cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
jurnalprojus@gmail.com
Phone
+6281233283828.
Journal Mail Official
jurnalprojus@gmail.com
Editorial Address
Jl. Sunan Kalijaga, Ngabar, Siman, Ponorogo, Jawa Timur (63471)
Location
Kab. ponorogo,
Jawa timur
INDONESIA
Pro Justicia: Jurnal Hukum dan Sosial
Published by Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar
ISSN : 28097696     EISSN : 28095510     DOI : https://doi.org/10.55380/projus.v5i01.1107
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Pro Justicia: Jurnal Hukum dan Sosial dalah jurnal terbitan prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar (IAIRM) Ponorogo yang memiliki fokus dan scope pembahasan mengenai isu-isu hukum dan sosial gender yang ada di masyarakat. jurnal ini terbit setahun 2 kali yaitu pada bulan Juni dan Desember.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 45 Documents
 1   2   3   4   5 
Anomali Kebijakan Publik oleh Trias Politika dalam Perspektif Hukum Politik Islam Jhohari, Nur Alfian
Pro Justicia: Jurnal Hukum dan Sosial Vol. 4 No. 1 (2024)
Publisher : Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar (IAIRM) Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55380/projus.v4i1.803

Abstract

Pencapaian keberhasilan suatu program ataupun kebijakan publik tidak terlepas dari peran Trias Politika yang mempunyai pengaruh dalam menentukan suatu kebijakan tersebut. Cita-cita dan kesejahteraan suatu bangsa ditentukan bagaimana pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dalam menetukan kebijakan publik yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, kenyataannya kerap kali tidak relevan sebagaimana mestinya. Tindakan penyimpangan, penyelewengan, anomali dan tindakan yang tidak diharapkan lainnya masih sering terjadi atas ulah pemegang kekuasaan, terkhusus komponen pemerintah yang termasuk ke dalam Trias Politika. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan mengkaji tindakan anomali kebijakan publik oleh Trias Politika ditinjau berdasarkan perspektif Hukum Politik Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif, dengan melakukan beberapa tinjauan literatur secara mendalam terhadap karya-karya ilmiah. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa tindakan anomali kebijakan publik yang dilakukan Trias Politika telah memberikan dampak buruk terhadap kesejahteraan masyarakat secara signifikan serta telah menciderai kepercayaan rakyat serta rusaknya sistem demokrasi di Indonesia. Dilihat berdasarkan perspektif Hukum Politik Islam tentu hal ini tidak selaras dengan prinsip dasar Hukum Politik Islam, yakni prinsip kedaulatan, keadilan, musyawarah dan ijma’, persamaan, hak dan kewajiban negara dan rakyat, serta amar ma’ruf nahi munkar.
Aturan Terkait Konsumen dan Relevansinya terhadap Pasar Bebas Perspektif Islam Prawijaya, Rohmat
Pro Justicia: Jurnal Hukum dan Sosial Vol. 4 No. 1 (2024)
Publisher : Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar (IAIRM) Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55380/projus.v4i1.805

Abstract

Setiap konsumen terutama masyarakat muslim pasti mencari produk-produk yang berlabel halal atau memiliki izin edar supaya tidak melanggar aturan atau hukum. Salah satu aturan tersebut ialah Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 yang mengkaji tentang perlindungan hak konsumen. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini ialah bagaimana Undang-Undang Konsumen bisa menanggulangi berbagai permainan atau teknik-teknik pasar bebas dari perspektif hukum islam. Pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) merupakan bentuk tanggungjawab atas pelaku usaha, distribusi usaha, hak-hak konsumen, sekaligus meminimalisir pertumbuhan pasar bebas yang kian berkembang di negara ini. Pertumbuhan pasar bebas yang ada di suatu negara dapat membunuh UMKM dan mengurangi kualitas SDM, sehingga suatu negara tersebut akan sulit menjadi negara maju dan lebih parahnya lagi menjadi negara budak oleh penguasa pasar bebas asing. Di Indonesia, sudah dibentuk peraturan perundang-undangan yang lahir setelah UU nomor 8 tahun 1999, yakni UU Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal atau UUJPH. Penelitian ini hendak mengkaji pengaturan produk halal sebelum dan setelah adanya UUJPH yang dapat mempertegas betapa mendesaknya persoalan halal-haram dalam rantai produksi hingga sampai dan dikonsumsi oleh konsumen. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif berupa studi dokumen. Kesimpulan dari tulisan ini bahwa prinsip-prinsip dan nilai-nilai perlindungan konsumen dalam islam harus diterapkan sebagai wujud nyata negara dalam melindungi konsumen dari barang-barang yang semestinya tidak ada di pasaran.
Poligami dalam Perspektif Hukum Islam: Prinsip, Syarat, dan Keadilan mahasin, ashwab
Pro Justicia: Jurnal Hukum dan Sosial Vol. 4 No. 1 (2024)
Publisher : Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar (IAIRM) Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55380/projus.v4i1.808

