cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pandu Dwi Nugroho
Contact Email
pandu@unkaha.ac.id
Phone
+628112579987
Journal Mail Official
jsl@unkaha.ac.id
Editorial Address
Jl. Kompol R. Soekanto No.46, Sambiroto, Kota Semarang
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Smart Law Journal
Published by Universitas Karya Husada Semarang
ISSN : 28306430     EISSN : 2830683X     DOI : DOI: https://doi.org/10.34310
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Title Smart Law Journal E-ISSN 2830-683X Issue Frequency February and August DOI Prefix - Indexing - Publisher Universitas Karya Husada Semarang Website https://e-journal.unkaha.ac.id/index.php/slj Copyright Author Licence Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 51 Documents
 2   3   4   5   6 
TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PRANIKAH DENGAN WARGANEGARA ASING Pandu Nugroho; Wasiul Maghfiroh
Smart Law Journal Vol. 3 No. 2 (2024): Agustus 2024
Publisher : Universitas Karya Husada Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perjanjian pranikah adalah kontrak sangat diperlukan oleh kedua pasangan yang akan menjadi mempelai baik calon suami dan calon istri, prenuptial agreement (perjanjian pranikah) ini sangat bermanfaat dan merupakan perlindungan diri dari kedua pasangan calon mempelai. Hukum perkawinan mengizinkan pernikahan antara sesama warga negara Indonesia. Namun, ketika partner berkewarganegaraan asing yang menikah dengan WNI dan memiliki anak, perkawinan ganda tersebut memiliki konsekuensi hukum. Studi ini bertujuan untuk mengetahui (1) betapa pentingnya perjanjian pranikah yang dilakukan oleh Warganegara Indonesia dan Warganegara Asing lainnya dan (2) bagaimana perjanjian pranikah diatur oleh UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang perkawinan untuk warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Penelitian Ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang mencakup deskripsi dan analisis Selain itu, data dikumpulkan melalui studi pustaka atau penelitian pustakawan, dan data dievaluasi melalui analisis kualitatif.  
ELEMENTS OF VIOLATION OF MORAL RIGHTS IGNORED IN THE CASE OF THE COVER SONG "LAGI SYANTIK" ( Study of Decision Number 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020): UNSUR PELANGGARAN HAK MORAL YANG DIABAIKAN PADA KASUS COVER LAGU "LAGI SYANTIK" (Studi Putusuan Nomor 910 K/Pdt Sus-HKI/2020) Vidya Uttamo, Zenda; Pandu Dwi Nugroho
Smart Law Journal Vol. 4 No. 1 (2025): Februari 2025
Publisher : Universitas Karya Husada Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34310/slj.v4i1.94

