cover
Contact Name
Anwar Hafidzi
Contact Email
anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id
Phone
+6285251295964
Journal Mail Official
journalsharia@gmail.com
Editorial Address
Sharia Journal and Education Center Publishing Jalan Gotong Royong, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Indonesia Kode Pos 70711
Location
Kota banjarbaru,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory
ISSN : 30310458     EISSN : 30310458     DOI : https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i3.1280
Core Subject : Religion, Social,
The Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJIJEL) is a peer-reviewed academic journal that focuses on advancing research in Islamic jurisprudence, economics, and legal theory within the Indonesian context. Published quarterly (March, June, September, and December), the journal serves as a platform for scholars, researchers, and practitioners to explore theoretical and practical developments in Islamic law. IJIJEL welcomes original research articles, conceptual papers, critical reviews, and comparative studies covering topics such as Islamic legal methodology, contemporary jurisprudential issues, legal reform, and interdisciplinary perspectives. The journal aims to foster academic discourse, enhance understanding of Islamic law, and contribute to the integration of Islamic legal principles within Indonesia’s legal and socio-economic systems.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 734 Documents
Strategis Lembaga Pendidikan Terhadap Dinamika Perubahan Global Fathullah, Amal; Padlianor, Padlianor
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i2.1812

Abstract

Dunia pendidikan menghadapi tantangan besar di era VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) yang ditandai dengan perubahan cepat, ketidakpastian tinggi, dan kompleksitas sistem yang meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor pemicu perubahan dalam lembaga pendidikan serta mengidentifikasi kebutuhan internal dan eksternal yang diperlukan untuk beradaptasi secara strategis. Dengan menggunakan metode kualitatif melalui studi literatur, penelitian ini menelaah berbagai sumber sekunder berupa artikel ilmiah, kebijakan pemerintah, dan laporan organisasi pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat faktor utama yang memicu perubahan, yaitu: perubahan kurikulum secara berkala seperti Kurikulum Merdeka, percepatan transformasi digital pasca-pandemi, reformasi kebijakan manajemen berbasis otonomi sekolah, serta meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas dan relevansi pendidikan. Adaptasi yang efektif menuntut kesiapan internal lembaga melalui penguatan sumber daya manusia, budaya organisasi adaptif, kepemimpinan transformasional, dan infrastruktur digital, serta dukungan eksternal berupa regulasi pemerintah, partisipasi masyarakat, dan kemitraan dengan industri. Kesimpulannya, keberhasilan adaptasi strategis lembaga pendidikan bergantung pada keselarasan antara faktor eksternal pemicu perubahan dengan penguatan kapasitas internal organisasi.
Pengakuan Hibah Tanah Bawah Tangan Dan Implikasinya Terhadap Kepastian Hukum Pertanahan (Analisis Putusan Nomor 45/Pdt.G/2025/Pn Mtp) Abdurrahim, Abdurrahim; Mariani, Mariani
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i2.1813

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan hibah tanah bawah tangan serta pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 45/Pdt.G/2025/PN Mtp. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hibah tanah tanpa akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) secara normatif tidak memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Namun demikian, majelis hakim tetap mengakui hibah bawah tangan tersebut sebagai dasar kepemilikan tanah dengan mempertimbangkan penguasaan fisik, kesinambungan penguasaan, dan fakta sosial yang berkembang di masyarakat. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim lebih mengutamakan aspek materiil dibandingkan formalitas administrasi pertanahan sebagai upaya mewujudkan keadilan substantif. Akan tetapi, pendekatan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum administrasi pertanahan dalam praktik peradilan di Indonesia.
Keabsahan Talak Dalam Kondisi Ighlaq: Reinterpretasi Hadis Melalui Pendekatan Maqasid Al-Syari‘ah Kontemporer Baihaqi, Achmad; Romadani, M. Alwi; Ruvita, Nia; Rahmaniah, Amelia
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i2.1814