Abstract

Poligami dalam Islam dan hukum undang-undang memunculkan berbagai pandangan dan kontroversi terkait dengan keabsahan, syarat-syarat, serta dampak sosial dan psikologisnya. Meskipun diizinkan dengan syarat yang jelas, praktik poligami sering kali menimbulkan perdebatan tentang keadilan, keberlanjutan perkawinan, dan kesejahteraan individu yang terlibat. Pemehaman ini bertujuan untuk menyelidiki hukum dan praktek poligami dalam Islam dan undang-undang, dengan fokus pada pemahaman hukumnya, syarat-syarat yang harus dipenuhi, serta implikasi sosial dan psikologisnya. Tujuan lainnya adalah untuk menyoroti pendekatan yang seimbang dan holistik terhadap fenomena ini, mengintegrasikan aspek-aspek hukum, sosial, dan kemanusiaan. Penelitian ini menggunakan metode analisis literatur dari berbagai sumber yang relevan, termasuk naskah agama Islam, pandangan ulama, serta perspektif dari studi hukum dan sosiologi. Pendekatan holistik digunakan untuk memahami konteks sosial, nilai-nilai kemanusiaan, dan keadilan gender dalam konteks poligami. Dari penelitian ini diitemukan bahwa poligami dalam Islam diperbolehkan dengan syarat adil terhadap istri-istri yang terlibat dan memenuhi kebutuhan mereka secara proporsional. Namun, praktik ini dapat menimbulkan tantangan dalam menjaga keadilan emosional dan psikologis di antara istri-istri tersebut. Selain itu, poligami juga memiliki potensi untuk menjadi respons sosial terhadap krisis perkawinan atau masalah keturunan yang kompleks. Poligami bukan hanya masalah hukum, tetapi juga merupakan respons terhadap kebutuhan sosial dan individu dalam konteks tertentu. Penerapan yang tepat dari hukum poligami membutuhkan keseimbangan antara keadilan, kesejahteraan psikologis, dan responsibilitas sosial. Dengan demikian, pemahaman yang holistik dan implementasi yang tepat dari prinsip-prinsip ini penting untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil memperhatikan kesejahteraan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.
Dampak Psikologis Fatherless dan Peranan Ayah Menurut Islam Lestari, Yeni
Pro Justicia: Jurnal Hukum dan Sosial Vol. 4 No. 1 (2024)
Publisher : Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar (IAIRM) Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55380/projus.v4i1.809

