cover
Contact Name
-
Contact Email
gung.wibisana1122@gmail.com
Phone
+6281338824881
Journal Mail Official
gung.wibisana1122@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali, Indonesia
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Jurnal Analogi Hukum
Published by Universitas Warmadewa
ISSN : 27162672     EISSN : 27162680     DOI : 10.22225/jah
Core Subject : Social,
Welcome to the official Jurnal Analogi Hukum website. As a part of the spirit of disseminating legal science to the wider community, Jurnal Analogi Hukum Journal website provides journal articles for free download. Jurnal Analogi Hukum is a journal for Law Science that published by Warmadewa University Press. Jurnal Analogi Hukum Journal has the content of research results and reviews in the field of selected studies covering various branches of jurisprudence both from within and outside the country, as well as in the Jurnal Analogi Hukum also contains the field of study related to the Law in a broad sense. This journal is published 3 times within a year of May, August and September submitted and ready-to-publish scripts will be published online gradually and the printed version will be released at the end of the publishing period. Language used in this journal is Indonesia.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 503 Documents
Sanksi Terhadap Pelaku Santet Dalam Hukum Pidana Indonesia I Ketut Sukadana; Gede Agus Widya Sasmita; Kade Richa Mulyawati
Jurnal Analogi Hukum Vol. 8 No. 1 (2026): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.8.1.2026.56-62

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui lebih lanjut tentang pengaturan santet dalam hukum positif di Indonesia menurut KUHP baru karena sebelum KUHP baru tidak ada pengaturan delik santet lebih lanjut. Permasalahannya adalah 1). Bagaimanakah pengaturan santet menurut hukum pidana di Indonesia? Dan 2). Bagaimanakah sanksi terhadap pelaku santet menurut hukum pidana di Indonesia? Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Negara secara eksplisit mengatur tindak pidana terkait santet melalui Pasal 252, yang menggantikan pengaturan implisit dalam Pasal 545-547 KUHP sebelumnya,. Pasal 252 Undang-Undang No. 1 tahun 2023 tentang KUHP menetapkan sanksi pidana bagi pelaku santet dengan hukuman penjara hingga 1 tahun 6 bulan dan/atau denda maksimal Rp. 200.000.000, yang dapat ditambah sepertiga jika dilakukan untuk keuntungan atau mata pencaharian tetap, sebagai upaya serius untuk menangani praktik gaib yang merugikan demi keamanan dan ketertiban masyarakat.
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Parkir Sembarangan Yang Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 (Studi Kasus Kawasan Wisata Ubud) Dewa Gede Satya Pradnyana Putra; I Made Minggu Widyantara; Luh Putu Suryani
Jurnal Analogi Hukum Vol. 8 No. 1 (2026): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.8.1.2026.63-68

Abstract

Penegakan hukum terhadap pelaku parkir sembarangan yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dengan studi kasus di kawasan wisata Ubud. Parkir sembarangan adalah pelanggaran yang umum terjadi dan menimbulkan berbagai masalah seperti kemacetan, gangguan bagi pejalan kaki, dan kerusakan fasilitas umum. Adapun rumusan masalah yang dibahas 1) Bagaimana faktor - faktor penyebab terjadinya parkir sembarangan di kawasan wisata ubud ? dan 2) Bagaimana Efektifitas Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Parkir Sembarangan Di Kawasan Wisata Ubud ? Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya parkir sembarangan dan mengevaluasi efektivitas penerapan sanksi terhadap pelaku. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab parkir sembarangan di kawasan wisata Ubud meliputi kurangnya kesadaran hukum pengendara, terbatasnya lahan parkir resmi, dan kurangnya pengawasan serta penegakan hukum yang tegas. Sanksi yang diterapkan terhadap pelaku parkir sembarangan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 belum sepenuhnya efektif karena masih adanya kekurangan dalam implementasi di lapangan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sosialisasi hukum kepada masyarakat, penambahan fasilitas parkir yang memadai, serta peningkatan pengawasan dan penegakan hukum secara konsisten untuk mengatasi masalah parkir sembarangan di kawasan wisata Ubud.
Perlindungan Hukum Terhadap Content Creator Akibat Cyberbullying Pada Sosial Media Instagram Dewa Ayu Adinda Ray Fiyanti; Anak Agung Sagung Laksmi Dewi; Luh Putu Suryani
Jurnal Analogi Hukum Vol. 8 No. 1 (2026): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.8.1.2026.69-75

