cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Reski Nofrialdi
Contact Email
nofrialdirezky@gmail.com
Phone
+6285263256164
Journal Mail Official
legalitasinfojurnal@gmail.com
Editorial Address
Jl. Usman Ambon No. 9 Kelurahan Kacang Pedang, Kec. Gerunggang, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Location
Kota pangkal pinang,
Kepulauan bangka belitung
INDONESIA
Jurnal Legalitas
Published by Universitas Pertiba
ISSN : 29854210     EISSN : 29857422     DOI : https://doi.org/10.58819/jle
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Legalitas adalah Jurnal Ilmiah yang diterbitkan secara berkala oleh LPPM Universitas Pertiba Pangkal Pinang. Jurnal Legalitas memilik e-ISSN: 2985-7422 dan p-ISSN: 2985-4210, Pemilihan dan penggunaan kata Jurnal Legalitas (JLE) dimaksudkan untuk menunjukkan pemetaan lingkup ide dan gagasan dari para praktisi, akademisi, dan ilmuan hukum yang difokuskan pada berbagai isu strategis mengenai hasil penelitian, kajian maupun pemikiran kritis, isu- isu dalam lingkup bidang Ilmu Hukum baik di tingkat nasional maupun international.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 2 No 2 (2024)" : 5 Documents clear
Analisis Kritis Peraturan Daerah Provinsi Bangka Belitung Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penataan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dalam Perspektif Hukum Ekonomi Richard Posner Hariansah, Syafri; Wira Pratama, M. Ilham; Zulkifli, Muhamad Aziz; Tribuana, Robi Rendra; Sunggara, Muhamad Adystia
Jurnal Legalitas (JLE) Vol 2 No 2 (2024)
Publisher : LPPM UNIVERSITAS PERTIBA PANGKALPINANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jle.v2i2.119

Abstract

Penelitian ini menganalisis Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penataan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit melalui pendekatan Ekonomi Hukum yang dikemukakan oleh Richard Posner. Pendekatan ini menilai efektivitas dan efisiensi regulasi dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya yang optimal dan kesejahteraan sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan teknik deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Perda ini memiliki tujuan yang baik dalam mengatur usaha perkebunan kelapa sawit, terdapat beberapa kelemahan dalam mekanisme penegakan dan regulasi yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut. Penyempurnaan diperlukan untuk meningkatkan kepastian hukum, mengurangi biaya kepatuhan, dan mendorong inovasi dalam praktik perkebunan berkelanjutan. Dengan demikian, Perda ini diharapkan dapat lebih efektif dalam mendorong kesejahteraan sosial dan keberlanjutan lingkungan.
Analisa Yuridis Tentang Definisi Anak Dalam Hukum Positif Di Indonesia Marhayani, Cik; Rindiani, Anis; Sukrisno, Wijayono Hadi; Thamrin, Husni; Imanuddin, M.
Jurnal Legalitas (JLE) Vol 2 No 2 (2024)
Publisher : LPPM UNIVERSITAS PERTIBA PANGKALPINANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jle.v2i2.122

Abstract

Anak merupakan masa depan bangsa, sebagai penanda akan keberlangsungan keberadaan suatu bangsa di masa yang akan datan, sehingga anak merupakan harta yang sangat berharga bagi suatu bangsa. Sangatlah menakutkan bila suatu bangsa tidak lagi mempunyai generasi anak-anak. Oleh karena itu anak perlu mendapat perhatian khusus demi tumbuh kembang dirinya menuju kedewasaan yang baik dan bermartabat.  Anak adalah subjek hukum yang masih belum cakap hukum sehingga harus orang tua atau walinya berkewajiban menjaga dan menuntun anak tersebut karena orang tua atau walinya sudah memiliki kecakapan hukum. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Deklarasi Hak-hak Anak atau dikenal dengan Deklarasi Jenewa atas hak-hak anak bahwa anak karena ketidakmatangan jasmani dan mentalnya memerlukan pengamanan dan pemeliharaan khusus termasuk perlindungan hukum yang layak baik sebelum maupun sesudah kelahirannya.  Dalam Konvensi hak-hak anak yaitu Convention On The Right Of The Child tahun 1989 ditegaskan bahwa negara harus menghormati dan menjamin hak-hak setiap anak dalam wilayah hukum negara tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama,pandangan politik atau pandangan lainnya, asal usul bangsa, suku bangsa atau sosial, harta kekayaan, cacat kelahiran atau status lainnya dari anak atau dari orang tua anak atau walinya yang sah menurut hukum.  Anak memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan, asuhan, perawatan dan bimbingan baik dalam lingkungan keluaraga maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh kembang dengan sewajarnya. Anak juga memiliki hak untuk mendapatkan pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan (Undang-Undang nomor 4 tahun 1979 pasal 2 ayat 1 dan 3).
Analisis Kewenangan Presiden Dalam Mengeluarkan Perppu: Antara Diskresi Eksekutif dan Kontrol Konstitusional Septiana
Jurnal Legalitas (JLE) Vol 2 No 2 (2024)
Publisher : LPPM UNIVERSITAS PERTIBA PANGKALPINANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jle.v2i2.167

