Articles
45 Documents
<![CDATA[Konsep Kedudukan Mahar dalam Perkawinan Islam Menurut Imam Syafi'i ]]>
<![CDATA[Aulia, Mohamad Faisal]]>;
<![CDATA[Fathir, Dwi]]>
<![CDATA[ Pro Justicia: Jurnal Hukum dan Sosial Vol. 3 No. 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar (IAIRM) Ponorogo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55380/projus.v3i2.433
<![CDATA[This study aims to find out the concept of dowry position in Islamic marriage according to Imam Shafi'i. This type of research is library research, which is research that seeks to obtain data using library sources. The results of this study show that in Islamic marriages pay dowry to them as a sincere gift. The gift is a dowry, the size of which is determined by the agreement of both parties, since the gift must be done sincerely. The position of dowry according to Imam Shafi'I, namely Dowry is a mandatory gift given by a husband when his wife is in exchange for intercourse. The position of dowry is not a pillar in marriage but as a condition for the validity of marriage. The postulate used by Imam Shafi'i is the Qur'an surah Al-Baqarah 236. The law in the verse indicates that it is not obligatory to give dowry to the wife if the husband divorced her before dukhul and has not determined the dowry. This means that if the wife has been interfered with, she must determine the dowry.]]>
<![CDATA[Dampak Perceraian Bagi Anak Dalam Mencapai SDGs Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Salsabila, Miyah]]>;
<![CDATA[Mahasin, Ashwab]]>
<![CDATA[ Pro Justicia: Jurnal Hukum dan Sosial Vol. 3 No. 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar (IAIRM) Ponorogo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55380/projus.v3i1.493
<![CDATA[Salah satu alasan masih banyaknya kasus cerai gugat dari pihak istri dan cerai talak dari pihak suami dilatar belakangi adanya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, alasan lain juga dikarenakan oleh perekonomian dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Saat ini banyak sekali perceraian dikarenakan adanya pihak ketiga dalam rumah tangga. Perceraian yang dilakukan oleh orang tua bukan hanya berdampak kepada mereka saja, tetapi pada psikologis anak, dimana anak yang tumbuh dari pencarian orang tua memiliki kondisi mental yang tidak stabil. Maka Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana dampak perceraian orang tua terhadap psikologis anak. Bertitik dari uraian di atas,maka dapat di rumuskan hal-hal sebagai berikut: Apa dampak perceraian orang tua bagi anak? dan apa yang harus dilakukan orang tua sebelum bercerai? Penelitian ini mengunakan metode penelitian kualitatif (Library research). Sesuai uraian di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan dari rumusan masalah, sebagai berikut: Perceraian orang tua akan memberi dampak terhadap kondisi psikologis anak. Berbagai penelitian menyebutkan bahwa pada umumnya perceraian akan membawah resiko yang besar pada anak, baik dari sisi psikologi, kesehatan maupun akademik. Hal ini hanya menyebabkan terhambatnya upaya berkelanjutan dalam SDGs di Indonesia, sebagaimana SDGs yang tidak menginginkan seorangpun tertinggal dalam pencapaian nya. Maka adapun hal yang harus dilakukan orang tua sebelum perceraian terjadiantara lain: (a) Segera memberi tahu anak bahwa akan terjadi perubahan dalam hidupnya. (b) Sebelum berpisah ajaklah anak untuk melihat tempat tinggal yang baru. (c) Jelaskan kepada anak tentang perceraian tersebut. (d) Berilah alasan bahwa perceraian yang terjadi bukanlah salah si anak. (e) Tidak menempatkan anak di tengah - tengah konflik yang sedang terjadi. (f) Tidak menjadikan anak sebagai senjata untuk menekan pihak lain demi membela dan mempertahankan ego diri sendiri.]]>
<![CDATA[Rekonstruksi Kebijakan Publik dan Hukum Islam Terkait Pernikahan Di Usia Dini dalam Mencapai SDGs ]]>