Abstract

Penanganan dan pengasuhan yang baik dari kedua orang tua akan sangat berdampak pada kepribadian anak. Ketika salah satu dari kedua orang tuanya tidak hadir, maka terdapat ketimpangan dalam perkembangan psikologis anak. Kesehatan mental, kepribadian, dan pertahanan diri dari stres akan terasa sulit bagi anak yang mendapat ketimpangan pengasuhan dari kedua orangtuanya. Kurangnya peran orang tua dalam hal ini seorang ayah biasa disebut dengan istilah fatherless. Pemahaman tentang fatherless adalah ketiadaan peran dan figur ayah dalam kehidupan seorang anak. Hal ini terjadi pada anak-anak yatim atau anak-anak yang dalam kehidupan sehari-harinya tidak menjalin hubungan yang dekat dengan sang ayah. Seorang anak yang mengalami fatherless akan berisiko kurang semangat dalam belajar, sehingga terjadi drop-out dari bangku sekolahnya. Penelitian ini ditulis untuk melihat sejauh mana dampak fatherless dalam islam dan dampaknya pada perkembangan psikologis anak. Tujuannya tidak lain ialah untuk membuat perubahan dan antisipasi terkait dengan pengasuhan dan peranan ayah dalam mendidik anak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menelaah data kepustakaan berupa literatur terdahulu. Dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa ketiadaan peran-peran penting tersebut akan berdampak pada rendahnya harga diri, adanya perasaan marah, malu karena merasa berbeda dari teman teman yang memiliki hubungan yang dekat dengan sang ayah. Kehilangan peran ayah juga menyebabkan seorang anak akan merasakan kesepian, kecemburuan, merasa kehilangan, yang disertai pula oleh rendahnya kontrol diri, inisiatif, keberanian mengambil resiko, dan kesejahteraan psikologi, serta kecenderungan memiliki masalah terkait psikologi.
Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina Perspektif Maqashid Syari’ah Ridhwani, Iwan
Pro Justicia: Jurnal Hukum dan Sosial Vol. 4 No. 1 (2024)
Publisher : Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar (IAIRM) Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55380/projus.v4i1.812

Abstract

Agresi Israel terhadap Palestina merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan, baik secara logika maupun hukum. Pendudukan suatu wilayah atau negara secara illegal dan disertai dengan penyerangan yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa, dapat diartikan sebagai sebuah penjajahan. Telah banyak kecaman dan protes dari berbagai negara, bahkan melalui sidang PBB untuk menekan dan menuntut Israel agar berhenti melakukan agresi terhadap Palestina. Di sisi lain, dukungan dan bantuan kepada Palestina terus mengalir dari berbagai belahan dunia. Indonesia juga melakukan hal yang sama, dengan mengecam tindakan Israel sembari memberikan dukungan dan bantuan kepada Palestina. Selain itu, upaya yang dilakukan Indonesia adalah dengan dikeluarkannya Fatwa Majlis Ulama Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina. Fatwa tersebut berisi tentang himbauan untuk mendukung dan membantu Palestina atas agresi Israel. Dukungan dan bantuan dapat berupa penyaluran zakat, infak dan sedekah untuk rakyat Palestina atau dengan melakukan doa, shalat ghaib untuk para syuhada’ serta dapat juga berupa menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel serta yang mendukung penjajahan dan zionisme. Disamping itu, fatwa tersebut juga berisi penetapan hukum wajib mendukung perjuangan Palestina terhadap agresi Israel dan hukum haram mendukung agresi Israel terhadap Palestina atau yang mendukung Israel baik langsung maupun tidak langsung. Menurut perspektif Maqashid Syari’ah, Fatwa Majlis Ulama Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 sangat tepat karena sesuai dengan situasi yang terjadi di Palestina. Prinsip utama dalam Maqashid Syari’ah ada lima, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta. Dengan agresi Israel terhadap Palestina, maka dapat menghilangkan kelima hal yang harus dijaga tersebut. Oleh karena itu fatwa Majlis Ulama Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 merupakan langkah tepat dan mendesak yang harus dilakukan sebagai upaya lebih lanjut untuk mendukung dan membantu perjuangan Palestina serta sebagai tekanan kuat kepada Israel untuk segera menghentikan agresinya.
Struktur Pemerintahan dan Kerangka Hukum di Tunisia: Analisis terhadap Konstitusi, Ekuitas Islam, dan Sistem Peradilan Ayu Putri, Weldra; Silvi Sri Insani; Helvia Putri; Elsa Elvionita
Pro Justicia: Jurnal Hukum dan Sosial Vol. 4 No. 02 (2024)
Publisher : Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar (IAIRM) Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55380/projus.v4i02.981