Abstract

ABSTRAK Penulisan ini berisikan mengenai analisis permasalahan yang terjadi pada kasus cover lagu “Lagi Syantik”. Penelitian ini memakai metode kualitatif hukum normatif, yang berfokus pada telaah literatur. Metode ini menggunakan literatur, peraturan perundang-undangan, buku, publikasi, dan penelitian tentang hak cipta. Dalam cover lagu tersebut penulis menemukan pelanggaran hak moral yang tidak dipertimbangkan oleh hakim pada Putusan  No.910K/Pdt.Sus-HKI/2020. Pihak keluarga Gen Halilintar telah membuat cover lagu “Lagi Syantik” yang selanjutnya dipublikasikan ke Youtube tanpa izin dan tanpa mencantumkan nama dari pencipta lagu tersebut. Kemudian PT. Nagaswara Publisherindo menggugat hal tersebut ke pengadilan, namun dalam putusannya hakim tidak mempertimbangkan mengenai hak moral dan justru menolak gugatan tersebut. Faktanya, tindakan keluarga Gen Halilintar bertentangan dengan Pasal 5 UUHC No.28/2014. Sesuai dengan isi pasal tersebut tindakan keluarga Gen Halilintar telah terbukti melanggar hak moral milik pencipta karena hanya mencantumkan nama Siti Badriah selaku penyanyi tanpa izin dan hak melakukan perubahan terhadap lagu tersebut dan tidak  mencantumkan nama Yogi dan Donall selaku pencipta dari lagu “Lagi Syantik”. Hakim telah lalai dalam menganalisis, memeriksa, dan memutuskan perkara pelanggaran hak cipta atas cover lagu “Lagi Syantik”dengan tidak mempertimbangkan pelanggaran hak moral yang telah terjadi dan hanya melihat aspek royalti saja. Berdasarkan hal tersebut dapat dibuktikan bahwasannya memang benar ada pelanggaran hak moral yang terjadi dalam kasus cover lagu “Lagi Syantik” dan hakim dalam pertimbangannya untuk
A EFEKTIVITAS MAL PELAYANAN PUBLIK (MPP) DI KOTA SEMARANG DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK: Efektivitas Mal Pelayanan Pelayanan Publik (MPP) di Kota Semarang dalam mewujudkan good governance, Implementasi good governance dalam pelayanan publik, Peran Mal Pelayanan Publik (MPP) dalam memberikan pelayanan. Cheetah Setiaaji, Irfan; Aisyah Dinda Karina
Smart Law Journal Vol. 4 No. 1 (2025): Februari 2025
Publisher : Universitas Karya Husada Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34310/slj.v4i1.95

Abstract

ABSTRAK Mal Pelayanan Publik (MPP) merupakan inovasi pemerintah daerah dalam menyediakan layanan terpadu untuk mewujudkan prinsip good governance. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas MPP Kota Semarang dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengidentifikasi implementasi prinsip good governance dalam layanan publik, serta menganalisis peran MPP dalam memberikan layanan yang terintegrasi. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif. Penelitian dilakukan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MPP Kota Semarang telah efektif dalam menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan efisiensi, sebagaimana tercermin dari indeks kepuasan masyarakat yang mencapai angka 4,02. Namun, aspek efisiensi biaya dan profesionalisme masih perlu ditingkatkan untuk menjamin keberlanjutan layanan. Kesimpulannya, MPP Kota Semarang dapat dijadikan model pelayanan publik yang inovatif dan responsif, dengan peran strategis dalam menyederhanakan akses masyarakat terhadap layanan administrasi, termasuk layanan kependudukan oleh DISDUKCAPIL. Implementasi prinsip good governance melalui MPP juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP KASUS TAWURAN YANG DILAKUKAN ANAK (Studi Kasus di Polrestabes Semarang): IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE IN CASES OF BRAWLING INDUCES BY CHILDREN (Case Study at Semarang Police Station) Wahid, Ahmad; Zakki Mubarok
Smart Law Journal Vol. 4 No. 1 (2025): Februari 2025
Publisher : Universitas Karya Husada Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Restorative Justice adalah upaya penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan semua pihak dari mulai korban, pelaku dan yang lainnya, yang dimana semua pemangku kepentingan mempunyai tujuan untuk mencari jalan keluar dari suatu masalah dengan jalan perdamaian. Upaya pelaksanaan Restorative Justice pada tindak pidana anak sering kali dilakukan dengan upaya diversi, diversi merupakan proses penyelesaian tindak pidana anak dilar proses persidangan. Aturan mengenai tindak pidana anak dan pelaksanaan diversi termuat dalam UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Remaja atau anak yaitu kelompok manusia yang memiliki kelompok usia diantara 12 sampai 18 tahun yang dimana belum bisa dikatakan sebagai seorang yang dewasa. Tawuran atau pengeroyokan adalah tindakan yang dilakukan secara bersama-sama dan dengan tenaga bersama-sama yang mengakibatkan kerusakan fasilitas umum atau korban, baik korban luka maupun korban jiwa. Kenakalan remaja pada akhir-akhir ini menjadi polemik atau masalah yang sangat diperbincangkan oleh publik karena banyak pelaku tawuran adalah mereka (anak) yang sebagian besar adalah anak yang masih duduk di bangku pendidikan. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode yuridis empiris, penelitian peraturan secara sosiologis mempergunakan data primer. Yang memiliki kaitan dengan Pelaksanaan Restorative Justice Terhadap Kasus Tawuran Yang Dilakukan Anak. Dalam penelitian ini penulis menggunakan deskriptif analisis, deskriptif analisis yaitu menjelaskan point yang berkaitan dengan pokok pembahasan.
KAJIAN HUKUM REKAM MEDIS SEBAGAI ALAT BUKTI MALPRAKTIK KESEHATAN : LEGAL REVIEW OF MEDICAL RECORDS AS EVIDENCE OF HEALTH MALPRACTICE Siti Nur Umariyah Febriyanti; Anggi Aulia Sari
Smart Law Journal Vol. 4 No. 1 (2025): Februari 2025
Publisher : Universitas Karya Husada Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34310/slj.v4i1.100

