cover
Contact Name
Nikmatul Keumala Nofa Y
Contact Email
jurnalamar@untag-banyuwangi.ac.id
Phone
+6281217985411
Journal Mail Official
jurnalamar@untag-banyuwangi.ac.id
Editorial Address
https://jurnal.untag-banyuwangi.ac.id/index.php/jurnalamar/about/contact
Location
Kab. banyuwangi,
Jawa timur
INDONESIA
Amar: Jurnal Ilmiah Hukum
ISSN : 30471052     EISSN : -     DOI : https://doi.org/10.62734/amar.v2i1
Core Subject : Social,
Jurnal Amar adalah publikasi ilmiah di bidang ilmu hukum yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi. terbit satu tahun dua kali pada bulan juli dan desember. Tujuan dari jurnal ini adalah sebagai wadah untuk membahas isu-isu hukum sebagai respons terhadap dinamika dan perubahan kondisi sosial. Jurnal Amar berisi artikel berupa hasil penelitian, kajian hukum, atau ulasan mengenai tokoh dan pemikiran hukum. Redaksi mengundang para pengkaji hukum, termasuk akademisi, peneliti, praktisi, dan aktivis yang memiliki kepedulian terhadap masalah masyarakat dan hukum, untuk mengirimkan kontribusi mereka dengan mematuhi kebijakan penulisan jurnal.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 31 Documents
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MODEL DALAM KONTRAK KERJA PADA INDUSTRI MODELING MENURUT HUKUM PERDATA Natya, Tarisa
JURNAL AMAR Vol 1 No 2 (2023): Amar : Jurnal Ilmiah Hukum (Desember 2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

LEGAL PROTECTION OF MODELS IN WORK CONTRACTS IN THE MODELING INDUSTRY ACCORDING TO CIVIL LAW (Research Study in Banyuwangi Regency). Article 1313 of the Civil Code states that "an agreement is an act in which one or more people bind themselves to one or more people." The agreement made by the agency and the model is set forth in a work contract which contains work related to the model's wages, the distribution of wages between the agency and the model, the conditions during the employment contract and the rights of the models while under the auspices of the agency. In the implementation of work contracts between modeling agencies and models, problems often occur related to the non-fulfillment of the contents of the work contract and the non-fulfillment of the rights of the models while the contract is running, causing defaults in the work contract. The parties to the employment contract, in this case the modeling agency and model, have the right to sue if their rights are not fulfilled and are entitled to legal protection in the event of negligence or violation. Based on the problems above, the author formulates problems related to the thesis title above, namely: 1. How is the implementation of work contracts in the modeling industry in Banyuwangi? 2. How is the legal protection of models in employment contracts in the modeling industry according to civil law? Contracts or agreements made in the fashion industry are still in the form of verbal agreements. In the implementation of verbal agreements that occur, problems often arise when the contract period lasts. The problems that occur are the non fulfillment of the rights and obligations carried out by both parties, especially for the model party whose rights are often not fulfilled. The parties to the employment contract, in this case the model party, have the right to sue if their rights are not fulfilled and are entitled to legal protection in the event of negligence or violation. The protection of models is intended to guarantee the basic rights of workers/laborers, which in this case are models, and guarantee equality of opportunity and treatment without discrimination on any basis to realize model welfare.
Analisis Yuridis Tindak Pidana Carding Sebagai Bentuk Kejahatan Transnasional Larif, Choirul Mustika Al Hafizhil; Mulyanto, Rudi; Martiasari, Andin
JURNAL AMAR Vol 2 No 1 (2024): Amar : Jurnal Ilmiah Hukum (Juli 2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62734/amar.v2i1.642

Abstract

Carding is a crime where someone steals another person's credit card number and uses it for online transactions. Carding has become a type of transnational crime. Transnational crime refers to criminal acts carried out across countries by individuals, groups, or syndicates using cross-border networks for specific purposes and gains. The type of research used is normative legal research and it employs normative case studies. In this research, the approaches used are the legislative approach and the analytical approach. The research results show that to address transnational crimes such as Carding, Indonesia needs to have regulations that meet international standards. Proving the crime of Carding requires a special approach due to the digital and transnational nature of this crime. Proof in the context of criminal law must meet certain standards to ensure that justice is upheld.
Analisis Yuridis Terhadap Hukuman Seumur Hidup Terpidana Ferdy Sambo Dalam Tindak Kejahatan Pembunuhan Berencana Zulkarnaen, Muhammad Iskandar; Ikhsan, Wahyudi; Mulyanto, Rudi
JURNAL AMAR Vol 2 No 1 (2024): Amar : Jurnal Ilmiah Hukum (Juli 2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62734/amar.v2i1.669

