cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Bakhtiar
Contact Email
supremasi@unm.ac.id
Phone
+6281354993337
Journal Mail Official
supremasi@unm.ac.id
Editorial Address
Jurusan PPKn FIS UNM, Gedung FIS UNM Lt. 1 Jalan Raya Pendidikan No. 1 Kampus UNM Gunungsari Baru, Makassar 90222
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya
Published by Universitas Negeri Makassar
ISSN : 1412517X     EISSN : 27209369     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
egal Studies: Criminal law, civil law, constitutional law, human law, customary law, Islamic law, government and regional autonomy. Pancasila and Civic Education: Studies of the state foundation and ideology, democracy, conflict resolution, nationalism, Pancasila and civic education, national character education
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Pendidikan
Articles 260 Documents
 21   22   23   24   25 
TANGGUNG GUGAT PENGELOLA HOTEL TERHADAP HILANGNYA BARANG PRIBADI TAMU HOTEL Ruslan, Herlina; Borman, M. Syahrul; Handayati, Nur; Sidarta, Dudik Djaja
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 20, Nomor 2 (Oktober 2025)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v20i2.75924

Abstract

The standard clause which states "Loss of personal items is not the responsibility of the hotel" results in weak consumer legal protection for the use of accommodation or hotel services. The aim of the research is to analyze the hotel's responsibility in providing security guarantees for hotel’s guests. The type of research is normative juridical legal research. The research approach used is the Statue Approach and Case Approach. The method of collecting legal materials is through literature study with normative legal material analysis techniques. The results of the research prove that the responsibility of hotels as lodging service providers in providing security guarantees for hotel’s guests is that they are obliged to provide consumer comfort and security in the hotel area they manage and in the event of a loss provide compensation for hotel’s guests losses. The consumer protection provided to hotel’s guests in cases of loss of goods inside hotel room is the existence of consumer rights including the right to security and safety, the right to information, the right to be heard and the right to compensation.
KEWAJIBAN ORANG TUA DALAM PENDIDIKAN AGAMA ANAK: PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Tanjung, M. Fadli; Sahliah, Sahliah; Nasution, Muhammad Amin
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 20, Nomor 2 (Oktober 2025)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v20i2.76817

Abstract

Adanya masalah serius dalam pola asuh dan pendidikan keluarga. Orang tua yang seharusnya menjadi teladan dalam menanamkan nilai-nilai kejujuran, kerja keras, dan keberkahan rezeki, justru memberikan legitimasi terhadap perilaku menyimpang. Kebanggaan orang tua terhadap anak yang memperoleh uang dari sumber haram memperlihatkan lemahnya kesadaran akan pentingnya keberkahan dalam nafkah, sekaligus mencerminkan adanya pergeseran orientasi hidup dari nilai moral ke nilai material. Penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep kewajiban orang tua dalam memberikan ilmu agama kepada anak sesuai hukum Islam, mengidentifikasi realitas sosial yang terjadi di Desa Bagan Asahan, dan menganalisis upaya solusi untuk mengoptimalkan peran orang tua. Dari pembahasan ini, rumusan permasalahan adalah apa kewajiban orang tua terhadap anak, bagaimana orang tua di Desa Bagan Asahan memahami kewajiban memberikan ilmu agama kepada anak, bagaimana kewajiban orang tua dalam memberikan ilmu agama kepada anak di Desa Bagan Asahan dipandang dari hukum Islam dan apa konsekuensi orang tua jika tidak memenuhi kewajibannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan studi kasus, melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar orang tua di Desa Bagan Asahan belum memberikan pengetahuan agama secara optimal kepada anak-anak karena kesibukan ekonomi dan rendahnya pemahaman beragama. Dampaknya terlihat dari kurangnya pemahaman agama seperti moral anak yang lemah, dan meningkatnya perilaku menyimpang. Hukum Islam menekankan bahwa orang tua berkewajiban untuk mendidik anak sejak dini dalam ilmu agama dan moral, dan kelalaian dalam kewajiban ini adalah dosa.
DUKUNGAN SOSIAL BAGI KLIEN PEMASYARAKATAN TERHADAP REINTEGRASI SOSIAL KLIEN DI BALAI PEMASYARAKATAN Napitupulu, Davin Felix; Equatora, Muhammad Ali; Butar Butar, Herry Fernandes; Hamzah, Imaddudin
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 20, Nomor 2 (Oktober 2025)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v20i2.76712

