cover
Contact Name
Prof. Dr. Haedar Akib, M.Si.
Contact Email
haedar652002@yahoo.com.au
Phone
-
Journal Mail Official
haedar652002@yahoo.com.au
Editorial Address
-
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Ilmu Administrasi Publik
ISSN : 20866364     EISSN : 25497499     DOI : -
Core Subject : Economy, Education,
Jurnal ini akan tetap diterbitkan dua kali dalam setahun yang akan menghadirkan tulisan ilmiah dalam bidang ilmu administrasi publik. Jurnal ini adalah media publikasi untuk menyalurkan karya ilmiah para dosen, teoritisi dan praktisi di bidang administrasi publik, serta pemerhati administrasi publik.
Arjuna Subject : -
Articles 12 Documents
Search results for , issue "Vol 6, No 1 (2016)" : 12 Documents clear
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI KURMIKRO PT. BRI UNIT SOEKARNO-HATTA KOTA MALANG Buyung Adi Dharma; Sumartono .; Sarwono .
Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik Vol 6, No 1 (2016)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (263.831 KB) | DOI: 10.26858/jiap.v6i1.2071

Abstract

Latar belakang penelitian ini adalah masih adanya permasalahan kemiskinan di Indonesia membutuhkan penanganan dari pemerintah untuk segera ditanggulangi. Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan menjadi kebijakan yang secara khusus mengatur tentang percepatan penanggulangan kemiskinan, dimana diantaranya memuat tentang kebijakan pemberian Kredit Usaha Rakyat bagi pelaku usaha di Indonesia. Penelitian ini sebagai kajian khusus terhadap PT. BRI Unit Soekarno-Hatta kota Malang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja PT. BRI Unit Soekarno - Hatta dalam implementasi kebijakan Kredit Usaha Rakyat Mikro ditinjau dari aspek isi dan lingkungan dari kebijakan menunjukkan hasil yang sangat baik. Faktor yang mendukung adalah karakteristik PT. BRI Persero Tbk yang merupakan profesional dibidang perbankan. Permasalahannya adalah keterbatasan PT. BRI Persero Tbk dalam melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi atas pengentasan kemiskinan sesuai dengan tujuan dari Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010. Kebijakan KUR Mikro membawa dampak yang positif bagi laju ekonomi dan usaha UMKM. PT. BRI dalam penyaluran KUR Mikro dengan target yang tinggi akan meningkatkan resiko terjadinya kerugian akibat munculnya kredit macet sehingga untuk menghindarinya maka permohonan kredit harus dinilai oleh sesuai profesionalisme lembaga perbankan. Kata Kunci:   Implementasi kebijakan, Penanggulangan kemiskinan, Kredit Usaha rakyat.
AKUNTABILITAS PELAYANAN PENGENTASAN KEMISKINAN DI KOTA MAKASSAR (Studi Kasus Pada Dinas Sosial Kota Makassar) Malik, Sahruddin
Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik Vol 6, No 1 (2016)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/jiap.v6i1.2152

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, menganalisis dan mendeskripsikan Akuntabilitas  pelaksanaan  pelayanan  fakir miskin dilihat dari segi kesederhanaan, kejelasan dan akses informasi serta itikad dan inisiatif pada  Dinas Sosial Kota Makassar. Berdasarkan jenis penelitiannya yang dimana menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia, penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, Sumber data dalam penelitian ini meliputi: Sumber Data Primer dan Sumber Data Sekunder. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas  pelaksanaan pelayanan fakir miskin dilihat dari segi kesederhanaan, kejelasan dan akses informasi serta itikad dan inisiatif pada Dinas Sosial Kota Makassar. Pelaksanaan pelayanan fakir miskin yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui dinas yang ditunjuk yakni dinas sosial  telah dilaksanakan sesuai Standard Operational Procedur (SOP), namun dalam pelaksanaanya masih terdapat banyak kendala, pelayanan pengentasan kemiskinan belum menyentuh akar persoalan, selama ini pemerintah masih lebih terfokus pada upaya menekan laju kemiskinan sementara akar persoalan belum ditangani secara integrated (totalitas) sehingga dari tahun ketahun kemiskinan akan tetap tumbuh. 
DETERMINAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG Sunusi, Syamsul
Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik Vol 6, No 1 (2016)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (92.569 KB) | DOI: 10.26858/jiap.v6i1.2073

