cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dewa Gede Wibhi Girinatha
Contact Email
hukum@unhi.ac.id
Phone
+6281337787140
Journal Mail Official
hukum@unhi.ac.id
Editorial Address
Jalan Sangalangit, Tembau, Penatih, Penatih, Denpasar, Bali
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Hukum dan Kebudayaan
Published by Universitas Hindu Indonesia
ISSN : 27223817     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Selamat datang di Jurnal Hukum dan Kebudayaan, tempat karya ilmiah yang luar biasa menemukan tempatnya. Kami mendorong Anda untuk mengirimkan naskah Anda yang disusun dengan cermat sesuai dengan pedoman kami, dengan menekankan ketelitian metodologis dan diskusi yang mendalam. Jurnal Hukum dan Kebudayaan dengan ISSN Online: 2722-3817 adalah jurnal peer-review yang dikelola dan diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Hindu Indonesia. Jurnal ini menyediakan platform untuk publikasi penelitian monumental, dan melayani individu dari berbagai disiplin ilmu yang memiliki minat dalam Ilmu hukum. Tujuan jurnal ini melalui tinjauan editorial yang cermat dan publikasi karya para ahli, dengan menciptakan dialog yang relevan di bidang yang memiliki beragam pendapat, dan dengan menyediakan forum profesional untuk interaksi pandangan-pandangan ini. Jurnal Hukum dan Kebudayaan, kami menjunjung tinggi standar keunggulan ilmiah yang menuntut ketepatan metodologis dan analisis yang cermat dalam naskah. Kami menyediakan pengalaman pengiriman yang lancar melalui platform daring kami yang ramah pengguna, yang memungkinkan penulis untuk memamerkan penelitian mereka yang cermat dan berkolaborasi secara efisien. Menerbitkan karya bersama kami lebih dari sekadar pengakuan; ini berarti menjadi bagian dari inisiatif berbasis komunitas yang didedikasikan untuk mendorong kolaborasi dan mempromosikan pendidikan terbuka. Jurnal Hukum dan Kebudayaan terbit 2 (dua) kali setahun, pada bulan Mei dan November dengan jumlah minimal artikel tiap terbitan yakni 10 (sepuluh) artikel yang direview oleh tim reviewer yang berkompeten. Penulis didorong untuk menyelaraskan karya mereka dengan Fokus dan Cakupan jurnal secara cermat untuk memastikan relevansi dan kesesuaian untuk dipublikasikan. Memilih Jurnal Hukum dan Kebudayaan berarti bergabung dengan gerakan ilmiah yang berkomitmen untuk memajukan ilmu pengetahuan demi kebaikan bersama. Dengan menggunakan platform kami, Anda secara aktif berkontribusi untuk mencegah duplikasi intelektual, mempromosikan sumber daya pendidikan terbuka, dan memastikan akses pengetahuan yang adil secara global. Kami sangat menantikan penelitian Anda yang berdampak, dan membina kemitraan akademis yang saling memperkaya yang mengangkat lanskap akademis. Bergabunglah dengan kami dalam mengejar keunggulan ilmiah dan pertukaran intelektual, menciptakan dampak yang berarti pada dunia penyebaran pengetahuan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 20 Documents
 1   2 
PERKAWINAN PEREMPUAN DENGAN KERIS DI DESA ADAT KAPAL (LATAR BELAKANG, PROSES DAN IMPIKASI YURIDISNYA) Dwi Wirasanjaya, Kadek; Sarjana, I Putu; Wibawa, I Putu Sastra
Hukum dan Kebudayaan Vol. 1 No. 3 Mei (2021): Hukum dan Kebudayaan
Publisher : UNHI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkawinan keris atau kawin dengan keris di Bali sudah terjadi sejak Zaman dahulu dan masih eksis sampai sekarang. Hingga kini perkawinan dengan keris masih terjadi di beberapa desa di Bali, salah satunya seperti yang terjadi di Desa Adat Kapal, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. Perkawinan ini terjadi antara seorang perempuan dengan sebilah keris sebagai pengganti kehadiran seorang laki–laki. Penulisan karya tulis ini memaparkan mengenai aspek-aspek mengenai Implikasi Yuridis Perkawinan Perempuan Dengan Keris. Penelitian hukum empiris serta metode kualitatif digunakan dalam penulisan karya tulis ini. Teknik sampling yang dipergunakan yaitu Purposive Sampling. Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di Desa Adat Kapal, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung khususnya di Banjar Adat Peken Baleran.
