cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
jurnalprojus@gmail.com
Phone
+6281233283828.
Journal Mail Official
jurnalprojus@gmail.com
Editorial Address
Jl. Sunan Kalijaga, Ngabar, Siman, Ponorogo, Jawa Timur (63471)
Location
Kab. ponorogo,
Jawa timur
INDONESIA
Pro Justicia: Jurnal Hukum dan Sosial
Published by Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar
ISSN : 28097696     EISSN : 28095510     DOI : https://doi.org/10.55380/projus.v5i01.1107
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Pro Justicia: Jurnal Hukum dan Sosial dalah jurnal terbitan prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar (IAIRM) Ponorogo yang memiliki fokus dan scope pembahasan mengenai isu-isu hukum dan sosial gender yang ada di masyarakat. jurnal ini terbit setahun 2 kali yaitu pada bulan Juni dan Desember.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 45 Documents
 1   2   3   4   5 
Dampak Poligami terhadap Struktur Patriarki RIDHO, MUHAMMAD ROSYID
Pro Justicia: Jurnal Hukum dan Sosial Vol. 5 No. 01 (2025)
Publisher : Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar (IAIRM) Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55380/projus.v5i01.1095

Abstract

Artikel ini mengkaji praktik poligami dalam masyarakat patriarkal, di mana laki-laki sering memiliki lebih dari satu istri. Meskipun poligami diperbolehkan dalam Islam dengan syarat keadilan, praktik ini seringkali menguntungkan laki-laki dan memperburuk ketimpangan gender. Dalam keluarga poligami, perempuan sering berada dalam posisi subordinat, yang menyebabkan ketidakadilan dan ketidakseimbangan hak antara laki-laki dan perempuan. Ketimpangan ini sangat terlihat di Indonesia, di mana poligami diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, namun perdebatan mengenai dampaknya terhadap hak asasi manusia, khususnya hak perempuan, tetap berlangsung. Meskipun ada aturan hukum, praktik poligami sering mengakibatkan kerugian sosial dan ekonomi bagi perempuan, memperburuk marginalisasi mereka. Artikel ini mengajukan perlunya reformasi hukum dan perubahan sosial untuk mengurangi praktik poligami serta mendorong kesetaraan gender dalam perkawinan. Dengan mengatasi isu-isu ini, diharapkan Indonesia dapat bergerak menuju penghormatan yang lebih besar terhadap hak asasi manusia dan kesetaraan, serta menawarkan pendekatan yang lebih adil dalam struktur perkawinan dan keluarga. Reformasi hukum yang melindungi hak perempuan dalam konteks poligami sangat penting untuk mencapai masyarakat yang seimbang dan adil.
Hermeneutika Hans-Georg Gadamer dalam PERGUB Jakarta No. 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemrov Jakarta Ridho, Muhammad Ainun
Pro Justicia: Jurnal Hukum dan Sosial Vol. 5 No. 01 (2025)
Publisher : Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar (IAIRM) Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55380/projus.v5i01.1103

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengetahui prosedur perizinan poligami didalam perpu No. 2 tahun 2025 tentang tata cara pemberian izin perkawinan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemrov Jakarta dan mengetahui makna di balik perpu pasal 5 ayat. Impilkasi dari pasal tersebut ada ketidak pastian dalam hukum sekaligus ketidakadilan. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat tiga makna dalam pasal 5 ayat 1 pergub Jakarta No. 2 tahun 2025 tentang tatacara pemberian izin perkawinan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkungan Pemrov Jakarta yaitu vorhabe harus melakukan kewajiban cek fisik untuk memastikan dalam keadaan sehat. Vorsich istri menjadi objek dalam kasus poligami dan ketidak berdayaan seorang istri Vorgriff ketidak adilan, bias gender, dan diskriminasi.
Strategi pengelolaan Wakaf Produktif Potensi dan Tantangan di Indonesia Yusril Musyafa’, A’ang
Pro Justicia: Jurnal Hukum dan Sosial Vol. 5 No. 01 (2025)
Publisher : Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar (IAIRM) Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55380/projus.v5i01.1104

