cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Bakhtiar
Contact Email
supremasi@unm.ac.id
Phone
+6281354993337
Journal Mail Official
supremasi@unm.ac.id
Editorial Address
Jurusan PPKn FIS UNM, Gedung FIS UNM Lt. 1 Jalan Raya Pendidikan No. 1 Kampus UNM Gunungsari Baru, Makassar 90222
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya
Published by Universitas Negeri Makassar
ISSN : 1412517X     EISSN : 27209369     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
egal Studies: Criminal law, civil law, constitutional law, human law, customary law, Islamic law, government and regional autonomy. Pancasila and Civic Education: Studies of the state foundation and ideology, democracy, conflict resolution, nationalism, Pancasila and civic education, national character education
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Pendidikan
Articles 262 Documents
 23   24   25   26   27 
IMPLEMENTASI KERANGKA HUKUM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH: ANALISIS TANTANGAN DAN INOVASI PENCEGAHAN KORUPSI DI INDONESIA Syafar, Irfan; Hanafie, Nurharsya Khaer; Herman, Herman
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 20, Nomor 2 (Oktober 2025)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v20i2.76744

Abstract

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan instrumen fundamental dalam administrasi publik yang membutuhkan kerangka hukum yang kuat untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif kerangka hukum pengadaan pemerintah di Indonesia, mengidentifikasi tantangan implementasi, dan mengevaluasi inovasi teknologi serta mekanisme pencegahan korupsi yang telah diterapkan. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan tinjauan pustaka sistematis terhadap peraturan, jurnal akademik, dan studi kasus implementasi pengadaan di berbagai instansi pemerintah selama tahun 2016-2025. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah membangun landasan hukum yang kokoh melalui Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021, implementasinya masih menghadapi tantangan yang signifikan, termasuk kurangnya pemahaman pejabat terhadap prosedur, beban kerja yang tinggi, dan risiko korupsi yang tinggi dengan 331 kasus yang tercatat sepanjang tahun 2004-2023. Inovasi teknologi melalui sistem pengadaan elektronik (e-procurement) telah menunjukkan dampak positif dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi, sementara mekanisme audit integritas dan Layanan Penyelesaian Sengketa LKPP berkontribusi pada pencegahan penipuan dan penyelesaian konflik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan pengawasan, dan optimalisasi teknologi informasi merupakan hal yang penting.
Analisis Penegakan Hukum dan Tantangan dalam Perlindungan Hak Asasi Anak terhadap Eksploitasi Anak “Silver” Santoso, Rudi; Isnaini, Andira Putri; Zaharah, Rita
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 21, Nomor 1 (Januari 2026)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v21i1.77932

Abstract

Fenomena eksploitasi anak silver di Kota Bandar Lampung menunjukkan adanya pelanggaran serius terhadap hak asasi anak, terutama dalam aspek perlindungan dari eksploitasi ekonomi, kekerasan, dan pengabaian. Meskipun pemerintah telah memiliki perangkat hukum seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2016, praktik eksploitasi anak silver masih terus terjadi sehingga menunjukkan lemahnya implementasi perlindungan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya penegakan hukum dan tantangan struktural yang dihadapi dalam penanganan eksploitasi anak silver. Subjek penelitian meliputi aparat Satpol PP, Dinas Sosial, lembaga perlindungan anak, masyarakat sekitar lokasi aktivitas anak silver, serta anak silver yang ditemui di lapangan sebagai informan kunci. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi lapangan, dan studi dokumentasi dengan instrumen pedoman wawancara, lembar observasi, dan checklist analisis regulasi. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman, meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum belum optimal akibat lemahnya koordinasi antarinstansi, minimnya sumber daya rehabilitasi, faktor ekonomi keluarga, serta rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penanganan eksploitasi anak silver memerlukan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas rehabilitasi, serta strategi pencegahan dan edukasi publik yang berkelanjutan. Implikasi penelitian menegaskan perlunya reformasi tata kelola perlindungan anak berbasis pendekatan hukum dan sosial secara simultan.
PERAN GURU PENDIDIKAN PANCASILA DALAM MENANAMKAN ETIKA PESERTA DIDIK DI SEKOLAH MENENGAH ATAS Sukma, Cendrara Dewi; Umar, Firman; Mahmud, Aksa; Andari, Nunung; Aqila, Nasira; Rego, Geby Lumbaa
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 19, Nomor 2 (Oktober 2024)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v19i2.71797