Abstract

Dampak Cyberbullying yang berlanjut bisa sangat merusak bagi korban, menghancurkan rasa percaya diri mereka, membuat mereka menjadi murung, khawatir, dan merasa bersalah karena tidak mampu mengatasi gangguan tersebut sendiri. Selain itu, studi ini juga akan mengupas tentang sanksi pidana yang diterapkan kepada pelaku cyberbullying. Fokus masalah yang diteliti pada studi ini yaitu 1) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap content creator akibat cyberbullying? 2) Bagaimana sanksi pidana bagi pelaku cyberbullying? Tipe studi yang diterapkan dalam studi ini adalah metode studi hukum normatif, yang memanfaatkan analisis terhadap bahan hukum sebagai sumber untuk menyelesaikan isu-isu hukum yang sedang diteliti. Studi ini menghasilkan jik perlindungan hukum untuk pembuat konten diatur melalui Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Pasal tersebut menyatakan, "Setiap individu yang dengan sengaja maupun tanpa hak menyebarkan, mentransmisikan, atau membuat dokumen elektronik dan/atau elektronik yang berisi unsur penghinaan ataupun pencemaran nama baik. " Sanksi bagi pelanggar menurut Pasal 45 ayat (3) UU ITE menghasilkan jika"Setiap individu yang secara sadar dan tanpa izin mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat informasi elektronik maupun dokumen elektronik mengandung unsur penghinaan ataupun pencemaran nama baik sebagaimana diatur melalui Pasal 27 ayat (3) dapat dikenakan hukuman penjara maksimal 4 (empat) tahun dan/atau denda hingga Rp750. 000000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)".
Pembuatan Akta Pihak (Partij Acten) Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris Ananda Wima Maharani; I Nyoman Sumardika; I Wayan Kartika Jaya Utama
Jurnal Analogi Hukum Vol. 8 No. 2 (2026): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.8.2.2026.151-157

Abstract

Akta merupakan alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan hukum sempurna dibuat oleh para pihak dihadapan (teen overstan) Notaris yang berwenang dimana segala ketentuannya diatur dalam Undang-Undang yang berlaku adalah Akta Pihak (Partij Acten). Namun hingga saat ini UUJN dan UUJN-P tidak menjelaskan secara eksplisit tentang pembuatan Akta Pihak. 1) Bagaimana tata cara pembuatan Akta Para Pihak (Partij Acten) menurut UUJN?  Selain itu, 2) Apabila suatu Akta Pihak (Partij Acten) memiliki cacat prosedural berdasarkan UUJN, apa saja akibat hukumnya?. Menggunakan metode hukum normatif . Sebagaimana prosedur sebelum, pada saat dan setelah Akta Pihak ditandatangani yang ketentuannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Keabsahan suatu Akta Pihak sebagai akta autentik, namun jika akta pihak terdapat kesalahan yang menimbulkan akta terdegredasi menjadi akta dibawah tangan dan pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta yang dibuatnya baik secara Perdata, Pidana, Maupun Administratif.
Tinjauan Hukum Penyalahgunaan Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran dalam Aktivitas Ilegal di Indonesia Gusti Ngurah Agung Bayu Putrawan; Ni Luh Made Mahendrawati; Putu Ayu Sriasih Wesna
Jurnal Analogi Hukum Vol. 8 No. 2 (2026): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.8.2.2026.158-166

Abstract

Perkembangan teknologi telah mendorong inovasi di berbagai sektor, termasuk keuangan digital. Cryptocurrency, yang dikenal karena desentralisasi dan anonimitasnya, memiliki peran penting tetapi juga menimbulkan risiko penyalahgunaan. Di Indonesia, cryptocurrency diakui sebagai komoditas investasi di bawah pengawasan Bappebti, namun tidak sebagai sarana pembayaran sah menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Adapun permasalahan yang diangkat antara lain: 1) bagaimana pengaturan cryptocurrency sebagai alat pembayaran di Indonesia? dan 2) Bagaimana akibat hukum penyalahgunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran dalam aktivitas ilegal di Indonesia? Metode penelitian yang digunakan yakni hukum normatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi cryptocurrency di Indonesia dan dampak hukum dari penyalahgunaannya dalam aktivitas ilegal seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa peraturan yang berlaku saat ini belum sepenuhnya efektif dalam mengatasi masalah anonimitas transaksi dan kesulitan dalam melacak aliran dana. Penyalahgunaan cryptocurrency dapat dikenai sanksi berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Narkotika. Diperlukan penguatan regulasi, peningkatan literasi digital bagi penegak hukum, serta kolabolarasi lintas negara untuk menangani penyalahgunaan ini secara efektif.
Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Dalam Pembebasan Lahan Untuk Pelebaran Jalan I Gede Cipta Wiguna; Desak Gde Dwi Arini; Luh Putu Suryani
Jurnal Analogi Hukum Vol. 8 No. 2 (2026): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.8.2.2026.167-173

