cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Bakhtiar
Contact Email
supremasi@unm.ac.id
Phone
+6281354993337
Journal Mail Official
supremasi@unm.ac.id
Editorial Address
Jurusan PPKn FIS UNM, Gedung FIS UNM Lt. 1 Jalan Raya Pendidikan No. 1 Kampus UNM Gunungsari Baru, Makassar 90222
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya
Published by Universitas Negeri Makassar
ISSN : 1412517X     EISSN : 27209369     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
egal Studies: Criminal law, civil law, constitutional law, human law, customary law, Islamic law, government and regional autonomy. Pancasila and Civic Education: Studies of the state foundation and ideology, democracy, conflict resolution, nationalism, Pancasila and civic education, national character education
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Pendidikan
Articles 260 Documents
 22   23   24   25   26 
IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR NOMOR 56 TAHUN 2021 PADA HIBURAN ORGEN Dianto, Wahyu; Frenki, Frenki; Rahmah, Nur
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 20, Nomor 2 (Oktober 2025)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v20i2.76849

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena sosial dalam penyelenggaraan hiburan orgen tunggal di Desa Suka Mukti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang sering menimbulkan gangguan ketertiban berupa pesta minuman keras, musik bervolume tinggi, dan konflik sosial. Masalah penelitian difokuskan pada bagaimana implementasi Pasal 9 Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dapat mengatur hiburan masyarakat secara efektif serta sejauh mana kebijakan ini sesuai dengan prinsip fiqih siyasah tanfidziyah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen peraturan bupati, literatur fiqih siyasah, dan arsip pendukung lainnya. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan menekankan wewenang eksekutif dalam menjaga kemaslahatan umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 9 berjalan efektif melalui pembatasan waktu hiburan, pelarangan lagu remix, dan pengawasan lapangan, sehingga hajatan menjadi lebih tertib dan aman. Dari perspektif fiqih siyasah tanfidziyah, kebijakan ini sejalan dengan prinsip amar ma’ruf nahi munkar dan maqāṣid al-syariah dalam menjaga akal, agama, dan ketertiban sosial. Pemerintah desa berperan sebagai pelaksana regulasi sekaligus pelindung nilai syariat melalui pendekatan persuasif, edukatif, dan partisipatif.
ANALISIS KRITIS SYARAT DAN KETENTUAN SHOPEE & TOKOPEDIA: MENYOROTI KETIDAKSEIMBANGAN POSISI KONSUMEN DALAM KERANGKA HUKUM INDONESIA Akbar, Muhammad Ali; Mubarak, Husni; Hidayat, AR; Zikra, Andi Anzanul; Fettyana, Fettyana; Allo, Nugra Tasik; Maniar, Jacklyn Preselia
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 20, Nomor 2 (Oktober 2025)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v20i2.74725

Abstract

Perdagangan digital Indonesia, yang didominasi oleh Shopee dan Tokopedia, telah merevolusi ekonomi, namun menyisakan persoalan fundamental terkait perlindungan konsumen. Penelitian ini menyajikan analisis yuridis normatif terhadap Syarat dan Ketentuan (T&C) kedua platform, dengan tolok ukur utama Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan peraturan turunannya. Argumen sentral penelitian ini adalah T&C yang berlaku saat ini, melalui mekanisme klausula baku, menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan yang sistemik. Platform secara kontraktual memposisikan diri sebagai perantara pasif untuk mengalihkan tanggung jawab, sebuah tindakan yang berpotensi bertentangan dengan larangan eksplisit dalam Pasal 18 UUPK dan mandat sebagai fasilitator aktif dalam Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019. Klausula-klausula ini, yang mencakup hak sepihak untuk mengubah perjanjian dan membatasi ganti rugi, secara de jure berpotensi batal demi hukum, namun secara de facto tetap berlaku karena asimetri informasi dan sumber daya antara platform dan konsumen. Analisis diperkuat dengan studi kasus nyata, termasuk sengketa konsumen dan investigasi oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), yang mengilustrasikan bagaimana T&C tersebut diterjemahkan menjadi kerugian riil. Penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa internal platform seringkali bersifat ilusi, sementara lembaga eksternal seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terbukti tidak efektif. Sebagai solusi, direkomendasikan reformasi regulasi dan pengembangan kerangka kerja Online Dispute Resolution (ODR) nasional yang independen dan aksesibel untuk menyeimbangkan kembali neraca kekuasaan dan membangun ekosistem digital yang adil.
IMPLEMENTASI BLENDED LEARNING UNTUK PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER PADA PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKn) DI SEKOLAH MENENGAH ATAS Lawalata, Lidya Merlin; Sialana, F.; Abas, Aisa
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 20, Nomor 2 (Oktober 2025)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v20i2.75506