TABUH RAH DAN TAJEN: ANTARA TRADISI DAN HUKUM Adi Adnyana Putra, I Putu; Wibawa, I Putu Sastra; Ayu Ketut Artatik, I Gusti
Hukum dan Kebudayaan Vol. 1 No. 3 Mei (2021): Hukum dan Kebudayaan
Publisher : UNHI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permainan sabung ayam atau tajen merupakan permainan yang sudah lumrah atau sangat mudah dijumpai diseluruh wilayah di Indonesia tak terkecuali di Pulau Bali. Pulau Bali yang kental dengan tradisi juga mengenal permainan ini dengan istilah tabuh Rah. Tabuh rah sendiri biasanya ada untuk melengkapi suatu upacara keagamaan, salah satunya dalam tradisi Ngerebong. Dalam perkembangannya makna dari Tabuh Rah sendiri mengalami pergeseran yang dimana menurut undang-undang yang berlaku merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data kualitatif yang mana jenis data merupakan hasil observasi atau pengamatan pada objek yang sedang diteliti dan hasil wawacara dengan narasumber yang terkait. Dengan hasil yang didapat adalah penelitian ini dilangsungkan di Desa Kesiman Denpasar. Dengan adanya peraturan perundang-undangan pasal 303 KUHP dan pasal 303bis KUHP dan juga UU. No.7 tahun 1974 yang berintikan tentang pengaturan larangan perjudian di Indonesia yang pada dasarnya tentu ada akibat hukumnya, akan tetapi dalam tradisi Ngerebong penyelenggaraan Tajen atau Tabuh Rah itu sendiri hanya merupakan kelengkapan dari tradisi itu sendiri
KEDUDUKAN SUAMI BERDASARKAN ATURAN WARIS BALI DALAM PERKAWINAN NYEBURIN DI BANJAR LEPANG, KECAMATAN BANJARANGKAN, KABUPATEN KLUNGKUNG Gede Arthadana, Made
Hukum dan Kebudayaan Vol. 1 No. 3 Mei (2021): Hukum dan Kebudayaan
Publisher : UNHI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sistem kekeluargaan atau kekerabatan Patrilinial di Bali, dengan didasari oleh Budaya Bali serta Agama Hindu yang sangat taat, dan adatnya yang kental serta norma-norma yang hidup dan tumbuh dikalangan masyarakat Adat Bali dan kebiasaan yang diyakini dilaksanakan dan ditaati oleh masyarakat Bali dapat memberikan solusi untuk pasangan suami istri yang tak mempunyai generasi purusha sehingga sebuah rumah tangga mempunyai penerus keturunan. Mengenai kedudukan dan status dari laki-laki yang berkedudukan sebagai predana. Bila putusnya perkawinan baik yang masih tinggal di rumah istrinya ataupun yang sudah mulih bajang/truna (pulang ke rumah asal orang tuanya). Pengaturan ini tidak tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka kedudukan dan status laki-laki Bali dan beragama Hindu yang melaksanakan perkawinan dalam bentuk nyeburin akan dibahas dalam hukum waris yang berlaku secara umum di Bali. Dengan demikian maka penulis ingin mengangkat skripsi yang berjudul ”Kedudukan Suami Menurut Hukum Waris Bali. Dalam Perkawinan Nyeburin”. Berdasarkan pemaparan tersebut dapat di formulasikan suatu permasalahan dalam penulisan skripsi antara lain bagaimanakah kedudukan waris suami yang berstatus sebagai predana dirumah asalnya dan dagaimanakah kedudukan waris suami yang berstatus sebagai predana dirumah istrinya. Penelitian yang dilaksanakan adalah pengolahan dan analisis hukum yang berarti kegiatan pengumpulan aturan perundang-undangan, konsep, teori, dan asas-asas hukum, sebagai pisau analisa dalam menjawab permasalahan hukum yang ada. Jawabannya adalah Kedudukan Waris bagi Suami berstatus sebagai predana dirumah asalnya. Menurut Awig-Awig Adat di Desa Pakraman Lepang Klungkung, statusnya disamakan dengan Mulih Deha, karena status laki-laki itu adalah disamakan dengan perempuan/Janda, setelah kembali kerumah asalnya maka haknya untuk menjadi ahli waris dirumah asalnya tak dapat dikembalikan lagi dan Kedudukan Waris Suami yang berstatus sebagai predana dirumah istrinya, maka statusnya adalah disamakan dengan janda. Dengan status yang disamakan dengan janda, maka laki-laki itu bukanlah merupakan ahli waris, tetapi hanya berhak untuk menikmati hasil dari warisan yang ditinggalkan mendiang istrinya.