Abstract

Persoalan talak yang diucapkan dalam kondisi emosional telah lama menjadi perdebatan dalam khazanah hukum Islam. Salah satu konsep yang sering dikaitkan dengan hal tersebut adalah ighlāq, yang dipahami sebagai keadaan tertutupnya kesadaran akibat marah yang ekstrem. Artikel ini bertujuan untuk mereinterpretasi hadis tentang ighlāq melalui pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual melalui kajian literatur klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa talak dalam kondisi ighlāq tidak sepenuhnya dapat dinyatakan sah karena tidak terpenuhinya unsur kehendak sadar. Dalam perspektif maqāṣid, kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip perlindungan akal (ḥifẓ al-‘aql) dan perlindungan keluarga (ḥifẓ al-nasl). Oleh karena itu, keabsahan talak tidak cukup didasarkan pada ucapan formal, tetapi juga harus mempertimbangkan kesadaran dan kualitas kehendak pelaku. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan pendekatan hukum keluarga Islam yang lebih substantif.
Urgensi Pembekalan Pranikah Di Tengah Meningkatnya Tren Perceraian Ramadhani, Intan Aulia; Filayati, Muhammad Akbar; Azizah, Nur; Rahmaniah, Amelia
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pernikahan idealnya membangun keluarga sakinah, namun tren perceraian di Indonesia terus meningkat secara mengkhawatirkan. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi pembekalan pranikah sebagai instrumen preventif strategis dalam menekan angka perceraian. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan studi kepustakaan (library research) yang berfokus pada analisis bahan hukum primer dan sekunder, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual serta teknik analisis berupa penafsiran hukum dan content analysis. Data dikumpulkan melalui penelusuran sistematis basis data akademik dengan kriteria inklusi literatur terbitan 2016-2025. Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama, (1) pendidikan pranikah memiliki urgensi ganda sebagai pencegahan pernikahan dini dan persiapan kehidupan rumah tangga, (2) internalisasi nilai ketaatan melalui pendidikan pranikah efektif mencegah perilaku nusyuz dengan memperkuat fondasi spiritual dan emosional pasangan, (3) kesenjangan antara regulasi dan implementasi lapangan, seperti keterbatasan waktu, fasilitas, dan kompetensi pembimbing, menjadi faktor penghambat efektivitas bimbingan di tingkat KUA. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembekalan pranikah bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen transformasi struktural yang memerlukan standarisasi kurikulum integratif antara aspek fikih, psikologi, komunikasi, dan manajemen konflik. Implikasi penelitian merekomendasikan reformasi kebijakan Kementerian Agama untuk memperkuat kualitas materi, durasi, dan kompetensi fasilitator bimbingan pranikah demi membangun ketahanan keluarga nasional yang berkelanjutan.
Analisis Kesenjangan Antara Norma Dan Praktik Integritas Profesi Jaksa Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia Serta Upaya Untuk Mengatasinya Sa’adah Sa’adah; Abwabur Rizeky Ghani
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i2.1820

Abstract

Integritas profesi jaksa merupakan aspek penting dalam penegakan hukum di Indonesia karena berkaitan langsung dengan keadilan, kepastian hukum, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Meskipun norma integritas jaksa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia serta kode etik dan kode perilaku jaksa, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai penyimpangan seperti penyalahgunaan wewenang, korupsi, konflik kepentingan, dan tindakan tidak profesional. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma yang ideal dengan praktik di lapangan sehingga diperlukan upaya perbaikan yang lebih efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis norma integritas profesi jaksa dalam sistem hukum Indonesia, mengkaji realitas praktiknya dalam penegakan hukum, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kesenjangan antara norma dan praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesenjangan tersebut dipengaruhi oleh faktor substansi hukum, struktur kelembagaan, aparat penegak hukum, masyarakat dan budaya hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan secara menyeluruh guna mewujudkan penegakan hukum yang berintegritas, profesional, dan berkeadilan.
Politik Hukum Rekruitmen Anggota Legislatif: Menakar Partisipasi Publik Dan Transparansi Dalam Mewujudkan Parlemen Yang Representatif Sutarja Sutarja; Holijah Holijah
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i2.1822