Abstract

Penelitian ini menganalisis kewenangan presiden dalam mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagai bentuk diskresi eksekutif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Perppu merupakan instrumen hukum yang memberikan kekuasaan luar biasa kepada presiden untuk mengeluarkan aturan setingkat undang-undang dalam keadaan darurat atau mendesak. Namun, kewenangan ini memerlukan keseimbangan antara efektivitas pemerintahan dan kontrol konstitusional untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, dan praktik ketatanegaraan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa batasan konstitusional Perppu terletak pada syarat hal ihwal kegentingan yang memaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945, namun interpretasi frasa tersebut masih menimbulkan perdebatan hukum. Mekanisme kontrol konstitusional dilakukan melalui persetujuan DPR dan judicial review oleh Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya kriteria yang lebih jelas mengenai keadaan darurat dan penguatan mekanisme kontrol untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dalam negara hukum demokratis.
Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Kasus Kekerasan Berbasis Digital di Indonesia Diputra, Setyawan Darma
Jurnal Legalitas (JLE) Vol 2 No 2 (2024)
Publisher : LPPM UNIVERSITAS PERTIBA PANGKALPINANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jle.v2i2.168

Abstract

Penelitian ini mengkaji penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dalam menangani kasus kekerasan seksual berbasis digital di Indonesia. Kekerasan berbasis digital merupakan fenomena baru yang berkembang seiring kemajuan teknologi informasi, mencakup penyebaran konten intim tanpa persetujuan, pelecehan seksual melalui platform digital, dan eksploitasi seksual online. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU TPKS telah memberikan landasan hukum yang lebih komprehensif dibandingkan regulasi sebelumnya, namun masih terdapat tantangan dalam implementasinya. Konstruksi yuridis UU TPKS mengakomodasi kekerasan berbasis digital melalui definisi yang lebih luas tentang kekerasan seksual dan pengaturan khusus mengenai teknologi informasi. Namun, efektivitas penerapannya masih terkendala oleh faktor teknis pembuktian, koordinasi antar lembaga penegak hukum, dan pemahaman aparat tentang karakteristik kejahatan siber. Penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi dengan UU ITE, penguatan kapasitas penegak hukum, dan pengembangan mekanisme perlindungan korban yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital.
Urgensi Reformasi Sistem Pemilu Serentak Dalam Menjamin Efektivitas Pemerintahan di Indonesia Khoirinnisa, Sitina
Jurnal Legalitas (JLE) Vol 2 No 2 (2024)
Publisher : LPPM UNIVERSITAS PERTIBA PANGKALPINANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jle.v2i2.169

Abstract

Sistem pemilu serentak di Indonesia yang telah diterapkan sejak 2019 masih menghadapi berbagai tantangan dalam mewujudkan efektivitas pemerintahan yang optimal. Penelitian ini menganalisis urgensi reformasi sistem pemilu serentak untuk menjamin efektivitas pemerintahan di Indonesia melalui pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif-analitis. Permasalahan utama yang dikaji meliputi kelemahan yuridis dalam sistem pemilu serentak yang menghambat efektivitas pemerintahan serta implikasi hukum dari reformasi sistem tersebut terhadap stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan dalam kerangka presidensial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemilu serentak saat ini memiliki kelemahan dalam aspek sinkronisasi jadwal, mekanisme pengawasan, dan koordinasi antar lembaga penyelenggara. Reformasi yang diperlukan mencakup penyempurnaan regulasi, penguatan kapasitas kelembagaan, dan harmonisasi sistem pemilu dengan kebutuhan efektivitas pemerintahan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi sistem pemilu serentak yang komprehensif dapat meningkatkan legitimasi, stabilitas politik, dan efektivitas pemerintahan dalam sistem presidensial Indonesia. Rekomendasi utama meliputi revisi undang-undang pemilu, penguatan koordinasi antar lembaga, dan penyempurnaan mekanisme pengawasan untuk menjamin pelaksanaan pemilu yang berkualitas dan mendukung efektivitas pemerintahan.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3 No 2 (2025) Vol 3 No 1 (2025) Vol 2 No 2 (2024) Vol 2 No 1 (2024) Vol 1 No 2 (2023) Vol 1 No 1 (2023)