalam mengevaluasi strategi pemberdayaan petani di Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaen Bojonegoro (studi kasus ppl di Desa Pungpungan). Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu berupa wawancara, observasi dan dokumentasi dikaitkan berdasarkan berdasarkan aturan UU RI No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Pasal 7 ayat (3) mengenai strategi pemberdayaan petani. Dalam penelitian ini terdapat 3 indikator sebagai tolak ukur : (1) Pendidikan dan Pelatihan berjalan namun belum ada transfer knowkedge hal ini ditunjukan dengan adanya petani yang tidak mau mendengarkan saat pelatihan, (2) Penyuluhan dan Pendampingan menunjukan berjalan belum maksimal dikarenakan kurangnya partisipasi petani dalam sosialisasi dan kurangnya tenaga penyuluh pertanian yang hanya 4 orang dengan petani yang berjumlah kurang lebih 100 orang. (3) Penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan yang diberikan Pemerintah Bojonegoro belum maksimal karena masih banyak petani yang merasa kekurangan bantuan. Oleh karena itu, perlu membentuk kelompok tani unggulan yang nantinya setiap anggota diikutkan pendidikan dan pelatihan, anggota kelompok tani yang masuk harus sesuai dengan ketentuan persyaratan pendidikan dan pelatihan serta yang memiliki kemampuan dalam transfer knowledge kepada masyarakat petani dan motivasi menjadi agen perubahan bagi petani.
Analisis Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Inspektorat Provinsi Jawa Timur (Studi Kasus pada DSOP) Zidan, Danuril; Isbandono, Prasetyo
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 2 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemberian pelayanan publik oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat merupakan implikasi dari fungsi aparatur negara sebagai pelayan masyarakat. Kedudukannya sangat strategis karena menentukan sejauh mana pemerintah mampu memberikan pelayanan yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) . Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan program penyusunan SOP di Inspektorat Provinsi Jawa Timur. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, berfokus pada tahapan Persiapan Penyusunan SOP, Penilaian Kebutuhan SOP, Pengembangan SOP, Penerapan SOP, dan Monev SOP. Teknik analisis data meliputi koleksi data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Persiapan Penyusunan SOP sudah sesuai dengan peraturan yang menjelaskan perlunya pembentukan tim dan kelengkapannya. Penilaian Kebutuhan SOP sudah sesuai dengan langkah-langkah konkret yang diambil untuk menyelaraskan kompetensi antara organisasi pelaksana dan program pemerintah. Pengembangan SOP masih memerlukan revisi berkelanjutan untuk memastikan keabsahan dan relevansi. Penerapan SOP di Inspektorat Provinsi Jawa Timur masih belum efektif, memerlukan upaya intensif untuk memastikan tujuan tercapai. Monev SOP sudah sesuai dengan harapan, walaupun proses implementasi belum sepenuhnya dilaksanakan. Adapun saran dari penelitian ini adalah diharapkan Inspektorat Provinsi Jawa Timur dapat meningkatkan kualitas dan responsivitas dalam penyusunan, implementasi, dan evaluasi SOP, yang pada gilirannya akan berkontribusi positif dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan publik secara keseluruhan.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KABUPATEN KEDIRI (STUDI PADA DESA PANDANSARI) Permatasari, Galuh; Prastyawan, Agus
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 2 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pemberdayaan keluarga miskin berupa bantuan tunai bersyarat yaitu peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan dan komitmen yang terkait dengan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan dan kesehatan. Sejak tahun 2014 pada Desa Pandansari diimplementasikan dan mendapatkan aspirasi positif dari berbagai kalangan. Namun, hingga saat ini penurunan angka kemiskinan tetap menghasilkan indikator angka kemiskinan yang masih rendah dan mengisyaratkan bahwa program ini terdapat beberapa permasalahan. Berdasarkan fenomena ini penelitian disajikan untuk menjawab dan menjelaskan bagaimana Implementasi PKH di Desa Pandansari Kabupaten Kediri dalam mengentaskan kemiskinan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter Van Horn yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial ekonomi politik, dan disposisi implementor. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Pemilihan informan penelitian dilakukan dengan teknik purposive sampling. Sementara itu, pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara tidak terstruktur atau wawancara mendalam, serta dokumentasi. Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data kemudian mereduksi data, menyajikan data, verifikasi dan menarik kesimpulan hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat yang tidak mengerti mekanisme pelaksanaan PKH, keluarga penerima manfaat PKH tidak memenuhi komitmennya serta masih terdapat masyarakat yang malas untuk bekerja dan mengandalkan bantuan pemerintah. Maka perlunya meningkatkan pendampingan kepada masyarakat agar kebijakan dari PKH dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan keberhasilan dalam mengentaskan kemiskinan di Desa Pandansari Kabupaten Kediri, meningkatkan taraf hidup penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan kesehatan melalui pemberian motivasi atau bimbingan kepada KPM, merekrut lebih banyak pendamping PKH agar lebih berjalan dengan efektif dan efisien.
ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (DD) DI DESA DAWUHAN KECAMATAN PURWOASRI KABUPATEN KEDIRI (Studi Kasus Dana Desa Pembangunan Fisik) Silvia, Yolanda Tatyana; Prastyawan, Agus
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 2 No. 3 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembangunan di berbagai tingkat wilayah, termasuk desa, menjadi fokus utama dalam setiap negara. PMK No. 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa menetapkan bahwa desa, sebagai entitas hukum, mengatur dan mengelola urusan pemerintahan untuk kepentingan masyarakat lokal. Dana Desa bertujuan untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Regulasi ini mengatur tahapan pengelolaan dana desa meliputi: 1) penganggaran, 2) pengalokasian, 3) penyaluran, 4) penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan, 5) penggunaan, 6) pemantauan dan evaluasi, serta 7) penghentian dan/atau penundaan penyaluran dana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Dawuhan, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri (Studi Kasus Dana Desa Pembangunan Fisik). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan Pengelolaan dana desa di Desa Dawuhan Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri tahun 2023 dalam tahapan PMK No.145 Tahun 2023 pada tahap penganggaran, pengalokasian, dan penyaluran dana yang menunjukkan perlunya perbaikan administratif. Penundaan proyek dan kurang akurat dokumen pada tahap penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan serta penggunaan mencerminkan tantangan dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas. Untuk tahap pemantauan dan evaluasi, penghentian dan/atau penundaan penyaluran dana desa menunjukkan bahwa proses administrasi dan kepatuhan terhadap regulasi berjalan dengan baik peningkatan transparansi dan efisiensi diperlukan untuk memastikan bahwa semua tahapan pengelolaan dana desa dilaksanakan sesuai dengan standar peraturan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
ANALISIS PENGELOLAAN LAYANAN PENGADUAN DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK (STUDI PADA SP4N- LAPOR! DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GRESIK) Marrisca, Secyllia; Prastyawan, Agus
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 2 No. 3 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah mewujudkan layanan pengaduan berbasis satu pintu melalui SP4N-LAPOR! yang terhubung dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah di Indonesia. SP4N-LAPOR! Kabupaten Gresik dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yang belum sepenuhnya berjalan maksimal. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan pengelolaan layanan pengaduan dalam meningkatkan pelayanan publik (Studi Pada SP4N-LAPOR! Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik). Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Fokus penelitian ini menggunakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional yang terdiri dari penerimaan pengaduan, prosedur pengelolaan pengaduan, jangka waktu tindak lanjut penyelesaian pengaduan, serta mekanisme, tata cara, dan pedoman tindak lanjut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan pengaduan melalui SP4N-LAPOR! Kabupaten Gresik sudah dilakukan dengan optimal, namun ada beberapa indikator yang belum berjalan dengan baik. Pada indikator penerimaan pengaduan, semua pengaduan yang terintegrasi dengan SP4N-LAPOR! akan diterima oleh petugas. Pada indikator prosedur pengelolaan pengaduan, sudah dilakukan dengan responsif, adil, rahasia, dan akuntabel. Namun, masih kurangnya data pendukung sebagai bukti keobjektifan pengaduan. Pada indikator jangka waktu tindak lanjut penyelesaian pengaduan, masih terdapat pegawai yang lambat dalam menangani aduan. Pada indikator mekanisme tata cara dan pedoman tindak lanjut, masih minimnya pemberian rating oleh pengadu dalam memberikan umpan balik pengaduan. Sosialisasi perlu ditingkatkan oleh petugas kepada masyarakat tidak hanya untuk memperkenalkan SP4N-LAPOR! sebagai media pengaduan tetapi juga terkait alur penyampaian pengaduan dan jangka waktu penyelesaiannya. Kata Kunci: Pengelolaan Pengaduan, Layanan Publik, SP4N-LAPOR!
