cover
Contact Name
Anwar Hafidzi
Contact Email
anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id
Phone
+6285251295964
Journal Mail Official
journalsharia@gmail.com
Editorial Address
Sharia Journal and Education Center Publishing Jalan Gotong Royong, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Indonesia Kode Pos 70711
Location
Kota banjarbaru,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory
ISSN : 30310458     EISSN : 30310458     DOI : https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i3.1280
Core Subject : Religion, Social,
The Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJIJEL) is a peer-reviewed academic journal that focuses on advancing research in Islamic jurisprudence, economics, and legal theory within the Indonesian context. Published quarterly (March, June, September, and December), the journal serves as a platform for scholars, researchers, and practitioners to explore theoretical and practical developments in Islamic law. IJIJEL welcomes original research articles, conceptual papers, critical reviews, and comparative studies covering topics such as Islamic legal methodology, contemporary jurisprudential issues, legal reform, and interdisciplinary perspectives. The journal aims to foster academic discourse, enhance understanding of Islamic law, and contribute to the integration of Islamic legal principles within Indonesia’s legal and socio-economic systems.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 550 Documents
Problematika Hukum Pemberian Bantuan Sosial Pada Masa Pemilu Akhmad Zuhad Haekal; Bawaihi; Mey Atren Nursasi; Dr. H. Jalaludidin, M. Hum; Anwar Hafidzi
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i1.861

Abstract

Penilitian ini bertujuan untuk mengkaji adanya ketidak patuhan hukum dan pelanggaran hukum oleh para calon pemimpin daerah yang berkontestasi disaat pemilihan umum serta penegakan hukum yang kurang menjerat terhadap para calon pemimpin daerah yang nakal dengan melakukan aksi suap dalam bentuk bantuan sosial disaat masa sebelum dan disaat masa kampanye. Kondisi ini membuat dari demokrasi yang ada dinegara secara perlahan akan bermasalah dan terganggu karena suara dari masyarakat bisa dibeli dengan ditukar bantuan sosial ataupun hal lainnya yang bersifat ekonomis, pemberian bantuan sosial dikategorikan masuk sebagai politik uang dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 pasal 515 tentang pemilihan umum atas dari landasan hukum yang ada ini menjadi dilema dan membuat dari eskalasi skeptis dari penulis terhadap Lembaga pengawas dan pelaksana pemilihan serta penegak hukum dalam menyelesaikan dari permasalahan pembagian bantuan sosial dalam pemilu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu berdasarkan dari fakta dan data serta juga dari studi kasus yang ada dilapangan,hasil yang didapat ialah efektifitas dari aturan mengenai larangan pemberian bantuan sosial yang masuk kategori politik uang disaat pemilu, kedua peran daripada Lembaga-lembaga penegak keadilan saat pemilihan umum dalam memastikan pemilu berjalan tanpa adanya aksi suap berupa pemberian bantuan sosial. Agar pesta demokrasi dari negara tercinta kita tidak tercoreng dari pada namanya politik uang maka perlu banyak keinginan dan usaha agar bisa berubah menjadi lebih baik kedepannya dan tidak selalu terjerat diputaran setan yang sama disaat masa-masa pemilihan umum maka dari problematika ini harus diselesaikan dan dipecahkan dalam masa sesingkat-singkatnya
Menelaah Hukum Mengazankan Anak Yang Baru Lahir Dan Mengazankan Mayyit Yang Hendak Di Kubur Aditya Nugraha
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i1.866

Abstract

raktik mengumandangkan adzan pada bayi yang baru lahir dan jenazah yang hendak dikuburkan merupakan fenomena menarik dalam tradisi Masyarakat Islam. Tulisan ini bertujuan untuk melakukan kajian mendalam terhadap hukum kedua praktik tersebut berdasarkan sumber-sumber hukum Islam yang autentik, seperti Al-Qur'an, hadis, dan ijma’ ulama. Hukum mengadzani bayi yang baru lahir telah menjadi perdebatan panjang di kalangan ulama. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa praktik ini sunnah berdasarkan hadis yang menyebutkan Rasulullah SAW mengadzani Hasan bin Ali ketika baru lahir. Namun, terdapat pula ulama yang meragukan kesahihan hadis tersebut dan berpendapat bahwa praktik ini tidak memiliki dasar yang kuat dalam syariat. Sementara itu, hukum mengadzani jenazah didasarkan pada analogi dengan mengadzani bayi yang baru lahir. Namun, analogi ini tidak sepenuhnya tepat karena terdapat perbedaan signifikan antara kondisi bayi yang baru lahir dan jenazah. Beberapa ulama berpendapat bahwa mengadzani jenazah tidak memiliki dasar yang kuat dalam syariat dan cenderung lebih bersifat bid’ah. Penelitian ini akan menganalisis lebih lanjut mengenai dalil-dalil yang mendukung dan menolak kedua praktik tersebut. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas pandangan para ulama dari berbagai mazhab mengenai hukum kedua praktik ini. Dengan demikian, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hukum mengadzani bayi yang baru lahir dan mengadzani jenazah. Selanjutnya, penelitian ini juga akan membahas bagaimana pandangan ulama fiqh terhadap kedua praktik ini. Pertanyaan-pertanyaan semacam ini akan menjadi fokus analisis dalam penelitian ini. Apakah ada nilai-nilai pendidikan yang terkandung di dalamnya? Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai makna dan signifikansi kedua praktik tersebut dalam konteks ajaran Islam.
Pengobatan Tradisisonal Bapidara Kepercayaan Leluhur Masyarakat Banjar Bulqis Rahayu
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i1.867

Abstract

Budaya tradisional adalah sebuah kekayaan yang membentuk komponen penting dari identitas suatu masyarakat, khususnya bagi masyarakat adat Banjar. Salah satunya adalah Bapidara yang digunakan untuk mengobati penyakit kapidaraan. Bapidara adalah salah satu cara pengobatan tradisional yang dilakukan dengan menggunakan media syarat seperti daun sirih, kunyit dan kapur sirih. Dengan pengobatan ini, masyarakat percaya bahwa pengobatan Bapidara dapat menyembuhkan penyakit demam pada anak dan berbagai penyakit lain yang dipercayai penyebabnya adalah non medis atau bisa disebut juga pengaruh gaib , Tradisi Bapidara ini merujuk pada pengobatan masyarakat Dayak Meratus, yang telah di pengaruhi oleh agama islam . Artikel ini mengkaji pandangan seorang ustadz dari pondok pesantren terkait tradisi ini, Melalui metode wawancara, penulis ingin mengaitkan antara tradisi Bapidara ini dengan pandangan agama apakah saling berlawanan atau bisa diterima. Hasil penelitian ini bahwa hukum pengobatan tradisional ini diperbolehkan karena pada dasarnya tidak melanggar syariat agama perbagai jenis pengobatan  yang berasal dari bahan-bahan, jika  berasaskan kepada sesuatu yang benar adalah suatu pengobatan yang diizinkan dalam  Islam. Artinya, jika kaidah atau jenis perobatan tersebut boleh  menyembuhkan maka ia dibolehkan oleh Islam tanpa melihat asal-usul dari mana  perobatan tersebut. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi s.a.w. yang bersabda berikut ini “Berobatlah wahai hamba-hamba Allah, sesungguhnya Allah tidak meletakkan sebuah penyakit,  melainkan Ia telah meletakkan untuknya sebuah obat, kecuali satu penyakit, yaitu penyakit tua”  (Riwayat Ahmad, Abu Daud, al-Tirmizi dan Ibn Majah)
Analisis Hukum Tradisi Mabbolo Kuburu’ Pasca Pernikahan Pada Masyarakat Bugis Muhammad Ridhai; M. Fahmi Al Amruzi
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i1.868

Abstract

Tradisi mabbolo kuburu’ merupakan bagian dari kearifan lokal masyarakat Bugis yang menziarahi makam leluhur setelah acara pernikahan. Tradisi ini memiliki nilai sakral sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur dan untuk mengingat kematian. Prosesi mabbolo kuburu’ diwarnai unsur-unsur Islami seperti berwudu, mengucapkan salam, membaca doa, dan membaca ayat-ayat pendek dari Al-Qur’an. Pelaksanaan tradisi ini mengalami perubahan, dari praktik yang sebelumnya tidak sesuai syariat seperti membawa sesajen, menjadi lebih Islami sesuai ajaran agama. Berdasarkan wawancara dengan Ustadz Abdul Latif, tradisi ini dinilai boleh dilakukan selama tidak melanggar syariat Islam, bahkan dapat bernilai sunnah jika di dalamnya terkandung amalan yang dianjurkan. Sebaliknya, jika ada unsur yang bertentangan dengan syariat, tradisi ini menjadi terlarang. Dalil-dalil dari hadis Nabi dan kaidah fikih menunjukkan bahwa ziarah kubur dianjurkan dalam Islam, asalkan mengikuti ketentuan syariat.
Di Balik Jeruji: Menggali Realitas Kekerasan Seksual terhadap Tahanan Wanita oleh Aparat Penegak Hukum ( kepolisian ) Hunggu, Airel Hamu Lee; Syahrani, Adinda Nurul; Hosnah, Asmak Ul
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i1.869

