cover
Contact Name
Anwar Hafidzi
Contact Email
anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id
Phone
+6285251295964
Journal Mail Official
journalsharia@gmail.com
Editorial Address
Sharia Journal and Education Center Publishing Jalan Gotong Royong, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Indonesia Kode Pos 70711
Location
Kota banjarbaru,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory
ISSN : 30310458     EISSN : 30310458     DOI : https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i3.1280
Core Subject : Religion, Social,
The Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJIJEL) is a peer-reviewed academic journal that focuses on advancing research in Islamic jurisprudence, economics, and legal theory within the Indonesian context. Published quarterly (March, June, September, and December), the journal serves as a platform for scholars, researchers, and practitioners to explore theoretical and practical developments in Islamic law. IJIJEL welcomes original research articles, conceptual papers, critical reviews, and comparative studies covering topics such as Islamic legal methodology, contemporary jurisprudential issues, legal reform, and interdisciplinary perspectives. The journal aims to foster academic discourse, enhance understanding of Islamic law, and contribute to the integration of Islamic legal principles within Indonesia’s legal and socio-economic systems.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 595 Documents
The Impact Of Accounting Conservatism And Intellectual Capital On Information Asymmetry In Technology Companies On The Indonesia Stock Exchange Sudyantara, Smita Catur; Dewi, Susantriana
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i2.1810

Abstract

This study aims to empirically examine the impact of accounting conservatism and intellectual capital on information asymmetry in technology sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX). Based on agency theory (Jensen & Meckling, 1976) and signaling theory (Spence, 1973), technology companies inherently have a high level of information asymmetry due to the dominance of intangible assets and high research and development costs that are difficult to assess conventionally. Sampling in this study was planned using a purposive sampling method for technology issuers on the IDX with a multi-year observation period. The accounting conservatism variable was measured using market-based profit and loss recognition prudence indicators (Basu, 1997), while intellectual capital was measured using the Value Added Intellectual Coefficient (VAIC) model developed by Pulic (2000). Information asymmetry was proxied by capital market indicators in the form of stock bid-ask spreads (Leuz, 2003). Data analysis was performed using a panel data multiple linear regression model. The test results are expected to show that both the application of accounting conservatism and the optimization of intellectual capital management have a negative and significant effect on information asymmetry. Compliance with the principle of accounting prudence and transparency in intellectual capital disclosure can be a positive signal that reduces the information gap between internal management and external investors (Barth et al., 2001). This research provides strategic implications for investors in accurately assessing digital business valuations and for capital market authorities in formulating regulations for relevant information disclosure in Indonesia's digital economy era.
Strategis Lembaga Pendidikan Terhadap Dinamika Perubahan Global Fathullah, Amal; Padlianor, Padlianor
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i2.1812

Abstract

Dunia pendidikan menghadapi tantangan besar di era VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) yang ditandai dengan perubahan cepat, ketidakpastian tinggi, dan kompleksitas sistem yang meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor pemicu perubahan dalam lembaga pendidikan serta mengidentifikasi kebutuhan internal dan eksternal yang diperlukan untuk beradaptasi secara strategis. Dengan menggunakan metode kualitatif melalui studi literatur, penelitian ini menelaah berbagai sumber sekunder berupa artikel ilmiah, kebijakan pemerintah, dan laporan organisasi pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat faktor utama yang memicu perubahan, yaitu: perubahan kurikulum secara berkala seperti Kurikulum Merdeka, percepatan transformasi digital pasca-pandemi, reformasi kebijakan manajemen berbasis otonomi sekolah, serta meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas dan relevansi pendidikan. Adaptasi yang efektif menuntut kesiapan internal lembaga melalui penguatan sumber daya manusia, budaya organisasi adaptif, kepemimpinan transformasional, dan infrastruktur digital, serta dukungan eksternal berupa regulasi pemerintah, partisipasi masyarakat, dan kemitraan dengan industri. Kesimpulannya, keberhasilan adaptasi strategis lembaga pendidikan bergantung pada keselarasan antara faktor eksternal pemicu perubahan dengan penguatan kapasitas internal organisasi.
Pengakuan Hibah Tanah Bawah Tangan Dan Implikasinya Terhadap Kepastian Hukum Pertanahan (Analisis Putusan Nomor 45/Pdt.G/2025/Pn Mtp) Abdurrahim, Abdurrahim; Mariani, Mariani
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i2.1813