Abstract

Implementasi blended learning dalam pembelajaran PKn (Pendidikan Kewarganegaraan) dapat menjadi strategi efektif untuk penguatan pendidikan karakter. Blended learning, yang menggabungkan pembelajaran tatap muka dan online. Memberikan fleksibilitasi dan variasi dalam penyampaian materi serta interaksi antara guru dan siswa. Hal ini memungkinkan penguatan nilai-nilai karakter melalui berbagai kegiatan pembelajaran yang lebih menarik dan bermakna. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi blended learning dalam pembelajaran PKn guna memperkuat pendidikan karakter. Blended learning yang merupakan kombinasi pembelajaran tatap muka dan online, menawarkan potensi besar dalam penguatan pendidikan karakter. Melalui metode ini, siswa dapat terlibat dalam berbagai aktivitas pembelajaran yang lebih menarik dan bermakna, sehingga nilai-nilai karakter dapat lebih mudah tertanam.
PROBLEMATIKA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI TINDAKAN CHILD GROOMING: PERSPEKTIF HUKUM POSITIF Maulida, Lailatul Fitriya; Rahma, Nabila Luthvita; Lathif, Moh Abdul
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 20, Nomor 2 (Oktober 2025)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v20i2.77030

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap praktik child grooming di Indonesia dengan menyoroti indikator-indikator yang muncul serta tingkat kesadaran hukum masyarakat. Child grooming merupakan bentuk manipulasi psikologis yang dilakukan pelaku melalui media daring untuk membangun kepercayaan dengan anak, sebelum akhirnya mengeksploitasi mereka secara seksual. Fenomena ini seringkali sulit dikenali, baik oleh anak maupun orang tua, sehingga menimbulkan kerentanan yang tinggi terhadap tindak kejahatan seksual berbasis online. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat terkait tanda-tanda grooming dan regulasi yang berlaku memperburuk kondisi ini, sehingga diperlukan edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif guna meningkatkan kewaspadaan dan perlindungan.Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif dan empiris. Kajian yuridis- normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur terkait perlindungan anak dari eksploitasi seksual. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan melalui wawancara dengan pihak terkait, seperti guru, orang tua, dan aparat penegak hukum, serta observasi terhadap penggunaan media sosial oleh anak-anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap child grooming masih belum optimal karena belum ada regulasi khusus yang secara tegas mengatur seluruh tahapan proses grooming. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang lebih komprehensif serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar upaya perlindungan anak dari eksploitasi seksual dapat berjalan lebih efektif.
ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT DALAM PENGADAAN TANAH BERDASARKAN PP 20/2021 Nababan, Helena Ezekil; Apriani, Rani; Senjaya, Oci
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 20, Nomor 2 (Oktober 2025)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v20i2.77078