Abstract

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dimaksudkan untuk dapat memberikan deskriptif secara sistematis, faktual dan aktual terhadap objek yang diteliti. Tujuan penelitian adalah untuk menguraikan secara sistimatis tentang, “Determinan kebijakan pengembangan sumberdaya aparatur  pemerintah daerah Kabupaten Sidrap”. Hasil Penelitian Determinan pengembangan sumber daya aparatur adalah komitmen penerapan kebijakan pengembangan aparatur, budaya birokrasi, kharisma pimpinan) dan (penanganan keterbasan kewenangan Pemda, keterbatasan pembiayaan diklat, dominasi kewenangan Bupati dalam pengangkatan, pemutasian, pemberhentian aparatur, dan penataan pola karir aparatur akan menyukseskan tugas dan fungsi Pemerintahan Daerah. Kata Kunci: Kebijakan, Implementasi kebijakan, Sumber Daya Aparatur
KOORDINASI KEPOLISIAN DAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM PENERTIBAN BECAK MOTOR DI KOTA MAKASSAR Qamal .
Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik Vol 6, No 1 (2016)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (96.288 KB) | DOI: 10.26858/jiap.v6i1.2153

Abstract

Bentor is a means of transportation that has the ability to reach all areas of the city / countryside, travel time and operation, and affordable cost by the community, but the presence of bentor in Makassar, which is now starting to cause overlapping routes between different types of public transport motors. Lack of regulation in the enforcement of Law No. 22 of 2009 About Traffic and Road Transportation and the Mayor of Makassar Regulation number 22 of 2012 concerning the operational control bentor vehicles, is expected to be in control of the main road transport user motor tricycles. 
STRATEGI MEDIA RELATIONS HUMAS DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KELUARGA BERENCANA (KB) PADA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) PROVINSI NTT Jim Briand Kolianan; Aloysius Liliweri; Lenny Tamunu
Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik Vol 6, No 1 (2016)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (109.526 KB) | DOI: 10.26858/jiap.v6i1.2072

Abstract

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Strategi Media Relations Humas Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi NTT dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana (KB). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif ini membahas secara mendalam untuk lebih mengetahui fenomena-fenomena seperti opini, keinginan, perasaan, dan perilaku relasi media tentang strategi dan kegiatan media relation  yang dijalankan oleh BKKBN. Ruang lingkup dalam penelitian adalah pada Bagian Humas Kantor Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi NTT yang memberikan layanan kepada masyarakat. Teknik pengumpulan data yang  digunakan dalam penelitian ini adalahWawancara, observasi dan studi documenter. Sedangkan Teknika analisis data yang digunakan adalah Analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.  Hasil Penelitian yang dilakukan yaitu Kualitas pelayanan melalui strategi media relations di Humas BKKBN Provinsi NTT di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan melalui strategi media relations di Humas BKKBN Provinsi NTT sudah berjalan dengan baik karena:  a) adanya ketepatan waktu dalam memberikan informasi; b) memberikan informasi atau berita kepada media massa di dalam menangani permasalahan atau isu-isu yang timbul di masyarakat serta kemauan untuk membantu pelanggan dan memberikan jasa dengan cepat; c) menimbulkan kepercayaan dan keyakinan, yang merupakan kemampuan Humas dalam menciptakan rasa rasa percaya masyarakat kepada BKKBN NTT antara lain komunikasi, kredibilitas, keamanan, kompetensi dan sopan santun; d) memberikan informasi lewat media atau publikasi dan melakukan event-event kepada masyarakat yang berkaitan dengan pengetahuan, kebutuhan masyarakat secara spesifik; dan e) menampilkan fasilitas fisik, peralatan atau teknologi dan penampilan pegawai pada Kantor Badan Koordinasi dan Keluarga Berencana (BKKBN) NTT. Kata Kunci: Kualitas Pelayanan, Strategi Humas, Media Relations
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL KATEGORI RUMAH KOS DI KOTA MALANG Selly Novicadisa; Sjamsiar Sjamsuddin; Suryadi .
Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik Vol 6, No 1 (2016)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (142.08 KB) | DOI: 10.26858/jiap.v6i1.2074

