cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
jurnalprojus@gmail.com
Phone
+6281233283828.
Journal Mail Official
jurnalprojus@gmail.com
Editorial Address
Jl. Sunan Kalijaga, Ngabar, Siman, Ponorogo, Jawa Timur (63471)
Location
Kab. ponorogo,
Jawa timur
INDONESIA
Pro Justicia: Jurnal Hukum dan Sosial
Published by Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar
ISSN : 28097696     EISSN : 28095510     DOI : https://doi.org/10.55380/projus.v5i01.1107
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Pro Justicia: Jurnal Hukum dan Sosial dalah jurnal terbitan prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar (IAIRM) Ponorogo yang memiliki fokus dan scope pembahasan mengenai isu-isu hukum dan sosial gender yang ada di masyarakat. jurnal ini terbit setahun 2 kali yaitu pada bulan Juni dan Desember.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 50 Documents
 1   2   3   4   5 
Dampak Poligami terhadap Struktur Patriarki RIDHO, MUHAMMAD ROSYID
Pro Justicia: Jurnal Hukum dan Sosial Vol. 5 No. 01 (2025)
Publisher : Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar (IAIRM) Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55380/projus.v5i01.1095

Abstract

Artikel ini mengkaji praktik poligami dalam masyarakat patriarkal, di mana laki-laki sering memiliki lebih dari satu istri. Meskipun poligami diperbolehkan dalam Islam dengan syarat keadilan, praktik ini seringkali menguntungkan laki-laki dan memperburuk ketimpangan gender. Dalam keluarga poligami, perempuan sering berada dalam posisi subordinat, yang menyebabkan ketidakadilan dan ketidakseimbangan hak antara laki-laki dan perempuan. Ketimpangan ini sangat terlihat di Indonesia, di mana poligami diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, namun perdebatan mengenai dampaknya terhadap hak asasi manusia, khususnya hak perempuan, tetap berlangsung. Meskipun ada aturan hukum, praktik poligami sering mengakibatkan kerugian sosial dan ekonomi bagi perempuan, memperburuk marginalisasi mereka. Artikel ini mengajukan perlunya reformasi hukum dan perubahan sosial untuk mengurangi praktik poligami serta mendorong kesetaraan gender dalam perkawinan. Dengan mengatasi isu-isu ini, diharapkan Indonesia dapat bergerak menuju penghormatan yang lebih besar terhadap hak asasi manusia dan kesetaraan, serta menawarkan pendekatan yang lebih adil dalam struktur perkawinan dan keluarga. Reformasi hukum yang melindungi hak perempuan dalam konteks poligami sangat penting untuk mencapai masyarakat yang seimbang dan adil.
Hermeneutika Hans-Georg Gadamer dalam PERGUB Jakarta No. 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemrov Jakarta Ridho, Muhammad Ainun
Pro Justicia: Jurnal Hukum dan Sosial Vol. 5 No. 01 (2025)
Publisher : Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar (IAIRM) Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55380/projus.v5i01.1103

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengetahui prosedur perizinan poligami didalam perpu No. 2 tahun 2025 tentang tata cara pemberian izin perkawinan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemrov Jakarta dan mengetahui makna di balik perpu pasal 5 ayat. Impilkasi dari pasal tersebut ada ketidak pastian dalam hukum sekaligus ketidakadilan. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat tiga makna dalam pasal 5 ayat 1 pergub Jakarta No. 2 tahun 2025 tentang tatacara pemberian izin perkawinan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkungan Pemrov Jakarta yaitu vorhabe harus melakukan kewajiban cek fisik untuk memastikan dalam keadaan sehat. Vorsich istri menjadi objek dalam kasus poligami dan ketidak berdayaan seorang istri Vorgriff ketidak adilan, bias gender, dan diskriminasi.
Strategi pengelolaan Wakaf Produktif Potensi dan Tantangan di Indonesia Yusril Musyafa’, A’ang
Pro Justicia: Jurnal Hukum dan Sosial Vol. 5 No. 01 (2025)
Publisher : Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar (IAIRM) Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55380/projus.v5i01.1104

Abstract

Wakaf produktif merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi wakaf yang sangat besar baik dari sisi aset fisik maupun wakaf uang. Namun demikian, pengelolaan wakaf produktif di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari rendahnya literasi masyarakat, lemahnya kapasitas nazhir, hingga keterbatasan regulasi dan infrastruktur digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang dapat diterapkan dalam pengelolaan wakaf produktif di Indonesia dengan mengidentifikasi potensi yang tersedia dan tantangan yang dihadapi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi literatur dan analisis data sekunder dari berbagai sumber terpercaya. Hasil analisis menunjukkan bahwa strategi pengelolaan wakaf produktif yang efektif mencakup peningkatan literasi wakaf melalui edukasi publik, profesionalisasi nazhir melalui pelatihan dan sertifikasi, digitalisasi sistem pengelolaan untuk meningkatkan transparansi, serta sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat. Dengan penerapan strategi tersebut secara terintegrasi, wakaf produktif di Indonesia berpotensi menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi umat yang inklusif dan berkeadilan.
Analisis Pelaksanaan Pidana Mati terhadap Tindak Pidana Korupsi dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia Praka, Frandaga
Pro Justicia: Jurnal Hukum dan Sosial Vol. 5 No. 01 (2025)
Publisher : Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar (IAIRM) Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55380/projus.v5i01.1107