PENCEGAHAN PERKAWINAN DINI MELALUI INSTRUMEN HUKUM PERKAWINAN DI KABUPATEN GIANYAR Suardana, I Nyoman; Martha, I Wayan; Ayu Ketut Artatik, I Gusti
Hukum dan Kebudayaan Vol. 1 No. 3 Mei (2021): Hukum dan Kebudayaan
Publisher : UNHI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berdasarkan data sensus penduduk pada tahun 2020 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Nasional, penduduk yang ada di Kabupaten Gianyar sebanyak 515.344 jiwa Berdasarkan data ini, kemungkinan perkawinan usia dini dengan rentang usia 10 – 16 tahun di Kabupaten Gianyar masih terjadi menurut buku data statistik yang berjudul Gianyar dalam angka 2020. Berdasarkan data tersebut perlu dilakukan suatu bentuk penelitian ilmiah terkait dengan batas usia yang diatur oleh UU No 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 1 tahun 1974, dengan efektifitas keberlakuan UU tersebut dalam mengatur perkawinan. Beberapa hal yang diatur, terkait usia ideal untuk melakukan perkawinan, sehingga dianggap mampu dalam menjalin rumah tangga. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis-empiris, yaitu mengkaji permasalahan yang muncul di lapangan berlandaskan teori-teori yang ada. Dengan hasil yang didapatkan yaitu penelitian ini di langsungkan di Desa Pejeng Kelod, Kabupaten Gianyar. Dengan adanya Peraturan Bupati No 13 tahun 2017 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Kabupaten Gianyar yang menyatakan batasan anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi perkawinan usia dini, seperti faktor ekonomi, pendidikan, orang tua, biologis dan persepsi masyarakat. Dengan adanya peraturan yang ditetapkan Bupati diharapkan perkawinan usia dini dapat menurun sehingga dapat di cegah kejadiannya
EFEKTIVITAS PARAREM DESA ADAT KEROBOKAN TERHADAP PELESTARIAN PURA PETITENGET Indra Nata, I Putu; Sarjana, I Putu; Alit Saputra, I Gusti
Hukum dan Kebudayaan Vol. 1 No. 3 Mei (2021): Hukum dan Kebudayaan
Publisher : UNHI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masalah gangguan dan pencurian saat ini sering terdengar dan terjadi yang dihadapi oleh Pulau Bali. Seiring berkembangnya perubahan Pura yang semakin meningkat dan semakin terlihat kesuciannya dengan renofasi yang baru dan berisikan perkebunan sehingga Pura terlihat sangat indah, menyebabkan banyak keinginan masyarakat setempat maupun pemedek untuk bersembahyang maupun maatur ayah-ayahan. Dengan otonomi yang dimiliki Desa Adat dan Pengempon Pura diharapkan dapat mengatur dan tetap menjaga keamanan Pura sehingga tidak dapat menyebabkan gangguan keamanan termasuk menjaga kelestarian Pura. Dalam karya ilmiah yang berjudul “Efektivitas Pararem Desa Adat Kerobokan Terhadap Pelestarian Pura Petitenget” ini pada dasarnya ingin mengkaji tentang seberapa besar efektivitas Pararem terhadap kelestarian Pura. Terkait dengan kelestarian Pura skripsi ini membahas (3) hal pokok, yakni: (1) Bagaimana pelaksanaan Pararem Desa Adat Kerobokan Terhadap Pelestarian Pura Petitenget (2) Bagaiama Efektivitas Pararem terhadap aktivitas keagamaan di Pura Petitenget; serta (3) Bagaimana hambatan dan solusi dalam Pelestarian Pura Petitenget. Pentingnya Efektivitas Pararem Terhadap Pelestarian Pura Petitenget untuk memperkuat dan mengantisipasi terjadinya gangguan dan permasalahan terhadap Pelestarian Pura Petitenget. Ketentuan pada KUHP tidak mengatur secara jelas penjatuhan sanksi adat. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Pengempon Pura Petitenget merancang ritual upacara sebagai dasar Umat Hindu dalam mengembalikan kesucian pura untuk mencegah dan menanggulangi gangguan-gangguan, pencurian, penodaan, sampai dengan penyalahgunaan secara sekala dan niskala. Dalam hal ritual upacara penyucian Pura, perlu dilakukan ritual Umat Hindu seperti “Bendu, Medengen-dengen, Parasyita, dan Durmangala”, yang bekerjasama dengan masyarakat Desa Adat Kerobokan (sesuai dengan awig-awig dan Pararem Pura Petitenget desa Adat Kerobokan).