Abstract

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bentuk dukungan sosial yang diterima klien pemasyarakatan serta menganalisis pengaruhnya terhadap keberhasilan reintegrasi sosial. Penelitian dilaksanakan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan dengan pendekatan kualitatif metode studi kasus. Informan terdiri dari Pembimbing Kemasyarakatan, klien pemasyarakatan, keluarga, dan masyarakat sekitar. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klien menerima dukungan sosial berupa dukungan emosional, instrumental, informasi, dan penghargaan. Dukungan emosional dan instrumental didominasi keluarga, sedangkan dukungan informasi banyak diberikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Dukungan penghargaan dari masyarakat masih minim akibat stigma. Klien yang memperoleh dukungan sosial menyeluruh memiliki kesiapan adaptasi, kepercayaan diri, dan motivasi lebih tinggi untuk membangun kehidupan baru. Penelitian merekomendasikan kolaborasi antara keluarga, petugas pemasyarakatan, dan masyarakat guna membangun sistem dukungan sosial yang komprehensif.
PERLINDUNGAN HUKUM DEBITUR DALAM PELELANGAN ASET DI BAWAH NILAI PASAR Winduartha Susmanto, Yohanes Chaniago; Pulung Sari, Retno Dewi; Hermawan, Ariyanto
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 20, Nomor 2 (Oktober 2025)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v20i2.75700

Abstract

Pelelangan aset debitur oleh bank pada dasarnya dimaksudkan sebagai solusi penyelesaian kredit bermasalah yang adil, transparan, dan proporsional. Namun, praktik di lapangan sering kali menunjukkan pelelangan di bawah nilai pasar yang merugikan debitur, seperti pada kasus Bank Jatim di Sidoarjo tahun 2025. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan posisi antara kreditur dan debitur serta berpotensi melanggar prinsip perlindungan hak milik dan keadilan. Penelitian ini bertujuan menelaah perlindungan hukum bagi debitur dalam pelelangan aset di bawah nilai pasar dan menilai kesesuaiannya dengan asas keadilan dan kepatutan.Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Sumber utama berasal dari KUHPerdata, Undang-Undang Hak Tanggungan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, PMK Nomor 213/2020, dan POJK Nomor 22/2023, serta didukung literatur hukum, putusan pengadilan, dan studi kasus pelelangan di Sidoarjo. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara norma dan praktik. Penetapan harga limit tanpa appraisal independen, minimnya keterbukaan informasi kepada debitur, serta terbatasnya akses keberatan memperlihatkan dominasi bank sebagai kreditur. Situasi ini bertentangan dengan asas keadilan, kepatutan, dan akuntabilitas, sehingga pelelangan yang sah secara formal belum mencerminkan keadilan substantif. Penelitian merekomendasikan revisi PMK 213/2020 agar appraisal independen diwajibkan, hasil penilaian disampaikan kepada debitur, dan pengawasan KPKNL diperkuat guna mewujudkan pelelangan yang lebih adil dan transparan.
HAK-HAK PENGASUHAN ANAK TENAGA KERJA WANITA (TKW) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Khairunnisa, Zulfi; Milhan, Milhan; Irwan, Irwan
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 20, Nomor 2 (Oktober 2025)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v20i2.76946

Abstract

Perginya seorang ibu yang bekerja sebagai TKW dan meninggalkan anak-anaknya memunculkan permasalahan terhadap hak anak yang ditinggalkan. Setelah kepergian ibu maka pengasuhan terhadap anak dialihkan kepada ayah, saudara, nenek dan saudara ibu. Kelonggaran terhadap pengawasan dan dukungan yang tidak memadai mengakibatkan terhambatnya akses pendidikan anak, pengawasan ibadah, dan minim curahan kasih sayang. Akibatnya beberapa anak terpaksa putus sekolah karena hak-haknya tidak terpenuhi dengan baik. Kondisi ini menunjukkan rentannya pemenuhan hak anak ketika tidak ada figur ibu. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa tentang Hak-Hak Pengasuhan Anak di Desa Simpang Gambus Persepektif Hukum Islam. Jenis penelitian ini menggunakan data kualitatif  melalui pendekatan studi kasus. Dengan pendekatan normatif-sosiologis yaitu hukum positif dan hukum Islam yang terkait dengan penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan pengamatan pada keluarga TKW di Desa Simpang Gambus. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif. Wawancara mendalam dilakukan dengan para pengasuh dan anak dari  TKW di Desa Simpang Gambus, untuk memperoleh pemahaman keluarga TKW terhadap pentingnya pemenuhan hak anak sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan undang-undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak terhadap anak dalam keluarga TKW  di Desa Simpang Gambus sebagian belum terlaksana dengan baik seperti pendidikan dan ibadahnya. Lalu, pemenuhan terhadap kebutuhan dharuriyat sesuai dengan tujuan hukum islam yaitu melihara akal dan memelihara agama masih ada yang terabaikan terhadap anak di keluarga TKW di Desa Simpang Gambus.
REGULASI EKONOMI DIGITAL: PERSPEKTIF HUKUM DAN DAMPAK SOSIAL Said, Zainal; Sukri, Indah Fitriani; Ariska, Dwi Putri
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 20, Nomor 2 (Oktober 2025)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v20i2.76939