Abstract

ABSTRAK   Dokumen berupa informasi identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan layanan lain yang telah diberikan disebut rekam medis, dibuat menggunakan sistem elektronik yang dirancang untuk aplikasi rekam medis. Profesional kesehatan mempunyai kewajiban untuk membuat dan segera melengkapi rekam medis dengan menandatangani, mencatat nama pasien, waktu, dan detail terkait lainnya. Tenaga medis, tenaga kesehatan, dan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan atas penyimpanan dokumen rekam medis, yang merupakan milik fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes). Setiap pasien berhak untuk melihat data rekam medis mereka. Fasyankes wajib melindungi kerahasiaan, ketersediaan, integritas, dan keamanan data rekam medis. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis terhadap rekam medis sebagai bukti kesalahan medis. Data sekunder digunakan dengan mengumpulkan hasil investigasi dokumen dan literatur, desain penelitian berupa yuridis normatif deskriptif. Metode yang dipakai adalah analisis kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan. Penelitian dilakukan dengan beberapa tahapan, antara lain mengumpulkan, mengkatalogisasi data sekunder dari kepustakaan, menganalisis bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder, dan tersier. Langkah terakhir adalah menyusun laporan deskriptif yang mencakup analisis dan kajian sebagai hasil dari penelitian mengenai rekam medis sebagai alat bukti malpraktik kesehatan. Kesimpulan penelitian ini adalah jika terjadi tindak pidana, termasuk malpraktik medis, rekam medis berupa RME dapat digunakan sebagai alat pembuktian.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PRAKTISI PENGOBATAN TRADISIONAL (PERMENKES RI NO. 15 TAHUN 2018): LEGAL PROTECTION FOR PRACTITIONERS TRADITIONAL TREATMENT (PERMENKES RI NO. 15 TAHUN 2018) Darma Bachriani, Rielia; Yuliana Hesti Mala
Smart Law Journal Vol. 4 No. 1 (2025): Februari 2025
Publisher : Universitas Karya Husada Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34310/slj.v4i1.101

Abstract

Abstrak Pelayanan dan/atau pengobatan kesehatan tradisional adalah pelayanan yang diberikan dengan menggunakan metode dan pengobatan yang didasarkan pada keterampilan dan pengetahuan yang diwariskan secara empiris yang dapat dijelaskan dan digunakan sesuai dengan norma dan standar masyarakat. Beberapa alasan masyarakat Indonesia terus mencari pengobatan tradisional adalah terbatasnya keuangan keluarga, ketidakpuasan terhadap sistem layanan kesehatan yang ada saat ini, dan pengaturan layanan yang dianggap tidak sesuai. Selain itu, sebagian masyarakat masih berpandangan bahwa pengobatan tradisional lebih efektif dibandingkan pengobatan modern. Mengingat bahwa layanan kesehatan tradisional juga merupakan upaya untuk merawat pasien, pertanyaan penelitian menarik yang perlu dijawab adalah perlindungan hukum apa yang ada bagi praktisi pengobatan tradisional. Tinjauan literatur digunakan untuk melakukan penelitian ini. Oleh karena itu, teknik penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hak dan tanggung jawab yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional ini adalah merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada praktisi pengobatan tradisional.
DAMPAK DAN FENOMENA MARAKNYA PENGGUNAAN IJAZAH PALSU OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT PUBLIK DI INDONESIA Mubarok, Zakki; M. Diego Armanda
Smart Law Journal Vol. 4 No. 2 (2025): Agustus 2025
Publisher : Universitas Karya Husada Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34310/slj.v4i2.146