Abstract

Kasus Ferdy Sambo merupakan salah satu kasus yang terkait dengan hukuman pidana karena tindak pidana yang dilakukan oleh Ferdy Sambo berupa pembunuhan terhadap Josua Hutabarat yang merupakan bawahannya di kepolisian. Pengadilan menjatuhkan hukuman mati atas tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Ferdy Sambo, meskipun hukuman mati tersebut berubah menjadi seumur hidup pasca Ferdy Sambo mengajukan kasasi. Berdasarkan permasalahan tersebut, Penulis merumuskan permasalahan terkait bentuk pertanggungjawaban pidana dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tindak pidana pembunuhan yang dilakukan Ferdy Sambo merupakan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan dengan memerintah bawahannya. Adapun bentuk pertanggungjawaban pidana Ferdy Sambo yakni menjalani pidana penjara seumur hidup.
Penerapan Keadilan Restoratif Pada Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Banyuwangi Ferdiansyah, Mielda Auliya; Mulyanto, Rudi; Martiasari, Andin
JURNAL AMAR Vol 2 No 1 (2024): Amar : Jurnal Ilmiah Hukum (Juli 2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62734/amar.v2i1.670

Abstract

Keadilan restoratif merupakan salah satu alternatif penyelesaian perkara pidana yang menekankan pada pemulihan, terlebih pada tindak pidana ringan termasuk penganiayaan. Keadilan restoratif pada tindak pidana penganiayaan juga memiliki faktor keberhasilan dan ketidakberhasilan pada penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang dilakukan di Kantor Kejaksaan Negeri Banyuwangi. Hasil dari kesimpulan yang didapat bahwasannya Penerapan Keadilan Restoratif) dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Banyuwangi telah terlaksana dengan baik.
The Legal Status of Artificial Intelligence (AI) Works in the Indonesian Copyright System Based on Law No. 28 of 2014 concerning Copyright Rozi, Sofi Fahrur; Yuwono, Nikmatul Keumala Nofa
JURNAL AMAR Vol 3 No 2 (2025): Amar: Jurnal Ilmiah Hukum (Desember 2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62734/amar.v3i2.704

Abstract

The development of artificial intelligence (AI) has brought significant changes to the process of creating intellectual works. AI is now capable of producing various forms of work, from music to scientific papers, without direct human intervention. This raises legal issues regarding the status of AI works in the Indonesian copyright system. Law Number 28 of 2014 concerning Copyright requires a legal subject in the form of a creator who has the ability and will to create. Because AI is not a legal subject and does not have a will like humans, there is uncertainty as to whether its works can be protected within the national copyright legal framework. This article examines the legal status of AI works from the perspective of the Copyright Law and offers a legal approach that allows for the protection of works produced by AI technology. This study aims to contribute to the formation of a legal framework that is responsive and adaptive to advances in digital technology.
Kajian Yuridis terhadap Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 di Banyuwangi Wibisono, Sidik; Putri, Etis Cahyaning; Wicaksono, Demas Brian
JURNAL AMAR Vol 2 No 1 (2024): Amar : Jurnal Ilmiah Hukum (Juli 2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62734/amar.v2i1.737

Abstract

Penelitian ini membahas pelaksanaan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Sidodadi, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dasar hukum pelaksanaannya merujuk pada Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/86/KEP/429.011/2023 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Petugas Pemungut PBB Perdesaan dan Perkotaan. Penelitian hukum empiris ini dilakukan melalui wawancara dan observasi terhadap pelaksanaan penagihan PBB di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penagihan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meskipun belum sepenuhnya menerapkan asas self assessment. Faktor pendukung penagihan antara lain sosialisasi bersama, pertemuan rutin, penerapan sistem informasi berbasis teknologi, serta pemberian insentif bagi petugas pemungut. Adapun faktor penghambatnya meliputi rendahnya pemahaman masyarakat tentang pajak serta kurangnya sosialisasi pemerintah mengenai hak dan kewajiban wajib pajak.
Restorative Justice sebagai Alternatif Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oktapiani, Sindy Tri; Ikhsan, Wahyudi; Marwiyah, Marwiyah
JURNAL AMAR Vol 2 No 1 (2024): Amar : Jurnal Ilmiah Hukum (Juli 2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62734/amar.v2i1.744