Abstract

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021, yang bertujuan mendukung pembangunan infrastruktur untuk masyarakat. Namun, pelaksanaan di lapangan sering menimbulkan masalah, terutama terkait perlindungan hak masyarakat yang terdampak. Secara ideal, pengadaan tanah bertujuan mempercepat pembangunan, tetapi kenyataannya sering muncul konflik sosial, hambatan ekonomi, dan lemahnya pemahaman hukum masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis aspek yuridis perlindungan hak masyarakat dalam pengadaan tanah berdasarkan PP No. 20 Tahun 2021. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analisis kasus. Data diperoleh dari dokumen peraturan, studi literatur, dan wawancara dengan pihak terkait. Teknik analisis menggunakan analisis deskriptif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi yang mendasari, pelaksanaannya menghadapi kendala. Konflik sosial timbul karena perbedaan kepentingan antara pemerintah, investor, dan masyarakat. Hambatan ekonomi muncul saat ganti rugi tidak sebanding dengan kerugian riil, dan pemahaman hukum yang rendah menyebabkan masyarakat dalam posisi tawar yang lemah. Penelitian ini menyarankan penguatan mekanisme perlindungan hukum melalui transparansi, akses informasi, dan pemberdayaan hukum bagi masyarakat terdampak, agar pengadaan tanah dapat mendukung pembangunan yang adil dan berkelanjutan.
POTENSI PENINGKATAN LAJU ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PANGAN DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Ramadwika, Risman; Suprabowo, Rizky Lutfi; Khotimah, Nurul
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 20, Nomor 2 (Oktober 2025)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v20i2.76717

Abstract

Eksistensi lahan pertanian pangan di Indonesia berperan dalam  menjamin keberlanjutan produksi pangan nasional sekaligus sebagai sumber pendapatan utama jutaan petani. Pemanfaatan lahan pertanian pangan secara optimal juga dapat dijadikan sebagai indikator keberhasilan pembangunan pertanian, karena dinilai berkontribusi dalam ketahanan dan kedaulatan pangan nasional, serta ekologi lingkungan. Perubahan regulasi terkait perlindungan lahan pertanian pangan melalui Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) menimbulkan potensi peningkatan laju alih fungsi lahan pertanian pangan yang signifikan. Aturan yang sebelumnya diatur secara ketat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (UU PLP2B) dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (UU SBDPB) mengalami pergeseran substansi melalui UUCK. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam perubahan aturan mengenai alih fungsi lahan pertanian pangan dalam UUCK. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian difokuskan pada Pasal 31 UUCK yang merevisi sejumlah pasal pada UU SBDPB dan Pasal 124 UUCK yang merevisi sejumlah pasal pada UU PLP2B. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi peningkatan alih fungsi lahan pertanian pangan dalam UUCK dapat ditinjau dari tiga aspek utama, yaitu: (1) perluasan objek pengadaan tanah untuk Proyek Strategis Nasional (PSN), (2) problematika penyediaan lahan pengganti sebagai syarat alih fungsi lahan pertanian pangan, dan (3) alih fungsi lahan pertanian pangan yang terintegrasi dengan sistem irigasi. Temuan ini mengindikasikan adanya kecenderungan inkonsistensi antara tujuan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan orientasi pembangunan infrastruktur, sehingga menimbulkan tantangan serius bagi keberlanjutan ketahanan pangan nasional.
DISFUNGSI PENGAWASAN BUMDES: EVALUASI IMPLEMENTASI PP NOMOR 11/2021 BERBASIS FIQH SIYASAH Tarisma, Sena; Firdawaty, Linda; Santoso, Rudi
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 20, Nomor 2 (Oktober 2025)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v20i2.77037