Abstract

Penelitialn ini bertujualn untuk mengetalhui: (1) Peraln yalng dilalksalnalkaln Guru Pendidikaln Palncalsilal dallalm Menalnalmkaln Etikal Pesertal Didik di UPTD SPF SMP Negeri 1 Malriorialwal. (2) Kendallal Guru Pendidikaln Palncalsilal dallalm Menalnalmkaln Etikal Pesertal Didik dallalm Menalnalmkaln Etikal Pesertal Didik di UPTD SPF SMP Negeri 1 Malriorialwal. Jenis penelitialn ini aldallalh penelitialn kuallitaltif dengaln menggunalkaln pendekaltaln deskriptif. Teknik pengumpulaln daltal yalng digunalkaln yalitu observalsi, walwalncalral, daln dokumentalsi. Teknik alnallisis daltal yalng digunalkaln yalitu reduksi daltal, penyaljialn daltal, daln penalrikaln Kesimpulaln. Sumber informaln peneliti aldallalh 1 oralng Guru Pendidikaln Palncalsilal daln 9 oralng pesertal didik UPTD SPF SMP Negeri 1 Malriorialwal. Halsil penelitialn ini menunjukkaln balhwal: (1) Peraln yalng dilalksalnalkaln guru Pendidikaln Palncalsilal dallalm menalnalmkaln etikal pesertal didik di UPTD SPF SMP Negeri 1 Malriorialwal yalitu (al) sebalgali pendidik, (b) sebalgali pemalntalu sekalligus pembimbing, daln (c) sebalgali model perilalku. (2) Kendallal guru Pendidikaln Palncalsilal dallalm menalnalmkaln etikal pesertal didik di UPTD SPF SMP Negeri 1 Malriorialwal yalitu (al) kuralng menalriknyal metode pembelaljalraln yalng diteralpkaln guru Pendidikaln Palncalsilal dallalm pembelaljalraln, (b) aldalnyal perbedalaln kalralkter daln laltalr belalkalng pesertal didik, daln (c) kuralngnyal dukungaln dalri lingkungaln sosiall.
PERSEPSI GURU TERHADAP KEBIJAKAN PLATFORM MERDEKA MENGAJAR DI SMA NEGERI Rabilan, Triat; Yuliana, Rahmi; Handayani, Riski; Junita, Fatria; Kasrawati Isnur, Nur Indah
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 19, Nomor 2 (Oktober 2024)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v19i2.71768