EFEKTIVITAS PEMOTONGAN TPP PNS DALAM MENINGKATKAN DISIPLIN KEHADIRAN PEGAWAI DI BAPPEDA KABUPATEN GRESIK Sujarwo Putri, Tarisa; noviyanti
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 2 No. 3 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kedisiplinan kehadiran merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi kinerja organisasi. Kebijakan pemotongan TPP diharapkan dapat mendorong PNS agar lebih disiplin dalam kehadiran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisa efektivitas pemotongan TPP Pegawai Negeri Sipil dalam meningkatkan disiplin kehadiran kerja di BAPPEDA kabupaten Gresik. Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian menggunakan teori Efektivitas dari Tangkilisan yang memiliki 4 indikator yakni Pencapaian Target, Kemampuan Adaptasi, Kepuasan Kerja dan Tanggung jawab. Sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang didapatkan kemudian dianalisis dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemotongan TPP di BAPPEDA Kabupaten Gresik cukup efektif dalam meningkatkan kedisiplinan kehadiran. Namun, pencapaian target belum sepenuhnya tercapai karena pegawai belum sepenuhnya mematuhi aturan. Keterlambatan sering terjadi akibat alasan pribadi dan kurangnya pemahaman tentang pemotongan TPP. Kemampuan adaptasi pegawai dianggap cukup efektif, tetapi mereka sering meninggalkan kantor setelah absen dan meremehkan kebijakan TPP karena nominal pemotongannya dianggap terlalu kecil. Selain itu, ditemukan kelemahan aplikasi PRESTIGE dan kurangnya pengawasan yang berdampak pada ketidakdisiplinan kehadiran pegawai. Indikator kepuasan kerja menunjukkan bahwa kebijakan pemotongan TPP diterima dengan baik berkat transparansi, tetapi tantangan seperti absensi manual, perlakuan istimewa, dan beban tambahan bagi rekan kerja menurunkan kepuasan kerja. Sementara itu, indikator tanggung jawab belum efektif karena pegawai yang tidak mematuhi aturan akan menambah beban kerja rekan, meskipun penegakan disiplin sesuai rekap akhir absensi sudah dilakukan dengan tegas. Kata Kunci: Efektivitas, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), Disiplin Kehadiran.
ANALISIS PENERAPAN E-CATALOGUE DI PEMERINTAHAN KABUPATEN GRESIK Zam Zami, Muhammad Rifqi; utami, dian arlupi
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 2 No. 3 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah Kabupaten Gresik telah menerapkan aplikasi E-Catalogue untuk memudahkan proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan. Aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi, serta mendorong partisipasi masyarakat, khususnya pelaku UMKM . Tujuan Penelitian ini menganalisis penerapan E-Catalogue dengan dasar teori Elemen Sukses E-government dari Indrajit. Metode penelitian deskriptif kualitatif melalui pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dari petugas Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik, DISKOPERINDAG dan beberapa pengguna. Lokasi penelitian di Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik, DISKOPERINDAG Kabupaten Gresik. Analisis data menggunakan teknik Miles, Huberman, dan Saldana dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk elemen support dukungan terhadap penerapan E-Catalogue di Kabupaten Gresik cukup kuat, kesungguhan ini terlihat dari dukungan pimpinan daerah. Namun sosialisasi edukasi dan koordinasi antar OPD perlu diperkuat untuk UMKM serta minimnya penyebaran informasi tentang E-Catalogue kepada masyarakat luas dan Proses verifikasi yang hanya dilakukan secara offline di kantor BPBJ. Kemudian capacity sudah sesuai beberapa aspek infrastruktur Teknologi Informasi BPBJ menyediakan komputer dan ruang yang memadai untuk pengguna E-Catalogue. Dan mendapat respon positif dari pengguna, namun masih terdapat kendala dalam pemanfaatannya, seperti beberapa fitur aplikasi E-Catalogue yang tidak user friendly, dan masih sering terjadi sistem down yang menghambat pelayanan.Serta kompetensi pegawai BPBJ yang baik dalam menjalankan tugas nya dalam memberikan pelayanan penerapan E-Catalogue. Selanjutnya value E-Catalogue memberikan manfaat yang signifikan bagi UMKM, terutama peningkatan kualitas layanan publik. Kemudian disarankan untuk melakukan survei secara berkala guna mengukur kepuasan pengguna dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Kata Kunci: E-Catalogue, Penerapan, Pengadaan Barang/Jasa

Page 12 of 22 | Total Record : 220

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 4 (2025) Vol. 3 No. 3 (2025) Vol. 3 No. 2 (2025) Vol. 3 No. 1 (2025) Vol. 2 No. 3 (2024) Vol. 2 No. 2 (2024) Vol. 2 No. 1 (2024) Vol. 1 No. 3 (2023) Vol. 1 No. 2 (2023) Vol. 1 No. 1 (2023): Kebijakan dan Tatakelola Lembaga Publik untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan