cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Anwar Hafidzi
Contact Email
anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id
Phone
+6285251295964
Journal Mail Official
journalsharia@gmail.com
Editorial Address
Sharia Journal and Education Center Publishing Jalan Gotong Royong, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Indonesia Kode Pos 70711
Location
Kota banjarbaru,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory
Published by Sharia Journal and Education Center Publishing
ISSN : 30310458     EISSN : 30310458     DOI : https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i3.1280
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJIJEL) is a peer-reviewed academic journal that focuses on advancing research in Islamic jurisprudence, economics, and legal theory within the Indonesian context. Published quarterly (March, June, September, and December), the journal serves as a platform for scholars, researchers, and practitioners to explore theoretical and practical developments in Islamic law. IJIJEL welcomes original research articles, conceptual papers, critical reviews, and comparative studies covering topics such as Islamic legal methodology, contemporary jurisprudential issues, legal reform, and interdisciplinary perspectives. The journal aims to foster academic discourse, enhance understanding of Islamic law, and contribute to the integration of Islamic legal principles within Indonesia’s legal and socio-economic systems.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 550 Documents
 10   11   12   13   14 
Kesadaran Hukum Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin Terhadap Akad Jasa Pembuatan Karya Tulis Ilmiah Norjannah, Norjannah; Haris, Muhammad
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 2 No. 2 (2024): Implementation and Dynamics of Islamic Law and Civil Law in Indonesia
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v2i2.466

Abstract

Abstract This research is motivated by the existence of a service for writing scientific papers. This service is an ijarah contract (service), which is prohibited because there are academic provisions that guarantee it violates students' obligations. Students, as intellectuals, should understand and be aware that contracting these transactions is an incorrect action, but in reality, there are still many students who do it. This makes the author interested in conducting further research regarding the awareness of law students at UIN Antasari Banjarmasin regarding scientific writing service contracts and what factors influence law students' awareness of using scientific writing services. This research is a type of empirical legal research using a qualitative research approach and data collection techniques through questionnaires and documentation. The data obtained will be processed using qualitative data analysis, which includes examining data, presenting data, and drawing conclusions. The results of this research concluded that of the 98 students, 88 had never entered into a scientific writing service agreement, and there were still 10 students who had entered into a scientific writing service agreement. UIN Antasari Banjarmasin students' legal awareness regarding scientific writing service contracts, both students who have or have never entered into scientific writing service contracts, can be seen from 4 indicators, namely legal knowledge, understanding, attitudes, and behavior, as having a moderate level of legal awareness. There are factors that influence the legal awareness of UIN Antasari Banjarmasin students using scientific writing services, namely because of the students' low legal knowledge and understanding of scientific writing service contracts, because they don't have much time, too many assignments, don't know how to write assignments or disclosure is too difficult, they don't have a laptop or computer, and there are also those who deliberately use it because the service costs are cheap. Kata Kunci : Kesadaran Hukum, Akad Jasa, Karya Tulis Ilmiah Abstrak Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya layanan jasa penulisan karya ilmiah. Jasa ini merupakan akad ijarah (jasa) yang dilarang karena ada ketentuan akademik yang menjamin hal tersebut melanggar kewajiban mahasiswa. Mahasiswa sebagai kaum intelektual seharusnya memahami dan menyadari bahwa melakukan akad transaksi tersebut merupakan tindakan yang tidak benar, namun pada kenyataannya masih banyak mahasiswa yang melakukannya. Hal ini membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kesadaran mahasiswa hukum UIN Antasari Banjarmasin mengenai kontrak jasa penulisan karya ilmiah dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesadaran mahasiswa hukum dalam menggunakan jasa penulisan karya ilmiah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui kuesioner dan dokumentasi. Data yang diperoleh akan diolah dengan menggunakan analisis data kualitatif, yang meliputi pemeriksaan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dari 98 mahasiswa, 88 orang belum pernah melakukan perjanjian jasa penulisan karya ilmiah, dan masih ada 10 orang mahasiswa yang pernah melakukan perjanjian jasa penulisan karya ilmiah. Kesadaran hukum mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin mengenai kontrak jasa penulisan karya ilmiah, baik mahasiswa yang pernah maupun yang tidak pernah melakukan kontrak jasa penulisan karya ilmiah, dapat dilihat dari 4 indikator, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman, sikap, dan perilaku, memiliki tingkat kesadaran hukum yang sedang. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin dalam menggunakan jasa penulisan karya tulis ilmiah yaitu karena pengetahuan dan pemahaman hukum mahasiswa yang rendah terhadap kontrak jasa penulisan karya tulis ilmiah, karena tidak memiliki banyak waktu, tugas yang terlalu banyak, tidak mengetahui cara penulisan tugas atau pengungkapan yang terlalu sulit, tidak memiliki laptop atau komputer, dan ada juga yang sengaja menggunakan karena biaya jasa yang murah. Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Akad Jasa, Karya Tulis Ilmiah
Metode Penyelesaian Konflik Bisnis Syariah: Telaah Dari Sudut Pandang Hukum Positif Di Indonesia Qutrunnada, Febby Annisa; Inggar, Adan; Andhika, Freggy; Simamora, Yosua; Mahipal, Mahipal
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 2 No. 2 (2024): Implementation and Dynamics of Islamic Law and Civil Law in Indonesia
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v2i2.467

Abstract

Abstract This research aims to comprehensively examine the legal frameworks governing sharia-based businesses and their application in managing disputes. Utilizing case studies, it delves into different methods of resolving such disputes, including the roles of religious courts, mediation, and arbitration. The study underscores the significance of understanding both sharia principles and positive law to devise fair and effective resolutions. Drawing on data from diverse sources, including expert interviews and case analyses, It brings attention to both the advantages and disadvantages of the present situation dispute resolution system. Additionally, it assesses the contributions of relevant institutions and proposes enhancements to streamline the resolution process. Within the broader context, the study addresses the challenges confronting sharia businesses in Indonesia's evolving legal landscape, such as varying interpretations of sharia law, compliance with international standards, and the intersection of sharia and secular legal systems. In conclusion, the study offers recommendations for enhancing dispute resolution mechanisms within the sharia business sphere in Indonesia, aiming to enrich both sharia law literature and dispute resolution practices while providing insights for policymakers and stakeholders. Keywords: Sharia Business, Disputes, Positive Law, Arbitration, Religious Courts, Mediation. Abstrak Studi ini dirancang untuk menyediakan analisis yang luas mengenai struktur hukum yang mengendalikan bisnis syariah serta aplikasinya dalam menangani perselisihan. Melalui penelitian kasus yang aktual, studi ini menggali beragam pendekatan dalam menyelesaikan perselisihan bisnis syariah, termasuk fungsi dari pengadilan agama, proses mediasi, dan arbitrase. Studi ini menekankan pentingnya pemahaman yang detail tentang prinsip-prinsip syariah serta hukum positif untuk menciptakan solusi yang adil dan efektif. Berdasarkan analisis data yang berasal dari berbagai sumber, termasuk wawancara dengan ahli hukum dan kasus-kasus studi, studi ini mengungkapkan kekuatan dan kelemahan dari sistem penyelesaian sengketa yang ada. Selanjutnya, studi ini mengevaluasi peran dari institusi terkait dan bagaimana mereka dapat meningkatkan proses penyelesaian sengketa menjadi lebih efisien. Dalam konteks yang lebih besar, studi ini juga membahas tantangan yang dihadapi oleh bisnis syariah dalam lingkungan hukum Indonesia yang berubah-ubah. Hal ini mencakup isu seperti variasi dalam interpretasi hukum syariah, penyesuaian dengan standar internasional, dan interaksi antara hukum syariah dengan hukum sekuler. Sebagai kesimpulan, studi ini memberikan saran untuk memperbaiki mekanisme penyelesaian sengketa bisnis syariah di Indonesia, sehingga memberikan kontribusi pada literatur hukum syariah dan praktik penyelesaian sengketa, serta menyediakan perspektif bagi pembuat kebijakan dan stakeholder di sektor bisnis syariah. Kata kunci: Bisnis Syariah, Sengketa, Hukum Positif, Arbitrase, Pengadilan Agama, Mediasi.
Praktik Penombokan Bibit Ayam Pada Sistem Bagi Hasil Pemeliharaan Ayam Broiler Di Desa Batu Mulya Kecamatan Panyipatan Safitri, Yuli
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 2 No. 2 (2024): Implementation and Dynamics of Islamic Law and Civil Law in Indonesia
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v2i2.468

Abstract

Abstract This research is motivated by the practice of poultry seedlings in the profit-sharing system of broiler rearing in Batu Mulya Village, Panyipatan District which is carried out by farmers in anticipation of losses due to the risk of dead chickens which are only borne by the breeder without knowing the factors of the risk. For this reason, this research was conducted which aims to find out how the practice of spearing chicken seeds and how risk coverage on the Broiler Chicken maintenance profit sharing system in Batu Mulya Village, Panyipatan District. The research method used is empirical law with a legal sociology approach. The location of this research is in Batu Mulya Village, Panyipatan Subdistrict. The results of this study are, the practice of spearing chicken seeds is not in accordance with Islamic binding law on the terms of an agreement that must be adjusted to sharia principles and is not in accordance with the terms of shirkah because the practice is not contained in the initial agreement. The risk coverage that is only borne by farmers without knowing the factors of the risk is not in accordance with the shirkah contract because it creates injustice between the two parties and is not in accordance with the principles in Islamic binding law on the principle of equality and equality based on agreement. Keywords: practice, spearing, broiler chicken, profit sharing. Abstrak Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya praktik penombokan bibit ayam pada sistem bagi hasil pemeliharaan ayam broiler di Desa Batu Mulya Kecamatan Panyipatan yang dilakukan oleh para peternak dalam mengantisipasi kerugian karena adanya risiko ayam mati yang hanya ditanggung oleh pihak peternak tanpa mengetahui faktor dari risiko tersebut. Untuk itu dilakukanlah penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik penombokan bibit ayam dan bagaimana penanggungan risiko pada sistem bagi hasil pemeliharaan Ayam Broiler di Desa Batu Mulya Kecamatan Panyipatan. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Lokasi penelitian ini adalah di Desa Batu Mulya Kecamatan Panyipatan. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu, praktik penombokan bibit ayam tidak sesuai dengan hukum perikatan Islam pada syarat terjadinya suatu perikatan yang harus disesuaikan dengan prinsip syariah dan tidak sesuai dengan syarat syirkah karena praktik tersebut tidak terdapat pada perjanjian awal. Penanggungan risiko yang hanya ditanggung peternak tanpa mengetahui faktor dari risiko tersebut belum sesuai dengan akad syirkah karena menimbulkan ketidak adilan antara kedua belah pihak dan tidak sesuai dengan asas-asas dalam hukum perikatan Islam pada asas persamaan dan kesetaraan berdasarkan kesepakatan. Kata kunci: praktik, penombokan, ayam broiler, bagi hasil.
Problematika Kesalahan Pemilihan Titik Lokasi Pengiriman Oleh Marketplace Bagi Driver Gojek Di Kota Banjarmasin Wulandari, Fitriannisa Sri
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 2 No. 2 (2024): Implementation and Dynamics of Islamic Law and Civil Law in Indonesia
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstact One application that is famous for this service is Gojek, this application is a new breakthrough created by young entrepreneurs who are developing new innovations in providing online transportation services, namely online motorcycle taxis. In the Gojek application, there are various services that can be used by users, namely Go-Food, Go-Send, Go-Ride, Go-Car and others. One of the online motorcycle taxis that is often used is Gojek. This delivery is popular with marketplace users because it is cheap and fast. The recipient's address is usually determined by two things, namely the written address or the address at the location point. However, in the field the author encountered various cases where the location point with the written address was different. Therefore, researchers are interested in researching legal protection for Gojek drivers against errors in selecting delivery locations by market places in the city of Banjarmasin. The type of research carried out by researchers is empirical legal research with a positive legal approach. This research was carried out in Banjarmasin City. The data collection technique is interviews with 5 informants. Meanwhile, the data analysis technique is the process of systematically searching and compiling data obtained from interviews.The results of this research show that the law clearly regulates legal protection regarding the rights of business actors, but consumers still do not fulfill the rights of business actors so that they are not fulfilled, where the rights are not obtained by business actors due to mistakes in choosing location points in Banjarmasin City, namely business actors, do not get correct, clear and honest information from consumers as well as guaranteeing security and safety for business actors. With the sense of responsibility that consumers have, consumers who are tempted by cheap postage are looking for the closest one, and there is a lack of supervision or protection. Keywords : Gojek driver, Location point, Marketplace Abstrak Salah satu aplikasi yang terkenal dengan jasa tersebut adalah Gojek, aplikasi ini adalah terobosan baru yang dimunculkan oleh para pengusaha muda yang mengembangkan inovasi baru dalam penyediaan jasa transportasi online, yaitu ojek online. Pada aplikasi Gojek ini terdapat berbagai layanan jasa yang dapat digunakan oleh penggunanya, yaitu Go-Food, Go-Send, Go-Ride, Go-Car dan lain-lain. Salah satu ojek online yang sering digunakan yaitu Gojek. Pengiriman ini diminati pengguna marketplace karena murah dan cepat. Adapun alamat penerima ini biasanya ditentukan oleh dua hal, yaitu alamat tertulis atau alamat pada titik lokasi. Akan tetapi di lapangan penulis menemui berbagai kasus yang mana titik lokasi dengan alamat tertulis tersebut berbeda. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai perlindungan hukum bagi driver gojek terhadap kesalahan pemilihan titik lokasi pengiriman oleh market place di kota Banjarmasin. Jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan hukum positif penelitian ini dilakukan di Kota Banjarmasin. Adapun teknik pengumpulan data yaitu wawancara terhadap 5 Informan. Sedangkan untuk teknik Analisis data yaitu proses mencari dan menyusun dengan sistematika dari data yang diperoleh dari hasil wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa undang-undang sudah mengatur dengan jelas mengenai perlindungan hukum tentang hak pelaku usaha hanya saja konsumen masih tidak memenuhi hak pelaku usaha sehingga tidak terpenuhi, dimana hak-hak yang tidak di dapatkan oleh pelaku usaha terhadap kesalahan memilih titik lokasi di Kota Banjarmasin yaitu pelaku usaha tidak mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur dari konsumen serta penjaminan keamanan dan keselamatan bagi pelaku usaha. Dengan rasa tanggung jawab yang dimiliki konsumen, konsumen yang tergiur dengan ongkirnya murah jadi mencari yang terdekat jaraknya, dan kurangnya pengawasan atapun perlindungan yang dimiliki Kata kunci : Driver Gojek, Titik Lokasi, Marketplace
Islamic Law Review Of Cadre Wage Cuts (Case Study Of Posyandu Anggrek, Kelayan Luar District) Anita, Noor
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 2 No. 2 (2024): Implementation and Dynamics of Islamic Law and Civil Law in Indonesia
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v2i2.472

Abstract

Abstract Humans work to find additional income for their daily lives. The desire of the cadres, the majority of whom are housewives, to work in the hope of wages is exploited by many good people, as happened at Posyandu Anggrek, Kelayan Luar Subdistrict. Where there is a cut in cadre wages which is very detrimental to the cadres. Therefore, researchers are interested in researching cadre wage cuts and the factors causing cadre wage cuts at Posyandu Anggrek, Kelayan Luar Subdistrict. The method used in this research is empirical legal research. The results of this research indicate that the wage cuts for cadres at Posyandu Anggrek, Kelayan Subdistrict have not clearly regulated wages. There are still those who do not fulfill their obligations so that workers' rights are not fulfilled, where the rights that three out of four cadres do not get regarding wages at Posyandu Anggrek, Kelayan Luar Subdistrict, namely cadres do not receive information regarding the value and amount of wages they will receive and giving wages that are not commensurate with the results of the work that has been done. The cause of the wage cuts that occurred at Posyandu Anggrek, Kelayan Luar Subdistrict, was due to the addition of PMT (Supplemental Food Provision) money which should not have been the responsibility of the cadres. Keywords: Islamic Law, Wage Deductions, Cadre. Abstrak Manusia bekerja untuk mencari penghasilan tambahan untuk kehidupan sehari-hari. Keinginan para kader yang mayoritas adalah ibu rumah tangga untuk bekerja dengan harapan mendapatkan upah dimanfaatkan oleh banyak orang baik, seperti yang terjadi di Posyandu Anggrek Kecamatan Kelayan Luar. Dimana terjadi pemotongan upah kader yang sangat merugikan para kader. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti pemotongan upah kader dan faktor-faktor penyebab pemotongan upah kader di Posyandu Anggrek Kecamatan Kelayan Luar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemotongan upah kader di Posyandu Anggrek Kecamatan Kelayan belum mengatur secara jelas mengenai upah. Masih ada yang tidak memenuhi kewajibannya sehingga hak-hak pekerja tidak terpenuhi, dimana hak-hak yang tidak didapatkan oleh tiga dari empat kader terkait pengupahan di Posyandu Anggrek Kelurahan Kelayan Luar yaitu kader tidak mendapatkan informasi terkait nilai dan jumlah upah yang akan diterimanya serta pemberian upah yang tidak sepadan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan. Penyebab pemotongan upah yang terjadi di Posyandu Anggrek Kecamatan Kelayan Luar dikarenakan adanya penambahan uang PMT (Pemberian Makanan Tambahan) yang seharusnya tidak menjadi tanggung jawab kader. Kata Kunci: Hukum Islam, Pemotongan Upah, Kader.
Motorcycle Buying And Buying Practices With A Deferred Payment System (Case Study In Daha Selatan District, Hulu Sungai Selatan District) Lisna, Lisna
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 2 No. 2 (2024): Implementation and Dynamics of Islamic Law and Civil Law in Indonesia
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v2i2.474

Abstract

Abstract We often encounter buying and selling in our daily activities, buying and selling is done using a cash system or with deferred payments. Buying and selling with a deferred payment system in Islam is called bai bitsaman ajil, where payment is deferred or paid at a later date according to the agreed time. This buying and selling system with a deferred payment system occurs in the community in Daha Selatan District, Hulu Sungai Selatan Regency. The public's lack of knowledge about this deferred payment system makes sellers use this payment system to make a profit without thinking about whether the buying and selling they are doing is legal or not. The results of this research show that buying and selling motorbikes using a deferred payment system does not meet the requirements of bai bitsaman ajil, because the seller does not disclose the exact price of the motorbike, even though there was an agreement at the beginning regarding a price increase, but the seller only informed that there was an increase and did not explain it. what is the intended price increase? The factor that causes people in Daha Selatan District, Hulu Sungai Selatan Regency to practice buying and selling with a deferred payment system is the lack of funds to buy motorbikes at cash prices, apart from that, it is also due to the social environment in the area which views a vehicle as a social status in society. Keywords: Practice, Buying and Selling, Motorbikes, Deferred Payment System. Abstrak Jual beli sering kita jumpai dalam kegiatan sehari-hari, jual beli dilakukan dengan menggunakan sistem tunai maupun dengan pembayaran yang ditangguhkan. Jual beli dengan sistem pembayaran ditangguhkan dalam Islam disebut dengan bai bitsaman ajil, dimana pembayaran ditangguhkan atau dibayarkan dikemudian hari sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Sistem jual beli dengan sistem pembayaran ditangguhkan ini terjadi pada masyarakat di Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang sistem pembayaran tangguh ini membuat penjual menggunakan sistem pembayaran ini untuk mendapatkan keuntungan tanpa memikirkan apakah jual beli yang mereka lakukan sah atau tidak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli sepeda motor dengan menggunakan sistem pembayaran ditangguhkan tidak memenuhi syarat bai bitsaman ajil, karena penjual tidak memberitahukan harga pasti dari sepeda motor tersebut, meskipun sudah ada kesepakatan di awal mengenai adanya kenaikan harga, namun penjual hanya memberitahukan bahwa ada kenaikan dan tidak menjelaskan berapa kenaikan harga yang dimaksud. Faktor yang menyebabkan masyarakat di Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan melakukan praktik jual beli dengan sistem pembayaran ditangguhkan adalah kurangnya dana untuk membeli sepeda motor dengan harga tunai, selain itu juga disebabkan oleh lingkungan sosial di daerah tersebut yang memandang sebuah kendaraan sebagai status sosial di masyarakat. Kata Kunci: Praktik, Jual Beli, Sepeda Motor, Sistem Pembayaran Ditangguhkan.
Analisis Praktik Endorsement Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Selebgram Banjarmasin)Analisis Praktik Endorsement Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Selebgram Banjarmasin) Putri, Husna Maulida
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 2 No. 2 (2024): Implementation and Dynamics of Islamic Law and Civil Law in Indonesia
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract Advances in information and communication technology make trade increasingly advanced and developed. The rise of endorsement practices in the city of Banjarmasin has resulted in many figures emerging offering advertising services via social media, including celebgrams (Instagram celebrities). The purpose of this research is to find out endorsement practices on Banjarmasin City celebrities and find out the review of sharia economic law regarding endorsement services. This research is qualitative empirical research, namely research that examines endorsement practices according to sharia economic law and collects facts in the field and is supported by various data originating from library research and analyzed descriptively. The research location chosen was Banjarmasin City. The research object is the endorsement practice that occurs and the research subject is Banjarmasin City celebgram. Data collection was carried out through interviews with informants who had the criteria of being Muslim, active in endorsement practices, had a minimum of 10,000 followers on Instagram and lived in Banjarmasin City. Data is processed through data examination, classification, conclusion description and matrices. The analysis technique is to use descriptive qualitative. The results of this research show that the endorsement practice carried out by Banjarmasin City Selebgram has fulfilled the pillars and requirements of ijarah (wages). Goods used as promotional objects are not haram or contrary to religious law. However, material or material that can be freely determined by business actors and can be exaggerated constitutes a lie or fraud which is not in accordance with the principles of Islamic business ethics and is not in accordance with the Fatwa of the Indonesian Ulema Council Number 24 of 2017 concerning Guidelines for Congregating on Social Media which contains prohibition on spreading hoaxes and information that contains elements of lies. Keywords: Endorsement, Selebgram, Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Abstrak Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membuat perdagangan semakin maju dan berkembang. Maraknya praktik endorsement di Kota Banjarmasin mengakibatkan banyak bermunculan tokoh-tokoh yang menawarkan jasa iklan melalui media sosial, termasuk selebgram (selebgram). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik endorsement pada selebgram Kota Banjarmasin dan mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jasa endorsement. Penelitian ini merupakan penelitian empiris kualitatif, yaitu penelitian yang mengkaji praktik endorsement menurut hukum ekonomi syariah dan mengumpulkan fakta-fakta yang ada di lapangan serta didukung dengan berbagai data yang berasal dari penelitian kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif. Lokasi penelitian yang dipilih adalah Kota Banjarmasin. Objek penelitian adalah praktik endorsement yang terjadi dan subjek penelitian adalah selebgram Kota Banjarmasin. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan informan yang memiliki kriteria beragama Islam, aktif dalam praktik endorsement, memiliki minimal 10.000 pengikut di Instagram dan berdomisili di Kota Banjarmasin. Pengolahan data dilakukan melalui pemeriksaan data, klasifikasi, deskripsi kesimpulan dan matriks. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik endorsement yang dilakukan oleh Selebgram Kota Banjarmasin telah memenuhi rukun dan syarat ijarah (upah). Barang yang digunakan sebagai objek promosi tidak haram atau bertentangan dengan syariat agama. Namun, materi atau barang yang dapat ditentukan secara bebas oleh pelaku usaha dan dapat dilebih-lebihkan merupakan suatu kebohongan atau penipuan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dan tidak sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial yang berisi tentang keharaman menyebarkan berita bohong (hoax) dan informasi yang mengandung unsur kebohongan. Kata kunci: Endorsement, Selebgram, Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa Majelis Ulama Indonesia
Implementation of the Surgi Mufti Dome Tourist Destination in View of DSN-MUI Fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016 concerning Guidelines for Organizing Tourism Based on Sharia Principles Razwa, Salma
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 2 No. 2 (2024): Implementation and Dynamics of Islamic Law and Civil Law in Indonesia
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract The tourism sector is one of the most important economic drivers in a region. The ulama through the Indonesian Ulema Council have made provisions in DSN-MUI Fatwa No. 108 of 2016 concerning Guidelines for Organizing Tourism Based on Sharia Principles. In the city of Banjarmasin, people often make pilgrimage to the graves of ulama as a tourist destination. One of the tombs of popular scholars in Banjarmasin City is the Surgi Mufti Dome which still does not fully meet the criteria specified in the fatwa. Therefore, the author is interested in conducting research on how the implementation of the Surgi Mufti Dome is reviewed through DSN-MUI Fatwa No. 108 of 2016 concerning Guidelines for Organizing Tourism Based on Sharia Principles. Keywords: Implementation, Tourist Destinations, DSN-MUI Fatwa Abstrak Sektor pariwisata merupakan salah satu penggerak ekonomi yang sangat penting di suatu daerah. Para ulama melalui Majelis Ulama Indonesia telah membuat ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Di kota Banjarmasin, masyarakat sering berziarah ke makam ulama sebagai tujuan wisata. Salah satu makam ulama yang populer di Kota Banjarmasin adalah Kubah Surgi Mufti yang masih belum sepenuhnya memenuhi kriteria yang telah ditentukan dalam fatwa tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana implementasi Kubah Surgi Mufti ditinjau melalui Fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Kata Kunci: Implementasi, Destinasi Wisata, Fatwa DSN-MUI
Facing Interdisciplinary Research In Syariah Researches, Findings From Applied Falak Sience Santoso, Fattah Setiawan; Muthmainnah, Muthmainnah; Sembodo, Cipto; Subary, Subary; Al Amin, Muhammad Nur Kholis; Baheem, Nur Alfan; Baka, Paseeyah
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 2 No. 2 (2024): Implementation and Dynamics of Islamic Law and Civil Law in Indonesia
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v2i2.487