Abstract

Banyak orang mengambil jalan pintas dalam proses pendidikan, karena mereka percaya bahwa pendidikan adalah langkah pertama untuk mendapatkan karier atau posisi. Hal ini mendorong praktik-praktik yang tidak etis dalam mendapatkan ijazah. Pemalsuan ijazah merupakan salah satu contoh tindakan ilegal yang dilakukan dalam upaya mendapatkan ijazah. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dampak dan fenomena penggunaan ijazah palsu yang meluas oleh pejabat publik dan pegawai negeri sipil Indonesia. Penulis mengemukakan dua hal tentang isu penggunaan ijazah palsu di Indonesia, serta alasan di baliknya dan bagaimana hal itu memengaruhi kehidupan masyarakat. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan pendekatan hukum normatif. Sumber hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik analisis kualitatif digunakan dalam analisis data. Berdasarkan temuan penelitian, penegakan hukum pidana dan tindakan administratif terhadap pegawai negeri sipil (PNS) pengguna ijazah palsu masih didasarkan pada pasal-pasal Kitab UndangUndang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang masih menggolongkan pemalsuan ijazah sebagai tindak pidana pemalsuan surat. Langkah-langkah ini didasarkan pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 25 Tahun 2015 dan penegakan hukum pidana. Revisi hukum pidana di masa mendatang yang mengatur pembentukan norma, peraturan, atau standar pemidanaan serta pertanggungjawaban pidana bagi pemalsu ijazah diperlukan untuk memberantas tindak pidana pemalsuan ijazah. Kata kunci : Tindakan Administratif; Kebijakan Hukum Pidana; Ijazah Palsu.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN DALAM PEMBERIAN OBAT YANG SUDAH KADALUWARSA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN DALAM PEMBERIAN OBAT YANG SUDAH KADALUARSA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN Wasiul Maghfiroh; Febriyanti, Siti Nur Umariyah
Smart Law Journal Vol. 5 No. 1 (2026): Februari 2026
Publisher : Universitas Karya Husada Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34310/slj.v5i1.140

Abstract

Pemberian obat kadaluarsa dalam pelayanan kesehatan di Indonesia menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan pasien, bahkan berpotensi membahayakan nyawa pasiennya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi pasien terkait pemberian obat kadaluarsa dalam pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hukum normatif yang di dalamnya mengandalkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan sumber hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pasien diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang secara tegas melarang peredaran obat kadaluarsa dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang dapat merugikan pasien. Sanksi yang dapat dikenakan kepada pihak yang terbukti lalai meliputi sanksi administratif, pidana, dan perdata. Penelitian ini juga mengidentifikasi pentingnya pengawasan yang ketat terhadap fasilitas kesehatan dan pengelolaan obat, terutama dalam memastikan obat yang diberikan tidak melebihi tanggal kadaluarsa dan tetap aman untuk dikonsumsi pasien. Selain itu, hak-hak pasien sebagai konsumen harus dilindungi dengan menyediakan mekanisme pengaduan yang efektif. Dalam konteks ini, tenaga medis dan tenaga kesehatan berperan penting dalam menjaga mutu obat dan keselamatan pasien. Penelitian ini menyarankan agar pemerintah dan fasilitas kesehatan lebih giat meningkatkan pengawasan, penegakan hukum yang lebih tegas, serta edukasi kepada tenaga medisan kesehatan serta masyarakat mengenai pentingnya kesadaran terhadap obat kadaluarsa. Kesimpulannya, perlindungan hukum terhadap pasien terkait obat kadaluarsa memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak untuk memastikan keselamatan dan keadilan dalam pelayanan kesehatan.  
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN WONOSOBO: IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT REGULATION NO. 94 OF 2021 CONCERNING CIVIL SERVANT DISCIPLINE IN WONOSOBO REGENCY Rahayu, Fanny Agustina Sri; Karina, Aisyah Dinda
Smart Law Journal Vol. 5 No. 1 (2026): Februari 2026
Publisher : Universitas Karya Husada Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34310/slj.v5i1.160

