cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nikmatul Keumala Nofa Y
Contact Email
jurnalamar@untag-banyuwangi.ac.id
Phone
+6281217985411
Journal Mail Official
jurnalamar@untag-banyuwangi.ac.id
Editorial Address
https://jurnal.untag-banyuwangi.ac.id/index.php/jurnalamar/about/contact
Location
Kab. banyuwangi,
Jawa timur
INDONESIA
Amar: Jurnal Ilmiah Hukum
Published by Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi
ISSN : 30471052     EISSN : -     DOI : https://doi.org/10.62734/amar.v2i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Amar adalah publikasi ilmiah di bidang ilmu hukum yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi. terbit satu tahun dua kali pada bulan juli dan desember. Tujuan dari jurnal ini adalah sebagai wadah untuk membahas isu-isu hukum sebagai respons terhadap dinamika dan perubahan kondisi sosial. Jurnal Amar berisi artikel berupa hasil penelitian, kajian hukum, atau ulasan mengenai tokoh dan pemikiran hukum. Redaksi mengundang para pengkaji hukum, termasuk akademisi, peneliti, praktisi, dan aktivis yang memiliki kepedulian terhadap masalah masyarakat dan hukum, untuk mengirimkan kontribusi mereka dengan mematuhi kebijakan penulisan jurnal.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 31 Documents
 1   2   3   4 
Kepastian Hak Masyarakat Hukum Adat atas Pengambilalihan Tanah untuk Kepentingan Umum di Ibu Kota Negara Amelia, Adeline; Putri, Etis Cahyaning; Wicaksono, Demas Brian
JURNAL AMAR Vol 2 No 2 (2024): Amar : Jurnal Ilmiah Hukum (Desember 2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62734/amar.v2i2.751

Abstract

Masyarakat hukum adat memiliki hak atas tanah yang dikelola secara turun-temurun, bahkan keberadaannya dijamin dalam UUD 1945. Namun, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur menimbulkan konflik, terutama terkait pengambilalihan tanah adat untuk kepentingan umum. Penelitian ini bertujuan menganalisis kepastian hukum perlindungan masyarakat hukum adat dalam pengadaan tanah serta akibat hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan fokus pada analisis peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan: pertama, meskipun hak masyarakat hukum adat telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, implementasinya belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum dalam pengambilalihan tanah untuk pembangunan IKN. Kedua, pengadaan tanah tersebut menimbulkan akibat hukum berupa pelanggaran hak asasi manusia serta konflik sosial antara masyarakat hukum adat dan pemerintah.
Analisis Yuridis Penerapan Diversi Pada Kasus Tindak Pidana Anak di Kejaksaan Negeri Banyuwangi Cantika, Berlian Mayang; Martiasari, Andin; Mulyanto, Rudi
JURNAL AMAR Vol 2 No 2 (2024): Amar : Jurnal Ilmiah Hukum (Desember 2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62734/amar.v2i2.752

Abstract

Pada kasus pidana yang dilakukan anak yang berusia di bawah 12 tahun, salah satu alternatif penyelesaian perkara yang digunakan adalah diversi. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah terkait penerapan diversi pada kasus tindak pidana anak dan faktor yang menjadi kendala penerapan diversi di Kejaksaan Negeri Banyuwangi. Penulis menggunakan metode yuridis-empiris yang mana penelitian tersebut penulis lakukan di Kejaksaan Negeri Banyuwangi. Berdasarkan hasil penelitian ini diversi sudah diterapkan di Kejaksaan Negeri Banyuwangi, prosedur pelaksanaan diversi pada tahap penuntutan sudah diatur dalam Peraturan Jaksa Agung, tetapi dalam penerapannya upaya diversi kerap mengalami kendala yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum.
Analisis Efektivitas Pembinaan Kepribadian Berbasis Pesantren sebagai Implementasi PP Nomor 31 Tahun 1999 di Lapas Banyuwangi Wiryanto, Ady Satyo; Martiasari, Andin; Wicaksono, Demas Brian
JURNAL AMAR Vol 3 No 1 (2025): Amar : Jurnal Ilmiah Hukum (Juli 2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62734/amar.v3i1.756

Abstract

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuwangi melaksanakan pembinaan berbasis pondok pesantren untuk mengubah perilaku warga binaan agar menjadi pribadi yang lebih baik, meningkatkan keimanan, dan mampu mengamalkan ilmu setelah bebas. Penelitian ini mengkaji: (1) upaya Lapas dalam melaksanakan Pasal 3 huruf a PP No. 31 Tahun 1999 tentang peningkatan ketakwaan beragama, dan (2) efektivitas pembinaan keagamaan sebagai syarat pemenuhan hak integrasi. Menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lapas menjalin kerja sama dengan Kementerian Agama, Lajnah Muroqobah Yanbu’a, empat pondok pesantren di Kecamatan Srono, Balai Pemasyarakatan, serta Polresta Banyuwangi. Pelaksanaan bimbingan warga binaan yang memperoleh integrasi mengacu pada Keputusan Dirjen Pemasyarakatan No. E.06-PK.04.10 Tahun 1992 dan PP No. 32 Tahun 1999.
Pengaturan Hukum Tanah Absentee Dalam Perspektif Keadilan Agraria Di Indonesia Marwiyah, Dr; A'yun Nina Sari, Qurota; Putri Wilujeng, Nalista
JURNAL AMAR Vol 3 No 1 (2025): Amar : Jurnal Ilmiah Hukum (Juli 2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62734/amar.v3i1.757

