cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
jurnalprojus@gmail.com
Phone
+6281233283828.
Journal Mail Official
jurnalprojus@gmail.com
Editorial Address
Jl. Sunan Kalijaga, Ngabar, Siman, Ponorogo, Jawa Timur (63471)
Location
Kab. ponorogo,
Jawa timur
INDONESIA
Pro Justicia: Jurnal Hukum dan Sosial
Published by Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar
ISSN : 28097696     EISSN : 28095510     DOI : https://doi.org/10.55380/projus.v5i01.1107
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Pro Justicia: Jurnal Hukum dan Sosial dalah jurnal terbitan prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar (IAIRM) Ponorogo yang memiliki fokus dan scope pembahasan mengenai isu-isu hukum dan sosial gender yang ada di masyarakat. jurnal ini terbit setahun 2 kali yaitu pada bulan Juni dan Desember.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 45 Documents
 1   2   3   4   5 
Aplikasi Qawaid Fiqhiyyah dalam Ketentuan Isbat Nikah di Indonesia Nadifah, Nafi'atun
Pro Justicia: Jurnal Hukum dan Sosial Vol. 1 No. 1 (2021)
Publisher : Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar (IAIRM) Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55380/projus.v1i1.125

Abstract

Perkawinan secara sirri tentunya menimbulkan dampak yang berhubungan dengan ketertiban administrasi di negara atau pernikahan itu tidak diakui secara sah oleh negara. Sehingga pihak yang menikah sirri pasti tidak mendapatkan hak perdata yang diakibatkan dari sebuah perkawinan, seperti anak yang dilahirkan tidak diakui oleh negara bahwa itu adalah anak dari para pihak yang tercatat dalam akta kelahiran. Serta hak-hak lain seperti waris, kependudukan, pelayanan masyarakat, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, untuk mengatasi permasalah tersebut maka pemerintah mengeluarkan sebuah peraturan terkait penetapan sahnya suatu perkawinan atau isbat nikah. Berdasarkan alasan tersebut di atas maka diperlukan penjelasan tentang pentingnya memahami apa pengertian isbat nikah dan bagaimana ketentuannya? Bagaimana urgensi isbat nikah dan perkawinan yang seperti apa yang bisa diajukan untuk perkara isbat nikah di Pengadilan? Serta bagaimana aplikasi qowaid fiqhiyah dalam ketentuan isbat nikah tersebut?. Dari permasalahan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa urgensi isbat nikah harus sesuai alasan yang diatur dalam Undang-Undang serta pengaplikasian qawaid fiqhiyah dapat menjadi alasan dikabulkan atau tidaknya sebuah permohonan isbat nikah yang diajukan.
Pembatalan Perkawinan karena Adanya Pemalsuan Identitas Ditinjau dari Putusan No.74/Pdt.G/2020/PA.Po Ma'ruf, Syaiful
Pro Justicia: Jurnal Hukum dan Sosial Vol. 1 No. 1 (2021)
Publisher : Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar (IAIRM) Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55380/projus.v1i1.126