SERTIPIKAT TANAH DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM Elida Rani, Ni Luh
Hukum dan Kebudayaan Vol. 1 No. 4 November (2021): Hukum dan Kebudayaan
Publisher : UNHI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sertipikat tanah merupakan Salinan buku tanah dan surat ukurnya setelah dijilid menjadi satu bersama-sama dengan suatu kertas sampul yang bentuknya ditetapkan dengan Peraturan Menteri. Namun demikian tidak jarang terjadi, bahwa untuk suatu bidang tanah diterbitkan 2 (dua) buah sertipikat yang dikenal dengan sertipikat ganda, sehingga menimbulkan isu hukum, yaitu bagaimana kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap kekuatan pembuktian sertipikat dikaitkan dengan pendaftaran hak atas tanah. Sistem pendaftaran yang dipergunakan oleh suatu negara tergantung daripada azas hukum yang diayomi negara tersebut dalam mengalihkan hak atas tanahnya. Terdapat 2 (dua) jenis azas hukum, yaitu azas etikad baik dan azas nemo plus yuris. Tujuan pendaftaran tanah, salah satunya yaitu: untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan
PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI DESA ADAT TEGALLALANG, KECAMATAN TEGALLALANG Hendra Wijaya, I Kadek; Sastra Wibawa, I Putu; Alit Saputra, I Gusti Ngurah
Hukum dan Kebudayaan Vol. 1 No. 4 November (2021): Hukum dan Kebudayaan
Publisher : UNHI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyalahgunaan narkotika adalah salah satu masalah yang telah lama menjadi masalah serius yang terjadi di Indonesia, letak geografisnya yang sangat strategis serta memiliki banyak pulau besar dan garis pantai yang panjang menjadi salah satu incaran para mafia narkotika untuk mengedarkan narkotika. Dengan jumlah penduduk Indonesia yang semakin tahun terus bertambah terutama generasi muda yang merupakan penerus bangsa dan sangat rentan terpengaruh penyalahgunaan Narkotika. Banyaknya kesempatan dan pengawasan yang kurang terutama pada bandara dan pelabuhan menyebabkan peredaran narkotika dengan sangat mudah masuk ke Indonesia. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data kualitatif yang mana jenis data merupakan hasil observasi atau pengamatan pada objek yang sedang diteliti dan hasil wawacara dengan narasumber yang terkait. Dengan hasil yang didapat adalah penelitian ini dilangsungkan di Desa Adat Tegallalang. Dengan adanya Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tenang Narkotika dan juga telah dibentuknya Pararem tentang Narkotika yang dibentuk oleh Desa Adat Tegallalang bersama dengan BNN Kabupaten Gianyar diharapkan dapat menekan jumlah kasus penyalahgunaan narkotika di Desa Adat Tegalalang.
EFEKTIVITAS INSTRUKSI WALIKOTA DENPASAR NO 1 TAHUN 2011 TENTANG PENGHENTIAN SEMENTARA IJIN USAHA TOKO MODERN (MINI MARKET) DALAM MELINDUNGI PASAR RAKYAT Arthadana, Made Gede
Hukum dan Kebudayaan Vol. 1 No. 4 November (2021): Hukum dan Kebudayaan
Publisher : UNHI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keberadaan toko modern di Kota Denpasar dewasa ini menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan. Hal ini disebabkan bahwa Kota Denpasar sebagai pusat pemerintahan Provinsi Bali, merupakan kota tempat bagi orang berusaha baik perseorangan, maupun secara untuk melakukan usaha dalam berbagai bidang usaha tergantung dengan modal yang dimilikinya. Masalah yang diuraikan dalam penelitian ini yaitu mengenai, bagaimanakah efektivitas Instruksi Walikota Nomor 1 Tahun 2011 tentang penghentian sementara ijin usaha toko modern (mini market) di Kota Denpasar dalam melindungi pengusaha tradisional, dan bagaimanakah perlindungan hukum dalam melindungi pengusaha tradisional di tinjau dari Intruksi Walikota Nomor 1 Tahun 2011 tentang penghentian sementara ijin usaha toko modern (mini market) di Kota Denpasar. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu jenis penelitian empiris (law in action) yaitu suatu penelitian yang beranjak dari adanya kesenjangan antara das solen dengan das sein yaitu kesenjangan antara teori dengan dunia realita, kesenjangan antara keadaan teoritis dengan fakta hukum, dan atau adanya situasi ketidaktahuan yang dikaji untuk pemenuhan kepuasan akademik. Pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta praktek dilapangan terkait pada efektivitas Intruksi Walikota Nomor 1 Tahun 2011 tentang penghentian sementara ijin usaha toko modern (mini market) di Kota Denpasar dalam melindungi pengusaha tradisional. Hasil penelitiannya yaitu bahwa Efektivitas Intruksi Walikota Nomor 1 Tahun 2011 tentang penghentian sementara ijin usaha toko modern (mini market) di Kota Denpasar dalam melindungi pengusaha tradisional dapat berjalan efektiv bila dapat memenuhi unsur efektivnya kaedah hukumnya. Untuk melindungi pedagang atau pengusaha tradisional dari berkembangnya minimarket yang dewasa ini tumbuh sangat pesat. Pemerintah kota Denpasar mengeluarkan Intruksi Walikota Nomor 1 Tahun 2011 tentang penghentian sementara ijin usaha toko modern (mini market) di Kota Denpasar dalam melindungi pengusaha tradisional.