Abstract

Korupsi merupakan salah satu kejahatan yang menjadi permasalahan di Indonesia, terlebih dalam penyelenggaran kekuasaan pemerintah, korupsi diterjemahkan semacam suatu perbuatan yang berkonotasi negatif yang menyebabkan kerugian bagi orang lain, baik itu korupsi yang dilakukan di lingkungan penyelenggaran negara maupun dalam sebuah korporasi. Beberapa waktu lalu masyarakat dihebohkan dengan terbongkarnya skandal korupsi yang menyeret petinggi PT. Pertamina Patra Niaga yang menyebabkan kerugian keuangan negara hampir 1 kuadliriun rupiah dan dilakukan melewati masa pandemi Covid-19 karena berlangsung sejak tahun 2018-2023. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan menganalisa kepastian hukum terhadap kemungkinan penjatuhan pidana mati sebagai pemberatan pada Riva Siahaan sebagai Direktur PT. Pertamina Patra Niaga ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai konsep dari negara hukum, hukum pidana, serta hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalis penjatuhan pidana mati sebagai pemberatan sanksi pidana bagi Riva Siahaan dan 6 tersangka lainnya dapat dilaksanakan karena telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dan tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM).
Pesantren sebagai Agen Sinkronisasi Hukum Islam dan Hukum Negara: Telaah atas Pondok Pesantren Tebuireng dan Gontor Syahrudin; Isa, Khairunesa
Pro Justicia: Jurnal Hukum dan Sosial Vol. 5 No. 01 (2025)
Publisher : Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar (IAIRM) Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55380/projus.v5i01.1139

Abstract

This study aims to analyze the contribution of pesantren (Islamic boarding schools) to the contextual and integrative development of Islamic law in Indonesia, with a particular focus on two major institutions: Pondok Pesantren Tebuireng in Jombang and Pondok Modern Darussalam Gontor in Ponorogo. These pesantren were selected due to their unique characteristics and historical significance in shaping Islamic legal thought in Indonesia. Using a qualitative approach and case study method, the research finds that Tebuireng contributes significantly through its emphasis on progressive and contextual Islamic intellectual traditions, while Gontor excels in producing adaptable Muslim leaders capable of responding to social and legal changes. The findings reveal that the integration of Tebuireng’s intellectual approach and Gontor’s modern, character-based educational system offers a strong model for reconstructing Islamic law in ways that are responsive to contemporary Indonesian society. In conclusion, pesantren have substantial potential to serve as centers for Islamic legal development that are not only normative but also practical, contributing significantly to harmonizing sharia values with the national legal system.
The Ratio Decidendi of the Religious Court Judge in Ponorogo in Determining Nafkah Iddah and Mut'ah from the Perspective of Fath al-Dzari'ah. PRASASTI, LILIA
Pro Justicia: Jurnal Hukum dan Sosial Vol. 5 No. 02 (2025)
Publisher : Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar (IAIRM) Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55380/projus.v5i02.1149

Abstract

The ratio decidendi of Religious Court judges in divorce cases represents the reasoning behind a court decision and forms part of the judgment delivered at the conclusion of a case. Through fact analysis, judges apply relevant legal principles or norms and render decisions on divorce cases. This study adopts a qualitative approach with an empirical research type, based on primary and secondary data sources. Data collection was conducted by analyzing judicial verdicts, as well as interviews with judges, court clerks, and the public relations staff of the Ponorogo Religious Court. The data analysis techniques included data presentation, data reduction, and data verification. The research findings indicate factors influencing the ratio decidendi of Religious Court judges in divorce cases caused by adultery, as the basis for determining mut'ah and iddah maintenance, include the husband's goodwill, relevant laws, such as Supreme Court Regulations (Perma) and Circular Letters (SEMA), and the availability of property that can be granted. And also the ratio decidendi of Religious Court judges in determining mut'ah and ‘iddah from the perspective of fathu dzari'ah can be seen from two considerations: first, the motive or purpose of the ruling and the impacts resulting from it, and second, the consequences arising from the ruling regardless of the motive or intention of the perpetrator.
Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Kekerasan Anak di PAUD: Tinjauan Yuridis dan Upaya Pemulihan Korban Nadia, Soviana Nadia; Eny Nur Aisyah
Pro Justicia: Jurnal Hukum dan Sosial Vol. 5 No. 02 (2025)
Publisher : Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar (IAIRM) Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55380/projus.v5i02.1207