<![CDATA[Ayuningtyas, Nanda]]>
<![CDATA[ Pro Justicia: Jurnal Hukum dan Sosial Vol. 3 No. 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar (IAIRM) Ponorogo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55380/projus.v3i1.494
<![CDATA[Pernikahan dini di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun. Masalah ini mempengaruhi anak-anak, kualitas keluarga, keharmonisan keluarga dan perceraian. Inilah sebabnya mengapa anak-anak mengalami putus sekolah. Pernikahan dini sering terjadi meski legal. Dengan latar belakang inilah penelitian ini dilakukan. Tujuan penelitian ini adalah bagaimana cara mengetahui apa itu konteks kebijakan sertifikat kelayakan pernikahan. Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif (library reseach) dengan sumber primer dari buku, jurnal hukum, makalah hukum, dan artikel hukum yang relevan dengan materi hukum. Kesimpulan dari penelitian ini, kesehatan masalah kesuburan wanita, jumlah anak stunting yang disalahkan para ibu remaja dan meningkatnya kekerasan dalam berumah tangga. Penyebabnya juga faktor budaya lokal yang dipengaruhi sistem sosial dan tradisi nikah muda yang diwariskan dalam keluarga. Sedangkan dampaknya menjadikan anak putus sekolah, hilangnya hak reproduksi anak karena harus hamil dan melahirkan diusia muda, banyaknya Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) yang dapat mengakibatkan stunting. Selanjutnya Kebijakan sertifikat layak nikah ini sebagai upaya mencegah perkawinan dini agar ketahanan keluarga meningkat dan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah dan mendukung Pembangunan berkelanjutan atau biasa disebut sustainable development goals (SDGs) merupakan sebuah tujuan besar yang dicita-citakan oleh dunia dalam jangka panjang. Tujuan dari SDGs ini adalah untuk memaksimalkan semua potensi, sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh setiap negara dalam hal menciptakan pembangunan berkelanjutan.]]>
<![CDATA[Rekonstruksi Kebijakan Publik dan Hukum Islam Terkait Poligami dalam Mencapai SDGs ]]>
<![CDATA[Fatir, Dwi]]>;
<![CDATA[Fatmawati, Indah]]>
<![CDATA[ Pro Justicia: Jurnal Hukum dan Sosial Vol. 3 No. 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar (IAIRM) Ponorogo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55380/projus.v3i1.495
<![CDATA[Agama islam memperbolehkan poligami sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Poligami seperti yang kita ketahui yaitu seorang laki-laki yang memiliki istri lebih dari satu dan bahkan sudah ditulis dalam Al-Quran surah An-Nisaa’ ayat 3 tentang diperbolehkannya poligami, dan tidak sedikit yang berpacu pada ayat al-quran tersebut dimana seorang laki-laki banyak yang beristri lebih dari satu tanpa memikirkan finansialnya, apakah dia mampu berlaku adil serta tidak berat sebelah kepada istri-istrinya? Poligami pada zaman Rasulullah sangat berbeda dengan poligami saat ini. Poligami yang dilakukan oleh Rasulullah dimana beliau bisa membagi waktunya serta berlaku adil kepada istri-istrinya, namun itu sangat berbeda ketika diterapkan pada zaman sekarang, sebab para laki-laki hanya mementingkan hasratnya saja tanpa memikirkan kedepannya akan seperti apa. Para ulama berpendapat bahwa tidak sedikit kontroversi yang terjadi karena adanya poligami sebab menurut ulama perbuatan ini sangat tidak adil terhadap para perempuan dan sebagian ulama juga lebih menganut prinsip monogami yaitu mempunyai istri hanya satu. Namun tidak sedikit juga para ulama yang sangat memperbolehkan poligami karena menurut mereka dapat mengurangi tingkat perzinahan serta menambah keturunan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan peringatan kepada para laki-laki bahwa ketika mereka ingin melakukan poligami seharusnya memikirkan finansialnya serta dapatkah mereka berlaku adil. Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu poligami yang kita ketahui bukanlah hal yang mudah dilakukan terlebih melihat kondisi finasial di negara Indonesia yang masih sangat sulit sehingga menyebabkan timbulnya berbagai macam permasalahan. Namun pernasalahan finansial bukan menjadi faktor utama tetapi para lelaki yang sulit membagi waktu serta berlaku adil setelah berpoligami dan adanya faktor internal dan eksternal dalam rumah tangga.]]>