Abstract

Perkembangan ekonomi digital di Indonesia membawa perubahan signifikan dalam struktur ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat, termasuk di wilayah Ajatappareng. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji regulasi ekonomi digital dari perspektif hukum serta menganalisis dampak sosial yang ditimbulkan di wilayah tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur dan wawancara mendalam terhadap pelaku usaha digital, akademisi, dan aparat penegak hukum. Wawancara dilakukan dengan mengambil sampel dari objek penelitian yakni melalui informasi dari dinas Perindustrian dan Perdagangan daerah setempat yang dicocokkan dengan Perda yang telah dibuat untuk memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang ada, selain itu berguna untuk mengukur sejauh mana Perda terkait izin pendirian swalayan dapat diharmonisasikan. Hasil kajian menunjukkan bahwa regulasi yang ada masih menghadapi tantangan dalam hal penegakan hukum, perlindungan konsumen, serta kesenjangan akses digital. Secara sosial, ekonomi digital memberikan peluang peningkatan ekonomi lokal namun juga memunculkan risiko ketimpangan digital dan perubahan pola interaksi sosial. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerangka hukum yang adaptif serta kebijakan inklusif yang mampu mengakomodasi dinamika ekonomi digital di tingkat lokal.
TINJAUAN FIKIH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG KERUSAKAN JALAN Pamenan, Iza Ratu; Faizal, Liky; Nurkholidah, Susi
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 20, Nomor 2 (Oktober 2025)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v20i2.74701

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penataan Ruang di Desa Bumi Harjo ditinjau dari Fikih Siyasah Tanfidziyah, dan (2) upaya yang dilakukan pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi kerusakan jalan di wilayah tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan perangkat desa, tokoh masyarakat, dan warga, observasi langsung di lapangan, dokumentasi serta studi pustaka. Instrumen penelitian yang digunakan adalah pedoman wawancara, catatan lapangan, dan lembar observasi. Teknik analisis data menggunakan model Interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. (1) Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah tentang Penataan Ruang belum sepenuhnya efektif, karena masih banyak ruas jalan yang mengalami kerusakan berat dalam jangka waktu lama. Pemerintah daerah dinilai kurang tanggap terhadap aspirasi masyarakat, dengan keterbatasan anggaran menjadi alasan utama lambatnya perbaikan. (2) Masyarakat menunjukkan partisipasi aktif dengan melakukan gotong royong, memperbaiki sistem drainase, dan mengusulkan program perbaikan melalui Musrenbang desa. Dari perspektif Fikih Siyasah Tanfidziyah, hal ini mencerminkan lemahnya pelaksanaan asas amanah dan kesejahteraan masyarakat oleh pemerintah. Penelitian ini menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan pelayanan publik yang adil dan berkelanjutan sesuai dengan syariat Islam.
DAMPAK KONSUMSI MINUMAN KERAS DI KALANGAN REMAJA Latukau, Nurhayati; Sialana, F.; Abas, Aisa
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 20, Nomor 2 (Oktober 2025)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v20i2.75497

Abstract

Minuman keras merupakan zat adiktif yang memiliki dampak serius terhadap perkembangan fisik, mental, dan sosial remaja. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor penyebab konsumsi minuman keras di kalangan remaja Negeri Mamala, menganalisis dampaknya terhadap kesehatan fisik dan mental, serta mengevaluasi upaya yang dilakukan oleh pemerintah negeri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan terdiri atas tokoh agama, tokoh adat, aparat desa, dan remaja pengguna minuman keras. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumsi miras dipengaruhi oleh faktor individu (rasa ingin tahu, pencarian jati diri), lingkungan (keluarga, pergaulan), lemahnya pendidikan agama, serta minimnya pengawasan sosial. Konsumsi alkohol menyebabkan berbagai gangguan kesehatan, seperti kerusakan organ vital, gangguan psikologis, hingga keterlibatan dalam perilaku menyimpang. Pemerintah Negeri Mamala telah membentuk tim pemantau dan eksekusi untuk mengendalikan penyebaran miras melalui sanksi sosial. Penelitian ini menekankan perlunya pendekatan preventif berbasis keluarga, agama, dan komunitas dalam menanggulangi konsumsi minuman keras pada remaja.
TANGGUNG GUGAT PENGELOLA JASA PARKIR TERHADAP KEHILANGAN BARANG PRIBADI KONSUMEN Njoo, Walujo; Astutik, Sri; Cornelis, Vieta Imelda; Soekorini, Noenik
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 20, Nomor 2 (Oktober 2025)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v20i2.75921