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan hibah tanah bawah tangan serta pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 45/Pdt.G/2025/PN Mtp. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hibah tanah tanpa akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) secara normatif tidak memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Namun demikian, majelis hakim tetap mengakui hibah bawah tangan tersebut sebagai dasar kepemilikan tanah dengan mempertimbangkan penguasaan fisik, kesinambungan penguasaan, dan fakta sosial yang berkembang di masyarakat. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim lebih mengutamakan aspek materiil dibandingkan formalitas administrasi pertanahan sebagai upaya mewujudkan keadilan substantif. Akan tetapi, pendekatan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum administrasi pertanahan dalam praktik peradilan di Indonesia.
Keabsahan Talak Dalam Kondisi Ighlaq: Reinterpretasi Hadis Melalui Pendekatan Maqasid Al-Syari‘ah Kontemporer Baihaqi, Achmad; Romadani, M. Alwi; Ruvita, Nia; Rahmaniah, Amelia
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i2.1814

Abstract

Persoalan talak yang diucapkan dalam kondisi emosional telah lama menjadi perdebatan dalam khazanah hukum Islam. Salah satu konsep yang sering dikaitkan dengan hal tersebut adalah ighlāq, yang dipahami sebagai keadaan tertutupnya kesadaran akibat marah yang ekstrem. Artikel ini bertujuan untuk mereinterpretasi hadis tentang ighlāq melalui pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual melalui kajian literatur klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa talak dalam kondisi ighlāq tidak sepenuhnya dapat dinyatakan sah karena tidak terpenuhinya unsur kehendak sadar. Dalam perspektif maqāṣid, kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip perlindungan akal (ḥifẓ al-‘aql) dan perlindungan keluarga (ḥifẓ al-nasl). Oleh karena itu, keabsahan talak tidak cukup didasarkan pada ucapan formal, tetapi juga harus mempertimbangkan kesadaran dan kualitas kehendak pelaku. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan pendekatan hukum keluarga Islam yang lebih substantif.
Urgensi Pembekalan Pranikah Di Tengah Meningkatnya Tren Perceraian Ramadhani, Intan Aulia; Filayati, Muhammad Akbar; Azizah, Nur; Rahmaniah, Amelia
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pernikahan idealnya membangun keluarga sakinah, namun tren perceraian di Indonesia terus meningkat secara mengkhawatirkan. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi pembekalan pranikah sebagai instrumen preventif strategis dalam menekan angka perceraian. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan studi kepustakaan (library research) yang berfokus pada analisis bahan hukum primer dan sekunder, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual serta teknik analisis berupa penafsiran hukum dan content analysis. Data dikumpulkan melalui penelusuran sistematis basis data akademik dengan kriteria inklusi literatur terbitan 2016-2025. Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama, (1) pendidikan pranikah memiliki urgensi ganda sebagai pencegahan pernikahan dini dan persiapan kehidupan rumah tangga, (2) internalisasi nilai ketaatan melalui pendidikan pranikah efektif mencegah perilaku nusyuz dengan memperkuat fondasi spiritual dan emosional pasangan, (3) kesenjangan antara regulasi dan implementasi lapangan, seperti keterbatasan waktu, fasilitas, dan kompetensi pembimbing, menjadi faktor penghambat efektivitas bimbingan di tingkat KUA. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembekalan pranikah bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen transformasi struktural yang memerlukan standarisasi kurikulum integratif antara aspek fikih, psikologi, komunikasi, dan manajemen konflik. Implikasi penelitian merekomendasikan reformasi kebijakan Kementerian Agama untuk memperkuat kualitas materi, durasi, dan kompetensi fasilitator bimbingan pranikah demi membangun ketahanan keluarga nasional yang berkelanjutan.