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum dalam mekanisme rekrutmen anggota legislatif di Indonesia serta dampaknya terhadap terciptanya parlemen yang benar-benar representatif. Masalah utama yang diangkat adalah dominasi oligarki partai politik dalam penentuan calon anggota legislatif yang seringkali mengabaikan aspek transparansi dan partisipasi publik secara bermakna. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan perundang-undangan (statute approach), penelitian ini membedah regulasi pemilu yang berlaku saat ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi rekrutmen politik masih bersifat elitis dan tertutup, di mana kedaulatan partai lebih dominan dibandingkan kedaulatan rakyat dalam menentukan kandidat. Minimnya ruang bagi publik untuk memberikan masukan serta kurangnya transparansi dalam rekam jejak calon mengakibatkan rendahnya kualitas representasi di parlemen. Artikel ini menyimpulkan bahwa perlu adanya reformasi politik hukum yang mewajibkan partai politik menerapkan sistem rekrutmen terbuka dan demokratis. Penguatan partisipasi publik dan transparansi dalam proses seleksi internal partai merupakan syarat mutlak untuk menghasilkan wakil rakyat yang memiliki integritas dan akuntabilitas moral demi mewujudkan sistem demokrasi yang substansial.
Integration Of Pestel And Swot Frameworks As A Foundation For Product Transformation In The Small And Medium Enterprise Sector Satria Putra Utama; Sedarmiatin Sedarmiatin; Heri Praktikto; Risca Kurnia Sari
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i2.1823

Abstract

The Small and Medium Enterprise (SME) sector faces unprecedented pressure to adapt to rapid market changes, technological advancements, and shifting consumer behaviors. Product transformation has emerged as a critical strategy for SMEs to maintain competitiveness and ensure long-term viability. However, many SMEs execute product transformation based on intuition rather than systematic strategic analysis, leading to high failure rates. This study proposes a comprehensive strategic planning model by combining the PESTEL (Political, Economic, Social, Technological, Environmental, and Legal) framework and SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats) analysis as a structured foundation for product transformation in SMEs. The PESTEL framework is utilized to map macro-environmental forces, while the SWOT framework evaluates internal capabilities alongside localized market conditions. Through a systematic literature review and conceptual model development, this paper demonstrates how synthesizing these two frameworks minimizes cognitive biases in SME decision-making and aligns internal product features with external market disruptions. The result is a dual-layered strategic matrix that translates macro-environmental signals into concrete product specifications, dynamic pricing strategies, and agile supply chain adjustments. This study contributes to SME management literature by providing a scalable, structured, and pragmatic framework that empowers small business owners to execute data-driven product transformations amidst turbulent market conditions.
Konflik Antara Kebijakan Green Subsidi Uni Eropa dan Prinsip Non-Diskriminasi WTO Delsa Rahmadani
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i2.1824

Abstract

Climate change and the global energy crisis have prompted various countries to develop green economic policies to support the transition towards sustainable development. The European Union is one of the main actors implementing these policies through various instruments, such as the European Green Deal, the Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), and the Renewable Energy Directive II (RED II). Although aimed at reducing carbon emissions and accelerating the use of renewable energy, these policies have sparked debate in the international trade system because they potentially conflict with the principle of non-discrimination that underpins the World Trade Organization (WTO) trade regime, particularly the Most-Favored Nation (MFN) and National Treatment principles in GATT 1994. This study aims to analyze the regulation of the principle of non-discrimination in the WTO, examine the potential conflict between the EU's green subsidy policy and WTO provisions, and assess the application of general exceptions to Article XX of GATT 1994 to potentially discriminatory environmental policies. The research uses a normative juridical method with a legislative, conceptual, and case approach through a literature review of WTO legal instruments, European Union regulations, WTO dispute decisions, and various related scientific literature. The results of the study indicate that the European Union's green subsidy policy has a legitimate objective in supporting environmental protection and the low-carbon energy transition. However, the implementation of instruments such as CBAM and RED II has the potential to create de facto discrimination against products from developing countries due to the existence of environmental standards, carbon emission requirements, and compliance mechanisms that are not easily met evenly. Nevertheless, these policies can be justified under Article XX of GATT 1994 as long as they meet the objectives of environmental protection and are implemented proportionally, transparently, and do not create arbitrary discrimination or disguised trade barriers. Therefore, harmonization is needed between global environmental policy and the WTO principle of non-discrimination so that environmental protection can go hand in hand with the creation of a fair and inclusive international trading system for all WTO members.
Implementation of Import and Export Deregulation Policy to Improve National Food Security and Creating Farmer Welfare Bram B Baan; Febby Suryatrisna S; Selvia Junita Praja; Mitra Mustika Lubis; Rohyani Rigen Is Sumilat
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i2.1826