Abstract

Disiplin secara umum merupakan sikap patuh terhadap norma, peraturan atau tata tertib yang berlaku baik secara individu maupun kelompok, disiplin dapat menjadi landasan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam menjaga integritas dan profesionalismenya, adanya intuisi ketidakpatuhan PNS dalam menjalankan tanggung jawabnya menjadikan Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin sebagai pedoman resmi PNS dalam mengatur kewajiban, larangan dan sanksi PNS. Oleh karena itu, artikel ini memiliki tujuan untuk menganalisis serta mengidentifikasi keefektifan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 di Kabupaten Wonosobo. Adanya artikel ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan literatur bagi pembaca terutama PNS di Kabupaten Wonosobo. Artikel ini menggunakan metode yuridis normatif dipadukan dengan yuridis empiris untuk mendeskripsikan bagaimana keefektifan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelanggaran yang dilakukan PNS di Kabupaten Wonosobo periode 2023-2024 tercatat sebanyak 31 orang dengan berbagai alasan seperti sanksi yang kurang tegas, kurangnya kesadaran diri PNS, kurangnya pengawasan dan pembinaan PNS, hal ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 belum efektif secara maksimal. Diperlukan adanya upaya perbaikan yang komprehensif dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan disiplin kerja PNS di Kabupaten Wonosobo. Upaya tersebut dapat melalui penguatan peran pimpinan dalam memberikan motivasi, pembinaan, dan perhatian terhadap kedisiplinan PNS, serta penerapan sistem penghargaan secara periodik kepada PNS berprestasi dapat menjadi instrumen motivasi yang efektif, sejalan dengan penegakan sanksi disiplin yang tegas, adil, dan tidak diskriminatif terhadap setiap pelanggaran.
DAMPAK DAN FENOMENA MARAKNYA TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI INDONESIA: THE IMPACT AND PHENOMENON OF THE RISE OF ILLEGAL LOGGING IN INDONESIA Mubarok, Zakki; Armandha, Muhammad Diego
Smart Law Journal Vol. 5 No. 1 (2026): Februari 2026
Publisher : Universitas Karya Husada Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34310/slj.v5i1.161