<![CDATA[Rekonstruksi Kebijakan Publik dan hukum Islam Terkait Gender dalam Mencapai SDGs ]]>
<![CDATA[Ridhwani, Iwan]]>;
<![CDATA[Lestari, Yeni]]>
<![CDATA[ Pro Justicia: Jurnal Hukum dan Sosial Vol. 3 No. 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar (IAIRM) Ponorogo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55380/projus.v3i1.496
<![CDATA[Isu kesetaraan gender telah menjadi perdebatan panjang. Isu tersebut sedikit banyak mempengaruhi upaya pencapaian tujuan dari agenda Sustainable Development Goals yang menjadi komitmen negara-negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk Indonesia. Kesetaraan gender merupakan salah satu tujuan dari Sustainable Development Goals, oleh karena itu isu kesetaraan gender perlu disikapi dengan bijak dan tepat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan publik dan Hukum Islam terkait kesetaraan gender dan seberapa urgen untuk dilakukan rekonstruksi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan kajian pustaka sebagai sumber datanya. Hasil penelitian ini adalah kebijakan publik di Indonesia terkait gender telah ada sejak lama, bahkan sejak awal kemerdekaan Republik Indonesia yang tertuang dalam pasal 27 ayat 1 UUD 1945. Kemudian pada masa Orde Baru juga dikeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Selanjutnya, pada era reformasi, Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Hingga saat ini kebijakan serupa masih terus dilakukan, yaitu dengan komitmen global untuk mewujudkan agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 yang salah satu tujuannya adalah kesetaraan gender. Sedangkan Hukum Islam terkait kesetaraan gender memang masih menyisakan perbedaan pendapat di kalangan ulama’, meskipun begitu banyak nash Al-Qur’an yang menerangkan tentang persamaan antara laki-laki dan perempuan, antara lain terdapat dalam surat al-Hujurat ayat 13 di mana yang membedakan di antara hamba-hamba Allah hanyalah kualitas ketakwaan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlunya Pemerintah merumuskan kebijakan terkait kesetaraan gender sebagai rekonstruksi atau kebijakan lanjutan dari kebijakan-kebijakan yang telah ada. Hal ini sangat penting demi tercapainya tujuan kesetaraan gender yang merupakan agenda besar dari Sustainable Development Goals.]]>
<![CDATA[Maraknya Pelanggaran (UU ITE) Di Kalangan Pemuda Sebagai Penghalang Tercapainya SDGs ]]>
<![CDATA[Rahman, Izza]]>;
<![CDATA[Afif Ulin Nuhaa, Muhamad]]>
<![CDATA[ Pro Justicia: Jurnal Hukum dan Sosial Vol. 3 No. 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar (IAIRM) Ponorogo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55380/projus.v3i1.498
<![CDATA[Kemajuan yang sangat pesat di dalam teknologi informasi dan komunikasi berdampak sangat besar bagi interaksi hukum dan interaksi sosial. yang membuat warga Indonesia mudah untuk melakukan berbagai kegiatan. Disamping memberikan kontrbusi dampak positif kepada masyarakat Indonesia, kemajuan teknologi ini juga memberi sisi dampak negatif terhadap pengguna rakyat Indonesia. Untuk mengantisipasi hal negatif terhadap pengguna teknotogi tersebut, pemerintah Indonesia melahirkan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE). Undang-undang tersebut adalah undang-undang yang pertama mengatur tentang pelaksanaan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia, dengan melihat perkembangan zaman yang semakin pesat maju dengan