Abstract

This working paper aims to describe the use of interdisciplinary studies in the application of Sharia, especially Islamic astronomy (Ilmu Falak). The benefit is strengthening holistic insight in applying Islamic astronomy in everyday life. This broadening of insight is assisted by the study of exact sciences which can scientifically impact the accuracy of astronomical calculations. Through a literature review, it can be found that interdisciplinary research in Sharia, especially astronomy in determining the direction of the Qibla, cannot avoid the use of science and technology that is currently developing to strengthen its fiqh norms.
Analysis Of The Validity Of Divorce Through Social Media From The Perspective Of Kitabun Nikah And Indonesian Positive Law Abrar, Muhammad Tajally Abrar; Mutthiah; Maulidiya Rahmah; Anwar Hafidzi
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 2 No. 2 (2024): Implementation and Dynamics of Islamic Law and Civil Law in Indonesia
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v2i2.488

Abstract

Abstract This study analyzes the validity of divorce conveyed through social media from the perspective of Kitabun Nikah and Indonesian positive law. In Islam, marriage is a very strong contract, but problems in the household can lead to divorce. Talak, as an act of the husband dissolving the marriage bond, can be done verbally or in writing. In the digital era, social media such as WhatsApp, Facebook, and others have become common means of communication, including to convey divorce. The Kitabun Nikah recognizes written divorce under certain conditions, while Indonesian positive law, especially Law No. 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law (KHI), requires that divorce must be carried out in front of the Religious Court. This research uses a descriptive analysis method with a qualitative approach to examine the views of the two legal systems. The results show that although in Islamic fiqh divorce through social media can be considered valid under certain conditions, Indonesian positive law does not recognize it if it is not done in front of the court. This creates a mismatch between the practice of religious law and state regulations, resulting in the inability of couples to remarry or claim rights after divorce. Therefore, harmonization efforts between the two legal systems are needed to accommodate the interests of the community and ensure the public good.   Keywords- Talak, Social Media, Kitabun Nikah, Indonesian Positive Law     Abstrak Penelitian ini menganalisis keabsahan talak yang disampaikan melalui media sosial dari perspektif Kitabun Nikah dan hukum positif Indonesia. Dalam Islam, pernikahan merupakan akad yang sangat kuat, namun permasalahan dalam rumah tangga dapat berujung pada perceraian. Talak, sebagai tindakan suami yang membubarkan ikatan pernikahan, dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan. Di era digital, media sosial seperti WhatsApp, Facebook, dan lainnya telah menjadi sarana komunikasi yang umum digunakan, termasuk untuk menyampaikan talak. Kitabun Nikah mengakui perceraian secara tertulis dengan syarat-syarat tertentu, sedangkan hukum positif Indonesia, khususnya UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), mensyaratkan perceraian harus dilakukan di depan Pengadilan Agama. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk mengkaji pandangan kedua sistem hukum tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun dalam fikih Islam perceraian melalui media sosial dapat dianggap sah dengan syarat-syarat tertentu, namun hukum positif Indonesia tidak mengakuinya jika tidak dilakukan di depan pengadilan. Hal ini menimbulkan ketidaksesuaian antara praktik hukum agama dan peraturan negara, yang berakibat pada ketidakmampuan pasangan untuk menikah kembali atau menuntut hak setelah perceraian. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi antara kedua sistem hukum tersebut untuk mengakomodir kepentingan masyarakat dan menjamin kemaslahatan umum.   Kata Kunci- Talak, Media Sosial, Kitabun Nikah, Hukum Positif Indonesia

Page 12 of 55 | Total Record : 550

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2026) Vol. 3 No. 4 (2025) Vol. 3 No. 2 (2025) Vol. 3 No. 1 (2025) Vol. 2 No. 4 (2024): This volume covers topics such as women's rights, inheritance law, crime preven Vol. 2 No. 3 (2024): The articles in this volume explore various legal and social topics, including Vol. 2 No. 2 (2024): Implementation and Dynamics of Islamic Law and Civil Law in Indonesia Vol. 2 No. 1 (2024): Contemporary Insights into Islamic Jurisprudence: Exploring Commerce, Culture, Vol. 1 No. 4 (2023): Islamic Law, Religious Court System, and Judicial Decisions in Indonesia Vol. 1 No. 3 (2023): Legal Development of Local Business Transactions and Contemporary Law in Indone Vol. 1 No. 2 (2023): The Development of Islamic Law and Culture in Indonesia Vol. 1 No. 1 (2023): The Development of Fatwa and Islamic Law in Indonesia More Issue