Abstract

: Pengawasan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang diamanatkan Pasal 31 PP No. 11 Tahun 2021 merupakan instrumen krusial untuk mewujudkan akuntabilitas. Namun, praktik di lapangan menunjukkan kesenjangan signifikan antara regulasi dengan implementasi, di mana mekanisme audit investigatif, sistem dokumentasi, pelaporan Musyawarah Desa, dan check and balance seringkali tidak berjalan optimal. Penelitian ini bertujuan: (1) menganalisis implementasi mekanisme pengawasan BUMDes Mahameru berdasarkan Pasal 31 PP No. 11/2021; dan (2) mengevaluasi praktik pengawasan dari perspektif Fiqh Siyasah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus di Desa Gumawang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan 15 informan (pengurus BUMDes, pengawas, kepala desa, dan 10 nasabah), observasi, dan studi dokumentasi LPJ 2021-2024. Analisis data menggunakan model interaktif dengan interpretasi prinsip Fiqh Siyasah (al-Riqabah, al-Hisbah, al-Amanah, as-Syura, al-’Adalah, Maslahah Mursalah). Hasil menunjukkan keempat aspek pengawasan mengalami disfungsi total: audit investigatif tidak pernah dilakukan, dokumentasi sangat lemah, Musdes seremonial tanpa pelibatan masyarakat, dan check and balance tidak berfungsi. Dari perspektif Fiqh Siyasah, kegagalan ini merupakan pengabaian prinsip fundamental tata kelola yang menghalangi tercapainya Maslahah Mursalah. Keterbatasan penelitian meliputi studi kasus tunggal dan durasi singkat. Penelitian merekomendasikan transformasi tata kelola melalui pembinaan intensif pengawas, transparansi berbasis teknologi, dan penguatan independensi organ pengawas berbasis nilai masyarakat.
PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL TERHADAP EFEKTIVITAS POLA BELAJAR SISWA DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA Nusatjasi, Blana; Lambiombir, Herpie; Patmawati, Susi A.
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 20, Nomor 2 (Oktober 2025)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v20i2.75607

Abstract

Media sosial dimanfaatkan sebagai sarana pembelajaran untuk mengakses materi, berdiskusi, dan berkolaborasi sehingga pola belajar lebih efektif, konsentrasi terjaga, tugas selesai tepat waktu, dan kualitas belajar meningkat. Namun fenomenanya media sosial lebih sering digunakan siswa untuk hiburan, menyebabkan pola belajar menurun, konsentrasi terganggu, serta keterlambatan tugas. Meskipun guru berupaya memanfaatkannya melalui WhatsApp, YouTube, dan Google Form, penggunaannya belum efektif. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh media sosial terhadap pola belajar siswa, mengidentifikasi pemanfaatan guru, kendala, serta merumuskan strategi peningkatan efektivitas belajar. Hasil penilitian menunjukan bahwa penggunaan media sosial terhadap efektivitas pola belajar siswa di  SMP Santo Andreas Lauran Kabupaten Kepulauan Tanimbar sangat tinggi dan telah menjadi bagian dari aktivitas harian siswa. Meskipun media sosial berpotensi dimanfaatkan untuk pembelajaran, namun kenyataannya siswa lebih sering menggunakan untuk hiburan. Hal ini ditandai dengan efektivitas pola belajar siswa yang cenderung menurun akibat penggunaan media sosial yang tidak terkontrol. Siswa menjadi kurang fokus, sering menunda tugas, dan terbiasa belajar sambil membuka media sosial sehingga mengganggu konsentrasi serta mengurangi kualitas proses belajar. Upaya guru SMP Santo Andreas Lauran Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam memanfaatkan media sosial agar pola belajar siswa menjadi lebih efektif diantranya penggunaan media sosial seperti WhatsApp Group sebagai sarana komunikasi dan penyampaian materi, YouTube untuk pembelajaran berbasis video yang mendukung gaya belajar visual dan auditori, serta Google Form dan tugas-tugas berbasis media sosial untuk meningkatkan keterlibatan dan kreativitas siswa. Meskipun upaya yang dilakukan guru bertujuan untuk menjadikan media sosial sebagai alat bantu belajar siswa, namun pada praktiknya belum cukup efektif. Hal ini dapat dilihat pada penggunaan media sosial yang tidak terkontrol sehingga siswa lebih sering menggunakannya sebagai hiburan.
DISPARITAS PEMIDANAAN PUTUSAN HAKIM PADA KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (STUDI PUTUSAN 120/pid.B/2021/PN.Gst dan 144/pid.B/2021/PN.Gst) Putri, Icha Yuliani; Zulkarnain, Zulkarnain; Nasution, Rasina Padeni
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 20, Nomor 2 (Oktober 2025)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v20i2.76976