Abstract

Kepemilikan tanah secara absentee merupakan salah satu isu klasik dalam sistem hukum agraria Indonesia yang hingga kini masih menjadi tantangan dalam mewujudkan keadilan agraria. Meskipun larangan kepemilikan tanah pertanian oleh pihak yang tidak berdomisili di lokasi tanah telah diatur secara tegas dalam Pasal 10 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960, namun implementasinya belum berjalan efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai kepemilikan tanah absentee dalam sistem hukum agraria Indonesia serta mengevaluasi sejauh mana prinsip keadilan agraria tercermin dalam ketentuan hukum tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, doktrinal, dan analisis literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan tanah absentee secara normatif mencerminkan prinsip keadilan distributif dan perlindungan terhadap petani, namun dalam praktiknya masih lemah dari aspek pengawasan, sanksi, serta verifikasi administratif. Selain itu, dalam kasus-kasus pewarisan atau mobilitas sosial, larangan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan baru jika tidak dirumuskan secara fleksibel dan kontekstual. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi regulasi dan pendekatan transformatif agar keadilan agraria tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga terimplementasi secara substansial dalam kebijakan pertanahan nasional.
Legalitas Tenaga Sukarela Pelintas Jalan dalam Peraturan Lalu Lintas di Kabupaten Banyuwangi Ilham Pamungkas, Jaza; Soetijono, Irwan Kurniawan; Mulyanto, Rudi
JURNAL AMAR Vol 3 No 1 (2025): Amar : Jurnal Ilmiah Hukum (Juli 2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62734/amar.v3i1.758

Abstract

Legalitas keberadaan tenaga sukarela pelintas jalan menjadi salah satu permasalahan hukum di Indonesia khususnya di kabupaten Banyuwangi yang sampai saat ini menimbulkan pro/kontra. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang nantinya diperoleh melalui pengamatan, dokumentasi, dan wawancara. Tujuannya adalah untuk mendapatkan bukti yang objektif berdasarkan pengalaman langsung, bukan berdasarkan teori atau opini semata. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan Tenaga Sukarela Pelintas Jalan di Kabupaten Banyuwangi oleh pihak kepolisian mendapatkan apresiasi karena membantu kelancaran lalu lintas yang terdapat kemacetan di area tertentu. Namun tidak adanya peraturan secara spesifik mengenai Tenaga Sukarela Pelintas Jalan membuat para pelaku tersebut tidak mendapatkan pelatihan, pendidikan, dan fasilitas yang seharusnya.
Keabsahan Perjanjian Nominee Atas Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah Oleh Warga Negara Asing Permatasari, Novita; Mulyanto, Rudi; Soetijono, Irwan Kurniawan
JURNAL AMAR Vol 3 No 1 (2025): Amar : Jurnal Ilmiah Hukum (Juli 2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62734/amar.v3i1.759

Abstract

Penelitian ini membahas terkait keabsahan perjanjian nominee atas kepemilikan hak milik atas tanah oleh warga negara asing di tinjau oleh undang- undang nomor 5 tahun 1960 tentang ketentutan pokok-pokok agraria melalui studi putusan Nomor 137/Pdt.G/2021/PN.Gin. Penelitian menggunakan metode Normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian tersebut bahwa belum adanya pengaturan mengenai perjanjian nominee terhadap kepemilikan hak milik atas tanah, sehingga menimbulkan banyak kasus dengan putusan hakim yang berbeda-beda yang berakhir dengan kepastian hukum tentang perjanjian nominee terhadap kepemilikan hak milik atas tanah belum tercapai. Oleh karena itu perlu dibuat aturan mengenai perjanjian nominee atas kepemilikan hak milik atas tanah oleh warga negara asing.
Kajian Hukum Terhadap Akibat Melepaskan Hak Istimewa oleh Penjamin Pemeliharaan Menurut KUH Perdata di Banyuwangi Rahayu, Lilik; Marwiyah, Marwiyah; Mulyanto, Rudi
JURNAL AMAR Vol 3 No 2 (2025): Amar: Jurnal Ilmiah Hukum (Desember 2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62734/amar.v3i2.760