Abstract

Wakaf produktif merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi wakaf yang sangat besar baik dari sisi aset fisik maupun wakaf uang. Namun demikian, pengelolaan wakaf produktif di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari rendahnya literasi masyarakat, lemahnya kapasitas nazhir, hingga keterbatasan regulasi dan infrastruktur digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang dapat diterapkan dalam pengelolaan wakaf produktif di Indonesia dengan mengidentifikasi potensi yang tersedia dan tantangan yang dihadapi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi literatur dan analisis data sekunder dari berbagai sumber terpercaya. Hasil analisis menunjukkan bahwa strategi pengelolaan wakaf produktif yang efektif mencakup peningkatan literasi wakaf melalui edukasi publik, profesionalisasi nazhir melalui pelatihan dan sertifikasi, digitalisasi sistem pengelolaan untuk meningkatkan transparansi, serta sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat. Dengan penerapan strategi tersebut secara terintegrasi, wakaf produktif di Indonesia berpotensi menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi umat yang inklusif dan berkeadilan.
Analisis Pelaksanaan Pidana Mati terhadap Tindak Pidana Korupsi dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia Praka, Frandaga
Pro Justicia: Jurnal Hukum dan Sosial Vol. 5 No. 01 (2025)
Publisher : Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar (IAIRM) Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55380/projus.v5i01.1107

Abstract

Korupsi merupakan salah satu kejahatan yang menjadi permasalahan di Indonesia, terlebih dalam penyelenggaran kekuasaan pemerintah, korupsi diterjemahkan semacam suatu perbuatan yang berkonotasi negatif yang menyebabkan kerugian bagi orang lain, baik itu korupsi yang dilakukan di lingkungan penyelenggaran negara maupun dalam sebuah korporasi. Beberapa waktu lalu masyarakat dihebohkan dengan terbongkarnya skandal korupsi yang menyeret petinggi PT. Pertamina Patra Niaga yang menyebabkan kerugian keuangan negara hampir 1 kuadliriun rupiah dan dilakukan melewati masa pandemi Covid-19 karena berlangsung sejak tahun 2018-2023. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan menganalisa kepastian hukum terhadap kemungkinan penjatuhan pidana mati sebagai pemberatan pada Riva Siahaan sebagai Direktur PT. Pertamina Patra Niaga ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai konsep dari negara hukum, hukum pidana, serta hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalis penjatuhan pidana mati sebagai pemberatan sanksi pidana bagi Riva Siahaan dan 6 tersangka lainnya dapat dilaksanakan karena telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dan tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM).
Pesantren sebagai Agen Sinkronisasi Hukum Islam dan Hukum Negara: Telaah atas Pondok Pesantren Tebuireng dan Gontor Syahrudin; Isa, Khairunesa
Pro Justicia: Jurnal Hukum dan Sosial Vol. 5 No. 01 (2025)
Publisher : Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar (IAIRM) Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55380/projus.v5i01.1139

Abstract

This study aims to analyze the contribution of pesantren (Islamic boarding schools) to the contextual and integrative development of Islamic law in Indonesia, with a particular focus on two major institutions: Pondok Pesantren Tebuireng in Jombang and Pondok Modern Darussalam Gontor in Ponorogo. These pesantren were selected due to their unique characteristics and historical significance in shaping Islamic legal thought in Indonesia. Using a qualitative approach and case study method, the research finds that Tebuireng contributes significantly through its emphasis on progressive and contextual Islamic intellectual traditions, while Gontor excels in producing adaptable Muslim leaders capable of responding to social and legal changes. The findings reveal that the integration of Tebuireng’s intellectual approach and Gontor’s modern, character-based educational system offers a strong model for reconstructing Islamic law in ways that are responsive to contemporary Indonesian society. In conclusion, pesantren have substantial potential to serve as centers for Islamic legal development that are not only normative but also practical, contributing significantly to harmonizing sharia values with the national legal system.

Page 5 of 5 | Total Record : 45

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 01 (2025) Vol. 4 No. 02 (2024) Vol. 4 No. 1 (2024) Vol. 3 No. 2 (2023) Vol. 3 No. 1 (2023) Vol. 2 No. 2 (2022) Vol. 2 No. 1 (2022) Vol. 1 No. 2 (2021) Vol. 1 No. 1 (2021)