Abstract

Penegakan hukum pidana idealnya harus mencerminkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Namun, faktanya sering terjadi perbedaan dalam pemberian hukuman, yaitu perbedaan hukuman terhadap tindak pidana yang memiliki unsur dan keadaan yang relatif sama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis disparitas pemidanaan dalam kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan, melalui studi terhadap Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN.Gst dan Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN.Gst. Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif dengan studi kasus, dan hasilnya menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam putusan pidana hakim, yaitu 5 bulan penjara dalam Putusan 120/Pid.B/2021/PN.Gst dan 1 tahun 6 bulan penjara dalam Putusan 144/Pid.B/2021/PN.Gst. Disparitas ini dipengaruhi oleh faktor-faktor yuridis seperti pembuktian unsur delik dan keadaan memberatkan atau meringankan, serta faktor non-yuridis seperti latar belakang terdakwa, kerugian korban, dan pertimbangan moral hakim. Temuan ini menegaskan pentingnya pedoman pemidanaan sebagai instrumen untuk mencegah disparitas yang berlebihan dan memastikan keadilan substantif dalam setiap putusan pengadilan.
DINAMIKA PERUNDUNGAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM MASYARAKAT DESA Umalekhoa, Rosina; Tuharea, J.; Gaite, T.
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 20, Nomor 2 (Oktober 2025)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v20i2.75519

Abstract

Perundungan terhadap anak-anak merupakan salah satu bentuk kekerasan sosial yang masih sering terjadi di lingkungan pedesaan dan berdampak serius terhadap perkembangan anak. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan luka psikologis, tetapi juga menghambat proses sosialisasi dan pembentukan karakter anak di masa pertumbuhan. Penelitian mengenai perundungan penting dilakukan untuk memberikan gambaran nyata tentang faktor penyebab, bentuk perilaku, serta konsekuensi yang dialami korban. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi masyarakat, sekolah, dan pemerintah desa dalam merumuskan strategi pencegahan serta penanganan yang lebih efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap penyebab dan dampak perundungan yang dialami anak-anak di bawah umur di Desa Wai Ina, Kecamatan Sulawesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula. Fenomena perundungan di kalangan anak-anak di desa ini telah menjadi perhatian serius karena berdampak negatif terhadap perkembangan psikologis dan sosial korban. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara mendalam terhadap korban, pelaku, orang tua, serta pihak desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab utama perundungan di desa ini antara lain berasal dari pelabelan negatif terhadap korban, tekanan dari kelompok sebaya, dan lemahnya pengawasan dari orang tua maupun pihak sekolah. Anak-anak korban mengalami perlakuan kasar, hinaan fisik, hingga pengucilan sosial, yang dilakukan secara sengaja oleh pelaku dengan alasan seperti perbedaan fisik, status keluarga, dan perilaku akademik. Perilaku ini diperkuat oleh minimnya nilai moral dan keagamaan yang ditanamkan sejak dini. Dampak dari perundungan tersebut sangat dirasakan oleh para korban, yang mengalami trauma, penurunan rasa percaya diri, ketakutan berinteraksi sosial, hingga menarik diri dari lingkungan bermain dan sekolah. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya peran keluarga, sekolah, dan pemerintah desa dalam memberikan pendidikan karakter serta pengawasan yang intensif terhadap perilaku anak-anak demi menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak secara sehat.

Page 24 of 26 | Total Record : 260

 22   23   24   25   26 

Filter by Year

2015 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 21, Nomor 1 (Januari 2026) Volume 20, Nomor 2 (Oktober 2025) Volume 20, Nomor 1 (April 2025) Vol 19, No 2 (2024) Volume 19, Nomor 2 (Oktober 2024) Vol 19, No 1 (2024) Vol 18, No 2 (2023) Vol 18, No 1 (2023) Vol 17, No 2 (2022) Vol 17, No 1 (2022) Vol 16, No 2 (2021) Vol 16, No 1 (2021) Vol 15, No 2 (2020) Vol 15, No 1 (2020) Vol 14, No 2 (2019) Vol 14, No 1 (2019) Vol 13, No 2 (2018) Vol 13, No 1 (2018) Vol 12, No 2 (2017) Vol 12, No 1 (2017) Vol 11, No 2 (2016) Vol 11, No 1 (2016) More Issue