Abstract

Abstract Sexual violence by police officers against female detainees is not only a violation of the law, but also a serious threat to the integrity and security of the individual, although it is expressly regulated in Article 285 of the Criminal Code. integrity and security of the individual, although it is expressly regulated in Article 285 of the Criminal Code regulating the act with the threat of severe punishment. Ironically, the practice often face obstacles in effective law enforcement, resulting in painful injustices. painful injustice. In this journal, an analysis of the legal and social aspects of such sexual violence with a focus on evaluation of the implementation of the code of ethics, as stipulated in the National Police Chief Regulation Chief of Police Regulation No. 14/2011 on the Professional Code of Ethics of the Indonesian National Police, in the field. Indonesia, in the field. This review also considers the social and social and psychological impact of the crime as well as efforts to ensure victims receive proper legal and psychological legal and psychological assistance, thus this journal seeks to make a significant contribution to improving justice and seeks to make a significant contribution in improving justice and safety of individuals while expanding public awareness of the importance of of legal protection for victims of sexual violence where victims of sexual violence will continue to carry the remembrance of the horrific event for the rest of their lives. Keywords: Sexual Violence, Police Code of Ethics Implementation, Social and Psychological Impacts Abstrak Kekerasan seksual oleh oknum polisi terhadap tahanan wanita bukan hanya merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga ancaman serius terhadap integritas dan keamanan individu, meskipun diatur secara tegas dalam Pasal 285 KUHP mengatur tentang tindakan dengan ancaman hukuman yang berat. Ironisnya, praktiknya sering kali menghadapi hambatan dalam penegakan hukum yang efektif, menghasilkan ketidakadilan yang menyakitkan. Dalam jurnal ini, dilakukan analisis terhadap aspek hukum dan sosial dari kekerasan seksual tersebut dengan fokus pada evaluasi implementasi kode etik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 mengenai Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, di lapangan. Tinjauan ini juga mempertimbangkan dampak sosial dan psikologis dari tindak pidana tersebut serta upaya untuk memastikan korban mendapatkan bantuan hukum dan psikologis yang layak, sehingga jurnal ini berupaya memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan keadilan dan keselamatan individu sambil memperluas kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual diama korban kekerasan seksual akan terus membawa kenangan mengenai peristiwa buruk itu selama hidupnya. Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Implementasi Kode Etik Polisi, Dampak Sosial dan Psikologis
Analisis Hukum Islam Terhadap Kepercayaan Masyarakat Banjar Kepada Perilaku Menabrak-Nabrakkan Kendaraan Ke Pohon Pisang Apabila Menabrak Kucing Akhmad Dzika Pratama
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i1.870

Abstract

Kepercayaan masyarakat Banjar terkait tradisi menabrak kendaraan ke pohon pisang setelah menabrak kucing adalah sebuah bentuk ritual yang diyakini dapat menghindarkan pelaku dari musibah atau kesialan. Tradisi ini muncul sebagai respons terhadap rasa takut dan kecemasan yang timbul setelah insiden menabrak kucing, yang dianggap membawa nasib buruk. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah praktik tersebut sesuai dengan prinsip syariat Islam, dengan menggunakan metode empiris dan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan tokoh agama dan penyuluh agama serta sumber-sumber tertulis terkait adat dan ajaran Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun tradisi ini dapat dianggap sebagai ekspresi budaya masyarakat Banjar, para tokoh agama menyatakan bahwa praktik ini tidak bertentangan dengan Islam, asalkan tidak diyakini dapat memberikan perlindungan atau mengubah takdir. Hal yang terpenting adalah menjaga keyakinan bahwa segala sesuatu terjadi dengan izin Allah SWT. Dengan demikian, meskipun tradisi ini dapat dilakukan sebagai bagian dari adat, umat Islam harus tetap meyakini bahwa perlindungan sejati hanya datang dari Allah SWT.
Analisis Tradisi Dzikir Nasyid Sekumpul Martapura Alifullah Iqbal
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i1.873