Abstract

This study examines the crucial intersection of economic policy, agricultural sustainability, and social equity by analyzing the implementation of export and import deregulation policies in Indonesia. Utilizing a robust quantitative methodology, this research evaluates how the relaxation of trade barriers impacts national food security indices and the overall welfare of smallholder farmers, traditionally measured through the Farmer's Terms of Trade (Farmer Exchange Rate or NTP). Data were collected from a purposive sample of 250 agricultural stakeholders, including cooperative managers, local food distributors, and farmer group leaders across major agricultural regions. Structural Equation Modeling (SEM) was employed to analyze the complex causal relationships between trade liberalization variables, domestic market price stability, and farmer income levels. The empirical results demonstrate that while import deregulation significantly stabilizes urban food prices and mitigates short-term supply shocks, it exerts a severe downward pressure on domestic farm-gate prices, thereby threatening rural livelihoods. Conversely, export deregulation provides substantial revenue opportunities, but its benefits are overwhelmingly captured by large-scale agribusinesses rather than independent smallholders who lack international supply chain integration. The structural model underscores that trade deregulation alone is insufficient to guarantee equitable outcomes; it requires a symbiotic implementation of domestic price floors, localized agricultural subsidies, and infrastructure support to bridge the capacity gap. Ultimately, this study concludes that a balanced, protective regulatory framework must complement trade liberalization to ensure that macroeconomic food security strategies do not inadvertently undermine the socioeconomic welfare of the nation's foundational food producers
Tinjauan Maslahah Mursalah Terhadap Kedudukan Anak Perempuan Tunggal Sebagai Penghijab Paman Dalam Kewarisan Islam Di Indonesia M. Ali Fada; Mariani Mariani
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i2.1827

Abstract

Hukum kewarisan Islam klasik menetapkan paman sebagai penerima sisa harta (ashabah) yang sejalan dengan tanggung jawab sosialnya untuk menafkahi keponakan. Namun, pergeseran sosial dari sistem keluarga besar ke keluarga inti di era modern menyebabkan paman kerap kali menuntut hak warisnya tanpa menjalankan kewajiban nafkah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 86 K/AG/1994 yang menetapkan anak perempuan tunggal sebagai penghalang mutlak (hijab hirman) bagi hak waris paman, dengan menggunakan tinjauan metode Maslahah Mursalah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan kasus dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut merupakan bentuk pembaruan hukum yang sah secara ushul fiqh. Digugurkannya hak waris paman terjadi karena hilangnya alasan hukum (illat), yakni tidak berjalannya kewajiban perlindungan finansial. Melalui metode pembatasan ruang lingkup teks (takhshish bi al-mashlahah), hak ekonomi anak perempuan didahulukan demi menjaga harta (hifzh al-mal) dan masa depan keturunan (hifzh an-nasl). Kesimpulannya, yurisprudensi ini sepenuhnya sejalan dengan nalar Maslahah Mursalah guna mencegah kemudaratan dan mewujudkan keadilan nyata bagi keluarga inti.