KASUS PENENDANG SESAJEN DI GUNUNG SEMERU DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA Alit Yoga Maheswara, Ida Bagus
Hukum dan Kebudayaan Vol. 1 No. 4 November (2021): Hukum dan Kebudayaan
Publisher : UNHI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebebasan beragama yang diberikan oleh warga Negara Indonesia dijamin oleh kemerdekaan yang dituangkan dalam UUD 1945 Pasal 29. Ini menandakan bahwa Negara Indonesia mengakui dan menhormati keberadaan masyarakat keagamaan dan praktik adat istiadat berdasarkan hukum adat dari kelompok masyarakat adat yang masih ada sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semua jaminan kebebasan ini dilindungi oleh Hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Akibat dari kebebasan dan pengakuan yang diberikan oleh Pemerintah, permasalahan penistaan dan penodaan yang ditujukan terhadap golongan tertentu menjadi perhatian serius dimana setiap perbuatan pelanggaran tersebut dikatakan sebagai pelanggaran hukum dan akan ditindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terhadap kasus penendangan sesajen yang terjadi kemarin sangat menarik untuk dikaji berdasarkan beberapa hal: yang pertama, bahwa kejadian penistaan dan penodaan terhadap golongan tertentu sudah sangat sering terjadi; kedua, sebagian besar pelaku datang dari golongan (pemeluk Agama) mayoritas di Indonesia dan ketiga, bahwa kebanyakan dari kasus ini berkahir dengan perdamaian dan tidak sampai di meja hijau, dan yang terakhir, bagaimana peran Negara dan pemerintah dalam penanganan kasus tersebut karena di satu sisi Negara harus menjaga keharmonisan dalam perbedaan kepercayaan yang dianut oleh masyarakatnya sedangkan nilai-nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan harus bisa diraih untuk menjamin kepercayaan masyarakat kepada hukum dan Negara dapat berlangsung secara konsisten. Tulisan ini memakai metode penelitian deskriptif kualitatif, dimana penulis akan menggunakan pendekatan kasus, literatur, perundang-undangan serta pendekatan analisis konsep hukum. Pendekatan kasus tersebut dikaji melalui bahan-bahan hukum primer dan sekunder dari literatur dan peraturan perundang-undangan dan analisa konsep hukum agar menghasilkan kesimpulan yang deskriptif sistematis.
REVITALISASI NILAI NILAI HUKUM HINDU DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM UMAT HINDU Hadriani, Luh Gede
Hukum dan Kebudayaan Vol. 1 No. 4 November (2021): Hukum dan Kebudayaan
Publisher : UNHI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu gerak langkah yang harus dilakukan dalam menguatkan tingkat kesadaran hokum masyarakat (khususnya umat Hindu) adalah dengan menggali dan merevitalisasi nilai nilai hukum Hindu seperti nilai kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadalian. Nilai nilai patut digali, patut diangkat, patut direvitalisasi, dan patut dikaji. Nilai nilai kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan, patut digali, patut diangkat, patut direvitalisasi, untuk meningkatkan kesadaran hukum umat Hindu di Indonesia. Oleh karena itulah revitalisasi atau pendayagunaan nilai nilai hukum Hindu dalam meningkatkan kesadaran umat Hindu sangat diperlukan dalam mewujudhan masyarakat yang memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi. Melalui penggalian, pengkaian, revitalisasi atau pendayagunaan nilai nilai hukum Hindu itulah Perguruan Tinggi Agama Hindu akan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan kesadaran hukum di negeri yang kita cintai ini.

Page 2 of 2 | Total Record : 20

 1   2 

Filter by Year

2020 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 1 No. 4 November (2021): Hukum dan Kebudayaan Vol. 1 No. 3 Mei (2021): Hukum dan Kebudayaan Vol. 1 No. 2 November (2020): Hukum dan Kebudayaan Vol. 1 No. 1 Mei (2020): Hukum dan Kebudayaan