Abstract

Permasalahan rumah tangga, termasuk KDRT, kerap menimbulkan konflik serius. Restorative justice hadir sebagai alternatif penyelesaian di luar jalur peradilan dengan mengutamakan musyawarah dan pemulihan keadaan korban. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris kualitatif melalui wawancara dengan penyidik Polresta Banyuwangi dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Polresta Banyuwangi menerapkan restorative justice pada kasus KDRT Sharon Milan dengan mengedepankan perdamaian sukarela antara korban dan pelaku. Proses ini berpedoman pada Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 yang menjadi dasar normatif penyelesaian perkara secara cepat, efisien, dan humanis. (2) Faktor utama pelaksanaan restorative justice berasal dari kesadaran pelapor yang menghendaki penyelesaian di luar pengadilan, serta didukung faktor eksternal berupa regulasi hukum, sarana prasarana, dan dukungan masyarakat. Penerapan ini menunjukkan bahwa restorative justice dapat menjadi sarana efektif dalam penyelesaian kasus KDRT tertentu.
Analisis Yuridis Implementasi Perseroan Terbatas Perorangan Berdasarkan UU Cipta Kerja dan Regulasi Turunannya Nugroho, Julian Rizal Dwi; Ardytia, Wisnu; Mulyanto, Rudi
JURNAL AMAR Vol 2 No 2 (2024): Amar : Jurnal Ilmiah Hukum (Desember 2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62734/amar.v2i2.748

Abstract

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja mengubah konsep Perseroan Terbatas dengan memperkenalkan Perseroan Perorangan, yang dapat didirikan oleh satu orang melalui Surat Pernyataan Pendirian secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Penelitian ini membahas dua permasalahan utama: (1) keabsahan pendirian Perseroan Perorangan menurut UU No. 6 Tahun 2023 dikaitkan dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan asas pendiriannya; serta (2) implementasi pelaksanaan operasional Perseroan Perorangan berdasarkan Permenkumham No. 21 Tahun 2021. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan perbandingan normatif dan praktik lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara materiil, Perseroan Perorangan belum sepenuhnya memenuhi kriteria perseroan, namun secara formiil telah sah karena memperoleh pengesahan negara melalui sistem administrasi badan hukum.
Analisis Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai Positive Legislature dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 Abela, Vara Yuniar; Wicaksono, Demas Brian; Putri, Etis Cahyaning
JURNAL AMAR Vol 2 No 2 (2024): Amar : Jurnal Ilmiah Hukum (Desember 2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62734/amar.v2i2.749

Abstract

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 menguji Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden. Salah satu hakim, Saldi Isra, berpendapat bahwa perkara tersebut merupakan ranah open legal policy legislatif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konstitusional dan teori positive legislature. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut dinilai melebihi fungsi negative legislator, karena turut mengubah norma hukum yang semestinya menjadi kewenangan legislatif. Menurut hakim Arif Hidayat, putusan tersebut memiliki kelemahan formil dan tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Akibatnya, timbul ketidakpastian hukum mengenai batas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai positive legislature dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.
Tinjauan Hukum atas Implementasi Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai Prasetyawan, Diding Dwi; Soetijono, Irwan Kurniawan; Mulyanto, Rudi
JURNAL AMAR Vol 2 No 2 (2024): Amar : Jurnal Ilmiah Hukum (Desember 2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62734/amar.v2i2.750

Abstract

Permasalahan sampah plastik menjadi isu serius di Indonesia karena dampaknya terhadap pencemaran lingkungan, kesehatan, dan ekosistem. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang berfokus pada implementasi Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 501/184/429.107/2023 tentang pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai. Tujuannya adalah untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasinya belum optimal karena rendahnya kesadaran masyarakat dan kurangnya dukungan pelaku usaha terhadap penggunaan kemasan ramah lingkungan. Namun demikian, terdapat faktor pendukung berupa meningkatnya kesadaran publik, komitmen sebagian pelaku usaha, serta sosialisasi yang mulai efektif. Surat edaran ini memiliki dasar hukum pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah sebagai landasan pengaturan kebijakan lingkungan berkelanjutan.

Page 2 of 4 | Total Record : 31