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pemahaman guru terhadap Platform Merdeka Mengajar di SMAN 2 Baubau. (2) Sikap guru terhadap Platform Merdeka Mengajar di SMAN 2 Baubau. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka peneliti menggunakan pendekatan mix method dengan jenis penelitian deskriptif. Untuk memperoleh data terkait dengan tujuan penelitian ini, maka digunakan teknik pengumpulan data berupa angket, wawancara dan dokumentasi. yang keabsahan dan kredibilitas diuji validitasnya melalui metode triangulasi dan uji validitas isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pemahaman guru terhadap Platform Merdeka Mengajar di SMAN 2 Baubau secara keseluruhan tergolong tinggi. Hal ini terlihat dari kemampuan mereka dalam menjelaskan konsep PMM, menyebutkan contoh dan bukan-contoh fitur, meringkas tujuan platform, menginterpretasikan manfaat fitur, serta menghubungkannya dengan praktik pembelajaran di kelas. (2) Sikap guru terhadap Platform Merdeka Mengajar di SMAN 2 Baubau secara keseluruhan tergolong positif. Berdasarkan analisis indikator afektif, guru menunjukkan kesadaran akan pentingnya PMM, merespon kebijakan dengan terbuka, serta menghargai manfaat praktis yang diberikan dalam proses belajar mengajar. Banyak guru yang telah mulai mengintegrasikan Platform Merdeka Mengajar dalam pembelajaran dan menunjukkan komitmen untuk terus menggunakannya dalam jangka panjang.
Preferensi Politik Masyarakat Etnis Minoritas dalam Pemilihan Walikota Makassar Tahun 2024 (Studi Kasus pada Komunitas Etnis Tionghoa dan Toraja) Bakhtiar, Bakhtiar; Sudirman, Muh.; Asriadi, Muh.
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 21, Nomor 1 (Januari 2026)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v21i1.83295

Abstract

Konteks preferensi politik masyarakat etnis minoritas di Kota Makassar adalah terciptanya partisipasi politik yang inklusif dan representatif, di mana semua kelompok etnis, termasuk Tionghoa dan Toraja, merasa terwakili dalam proses pemilihan kepala daerah. Namun, preferensi politik sering kali dipengaruhi oleh faktor identitas etnis, relasi sosial, dan kepentingan ekonomi yang dapat menghambat integrasi politik. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai preferensi politik, faktor yang memengaruhi, serta implikasinya terhadap partisipasi politik inklusif. Menggunakan metode studi kasus kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian mengungkap bahwa preferensi politik komunitas Tionghoa sangat dipengaruhi pertimbangan ekonomi dan jaminan stabilitas, sementara komunitas Toraja lebih terpengaruh ikatan kultural dan figur kharismatik. Faktor identitas etnis memperkuat solidaritas namun memicu voting yang terfragmentasi. Implikasinya, partisipasi politik cenderung reaktif dan transaksional sehingga integrasi politik belum optimal.
Tinjauan Normatif tentang Perlindungan Hukum pada Kejahatan Investasi Ilegal oleh Affiliator Binary Option (Studi Putusan Pengadilan Nomor 117/Pid.Sus/2022/Pt.Btn) Ningsih, Kadek Ayu; Agus, Andi Aco; Gani, Andika Wahyudi
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 21, Nomor 1 (Januari 2026)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v21i1.71010

Abstract

Investasi illegal melalui platform digital seperti Binary Option telah menyebabkan kerugian besar bagi Masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi korban kejahatan investasi ilegal yang dilakukan oleh afiliator Binary Option di Indonesia, berdasarkan Putusan No. 117/Pid.Sus/2022/PT.Btn. Penelitian ini ditulis dengan menggunakan metode normatif dengan pendekatan studi kasus terhadap putusan pengadilan serta analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi hukum yang dapat digunakan seperti UU ITE dan KUHP untuk melindungi korban, praktik Binary Option yang sistematis dan tidak diatur secara eksplisit dalam regulasi yang ada menyebabkan tantangan dalam perlindungan hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum di Indonesia terhadap korban investasi ilegal masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan regulasi dan peningkatan edukasi untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada masyarakat.
Merawat Keberagaman sebagai Upaya Memperkuat Persatuan Indonesia: Kajian Systematis Review Dwiputra, Rahyudi; Mustari, Mustari; MS, Hadyan Hashfi; Erlande, Rike
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 21, Nomor 1 (Januari 2026)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v21i1.76111