teknologinya. Meski undang-undang ini sudah di sahkan lama tentang undang-undang informasi dan transaksi tersebut sampai saat ini masih banyak yang melanggar undang-undang tersebut yaitu menyalah gunakan teknologi tersebut, terutama yang sering terjadi di kota ponororgo sampai membuat warganet ramai akan datangnya kabar tersebut. Tujuan penelitian ini untuk membahas dampak undang-undang ITE dan implementasinya bagi pengguna di Indonesia. Metode yang digunakan adalah riset perpustakaan yang berhubungan dengan implementasi lapangan. Hasil penelitian di temukan bahwa undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik memberikan penangakal hukum bagi masarakat pengguna informasi dan teknologi elektronik. semakin banyaknya pelannggaran tentang penyalahgunaan teknologi yang semakin maju oleh masarakat pengguna terurutama yang viral di kota ponorogo, tugas pemerintah Indonesia perlunya sosialisasi kepada masyarakat agar tercapai kepastian hukum bagi pengguna dan penyelengaraan teknologi informasi.]]>
<![CDATA[Korelasi Makna Qiwāmah dan Al-Rijāl-Al-Nisā dalam Qs. Al-Nisā [4]: 34 Perspektif Ushul Fiqh ]]>
<![CDATA[Sholeh Shofier, Moh]]>
<![CDATA[ Pro Justicia: Jurnal Hukum dan Sosial Vol. 3 No. 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar (IAIRM) Ponorogo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55380/projus.v3i2.653
<![CDATA[Dalam penelitian ini, penulis menganalisis makna al-Rijāl-al-Nisā dan korelasinya dengan status qiwāmah dalam perspektif ushul fiqh untuk membangun hubungan kesetaraan dan keadilan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berbasis kepustakaan. Sedangkan metode analisisnya menggunakan deskriptif analitik. Deskriptif digunakan untuk menggambarkan qiwāmah dan al-Rijāl al-Nisā dari sudut pandang ushul fiqh. Sedangkan analisis digunakan untuk menggali makna istilah al-Rijāl al-Nisā dan pengertian qiwāmah dalam perspektif ushul fiqh serta korelasi keduanya. Selain itu metode pengumpulan datanya menggunakan dokumentasi tafsir, ushul fiqh, buku, jurnal dan artikel yang relevan. Hasil penelitian, pertama, ditinjau dari ushul fiqh al-Rijāl dan al-Nisā dapat bersifat inklusif; makna sosiologis bahwa dalam kondisi tertentu istri berstatus al-Rijāl meskipun secara biologis masih perempuan dan suami berstatus al-Nisā meskipun secara biologis masih laki-laki. Kedua, qiwāmah tidak ada korelasinya dengan al-Rijāl dan al-Nisā dalam QS. al-Nisā [4]: 34. Artinya qiwāmah yang dikenakan bukan karena gender melainkan karena memenuhi kualifikasi; potensi akses dan harta karun. Sehingga seorang suami atau istri mempunyai peluang menjadi pemimpin apabila memenuhi syarat dan hubungan yang sederajat, yaitu sebagai subjek dan objek.]]>
<![CDATA[Regulasi Aborsi Korban Pemerkosaan dalam Perspektif Ham dan Gender ]]>
<![CDATA[Nurhuda, Rohmad]]>
<![CDATA[ Pro Justicia: Jurnal Hukum dan Sosial Vol. 3 No. 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar (IAIRM) Ponorogo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55380/projus.v3i2.654
<![CDATA[Kasus aborsi korban pemerkosaan di Indonesia memunculkan perdebatan dan tantangan kompleks, terutama terkait hak asasi manusia (HAM) dan dinamika gender. Meskipun undang-undang kesehatan memberikan pengecualian bagi korban perkosaan, implementasinya masih menuai kontroversi. Artikel ini mengadopsi metode analisis literatur dan kebijakan untuk menyelidiki perspektif HAM dan gender dalam konteks aborsi korban pemerkosaan. Pemahaman mendalam tentang implikasi HAM dan gender diungkap melalui evaluasi regulasi, termasuk dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terbaru. Kompleksitas faktor-faktor yang memengaruhi kejadian aborsi, seperti karakteristik perempuan, status kesehatan, pelayanan kesehatan, dan aspek budaya-agama, juga dianalisis. Hasilnya menyoroti upaya pembaruan dalam regulasi, namun menekankan perlunya pendekatan holistik. Artikel ini menekankan perlunya integrasi aspek kesehatan, hukum, dan sosial guna memastikan perlindungan hak dan kesejahteraan korban pemerkosaan. Dalam rangka penanganan aborsi korban pemerkosaan, artikel ini memberikan kontribusi pada pemahaman mendalam terhadap kompleksitas isu ini dan menekankan perlunya pendekatan yang komprehensif dan berbasis hak asasi manusia dan gender.]]>