Abstract

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang No.1 tahun 1974. Kemudian bagi orang yang beragama Islam berlaku juga Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sebagai pelengkap dari UndangUndang No.1 Tahun 1974. Dalam kasus ini Pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II dilaksankan pada tanggal 24 Desember 2019 yang dicatat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponroogo dengan kutipan Akta Nikah Nomor 0545/023/XII/2019. Setelah pernikahan tersebut Termohon I dan Termohon II tinggal dirumah orang tua Termohon I. Ditengah rumah tangganya, Kepala Desa Termohon I memberikan informasi kepada Kepaka KUA Ngrayun bahwa Termohon I ternyata masih berstatus kawin dengan istri pertamanya yang tercatat pernikahannya di KUA Ngrayun tertuang pada Akta Nikah Nomor 0128/057/III/2013 tertanggal 27 Maret 2013 dan masih terikat sah belum pernah dilaksanakan perceraian. Dengan adanya pemalsuan data tersebut pernikahan antara Termonon I Dan Termohon II dalam hukum tidak sah karna terjadi pemalsuan data. Dari penjabaran data diatas pihak KUA mengajukan perkara kepada Pengadilan Agama Ponorogo yang tertuang dalam Putusan perkara Nomor 74/Pdt.G/2020/Pa.Po tentang pembatalan perkawinan antara pemohon I dan pemohon II, dimana dalam perkara tersebut diuraikan tentang pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas pada waktu berlangsungnya perkawinan, dalam undang-undang perkawinan yaitu Pasal 24, 27 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa barang siapa karna perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan, seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkainan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum, seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yang dimaksud penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orangorang dan perilaku yang diamati. Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis. Secara yuridis berarti penelitian ini bisa mencakup penelitian terhadap azas-azas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Lokasi penelitian di Pengadilan Agama ponorogo. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh baik dari kepustakaan maupun dari wawancara akan dianalisis dengan menggunakan metode analisa kualitatif, suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis. Hasil penelitian ditemukan bahwa Majelis hakim Pengadilan Agama Ponorogo tentang Pembatalan Nikah dengan nomor putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/Pa.Po di terima dan di setujui oleh hakim, dengan putusan tersebut pernikahan antara Termohon I Dan Termohon Ii batal secara hukum.
Penerapan Hukum Progresif dalam Penetapan Asal-Usul Anak Pasangan Nikah Siri Fatmawati, Indah
Pro Justicia: Jurnal Hukum dan Sosial Vol. 1 No. 1 (2021)
Publisher : Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar (IAIRM) Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55380/projus.v1i1.127

Abstract

Problematika hukum sangatlah beragam dan dinamis seiring perkembangan zaman. Hal demikian mendorong lahirnya terobosan hukum yang berkemajuan atau progresif untuk diimplementasikan. Sebagaimana kasus yang terjadi dalam permohonan penetapan asalusul anak yang diajukan pada Pengadilan Agama Ponorogo yang mana terdapat pasangan suami istri yang menjadi para pemohon dan meminta kepada Majelis Hakim agar anak mereka ditetapkan menjadi anak sah, namun dalam prakteknya anak tersebut lahir dari hasil pernikahan siri yang mana salah satu pihak masih terikat pernikahan sah dengan perempuan lain. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana penerapan hukum progresif terhadap dikabulkanya permohonan pengesahan asal-usul anak pasangan nikah siri oleh Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif (library reseach) dengan pendekatan sosio-legal appoarch. Dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan hukum progresif dalam kasus ini diimplementasikan melalui penetapan hukum guna merespon permasalahan hukum yang ada
Perlindungan Perempuan Penyandang Disabilitas Dimasa Pandemi Covid-19 Khoirul Anwar Hidayat, Ahmad
Pro Justicia: Jurnal Hukum dan Sosial Vol. 1 No. 1 (2021)
Publisher : Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar (IAIRM) Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55380/projus.v1i1.128

Abstract

Sebagai negara hukum, sudah menjadi keharusan bagi Negara Indonesia untuk melindungi hak-hak para Perempuan Penyandang Disabilitas dimasa pandemic Covid-19, pada saat Pandemi Covid-19 yang mengharuskan masyarakat untuk tidak keluar rumah dan membatasi fasilitas umum untuk beroperasi. Kendala kebijakan di masa Pandemi Covid-19 tersebut dirasa memberatkan terlebih bagi perempuampenyandang disabilitas akan ada beberapa kebutuhan yang akan terganggu dalam memenuhinya. Penulisan ini bertujuan untuk melihat upaya pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan perempuan penyandang disabilitas pada masa pandemu covid-19. Dalam penulisan ini menggunakan metode studi literatur dari hasil tulisan-tulisan yang kredibel secara daring. Hasil literatur ini menunjukkan bahwa penyandang disabilitas adalah kelompok paling rentan dalam situasi pandemi saat ini. Hal tersebut diakibatkan oleh pemenuhan kebutuhannya yang terganggu. Pembatasan secara sosial menyebabkan penyandang disabilitas sulit mendapatkan akses kesehatan. Selain itu, pemenuhan akses informasi mengenai Covid-19 juga sulit untuk didapatkan karena kebijakan yang masih abai terhadap keberadaan penyandang disabilitas
Hate Speech in Maqasid Sharia Perspective Dwi Mayasari, Luthfiana; Adi Cahya, Akmal
Pro Justicia: Jurnal Hukum dan Sosial Vol. 1 No. 1 (2021)
Publisher : Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar (IAIRM) Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55380/projus.v1i1.131

