cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Anwar Hafidzi
Contact Email
anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id
Phone
+6285251295964
Journal Mail Official
journalsharia@gmail.com
Editorial Address
Sharia Journal and Education Center Publishing Jalan Gotong Royong, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Indonesia Kode Pos 70711
Location
Kota banjarbaru,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory
Published by Sharia Journal and Education Center Publishing
ISSN : 30310458     EISSN : 30310458     DOI : https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i3.1280
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJIJEL) is a peer-reviewed academic journal that focuses on advancing research in Islamic jurisprudence, economics, and legal theory within the Indonesian context. Published quarterly (March, June, September, and December), the journal serves as a platform for scholars, researchers, and practitioners to explore theoretical and practical developments in Islamic law. IJIJEL welcomes original research articles, conceptual papers, critical reviews, and comparative studies covering topics such as Islamic legal methodology, contemporary jurisprudential issues, legal reform, and interdisciplinary perspectives. The journal aims to foster academic discourse, enhance understanding of Islamic law, and contribute to the integration of Islamic legal principles within Indonesia’s legal and socio-economic systems.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 714 Documents
 66   67   68   69   70 
Perjanjian Sewa-Menyewa Jasa Jukung Di Desa Lok Baintan: Tinjauan Hukum Perdata Reva Sari Anggraini
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i2.1928

Abstract

Penelitian ini berfokus pada dinamika hukum perjanjian sewa-menyewa jukung (perahu tradisional) di Pasar Terapung Lok Baintan, Kalimantan Selatan, yang dianalisis melalui lensa hukum perdata, khususnya ketentuan perjanjian sewa-menyewa dalam Pasal 1548–1600 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan deskriptif kualitatif dengan wawancara mendalam terhadap dua informan utama: Acil Ba’iyah (50 tahun) yang mewakili pemilik aset mandiri, dan Acil Hajah Bustan (51 tahun) yang mewakili penyedia aset. Temuan penelitian menunjukkan adanya pola ekonomi dualistik dalam ekosistem pasar terapung, di mana kepemilikan mandiri berjalan berdampingan dengan praktik sewa berbasis lisan dengan tarif harian sebesar Rp5.000 hingga Rp10.000. Meskipun unsur-unsur esensial perjanjian sewa-menyewa menurut Pasal 1548 KUHPerdata , yaitu pihak yang menyewakan, pihak penyewa, objek sewa, dan harga sewa yang disepakati , telah terpenuhi secara substantif dan perjanjian terbentuk secara sah berdasarkan prinsip konsensualisme dalam Pasal 1320 KUHPerdata, penelitian ini mengidentifikasi celah signifikan terkait ketiadaan dokumentasi tertulis. Informalitas ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pembagian tanggung jawab atas kerusakan jukung sebagaimana diatur dalam Pasal 1564–1566 KUHPerdata, yang berpotensi menempatkan pedagang kecil pada posisi yang rentan secara pembuktian. Oleh karena itu, penelitian ini berargumen bahwa penguatan perjanjian melalui dokumentasi tertulis sederhana sangat penting untuk memberikan kepastian hukum (rechtszekerheid) serta perlindungan pembuktian bagi para pedagang perempuan di Lok Baintan.
Jenis Pelanggaran Dan Sanksinya Dalam Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim Perspektif Etika Profesi Alya Ahda Nadhirah; Amelia Amelia; Muhammad Farhan
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i2.1930

Abstract

Penelitian ini mengkaji jenis pelanggaran dan sanksinya dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dari perspektif etika profesi. Di tengah upaya mewujudkan sistem peradilan yang berintegritas, pelanggaran etika oleh hakim di Indonesia masih kerap terjadi dan berdampak serius terhadap kepercayaan publik atas lembaga peradilan. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan menganalisis Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 - 02/PB/P.KY/09/2012 beserta literatur hukum yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pelanggaran KEPPH diklasifikasikan menjadi tiga tingkatan, yaitu pelanggaran ringan, sedang, dan berat, yang masing-masing dikenai sanksi administratif berupa teguran hingga pemberhentian tidak dengan hormat. Pelanggaran tersebut pada dasarnya merupakan penyimpangan terhadap prinsip-prinsip fundamental profesi hakim, khususnya independensi, imparsialitas, integritas, dan profesionalitas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan KEPPH secara konsisten sangat diperlukan guna menjaga legitimasi putusan pengadilan dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan di Indonesia.
Ketimpangan Gender Dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam Dan Patriarki Noor Raida; Nor Maisari; Muhammad Muttaqin
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i2.1931