Abstract

Tujuan penelitian adalah menganalisis tanggung jawab pengelola jasa parkir dalam memberikan jaminan keamanan bagi konsumen pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 458/ K/Pdt.Sus-BPSK/2017 dan menganalisis perlindungan hukum yang diberikan terhadap konsumen dalam kasus kehilangan barang pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 458/2017. Tipe penelitian menggunakan Yuridis normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Statue Approach dan Conceptual Approach. Bahan hukum primer penelitian didapatkan dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 458/2017 dan bahan hukum sekunder didapatkan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan literatur pendukung lainnya. Metode pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dengan teknik analisis bahan hukum secara normatif. Hasil penelitian membuktikan Tanggungjawab Pengelola Jasa Parkir dalam memberikan jaminan keamanan bagi konsumen pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 458/2017 adalah seharusnya melakukan ganti rugi atas kerugian kendaraan atau barang yang dialami oleh konsumen. Pengelola Parkir “NP” diwajibkan untuk melakukan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh korban “MW” yaitu sebesar Rp. 1.083.496. Hal ini sejalan dengan Pasal 18 Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1694 KUH Perdata dan Pasal 19 Ayat (1) UU Perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen yang diberikan terhadap konsumen dalam kasus kehilangan barang pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 458/2017 adalah adanya Hak Konsumen meliputi Hak atas Keamanan dan Keselamatan, Hak atas Informasi, Hak untuk didengar dan Hak atas ganti rugi. Disarankan kepada konsumen untuk lebih memperhatikan barang pribadi yang berada di dalam kendaraan, tidak meninggalkan barang berharga karena tidak dititipkan kepada pengelola parkir, yang dititipkan hanya fisik kendaraan sehingga barang pribadi di dalam kendaraan merupakan tanggung jawab pribadi konsumen.
ANALISIS YURIDIS PASAL 27 PERPRES NO. 38 TAHUN 2015 DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PERENCANAAN PROYEK KPBU Afifah, Nisa; Salsabilla Syafa’, Nadhifa; Nur Fazila, Arina; Abdul Kholik, Muhamad
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 20, Nomor 2 (Oktober 2025)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v20i2.77328

Abstract

This study is entitled “Juridical Analysis of Article 27 of Presidential Regulation No. 38 of 2015 on Land Procurement for the Planning of Public Private Partnership (PPP) Projects.” The purpose of this research is to identify and analyze the juridical obstacles that arise in the implementation of Article 27 of Presidential Regulation No. 38 of 2015 concerning land procurement for Public Private Partnership (PPP) projects, as well as to understand and explain the legal framework of land procurement within the PPP scheme and the extent to which such regulation provides legal certainty for the parties involved. The method used is normative juridical research with statutory and conceptual approaches through qualitative–descriptive analysis of primary and secondary legal materials. The results show that the provisions of Article 27 play a strategic role in ensuring land availability and legal certainty for the implementation of PPP projects. However, its implementation still faces several obstacles, including overlapping regulations, procedural delays, limited budgets, compensation disputes, and weak inter-institutional coordination. Therefore, regulatory harmonization and institutional strengthening are required to ensure that Article 27 effectively guarantees a balance between legal certainty, justice, and expediency in PPP projects.

Page 23 of 26 | Total Record : 260

 21   22   23   24   25 

Filter by Year

2015 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 21, Nomor 1 (Januari 2026) Volume 20, Nomor 2 (Oktober 2025) Volume 20, Nomor 1 (April 2025) Volume 19, Nomor 2 (Oktober 2024) Vol 19, No 2 (2024) Vol 19, No 1 (2024) Vol 18, No 2 (2023) Vol 18, No 1 (2023) Vol 17, No 2 (2022) Vol 17, No 1 (2022) Vol 16, No 2 (2021) Vol 16, No 1 (2021) Vol 15, No 2 (2020) Vol 15, No 1 (2020) Vol 14, No 2 (2019) Vol 14, No 1 (2019) Vol 13, No 2 (2018) Vol 13, No 1 (2018) Vol 12, No 2 (2017) Vol 12, No 1 (2017) Vol 11, No 2 (2016) Vol 11, No 1 (2016) More Issue