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana merawat keberagaman sebagai upaya untuk memperkuat persatuan Indonesia. Pengumpulan data dilakukan menggunakan systematis review dari 3 pencarian database Google Scholar, Directory of Open Access Journlas (DOAJ) dan ScienceDirect yang menghasilkan 30 artikel dari tahun 2012-2022, dimana 9 artikel sebagai kajian utama dan 21 artikel pendukung yang relevan dengan objek penelitian. Hasil review menunjukkan bahwa upaya merawat keberagaman adalah dengan 1) membumikan kembali nilai-nilai Pancasila, sehingga dapat menjadi pedoman hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, 2) melalui Pendidikan Multikultural, dimana dalam prosesi pendidikan yang tidak mengesampingkan perbedaan latar belakang budaya yang dimiliki oleh setiap manusia, dan 3) menciptakan budaya perdamaian, yaitu dengan melihat kesatuan dalam keragaman sebagai hakikat dari kemanusiaan peradaban global baru yang berdasarkan pada kesatuan dalam keberagaman.
Kesesuaian Prinsip Proporsionalitas dalam Pengenaan Sanksi di Bawah Minimum pada Perkara Persetubuhan Anak dengan Pelaku Anak Khairunnisa, Riestya Auryn; Rusdiana, Emmilia; Azzah S, Iftinan R
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 21, Nomor 1 (Januari 2026)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v21i1.77642

Abstract

Pasal 76D juncto Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak telah menentukan hukuman pelaku tindak pidana persetubuhan anak, tetapi adanya pengecualian pidana minimum bagi pelaku anak berpotensi bertentangan dengan prinsip proporsionalitas, salah satu contoh pertentangan ini terdapat pada Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2025/PN. Snn. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian Pasal 76D dengan prinsip proporsionalitas dan akibat pemberian sanksi di bawah minimum terhadap perlindungan anak korban, serta akibat pemberian pidana penjara terhadap pelaku anak. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan, pemberian sanksi dibawah minimum berpotensi tidak memenuhi prinsip proporsionalitas karena adanya inkonsistensi dengan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan mengakibatkan hak yang dimiliki oleh anak korban tidak terpenuhi, tetapi penjatuhan pidana penjara juga tidak boleh mengabaikan hak pelaku anak. Berbeda dengan studi sebelumnya yang hanya berfokus pada tindak pidana pencabulan anak dan memaknai asas-asas yang digunakan hakim dalam menjatuhkan pidana, penelitian ini menganalisis putusan hakim secara mendalam serta menjelaskan akibat yang diterima oleh anak sebagai korban maupun pelaku dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa dalam proses pemidanaan harus mempertimbangkan akibat yang dialami oleh anak korban serta antara Undang-Undang Perlindungan Anak dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak masih terdapat ketidaksesuaian yang menimbulkan celah terjadinya penyimpangan prinsip proporsionalitas, sehingga diperlukan evaluasi kedua peraturan tersebut untuk membenahi pemidanaan anak sesuai prinsip proporsionalitas.
Peran Pemerintah dalam Mengedukasi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Tibrisi, Andi Sitti Azizah; Haris, Hasnawi; Herman, Herman
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 21, Nomor 1 (Januari 2026)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v21i1.71035