Abstract

Dzikir nasyid merupakan salah satu bentuk tradisi keagamaan yang berkembang di Kalimantan Selatan, khususnya di Sekumpul, Martapura. Tradisi ini menggabungkan lantunan dzikir dengan nyanyian berirama yang khas, dan telah menjadi identitas spiritual masyarakat setempat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejarah, makna, dan fungsi dzikir nasyid dalam konteks religius dan budaya di Sekumpul, serta kontribusinya dalam memperkuat spiritualitas umat Islam.Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam. Penelitian ini juga menganalisis bagaimana unsur-unsur lokal dan sufistik membentuk karakter dzikir nasyid di wilayah ini. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini mencakup pemahaman yang lebih komprehensif tentang peran dzikir nasyid sebagai media dakwah, bentuk ekspresi spiritual, dan identitas budaya masyarakat Banjar. Penelitian ini juga diharapkan memberikan wawasan tentang bagaimana dzikir nasyid dapat beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai spiritualnya.
Analisis Tradisi Brobosan Keranda Jenazah Dalam Perspektif Hukum Islam Almejiem Aditya Wijaya
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i1.874

Abstract

Tradisi brobosan merupakan bagian dari upacara adat kematian masyarakat Jawa yang melibatkan keluarga almarhum berjalan di bawah keranda jenazah sebagai bentuk penghormatan terakhir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tradisi tersebut dari perspektif hukum Islam menggunakan pendekatan kaidah al-'adah muhakkamah. Data diperoleh melalui wawancara dengan Ustaz Abror Masrawi, seorang pengajar di Pondok Pesantren Darul Ilmi, yang menyatakan bahwa tradisi ini tidak bertentangan dengan syariat selama tidak mengandung unsur kesyirikan atau dianggap wajib. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi brobosan dapat diterima dalam Islam sebagai bentuk pelestarian adat, selama pelaksanaannya tidak menyimpang dari nilai-nilai tauhid dan syariat. Tradisi ini memiliki nilai sosial yang relevan dengan tujuan syariat, yaitu menjaga harmoni dan hubungan sosial dalam masyarakat. Dengan demikian, tradisi brobosan mencerminkan bagaimana adat dan agama dapat berjalan selaras, sekaligus menjadi bentuk kearifan lokal yang patut dijaga.
Analisis Hukum Tentang Tradisi Batatamba Atau Pengobatan Tradisional Di Masyarakat Banjar Aulia Jannati
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i1.876

Abstract

Tradisi merupakan bagian dari warisan budaya dari generasi ke generasi dan memiliki peran penting dalam identitas masyarakat tertentu. Dalam masyarakat Banjar, praktik penyembuhan tradisional yang dikenal sebagai "Batatamba" merupakan contoh warisan budaya yang mempunyai keunikan tersendiri dan diwariskan secara turun temurun. Ritual batatamba yang dilakukan untuk mengobati berbagai penyakit fisik maupun psikis ini, melibatkan penggunaan bahan/barang, ramuan herbal dan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur’an. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemaknaan masyarakat Banjar terhadap ritual Batatamba, serta mengkaji kedudukan hukumnya dalam ajaran Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dengan teknik wawancara sebagai data primer dan tinjauan Pustaka sebagai data sekunder. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa tradisi Batatamba diyakini tidak hanya mampu mengatasi penyakit fisik tetapi juga masalah psikologis dan spiritual. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa Batatamba tetap menjadi praktik penting dengan menekankan perlunya pemahaman yang mendalam terhadap praktik penyembuhan tradisional.
Analisis Hukum Tentang Pembagian Harta Warisan Secara Rata Menurut Masyarakat Banjar Auliana
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i1.878

Abstract

Artikel ini membahas mengenai pembagian warisan secara rata. Pembagian warisan secara rata merujuk pada sistem pembagian harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup, di mana setiap ahli waris menerima bagian yang sama besar. Pembagian warisan seperti ini sering terjadi pada masyarakat Banjar dengan tujuan untuk menjaga kesetaraan dan mencegah konflik di antara semua ahli waris. Pembagian harta warisan secara merata hanya dapat dilaksanakan apabila semua ahli waris yang berhak telah memberikan persetujuan dan kesepakatan secara bersama-sama, tanpa ada keberatan dari pihak manapun. Jadi, pelaksanaan dari pembagian warisan secara rata bisa tidak diperbolehkan, jika terdapat perbedaan pendapat atau ketidaksetujuan di antara ahli waris.