Abstract

According to the universal declaration of human rights, freedom of speech is fundamental rights. It is needed by human to express their feeling to each other especially towards stakeholders. The article 19 of the declaration also stated it clearly that it has guarantee for human to receive information. However, it has to be admitted that several speeches are leading human into calamity. There are cases of human violence based on national, racial, or religious hatred. It has been known there are cases in south East Asia such as the attack of Ahmadiyah and Shia community, the sealing of several religious houses, and the stateless Rohingya ethnic. Those cases are usually started by the practice of hate speech. International Convention on Civil and Political Rights (ICCPR) divines hate speech as any advocacy of national, racial, or religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence. Hate speech is one form of restricting freedom of speech in order to maintain social order. In Islamic literature, some scholars has categorized several kinds of speech that are prohibited according to Islamic tradition. Hujjatul Islam Al-ghazali categorized twenty kinds of speech which are prohibited by Islamic tradition. However, hate speech is not specifically included within. This research found that hate speech is consisted by several kinds of those prohibited speech. It contains the act of ridicule, insult, and curse. Moreover, it calls for the audience to hate and violence the target group. To enrich the understanding of the issue, this research use the maqasid sharia as fundamental value in Islamic law that offered by Jasser Auda. Through the method of multi-dimensions and blocking the mean which are combined by maqasid, this research emphasizes that hate speech is repugnant and it is better to be prohibited. However, the prohibition of the act should be followed by good evaluation system. Therefore, it is not abused by several groups for their private gain.
Pembuktian dalam Sengketa Harta Waris Perspektif Hukum Progresif (Kajian Disparitas Putusan Harta Waris di PA Medan, PTA Medan, dan Mahkamah Agung) Nadhifah, Nafi'atun
Pro Justicia: Jurnal Hukum dan Sosial Vol. 1 No. 2 (2021)
Publisher : Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar (IAIRM) Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55380/projus.v1i2.147

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prinsip pembuktian yang digunakan hakim dalam perkara sengketa harta waris pada putusan nomor 1294/Pdt.G/2016/PA.Mdn dan nomor 71/Pdt.G/2018/Pta.Mdn serta perspektif hukum progresif terhadap ditolaknya gugatan harta waris dalam putusan Nomor 710 K/Ag/2019. Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Bahan primer diperoleh dari produk pengadilan berupa putusan perkara sengketa harta waris di Pengadilan Agama Medan, Pengadilan Tinggi Agama Medan, dan Mahkamah Agung. Sedangkan bahan sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dan literatur tentang pembuktian dalam sengketa harta waris. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa majelis hakim dalam proses pemeriksaan saksi dan pemeriksaan setempat telah melaksanakannya sesuai dengan hukum acara pembuktian. Meskipun alat bukti belum mencukupi syarat formil sebagai alat bukti yang cukup, tetapi tidak ada bukti lawan dari Tergugat yang melumpuhkan bukti Penggugat. Sehingga dapat dipertimbangkan kembali untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian majelis hakim harus melihat secara aktif dari sisi progresivitas hukumnya untuk mencapai kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum. Putusan tingkat kasasi yang membatalkan putusan pada tingkat banding dan menolak seluruh gugatan penggugat sama sekali tidak menciptakan keadilan dan kemanfaatan. Mahkamah Agung sebagai judex juris seharusnya tetap menciptakan pengadilan yang progresif yang sarat dengan gereget yang memuat empati, determinasi, dan nurani yang diekspresikan dengan baik saat memeriksa kenyataan yang terjadi dengan mematahkan patokan yang ada (rule-breaking) sekaligus membentuk yang baru (rule-making).
Optimalisasi LKBH (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum) dan PBH (Pusat Bantuan Hukum) dalam Penyuluhan Hukum Fatmawati, Indah
Pro Justicia: Jurnal Hukum dan Sosial Vol. 1 No. 2 (2021)
Publisher : Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar (IAIRM) Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55380/projus.v1i2.148