Abstract

Pembangunan nasional, khususnya di sektor konstruksi, membutuhkan modal besar sehingga kredit menjadi instrumen penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Jaminan pinjaman memiliki peran strategis dalam mengurangi risiko bagi kreditur apabila debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya. PT Jamkrindo sebagai BUMN di bidang penjaminan menyediakan produk seperti surety bond untuk mendukung kegiatan usaha nasional. Penelitian ini mengkaji kasus CV. Jasa Konstruksi sebagai terjamin dan PT Jamkrindo sebagai penjamin proyek rehabilitasi di RSUD Blambangan. Berdasarkan Pasal 1831 dan 1832 KUH Perdata, pelepasan hak istimewa (beneficium ordinis) menjadikan penjamin bertanggung jawab langsung tanpa menagih terlebih dahulu kepada debitur utama. Namun, penjamin masih dapat menagih kembali kewajiban kepada pihak terjamin melalui langkah hukum seperti pengumpulan bukti, verifikasi, konsultasi hukum, peringatan tertulis, gugatan perdata, atau mekanisme arbitrase.
Analisis Tanggung Jawab Kontraktor atas Keterlambatan Pekerjaan Konstruksi Menurut Undang-Undang Jasa Konstruksi Nur Kamila, Siti; Mulyanto, Rudi; Putri, Etis Cahyaning
JURNAL AMAR Vol 3 No 2 (2025): Amar: Jurnal Ilmiah Hukum (Desember 2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62734/amar.v3i2.761

Abstract

Penelitian ini membahas tanggung jawab kontraktor dalam keterlambatan pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh CV Mulya Sakti pada proyek pavingisasi di Kawasan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi. Permasalahan yang dikaji meliputi pelaksanaan perjanjian kerja konstruksi antara Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banyuwangi dengan CV Mulya Sakti, serta bentuk tanggung jawab kontraktor terhadap keterlambatan pekerjaan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui observasi lapangan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kontrak pekerjaan dengan nilai Rp261.703.000 tidak diselesaikan tepat waktu, dengan capaian progres 95,1% dari total pekerjaan. CV Mulya Sakti dinyatakan melakukan wanprestasi dan dikenakan denda sebesar 1/1000 dari sisa nilai kontrak atas keterlambatan selama 49 hari, yaitu sebesar Rp12.823.447,00, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
Analisis Penegakan Hukum Data Pribadi Pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Rizki Bachtiar, Farid; Ardytia, Wisnu; Brian Wicaksono, Demas
JURNAL AMAR Vol 3 No 2 (2025): Amar: Jurnal Ilmiah Hukum (Desember 2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62734/amar.v3i2.762

Abstract

Perkembangan teknologi digital yang sangat pesat di Indonesia berdampak pada ancaman kebocoran dan penyalahgunaan data. Untuk menjawab permasalahan tersebut, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Sayangnya, dalam implementasinya, UU ini masih menyisakan berbagai ketidakjelasan norma yang memengaruhi efektivitas perlindungan data pribadi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketidakjelasan norma dalam UU PDP dan membandingkannya dengan regulasi perlindungan data pribadi di Uni Eropa, khususnya General Data Protection Regulation di Negara Jerman. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU PDP masih belum memiliki pengawasan yang tegas, standar perlindungan yang jelas, serta belum terbentuknya lembaga pengawas yang independen.
Analisis Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa Atas Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Sellika, Sellika Aprilia Permata; Wicaksono, Demas Brian; Soetijono, Irwan Kurniawan
JURNAL AMAR Vol 3 No 2 (2025): Amar: Jurnal Ilmiah Hukum (Desember 2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62734/amar.v3i2.763

Abstract

Disahkannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, membawa kabar gembira bagi Kepala Desa. Dikarenakan adanya perubahan pertambahan masa jabatan yang sebelumnya 6 Tahun 3 periode direvisi menjadi 8 Tahun 2 Periode. Hal ini mengakibatkan adanya perdebatan pro dan kontra di masyarakat. Penelitian menggunakan jenis penelitian yaitu yuridis normatif. Metode pendekatan yang digunakan yaitu perundang-undangan dan konseptual. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui urgensi dan kesesuaian perubahan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024. Hasil penelitian ini menjelaskan urgensi atas perubahan masa jabatan kepala desa ditimbang dari ketentuan yang sudah tertuang dalam undang-undang terkait desa yang tujuannya kepala desa dianggap konsisten dalam pembangunan desa. Namun,hal ini bertentangan dengan konstitusi sesuai ketentuan UUD NRI 1945.

Page 3 of 4 | Total Record : 31

 1   2   3   4 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3 No 2 (2025): Amar: Jurnal Ilmiah Hukum (Desember 2025) Vol 3 No 1 (2025): Amar : Jurnal Ilmiah Hukum (Juli 2025) Vol 2 No 2 (2024): Amar : Jurnal Ilmiah Hukum (Desember 2024) Vol 2 No 1 (2024): Amar : Jurnal Ilmiah Hukum (Juli 2024) Vol 1 No 2 (2023): Amar : Jurnal Ilmiah Hukum (Desember 2023) Vol 1 No 1 (2023): AMAR - JURNAL HUKUM