Abstract

Republik Tunisia, dengan konstitusi yang disahkan pada 1 Juni 1959, merupakan negara yang memiliki struktur pemerintahan yang jelas dengan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, Pasal 38 Konstitusi Tunisia menegaskan bahwa Pemimpin Republik harus seorang Muslim. Melalui studi pustaka, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka pemerintahan dan ekuitas hukum di Tunisia, dengan fokus pada struktur hukum yang berlaku, khususnya terkait dengan Individual Status Code (CPS) atau Majalat al-Ahwal al-Siyakhiya (MAS), yang menjadi dasar hukum bagi peraturan status individu.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksplorasi pustaka (Library Exploration), yang melibatkan pengumpulan informasi dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen-dokumen resmi. Tujuan dari metode ini adalah untuk memperoleh perspektif komprehensif mengenai penerapan hukum di Tunisia dan kemajuan dalam kerangka pemerataan hukum, khususnya di bidang peradilan dan hak asasi manusia.Penelitian ini juga menggali lebih dalam mengenai sistem peradilan Tunisia, yang terdiri dari beberapa tingkat pengadilan, yaitu Pengadilan Kejadian Pertama, Pengadilan Permohonan, dan Pengadilan Kasasi. Setiap badan ini memiliki otoritas yang berbeda dalam menangani perkara-perkara hukum, dengan pengadilan audit yang mengelola administrasi sumber daya publik. Selain itu, komisi sah yang terdiri dari hakim-hakim profesional memainkan peran penting dalam menjaga integritas sistem peradilan dan pemerintahan Tunisia.Melalui eksplorasi ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang bagaimana struktur hukum dan sistem peradilan di Tunisia mendukung prinsip ekuitas, serta menganalisis tantangan dan kemajuan yang dihadapi dalam implementasi hukum berbasis prinsip Islam di negara ini.
Izin Poligami karena Calon Istri Kedua Hamil dan Sepakat Bercerai Setelah Nikah Silvi Sri Insani; Weldra Ayu Putri; Elsa Elvionita; Helvia Putri
Pro Justicia: Jurnal Hukum dan Sosial Vol. 4 No. 02 (2024)
Publisher : Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar (IAIRM) Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55380/projus.v4i02.982

Abstract

Penelitian ini mendalami kasus izin poligami di Indonesia, terutama dalam konteks di mana seorang suami mengajukan izin poligami karena calon istri kedua sudah hamil dan mereka bermaksud untuk bercerai setelah menikah, sebagaimana yang dijelaskan dalam Putusan Pengadilan Nomor 1469/Pdt.G/2023/PA.Mkd. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi kesesuaian izin poligami dalam konteks hukum dan nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan hukum dan analisis sosial, penelitian ini mencermati secara mendalam pertimbangan hakim serta faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pengadilan terkait kasus izin poligami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam situasi seperti ini, hakim cenderung menolak permohonan izin poligami dengan mempertimbangkan aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan perkawinan dan nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat. Penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam tentang dinamika peradilan dalam menangani kasus-kasus pernikahan yang melibatkan izin poligami, serta potensi kontribusinya terhadap kebijakan pembangunan yang berwawasan gender dalam sistem peradilan perkawinan di Indonesia. Dengan menggali lebih dalam mengenai perspektif hukum dan sosial terhadap kasus-kasus izin poligami, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi positif dalam memahami bagaimana kebijakan peradilan dapat mempengaruhi perkembangan masyarakat dan sistem hukum Indonesia terkait dengan isu-isu perkawinan dan gender.
Prevalensi dan Karakteristik Kasus Perceraian pada Pernikahan Dini di Kabupaten Ponorogo Tahun 2019-2023 Khoironi Lutfi, Lala
Pro Justicia: Jurnal Hukum dan Sosial Vol. 4 No. 02 (2024)
Publisher : Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar (IAIRM) Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55380/projus.v4i02.996