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis ketimpangan gender dalam perkawinan dari perspektif hukum Islam dan budaya patriarki. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif melalui studi pustaka, menggunakan sumber primer berupa Al-Qur’an, hadis, serta peraturan hukum, dan sumber sekunder dari literatur ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan gender tidak bersumber dari ajaran Islam, melainkan dari penafsiran agama yang bias patriarki. Konsep kepemimpinan laki-laki sering disalahartikan sebagai legitimasi dominasi, sehingga menimbulkan subordinasi perempuan, beban ganda, dan keterbatasan akses terhadap sumber daya. Budaya patriarki memperkuat kondisi ini melalui reproduksi nilai secara turun-temurun. Padahal, Islam menegaskan prinsip kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, diperlukan reinterpretasi ajaran agama yang kontekstual serta transformasi sosial menuju relasi suami-istri yang setara dan harmonis.
Analisis Praktek Jual Beli Dengan Free Tester Di Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Muhammad Azizul Hakim
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i2.1933

Abstract

Jual beli yaitu kegiatan antara penjual dan pembeli yang harus dilakukan dengan suka sama suka dan tidak melanggar aturan dalam Islam. Salah satu cara yang sering digunakan pedagang adalah memberikan free tester, yaitu contoh gratis kepada ingin yang pembeli sebelum membeli. Praktik ini juga ditemukan pada penjualan buah jeruk, namun dalam pelaksanaannya terkadang muncul masalah seperti perbedaan kualitas antara buah yang dicoba dan yang dijual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli buah jeruk dengan sistem free tester serta meninjaunya dari perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan metode lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik free tester pada dasarnya diperbolehkan selama dilakukan secara jujur dan terbuka. Buah yang dijadikan sampel harus memiliki kualitas yang sama dengan yang dijual. Praktik ini juga dapat dianggap sebagai kebiasaan yang dibolehkan selama tidak merugikan salah satu pihak. Namun, jika terdapat perbedaan kualitas atau unsur penipuan, maka praktik tersebut tidak sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.
Analisis Yuridis Hambatan Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Pasca Sertifikasi Halal Euis Nuraisyah
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i2.1938

Abstract

Jaminan Produk Halal (JPH) merupakan instrumen hukum yang bertujuan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi konsumen Muslim terhadap produk yang beredar di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap produk yang telah memperoleh sertifikat halal guna memastikan keberlangsungan status kehalalannya. Namun, pengawasan pasca sertifikasi halal masih menghadapi berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitas penyelenggaraan JPH. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan yuridis dalam pengawasan BPJPH pasca sertifikasi halal, mengkaji pelaksanaan monitoring label halal dan verifikasi Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), serta merumuskan rekomendasi penguatan pengawasan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan serta literatur ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan yuridis pengawasan BPJPH meliputi belum optimalnya pengaturan mekanisme pengawasan berkelanjutan, lemahnya pengaturan sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban sertifikasi halal, koordinasi antar lembaga yang belum sepenuhnya terintegrasi, serta keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung pengawasan. Pengawasan dilakukan melalui monitoring label halal dan verifikasi SJPH sebagai upaya menjaga konsistensi kehalalan produk setelah sertifikasi diterbitkan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas pengawas, optimalisasi audit dan monitoring berkala, serta penguatan sinergi antar lembaga untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pasca sertifikasi halal. Upaya tersebut diharapkan mampu memperkuat perlindungan hukum bagi konsumen dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem jaminan produk halal di Indonesia.
Perbandingan Pengaturan Batas Usia Minimal Perkawinan Di Indonesia Dan Pakistan: Analisis Perlindungan Hak Anak Dan Efektivitas Penegakan Hukum Ahmad Nazaruddin; Muhammad Rizqi; M. Fahmi Al Amruzi; Anwar Hafidzi
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i2.1939