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Perda Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang pemungutan pajak hotel kategori rumah kos di kota malang. Latar belakang dari penelitian ini adalah tuntutan pemaksimalan perolehan pendapatan asli daerah sebagai bentuk proses desentralisasi di Indonesia. Pemerintah kota Malang melihat potensi sebaran rumah kos di wilayahnya sebagai dampak dari banyaknya perguruan tinggi dan potensi wisata di kota Malang dapat dimanfaatkan dengan menarik pajak dari potensi tersebut. Perlu dikaji apakah implementasi pemungutan pajak hotel kategori kos sudah sesuai dengan peraturan yang ada dan mencapai target nya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Peneliti menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini yaitu secara umum implementasi Perda Nomor 16 Tahun 2010 tentang pemungutan pajak hotel kategori rumah kos di Kota Malang sudah berjalan dengan efektif namun tidak efisien. Penyebab utamanya adalah bentuk komunikasi antara implementor dan sasaran yang belum terjalin dengan baik. Peraturan yang lebih terperinci terkait penarikan pajak hotel kategori rumah kos juga dirasa diperlukan, karena akan membantu implementor dalam menjalankan kebijakan ini yang tergolong masih baru di kota Malang.  Kata Kunci:   Implementasi kebijakan, Pemungutan pajak, Pajak hotel kategori rumah kos
IMPLEMENTASI PENDEKATAN KONSTRUKTIVISTIK PADA PEMBELAJARAN SAINS DI SMP NEGERI 34 MAKASSAR SULAWESI SELATAN ., Subaedah
Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik Vol 6, No 1 (2016)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (115.803 KB) | DOI: 10.26858/jiap.v6i1.2154

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pendekatan konstruktivistik dan pendekatan konvensional terhadap: 1) kemampuan pemahaman dan penerapan konsep sains; 2) minat belajar sains; dan 3) kinerja ilmiah dalam bidang sains. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen kuasi dengan variabel bebas pendekatan konstruktivistik dan pendekatan konvensional, dan variabel terikat meliputi kemampuan pemahaman dan penerapan konsep sains, minat belajarn sains, dan kinerja ilmiah sains. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa SMP Negeri 34 Makassar, sebagai sampel siswa kelas VII2 dan kelas VII5 yang dipilih secara acak. Desain eksperimen yang digunakan pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol adalah randomized control-group pretest-posttest Design.Hasil analisis deskriptif menunjukkan ada perbedaan yang signifikan pada kemampuan pemahaman dan penerapan konsep sains antara siswa kelas ekperimen dengan pendekatan konstruktivistik dan kelas kontrol dengan pendekatan konvensional, kelas eksperimen dengan nilai mean = 79.69, kelas kontrol dengan nilai mean = 43.23. Ada perbedaan yang signifikan pada minat belajar sains siswa kelas eksperimen dengan pendekatan konstruktivistik dan siswa kelas kontrol dengan pendekatan konvensional, kelas eksperimen diperoleh nilai mean = 93.97, kelas kontrol diperoleh nilai mean = 79.03. Ada perbedaan yang signifikan pada kinerja ilmiah sains antara kelas dengan pendekatan konstruktivistik dan kelas kontrol dengan pendekatan konvensional, kelas eksperimen diperoleh nilai mean = 85.94, kelas kontrol diperoleh nilai mean = 66.09. Hasil perhitungan disimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan pada kemampuan pemahaman dan penerapan konsep sains, minat belajar sains, dan kinerja ilmiah sains antara siswa yang diberi pendekatan konstruktivistik dengan siswa yang diberi pendekatan konvensional.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH KECAMATAN SEBAGAI PERANGKAT DAERAH (Studi di Kota Kupang dan Kabupaten Sikka) Lelo, Leonardus; Pandie, David; Tamunu, Lenny
Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik Vol 6, No 1 (2016)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (86.955 KB) | DOI: 10.26858/jiap.v6i1.2067