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Untuk mengetahui pengaturan hukum terkait perizinan bagi pelaku UMKM di Kabupaten Bulukumba, (2) Untuk mengetahui  peran pemerintah dalam memberikan edukasi tentang terkait pentingnya izin usaha pada UMKM di kabupaten Bulukumba dan (3)Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pengurusan izin usaha bagi pelaku UMKM di kabupaten Bulukumba. Hasil Penelitian mengungkapkan bahwa pengaturan hukum tentang Perizinan Usaha mikro, kecil dan menengah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021 ini merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK). Sebelumnya, diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha mikro, kecil dan menengah (UU UMKM) dan bahwa peran pemerintah dalam memberikan edukasi tentang terkait pentingnya izin usaha pada UMKM di Kabupaten Bulukumba dilakukan dengan cara melakukan pencatatan dan survey pelaku usaha yang belum memiliki Nomor Izin Usaha ke Desa, Kelurahan dan Kecamatan di Kabupaten Bulukumba dan kendala yang dihadapi dalam pengurusan izin usaha bagi pelaku UMKM Di Kabupaten Bulukumba diantaranya adalah kurangnya sosialisasi UMKM, kurang pahamnya pelaku usaha tentang sistem pengurusan perizinan usaha dan prosedur administrasi yang cukup rumit dan berbelit-belit. Rekomendasi yang diberikan oleh peneliti yaitu diharapkan kepada para pelaku usaha UMKM yang belum memilki izin usaha dapat melakukan pengurusan izin usaha mereka di pihak pemerintah terkait sesuai dengan aturan yang berlaku dan pihak pemerintah diharapkan menerapkan aturan dan regulasi yang  berlaku mengenai pentingnya izin usaha di masyarakat bagi para pelaku UMKM di masyarakat serta mempermudah proses administrasi pengurusan perizinan UMKM dan jugamelakukan sosialisasi dan edukasi secara efektif dan tepat sasaran kepada masyarakat terkhusus para pelaku usaha UMKM yang dapat dilakukan dengan berbagi cara seperti melalui media sosial, tatap muka secara langsung di setiap daerah agar informasi mengenai perizinan UMKM dapat tersampaikan dengan baik dan jelas.
Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Terbatas Perseroan Perorangan sebagai Badan Hukum Sumarlin, Muhammad Ikzhan; Hanafie, Nurharsyah Khaer; Firmansyah, Firmansyah; Muhtar, Muhtar
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 21, Nomor 1 (Januari 2026)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v21i1.71335

Abstract

Penelitian ini berfokus pada tanggung jawab terbatas (limited liability) dalam perseroan perorangan sebagai badan hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengenalisis apakah implementasi tanggung jawab terbatas (limited liability) pada perseroan perorangan sebagai badan hukum sudah sesuai dengan prinsip entitas terpisah (separate entity). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab terbatas (limited liability) dalam perseroan perorangan sebagai badan hukum tidak sejalan dengan prinsip entitas terpisah (separate entity) yang pada dasarnya merupakan prinsip yang membentuk tanggung jawab terbatas pada perseroan. Karena kedudukan pemilik perseroan perorangan merupakan pemegang saham sekaligus direksi dalam perseroan perorangan. Kedudukan pemilik sebagai pemegang saham sekaligus direksi dalam perseroan perorangan membuat kepentingan perseroan perorangan dengan kepentingan pemegang saham dalam hal ini pemilik merupakan dua hal yang sulit untuk dipisahkan. Sehingga tanggung jawab terbatas dalam perseroan perorangan hanya akan mempebesar kemungkinan perseroan perorangan dimanfaatkan oleh pemilik untuk kepentingan pribadi, yang pada akhirnya menyebabkan perseroan perorangan dan pihak ketiga yang memiliki hubungan hukum dengan perseroan perorangan mengalami kerugian.

Page 25 of 27 | Total Record : 262

 23   24   25   26   27 

Filter by Year

2015 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 21, Nomor 2 (April 2026) Volume 21, Nomor 1 (Januari 2026) Volume 20, Nomor 2 (Oktober 2025) Volume 20, Nomor 1 (April 2025) Volume 19, Nomor 2 (Oktober 2024) Vol 19, No 2 (2024) Vol 19, No 1 (2024) Vol 18, No 2 (2023) Vol 18, No 1 (2023) Vol 17, No 2 (2022) Vol 17, No 1 (2022) Vol 16, No 2 (2021) Vol 16, No 1 (2021) Vol 15, No 2 (2020) Vol 15, No 1 (2020) Vol 14, No 2 (2019) Vol 14, No 1 (2019) Vol 13, No 2 (2018) Vol 13, No 1 (2018) Vol 12, No 2 (2017) Vol 12, No 1 (2017) Vol 11, No 2 (2016) Vol 11, No 1 (2016) More Issue