Abstract

Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa mengenai usia perkawinan, calon pengantin pria dan pengantin harus berusia 19 tahun. Dispensasi perkawinan diberikan oleh Pengadilan Agama untuk calon pengantin yang masih di bawah umur dan didaftarkan oleh orang tua calon pengantin. Pernikahan dini memiliki banyak efek buruk. Penelitian yang dilakukan oleh Plan Indonesia mengungkapkan bahwa pernikahan dini berdampak buruk pada masa depan perempuan, karena menikah dengan anak muda membatasi mobilitas mereka dan menghilangkan kesempatan mereka untuk terlibat dalam berbagai kegiatan yang sesuai dengan usia mereka. Pernikahan muda sering menghadapi risiko perceraian yang lebih tinggi. Perceraian adalah puncak dari penyesuaian perkawinan yang tidak memadai dan biasanya terjadi ketika kedua pasangan tidak dapat mencapai solusi yang memuaskan untuk masalah mereka, yang pada akhirnya mengarah pada perceraian. Menurut data BPS, pada tahun 2022 di Jawa Timur akan ada 102.065 kasus perceraian dan pada tahun 2023 akan ada 88.213 kasus perceraian. Tidak dapat dipungkiri bahwa Kabupaten Ponorogo juga memiliki tingkat perceraian yang tinggi. Terbukti pada tahun 2022 akan ada 1982 kasus perceraian. Namun, dengan dua kekhawatiran ini, penelitian sebelumnya telah berfokus pada masing-masing masalah ini secara terpisah. Bahkan, sudah banyak penelitian di daerah lain yang menunjukkan hubungan antara kedua masalah ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prevalensi dan karakteristik kasus perceraian pada kasus pernikahan dini di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2019-2023. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis korelasi dan deskripsi analitik, berdasarkan data gugatan di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Ponorogo.
Tantangan dan Pencegahan Radikalisme di Indonesia Fatmawati, Indah; Faisal Primadiansyah, Arivianda; Gyska Krisna Mukti, Muhammad; Adam Nugroho, Ahmad; Ahmad, Hilyan; Aulia Muthmainnah, Nasywa
Pro Justicia: Jurnal Hukum dan Sosial Vol. 4 No. 02 (2024)
Publisher : Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar (IAIRM) Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55380/projus.v4i02.999

Abstract

Radicalism is a global phenomenon that also enters and spreads throughout the territory of the Republic of Indonesia. This phenomenon has a significant impact on social, political, and security stability. The spread of radicalism is usually characterized by extreme perspectives that support rapid fundamental change and often use violent means. The history of radicalism in Indonesia covers various phases, ranging from the Darul Islam movement after independence to the expansion of radical groups in the reform era that utilized technology and social media as propaganda and recruitment. Triggering factors for radicalism in Indonesia include socio-political dissatisfaction, religious sentiments, anti-Westernism ideology, and suboptimal government policies. The characteristics of radical groups include exclusivity, fundamentalism, acting hard, and having a tendency to disbelieve others. These challenges finally encourage researchers to contribute their thoughts to face them. This research further wants to describe the challenges and efforts to prevent radicalism in Indonesia. This research is a type of library research that is descriptive. The conclusion of this study shows that the challenges and efforts that can be carried out in dealing with radicalism in Indonesia must be holistic, namely through education based on Pancasila values, strengthening solidarity and tolerance, and reducing social disparities. Community participation is also the key to success in preventing the spread of radicalism, including by reporting radical activities and filtering information on social media. The collaboration of all elements is also expected to be able to stop the exposure to radicalism that spreads in Indonesia.
Moderasi Beragama dalam Perspektif Keberagaman Afif Ulin Nuhaa, Muhamad; Putra Satrio, Andhika; Abdul Ro’uuf , Muhammad; Umam, Haeryl; Al Irsyad , M. Hanif; Widya Pratiwi, Tika
Pro Justicia: Jurnal Hukum dan Sosial Vol. 4 No. 02 (2024)
Publisher : Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar (IAIRM) Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55380/projus.v4i02.1007

Abstract

Religious moderation is a key concept in maintaining harmony amidst religious and cultural diversity. This article aims to explore the role of religious moderation as a strategy to face the challenges of diversity in a pluralistic society. The main issues raised are how attitudes of extremism, exclusivism and intolerance can threaten social cohesion and peace, and to what extent moderate moderation can be an effective solution. This research was carried out through a literature study with a qualitative approach. The results of this research show that religious moderation is able to strengthen social solidarity through an inclusive approach, tolerance and recognition of diversity. In conclusion, diverse moderation is needed as a basis for harmonious living with the support of tolerant education and an active role in society and religious leadership.

Page 4 of 5 | Total Record : 45

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 01 (2025) Vol. 4 No. 02 (2024) Vol. 4 No. 1 (2024) Vol. 3 No. 2 (2023) Vol. 3 No. 1 (2023) Vol. 2 No. 2 (2022) Vol. 2 No. 1 (2022) Vol. 1 No. 2 (2021) Vol. 1 No. 1 (2021)