Abstract

Violence against children in Early Childhood Education (PAUD) settings remains a serious issue despite explicit regulations in the Child Protection Law and the National Education System Law. This study aims to analyze the legal norms related to child protection, assess the effectiveness of their implementation in PAUD institutions, and formulate recommendations to strengthen child protection efforts. Using a normative juridical research method through literature review of legislation, scholarly journals, and case reports, the study finds that although regulations on child protection and sanctions for perpetrators are comprehensive, their implementation remains weak due to the absence of anti-violence SOPs, limited teacher competence, and inadequate reporting mechanisms in PAUD settings. The study recommends the development of child protection guidelines in every PAUD institution, capacity-building for teachers through violence-prevention training, and the strengthening of recovery services and psychological support for child victims as essential efforts to create a safe educational environment.
Regulasi Perlindungan Anak di Ruang Digital di Indonesia : Implementasi, Tantangan, dan Peluang Implementasi Izzatun Khusnaini; Eny Nur Aisyah
Pro Justicia: Jurnal Hukum dan Sosial Vol. 5 No. 02 (2025)
Publisher : Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar (IAIRM) Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55380/projus.v5i02.1208

Abstract

The development of digital technology has provided both opportunities and risks for children in learning, playing, and socializing in digital spaces. However, children's high exposure to the internet poses potential threats such as data misuse, cyberbullying, online exploitation, and access to age-inappropriate content. In response, the Indonesian government issued Government Regulation No. 17 of 2025 concerning the Governance of Electronic Systems for Child Protection (PP TUNAS) as a legal basis for strengthening child protection in the digital space. This research used a literature review method with a qualitative descriptive approach through a review of regulations, scientific articles, and documents from relevant international institutions. The results show that PP TUNAS provides a clear direction for protection through regulations on age verification, protection of children's personal data, and the application of the principle of safety by design on digital platforms. However, its implementation still faces challenges, particularly related to technological readiness, institutional coordination, and low digital literacy among children and parents. Therefore, the success of the regulation requires strengthening institutional capacity, multi-stakeholder collaboration, and sustainable digital literacy programs that encourage collective awareness in creating a safe digital space that supports children's growth and development.
Tinjauan Yuridis Pelanggaran Hak Perlindungan Anak: Analisis Kasus Kekerasan oleh Aparatur Dinas Perlindungan Anak Rafaiyah, Shabrina Adilah Rafaiyah; Eny Nur Aisyah
Pro Justicia: Jurnal Hukum dan Sosial Vol. 5 No. 02 (2025)
Publisher : Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar (IAIRM) Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55380/projus.v5i02.1209

Abstract

This study examines cases of violence against children committed by civil servants at the Medan City Women's Empowerment and Child Protection Agency, which raises profound contradictions because the perpetrators come from an institution whose main responsibility is to protect children. This study aims to evaluate the implementation of child protection laws and the legal and ethical accountability of state officials in relation to these incidents. The method used is a normative juridical approach through the analysis of legislation, legal principles, and scientific literature to assess the conformity between normative provisions and their implementation in practice. The findings show that although child protection regulations have been comprehensively formulated, their implementation has not been effective when violations are committed by public officials who are supposed to carry out protective functions. The perpetrator's actions not only violated criminal provisions but also contradicted the principles of integrity, professionalism, and responsibility that must be upheld by state officials. In addition, the study identifies a discrepancy between written law and law enforcement practices, as evidenced by weak internal oversight, a tendency toward reactive legal responses, and suboptimal efforts to provide redress to victims. This study concludes that strengthening child protection requires consistent law enforcement and accountability mechanisms.
Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Bersosial Media Perspektif Hukum Islam dan Feminisme Deny Widiyanto, Arya; Jauhar Wicaksono, Firdaus
Pro Justicia: Jurnal Hukum dan Sosial Vol. 5 No. 02 (2025)
Publisher : Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar (IAIRM) Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55380/projus.v5i02.1257

Abstract

The rights and obligations of husbands and wive’s particularly in relation to social media use can significantly affect household harmony. Poorly managed social media activity may trigger marital tension and even lead to infidelity, which undermines commitment within the family. This study aims to analyze the concepts of mubādalah and androgyny in the distribution of rights and obligations between spouses, as well as to address emerging challenges faced by married couples in the social media era. This research a qualitative method with a library research approach. The data sources include Faqihuddin Abdul Kodir Qira’ah Mubādalah, journals, books, and other relevant articles. The study examines how these two concepts function as ethical and practical frameworks for responding to domestic issues in the age of social media. The concept of mubādalah emphasizes mutuality, partnership, and gender justice in marital relations, while androgyny offers adaptive role flexibility, enabling spouses to move beyond rigid gender based role divisions. The integration of these concepts affirms that the rights and responsibilities of husbands and wive’s should be understood as shared duties that can be negotiated through deliberation and mutual trust.

Page 5 of 5 | Total Record : 50

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 02 (2025) Vol. 5 No. 01 (2025) Vol. 4 No. 02 (2024) Vol. 4 No. 1 (2024) Vol. 3 No. 2 (2023) Vol. 3 No. 1 (2023) Vol. 2 No. 2 (2022) Vol. 2 No. 1 (2022) Vol. 1 No. 2 (2021) Vol. 1 No. 1 (2021)