Abstract

Penelitian ini bertujuan: menggambarkan implementasi kebijakan pembangunan kelembagaan pemerintah kecamatan, dan menganalisis efektif atau tidaknya implementasi kebijakan, serta faktor-faktor yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan yang ada. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Fokus penelitian meliputi pelimpahan kewenangan kepada Camat; karakteristik wilayah kecamatan; dan indikator ekonomi makro yang meliputi keadaan PDRB; struktur ekonomi; dan kondisi kemiskinan masyarakat. Instrumen penelitian yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati Sikka dan Walikota Kupang kepada kecamatan belum berjalan efektif. Faktor penyebabnya adalah  isi kebijakan yang bersifat umum atau tidak bersifat konkrit sesuai dengan karakteristik wilayah kecamatan dan beban kerja kecamatan. Selain itu faktor-faktor yang pendukung lainnya adalah faktor sumberdaya manusia, faktor prasarana/sarana dan faktor dukungan anggaran yang rasional belum sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja kecamatan masing-masing.Kata Kunci: Implementasi kebijakan publik, pembangunan kelembagaan pemerintah kecamatan
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS PELAYANAN PADA POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF MAKASSAR Muliaty .
Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik Vol 6, No 1 (2016)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (126.105 KB) | DOI: 10.26858/jiap.v6i1.2075

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Pelayanan Pada Politeknik Negeri Media Kreatif Makassar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Metode penelitian ini digunakan metode penelitian evaluative yaitu mengadakan penilaian terhadap dimensi kualitas pelayanan publik, sebagai organisasi birokrasi pusat. Sedangkan sifat penelitian adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi ganda adalah penelitian yang dilakukan terhadap beberapa varabel, yaitu membuat perbandingan dengan variabel lain. Teknik pengumpulan data adalah angket (kuesioner) dan dokumentasi. Hasil penelitian yang dilakukan terhadap kualitas pelayanan meliputi kehandalan, jaminan, bukti langsung, sikap ramah, serta  daya tanggap, berkaitan dengan keadaan sumber daya manusia yang ada, sarana prasarana serta fasilitas kerja, maka seluruh faktor dari dimensi kualitas pelayanan yang disetujui responden  sebagai faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan. Dari 51 orang pegawai yang ada di Politeknik Negeri Media Kreatif Makassar, maka umumnya memiliki motivasi yang cukup baik dalam memberikan pelayanan. Ini memperlihatkan bahwa dari 5 faktor dimensi kualitas pelayanan, maka hanya faktor kehandalaan, jaminan, dan sikap ramah dan daya tanggap yang disetujui responden sebagai faktor yang memiliki kualitas pelayanan, sedangkan bukti langsung masih jauh dari harapan masyarakat. Ditinjau dari faktor fasilitas kerja, ternyata Politeknik Negeri Media Kreatif Makassar sudah memenuhi standarisasi pelayanan, sehingga unsur tangibles dalam pelayanan dapat terpenuhi, sedangkan dari prosedur pelayanan masyarakat menginginkan adanya kejelasan terhadap prosedur yang ditetapkan. Kata Kunci : kualitas pelayanan, kehandalan, jaminan, bukti langsung, sikap ramah, dan daya tanggap. 
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM LIFE SKILLS BERBASIS POTENSI LOKAL UNTUK MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS KELUARGA DI DESA LERO KECAMATAN SUPPA KABUPATEN PINRANG Muhammad Rakib; Agus Syam
Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik Vol 6, No 1 (2016)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (433.068 KB) | DOI: 10.26858/jiap.v6i1.2155

Abstract

Adapun tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan pemberdayaan masyarakat melalui program life skills berbasis potensi lokal di Desa Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang. Jumlah subyek (peserta pelatihan) sebanyak 121 terdiri atas 60 peserta pelatihan pembuatan ikan asin (kering) dan 61 peserta pelatihan pembuatan minyak kelapa fermentasi. Metode yang digunakan yaitu workshop, penyuluhan, dan pelatihan. Teknik pengumpulan data yaitu pengamatan (penilaian proses), angket, dan wawancara. Teknik analisis data/evaluasi program digunakan analisis deskriptif. Hasil pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat menunjukkan (1) jumlah peserta yang berpartisifasi aktif dalam program pemberdayaan melalui pelatihan pembuatan ikan asin (kering) dan minyak kelapa fermentasi yang higienis dan berkualitas sebanyak 121 orang, (2) peserta pelatihan telah memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam membuat ikan asin (kering) dan minyak kelapa fermentasi yang higienis dan berkualitas, dan (3) terbentuknya 3 (tiga) kelompok usaha kecil produksi ikan asin (kering) dan minyak kelapa fermentasi di Desa Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang. Direkomendasikan kepada pemerintah agar pemberdayaan masyarakat melalui program pelatihan life skills perlu ditingkatkan dalam rangka peningkatan taraf hidup masyarakat.

Page 1 of 2 | Total Record : 12