Abstract

Masih banyaknya masyarakat di Ponorogo yang belum mengetahui kewenangan dari masing-masing lembaga Pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, seharusnya menjadi masalah yang perlu diperhatikan. Dari masalah tersebut tentunya LKBH (Lembaga Bantuan Hukum) ataupun PBH (Pusat Bantuan Hukum) yang ada di Ponorogo memiliki peran penting. LKBH maupun PBH sebagai pemberi bantuan hukum kepada masyarakat hendaknya melakukan optimalisasi dalam membantu masyarakat dengan melakukan penyuluhan hukum sebagaimana bunyi Pasal 9 huruf c UU Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana peran PBH dan LKBH dalam memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat Ponorogo. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan melakukan observasi langsung pada dua lembaga Pengadilan di Ponorogo yakni Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Ponorogo. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa masih banyak masyarakat Ponorogo yang belum mengatahui dan memahami bagaimana kewenangan masing-masing Pengadilan, sehingga optimalisasi peran oleh LKBH maupun PBH dalam hal ini sangat dibutuhkan untuk mengedukasi masyarakat.
Faktor-Faktor Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Litehua, Andy
Pro Justicia: Jurnal Hukum dan Sosial Vol. 1 No. 2 (2021)
Publisher : Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar (IAIRM) Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55380/projus.v1i2.154

Abstract

Perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, membawa pengaruh yang tidak menguntungkan bagi keluarga, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Sebagian keluarga tidak mampu bertahan, dan mengalami perubahan bentuk, struktur, fungsi dan perannya atau keluarga dalam situasi disorganisasi sosial. Tulisan ini membahas permasalahan yang dihadapi keluarga seiring dengan terjadinya perubahan dan transformasi sosial di masyarakat. Perubahan sosial dewasa ini telah menimbulkan efek yang tidak diinginkan terhadap eksistensi dan ketahanan keluarga. Peran dan fungsi sebagian keluarga tidak dapat dilaksanakan dan bahkan sudah mengarah pada disorganisasi sosial keluarga. Komunikasi, interaksi dan relasi sosial antar anggota keluarga batih maupun dengan keluarga luas kurang kondusif, dan bahkan berpotensi melahirkan konflik. Pada beberapa kasus, orangtua mengalami depresi yang menyebabkan tindak kekerasan di dalam rumah tangga sehingga banyak berakibat terjadinya perceraian. Faktor perselisihan dan meninggalkan kewajiban yang mejadi faktor utama dalam perkara cerai gugat. Pemenuhan kebutuhan ekonomi juga sangat berperan penting dalam menjalin hubugan rumah tangga, karena untuk memenuhi kehidupan, Setidaknya jika setiap faktor tersebut apabila diimbangi dengan komunikasi yang baik, dirasa dapat meminimalisir terjadinya perceraian.
Khaled Abou El-Fadl .S Perspective Authoritive Hermeneutics ( An Solution Face Phenomenon Islamic Law) Nuhaa, Muhamad Afif Ulin
Pro Justicia: Jurnal Hukum dan Sosial Vol. 1 No. 2 (2021)
Publisher : Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar (IAIRM) Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55380/projus.v1i2.155