<![CDATA[Analisis Hukum Terhadap Investasi Skema Ponzi (Kajian Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) ]]>
<![CDATA[Alfian Jhohari, Nur]]>
<![CDATA[ Pro Justicia: Jurnal Hukum dan Sosial Vol. 3 No. 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar (IAIRM) Ponorogo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55380/projus.v3i2.656
<![CDATA[Di tengah kemajuan teknologi yang begitu pesat dan gaya hidup modern, seringkali terjebak dalam rutinitas dan pola hidup yang serba instan serta ingin mendapatkan hasil yang memuaskan tetapi tidak selaras dengan usaha yang dilakukan. Faktor tersebut menjadi salah satu celah munculnya tindakan kejahatan yang dapat merugikan masyarakat lebih konkritnya kasus penipuan yang merebak di segmen investasi. Rujukan kasus deception ini menitiberatkan pada konspirasi Skema Ponzi dalam investasi yang dikemas dengan prospek bisnis yang menjanjikan kepada subjek investasi untuk mendapatkan profit yang tinggi dalam waktu yang relatif singkat. Hal tersebut bertolak belakang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 372 tentang penggelapan dan Pasal 378 tentang penipuan serta tidak relevan dengan perspektif hukum ekonomi syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis bagaimana konspirasi skema ponzi dalam investasi di mata hukum ekonomi syariah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif (library research) dengan pendekatan konseptual. Kesimpulan dari penelitian ini memberikan gambaran bahwa konspirasi skema ponzi dalam investasi bertolakbelakang dengan perspektif hukum ekonomi syariah dan impact dari kejadian ini dapat menimbulkan kerugian finansial bagi investor. Maka dari itu, solusi agar tidak terjadi tindakan kriminal ini adalah menguak konspirasi skema ponzi dalam investasi dan memberikan good option kepada investor dalam berinvestasi.]]>
<![CDATA[Konflik dan Diplomasi: Radikalisme Muslim Mayoritas Terhadap Muslim Minoritas Sebagai Tantangan Dalam Moderasi Beragama Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Fatmawati, Indah]]>
<![CDATA[ Pro Justicia: Jurnal Hukum dan Sosial Vol. 3 No. 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar (IAIRM) Ponorogo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55380/projus.v3i2.671
<![CDATA[Di Indonesia yang mayoritas penduduknya Islam, tentu sangat disayangkan apabila umat Islam juga mendiskriminasi sesama muslim. Diskriminasi sosial seperti ini salah satunya terjadi di Madura, yang mana minoritas Muslim Syiah dipaksa tunduk dan setia kepada Sunni. Sehingga Peneliti menganggap ini sebagai sikap radikalisme (intoleran terhadap sekte lain), termasuk sesama muslim di negara yang penduduknya sendiri mayoritas beragama Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terjadinya diskriminasi minoritas Muslim Syiah di Madura yang dianggap bertentangan dengan konstitusi di Indonesia dari perspektif fikih mayoritas dan sosiologi hukum. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif (library reseach) dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa radikalisme mayoritas umat Islam terhadap minoritas Syiah di Madura berasal dari stigma masyarakat yang diperkuat dengan politisasi kepentingan negara yang seharusnya bersikap toleran dan berdiplomasi terhadap seluruh pemeluk agama di Indonesia, sehingga perlu dikampanyekan gerakan anti kekerasan yang mengatasnamakan agama lewat agenda kemasyarakatan.]]>