Abstract

Illegal logging merupakan kegiatan penebangan, pengangkutan, dan penjualan kayu yang tidak sah dan tidak memiliki izin terhadap otoritas setempat. Illegal logging menjadi penyebab terbesar kerusakan hutan di Indonesia. Penebangan kayu hutan secara ilegal, atau pembalakan liar (illegal logging), merupakan masalah serius yang merugikan lingkungan, ekonomi, dan masyarakat. Aktivitas ini mengakibatkan kerusakan hutan, meningkatkan resiko bencana alam, serta merugikan potensi ekonomi dari pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dampak dan fenomena maraknya tindak pidana illegal logging di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Adapun bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Illegal logging menyebabkan degradasi lingkungan, termasuk peningkatan resiko banjir dan tanah longsor akibat hilangnya stabilitas tanah dan kapasitas penyerapan air. Secara ekonomi, aktivitas ini mengurangi pendapatan potensial dari sumber daya alam yang dikelola secara berkelanjutan. Pelaku dapat dikenai sanksi berupa denda, ganti rugi, dan biaya rehabilitasi. Penegakan hukum yang tegas dan kolaborasi antara pemerintah, LSM, masyarakat, dan sektor swasta sangat penting untuk efektivitas perlindungan hutan. Namun, upaya penegakkan hukum belum sepenuhnya efektif dalam mencegah dan menindak pelaku illegal logging. Tindakan prefentif dalam pencegahan illegal logging dengan meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan kepada masyarakat, manajemen hutan yang ditinjau kembali, dan dilakukan perbaikan serta realisasi terhadap sistem perundangan dan pendidikan. Tindak hukum berdasarkan kepada dasar hukum yang tertulis sebagai upaya dalam mengatasi illegal logging di Indonesia. Melihat dampak dan fenomena maraknya tindak pidana illegal logging di Indonesia, penelitian ini diharapkan dapat membuka ruang bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem dan penerapan hukum yang sudah ada. Bila diperlukan menyusun sebuah peraturan perundang-undangan baru dengan sanksi yang lebih tegas bagi pelaku illegal logging di Indonesia. Illegal logging merupakan kegiatan penebangan, pengangkutan, dan penjualan kayu yang tidak sah dan tidak memiliki izin terhadap otoritas setempat. Illegal logging menjadi penyebab terbesar kerusakan hutan di Indonesia. Penebangan kayu hutan secara ilegal, atau pembalakan liar (illegal logging), merupakan masalah serius yang merugikan lingkungan, ekonomi, dan masyarakat. Aktivitas ini mengakibatkan kerusakan hutan, meningkatkan resiko bencana alam, serta merugikan potensi ekonomi dari pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dampak dan fenomena maraknya tindak pidana illegal logging di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Adapun bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Illegal logging menyebabkan degradasi lingkungan, termasuk peningkatan resiko banjir dan tanah longsor akibat hilangnya stabilitas tanah dan kapasitas penyerapan air. Secara ekonomi, aktivitas ini mengurangi pendapatan potensial dari sumber daya alam yang dikelola secara berkelanjutan. Pelaku dapat dikenai sanksi berupa denda, ganti rugi, dan biaya rehabilitasi. Penegakan hukum yang tegas dan kolaborasi antara pemerintah, LSM, masyarakat, dan sektor swasta sangat penting untuk efektivitas perlindungan hutan. Namun, upaya penegakkan hukum belum sepenuhnya efektif dalam mencegah dan menindak pelaku illegal logging. Tindakan prefentif dalam pencegahan illegal logging dengan meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan kepada masyarakat, manajemen hutan yang ditinjau kembali, dan dilakukan perbaikan serta realisasi terhadap sistem perundangan dan pendidikan. Tindak hukum berdasarkan kepada dasar hukum yang tertulis sebagai upaya dalam mengatasi illegal logging di Indonesia. Melihat dampak dan fenomena maraknya tindak pidana illegal logging di Indonesia, penelitian ini diharapkan dapat membuka ruang bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem dan penerapan hukum yang sudah ada. Bila diperlukan menyusun sebuah peraturan perundang-undangan baru dengan sanksi yang lebih tegas bagi pelaku illegal logging di Indonesia.  

Page 5 of 6 | Total Record : 51

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1 (2026): Februari 2026 Vol. 4 No. 2 (2025): Agustus 2025 Vol. 4 No. 1 (2025): Februari 2025 Vol. 3 No. 2 (2024): Agustus 2024 Vol. 3 No. 1 (2024): Februari 2024 Vol. 2 No. 2 (2023): Agustus 2023 Vol. 2 No. 1 (2023): Februari 2023 Vol. 1 No. 2 (2022): Agustus 2022 Vol. 1 No. 1 (2022): Februari 2022