Abstract

Artikel ini membahas perbandingan pengaturan batas usia minimal perkawinan di Indonesia dan Pakistan serta implikasinya terhadap perlindungan hak anak dan efektivitas penegakan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan batas usia minimal perkawinan di Indonesia dan Pakistan serta implikasinya terhadap perlindungan hak anak dan efektivitas penegakan hukum. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menetapkan batas usia minimal perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan secara seragam, sedangkan Pakistan masih menerapkan pengaturan yang berbeda antarprovinsi. Pengaturan tersebut berimplikasi pada perlindungan hak anak, khususnya hak atas pendidikan, kesehatan, dan tumbuh kembang. Indonesia mengedepankan mekanisme dispensasi nikah melalui pengawasan pengadilan, sedangkan Pakistan menerapkan pendekatan pidana melalui kriminalisasi perkawinan anak. Oleh karena itu, efektivitas perlindungan hak anak tidak hanya ditentukan oleh batas usia perkawinan yang ditetapkan, tetapi juga oleh konsistensi pengaturan dan efektivitas penegakan hukumnya.
Overprotective Parenting Dalam Keluarga Modern: Implikasi Terhadap Sosialisasi Dan Kemandirian Sosial Anak Hanisa Syava Farhata Indilah; Farah Ruqayah
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i2.1940

Abstract

Changes in today's lifestyle have altered how parents fulfill their role in educating children within the family. One increasingly common phenomenon is the habit of parents providing excessive protection to their children, known as overprotective parenting. Although the goal is to ensure the child is safe and happy, the way parents raise their children can affect their social development. This article attempts to examine the influence of overprotective parenting on how children learn to interact with others and develop to become more socially independent, using a method of reading and analyzing relevant reference sources. The data was obtained from various studies discussing parenting styles, parent-child relationships, children's social development, and children's ability to live independently. Research shows that overprotection can prevent children from exploring their surroundings, making their own decisions, facing problems, and making friends with others independently. As a result, children more frequently need their parents' help, lack self-confidence, and find it difficult to adapt to a broader social environment. Parenting that provides emotional support and allows children to learn from their experiences is actually better at helping them grow socially and independently. Therefore, it is important to maintain a balance between protecting the child and giving them space to grow, so they can develop into an independent, responsible individual who is capable of interacting healthily with their environment.
Pendapatan Buzzer Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Muhammad Arifin Ilham
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i2.1941

Abstract

Fenomena buzzer di Indonesia telah bertransformasi dari sekadar profesi kreatif menjadi instrumen kekuatan siber yang mampu memanipulasi opini publik secara masif. Di tengah pesatnya ekonomi digital, muncul ambiguitas mengenai legalitas pendapatan yang diterima oleh para aktor siber tersebut dalam perspektif Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum pendapatan buzzer melalui lensa akad Ijarah dalam Hukum Ekonomi Syariah (HES). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif dan teknis analisis deskriptif-analitis. Data bersumber dari literatur klasik fikih muamalah, Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017, serta dokumen kontrak jasa digital terkait.Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas buzzer secara struktur memenuhi elemen Ijarah al-Amal, namun keabsahan pendapatannya sangat bergantung pada variabel manfaat jasa yang dihasilkan. Terdapat hubungan kausalitas yang kuat antara muatan konten dengan status hukum upah (ujrah); apabila konten mengandung unsur kebohongan (kadzib), adu domba (namimah), atau fitnah, maka rukun manfaat yang dibenarkan syariat tidak terpenuhi, sehingga memengaruhi keabsahan akad dan status hukum pendapatan menurut perspektif hukum ekonomi syariah.Sebaliknya, jika jasa tersebut digunakan untuk edukasi dan promosi yang jujur, maka pendapatannya berstatus halal. Penelitian ini merekomendasikan strategi self-screening contract bagi praktisi digital untuk memverifikasi materi konten sebelum melakukan perikatan. Peluang dari penerapan prinsip syariah ini tidak hanya memberikan keberkahan secara teologis, tetapi juga meningkatkan kredibilitas dan nilai pasar profesi jasa informasi di era digital yang lebih beretika.
Analisis Hukum terhadap Praktik Arisan Tembak di Kecamatan Banjarmasin Selatan Nakita Rio Deanova
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i2.1943