Abstract

Otoritarianisme adalah istilah yang mengacu pada suatu tindakan otoriter yaitu bertindak dengan sewenang-wenang. Menurut analisis Khaled, perangkat hermeneutika merupakan solusi dalam menghadapi fenomena otoritarianisme dalam pemikiran Islam, khususnya dalam penelitian tentang wacana hukum Islam . Menurut Khaled, Al-Qur'an dan sunnah meskipun berbeda tingkat hierarkinya, harus diperlakukan sama. Di sini dapat dipahami bahwa Al-Qur'an dan sunnah menurut Khaled bersifat bebas, terbuka, dan otonom. Maka dari itu, untuk menghindari sikap otoriter yang permanen sadarlah bahwa teks (al-Quran) adalah “kerja terus menerus” perubahan atau “wahyu progresif”. Sehingga segala bentuk penafsiran dan pemahaman akan tetap berjalan aktif, dinamis dan progresif. Meski Khaled menganggap Al-Qur'an sebagai teks bebas, terbuka, dan otonom, namun begitulah Khaled merasa perlu membatasi otoritarianisme pembaca dengan lima istilah. Konsepsi Khaled tentang teks Al-Qur'an, Sunnah dan prasyarat pembaca merupakan konsepsi untuk mewujudkan suatu negosiasi makna antara pembaca dan teks yang akan ditafsirkan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa konsepsi pembaca terhadap Al-Qur'an dan sunnah sebagai teks terbuka, bebas dan otonom adalah upaya untuk menciptakan gerak interpretasi yang dinamis, sehingga tidak ada makna yang bersifat final atau dianggap final. dan prasyarat kelima yaitu : kejujuran, ketulusan, ketelitian ,rasionalitas, dan pengendalian diri harus dimiliki oleh seorang pembaca, dalam memaknai teks pembaca dalam menghasilkan makna harus memiliki otoritas. Keberadaan teks yang otonom, dan pembaca yang berwibawaakan menghasilkan relasi dan proses negosiasi yang proporsional sehingga tidak ada lagi pembacaan yang sewenangwenangdan cenderung menindas. Kemungkinan inilah yang dimaksud Khaled dengan Hermeneutika otoritatif.
Studi Komparasi Madhhab Hanafi dan Maliki tentang Wali Waṣī Mufidzzin, Ahcmad; Litehua, Andy
Pro Justicia: Jurnal Hukum dan Sosial Vol. 1 No. 2 (2021)
Publisher : Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar (IAIRM) Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55380/projus.v1i2.181

Abstract

Perkawinan dikatakan sah apabila rukun dan syarat terpenuhi, di antara rukun dan syarat yang harus dipenuhi tersebut adalah adanya wali. Karena itu keterlibatan seorang wali sangatlah menentukan sah atau tidaknya suatu akad perkawinan dalam Islam. Wali dalam konteks pernikahan adalah orang yang berkuasa untuk menikahkan seorang wanita dengan seorang calon suaminya. Dalam hal ini ulama’ berbeda pendapat mengenai wasiat wali nikah. Ulama’ Malikiyah berpendapat bahwa penerima wasiatlah yang lebih berhak daripada wali. Sedangkan ulama’ Hanafiyyah berpendapat bahwa orang yang berhak menikahkan adalah al-‘aṣābah. Dengan adanya wali waṣī ini maka wali nasab setelah ayah akan terhalang. Dari uraian di atas penulis merumuskan masalah: Pertama, Bagaimana pendapat madhhab Maliki dan Hanafi tentang wali waṣī? Kedua, Bagaimana metode istinbāṭ yang digunakan madhhab Hanafi dan Maliki dalam hukum wali waṣī? Penelitian ini merupakan penelitian pustaka/library research yang menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, tetapi tidak mengikat aspek terapan atau implementasinya. Penelitian ini mengkaji hukum tertulis yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh klasik dengan teknik dokumentasi. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitik, komparatif, yakni dengan memaparkan data tersebut, kemudian membandingkan dua objek kajian yang diteliti sehingga dapat diambil kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian mengenai studi komparasi pendapat Madhhab Hanafi dan Maliki tentang wali waṣī, maka penulis menyimpulkan: menurut Madhhab Hanafi waṣī bukan termasuk wali nikah, karena tidak termasuk al-‘aṣābah. Sedangkan Madhhab Maliki berpendapat bahwa waṣī merupakan wali nikah karena menggantikan posisi pihak pertama sebagai wali seperti halnya wakil. Madhhab Hanafi menggunakan pendapat Ali RA karena merupakan sahabat besar yang menjadi rujukan oleh para tabi’in dalam menyelesaikan masalah hukum ketika beliau menjadi khalifah dan pusat pemerintahan berada di Kufah, seperti halnya madhhab Hanafi yang lahir di Kufah. Sedangkan madhhab Maliki yang menggunakan qiyas karena dalam masalah wali hanya sedikit ketentuan yang qaṭ’i, sehingga beliau menggunakan ra’y.

Page 1 of 5 | Total Record : 45

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 01 (2025) Vol. 4 No. 02 (2024) Vol. 4 No. 1 (2024) Vol. 3 No. 2 (2023) Vol. 3 No. 1 (2023) Vol. 2 No. 2 (2022) Vol. 2 No. 1 (2022) Vol. 1 No. 2 (2021) Vol. 1 No. 1 (2021)