Abstract

Praktik arisan tembak merupakan salah satu bentuk perkembangan arisan konvensional yang muncul sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat akan akses dana cepat di luar lembaga keuangan formal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik arisan tembak di Kecamatan Banjarmasin Selatan dari perspektif hukum, khususnya terkait keabsahan perjanjian, potensi wanprestasi, serta implikasi hukum pidana yang mungkin timbul. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta penerapannya dalam praktik masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arisan tembak merupakan bentuk perjanjian nonformal yang secara prinsip memenuhi syarat sah perjanjian, namun memiliki berbagai kelemahan secara substantif, seperti ketidakseimbangan posisi para pihak, kurangnya transparansi, serta potensi ketidakadilan dalam distribusi manfaat dan risiko. Selain itu, praktik ini memiliki potensi tinggi terjadinya wanprestasi akibat tidak adanya perjanjian tertulis dan lemahnya mekanisme pengawasan. Dari aspek hukum pidana, arisan tembak juga berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum apabila terdapat unsur penipuan, penggelapan, atau tindakan yang dilakukan dengan itikad tidak baik. Penelitian ini juga menemukan adanya kekosongan hukum dalam pengaturan arisan tembak, yang menyebabkan praktik tersebut berada dalam wilayah abu-abu dan belum memberikan kepastian serta perlindungan hukum yang memadai bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan regulasi, peningkatan literasi hukum, serta pengawasan yang lebih efektif terhadap praktik ekonomi informal seperti arisan tembak. Dengan demikian, diharapkan praktik ini dapat berjalan secara lebih adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.
Analisis Yuridis Hak Anak Memilih Orang Tua Sebagai Pemegang Hak Asuh Pasca Perceraian Muhammad Fathan; Siti Lavina Liya; Haida Fitriani
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i2.1944

Abstract

Penelitian ini menganalisis secara yuridis hak anak dalam memilih orang tua sebagai pemegang hak asuh pasca perceraian dalam sistem hukum di Indonesia. Fokus utama kajian ini adalah mengevaluasi sejauh mana kehendak anak diakomodasi dalam putusan pengadilan dan bagaimana prinsip kepentingan terbaik bagi anak diimplementasikan. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian mengkaji berbagai regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa meskipun terdapat aturan normatif mengenai batasan usia mumayyiz, hakim memiliki kewenangan luas untuk menafsirkan hukum demi menjamin kesejahteraan anak secara holistik. Penelitian menyimpulkan bahwa penguatan posisi anak dalam proses peradilan sangat penting untuk melindungi perkembangan psikologis dan memastikan bahwa perceraian tidak memutus hak anak untuk mendapatkan pengasuhan yang paling layak dan aman bagi masa depannya.

Page 68 of 72 | Total Record : 714

 66   67   68   69   70 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 3 (2026) Vol. 4 No. 2 (2026) Vol. 4 No. 1 (2026) Vol. 3 No. 4 (2025) Vol. 3 No. 2 (2025) Vol. 3 No. 1 (2025) Vol. 2 No. 4 (2024): This volume covers topics such as women's rights, inheritance law, crime preven Vol. 2 No. 3 (2024): The articles in this volume explore various legal and social topics, including Vol. 2 No. 2 (2024): Implementation and Dynamics of Islamic Law and Civil Law in Indonesia Vol. 2 No. 1 (2024): Contemporary Insights into Islamic Jurisprudence: Exploring Commerce, Culture, Vol. 1 No. 4 (2023): Islamic Law, Religious Court System, and Judicial Decisions in Indonesia Vol. 1 No. 3 (2023): Legal Development of Local Business Transactions and Contemporary Law in Indone Vol. 1 No. 2 (2023): The Development of Islamic Law and Culture in Indonesia Vol. 1 No. 1 (2023): The Development of Fatwa and Islamic Law in Indonesia More Issue