Abstract

Proses pembebasan lahan untuk pelebaran jalan seringkali menimbulkan potensi konflik antara pemerintah dan masyarakat yang terdampak. Sengketa dapat muncul terkait penentuan nilai ganti rugi yang adil, transparansi dalam pengambilan keputusan, dan potensi penyalahgunaan wewenang sehingga muncul permasalahan mengenai bagaimana pengaturan hukum terhadap pembebasan lahan untuk pelebaran jalan serta bagaimana pola penyelesaian sengketa untuk pelebaran jalan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimanakah pengaturan hukum terhadap pembebasan lahan untuk pelebaran jalan? dan 2) Bagaimanakah pola penyelesaian sengketa dalam pembebasan lahan untuk pelebaran jalan? Studi ini mengadopsi pendekatan penelitian hukum normatif. Temuan penelitian menemukan bahwa pengaturan hukum pembebasan lahan di Indonesia diatur oleh UU No. 2 Tahun 2012 dan Perpres No. 71 Tahun 2012, yang menetapkan proses pembebasan lahan mulai dari penetapan lokasi hingga kesepakatan ganti rugi. Selain itu, pola penyelesaian sengketa diatur melalui mekanisme musyawarah, mediasi, arbitrase, dan gugatan pengadilan, dengan penekanan pada transparansi dan partisipasi masyarakat untuk memastikan perlindungan hak-hak warga. Penelitian ini menegaskan pentingnya transparansi dan kepatuhan terhadap hukum dalam proses pembebasan lahan guna mengurangi konflik dan memastikan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.
Pertanggungjawaban Partai Politik atas Bantuan Keuangan dari Negara yang Bersumber Dari APBN/APBD I Kadek Wahyu Dwi Payana; Ni Made Jaya Senastri; Luh Putu Suryani
Jurnal Analogi Hukum Vol. 8 No. 2 (2026): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.8.2.2026.174-180

Abstract

Pada sistem demokrasi Indonesia, partai politik berfungsi sebagai saluran untuk menyalurkan aspirasi rakyat dan memainkan peran krusial dalam memberikan pendidikan politik. Partai politik juga memperoleh dukungan dana dari negara, termasuk melalui APBN/APBD, guna menjalankan tugasnya dalam memperkuat demokrasi. Penelitian ini berfokus pada dua isu utama yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu 1) Bagaimana penerapan prinsip proporsionalitas dalam regulasi hukum mengenai penerimaan dana partai politik yang bersumber dari APBN atau APBD? dan 2) Bagaimana partai politik dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang diterima dari pemerintah melalui APBN atau APBD? Metode yang digunakan yakni hukum normative. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, dana tersebut digunakan untuk berbagai aktivitas, seperti kampanye, pengembangan kader, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Namun, beberapa kasus penyalahgunaan dana publik oleh anggota partai politik telah menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap partai tersebut. Oleh karena itu, pengelolaan dana bantuan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk memastikan bahwa penggunaannya selaras dengan kepentingan publik dan mendukung peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia.
Sanksi Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Kegiatan Pada TPST Samtaku Jimbaran I Komang Pramana Adi Putra; I Nyoman Gede Sugiartha; Luh Putu Suryani
Jurnal Analogi Hukum Vol. 8 No. 2 (2026): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.8.2.2026.181-187

Abstract

Tingginya jumlah sampah berhubungan erat dengan tingkat pencemaran lingkungan yang tinggi. Kondisi ini dipicu oleh tingginya tingkat pencemaran per individu, yang membuat pencemaran lingkungan dianggap sebagai hal yang biasa, padahal sangat merugikan ekosistem. Pertumbuhan populasi manusia yang semakin padat menyebabkan peningkatan kapasitas sampah rumah tangga yang terkumpul. Di sisi lain, kesadaran masyarakat terhadap lingkungan mulai menurun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis masalah lingkungan dan mencari solusi untuk mengatasi pencemaran yang semakin parah. Permasalahan yang dapat dirumuskan yaitu, 1) Bagaimana peraturan hukum terhadap pencemaran lingkungan akibat kegiatan pada TPST Samtaku Jimbaran? Dan 2) Bagaimana sanksi hukum dalam pencemaran lingkungan akibat kegiatan pada TPST Samtaku Jimbaran? Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui pendekatan hukum normatif pendekatan perundang- undangan dan pendekatan konseptual. Pengaturan hukum terhadap pencemaran lingkungan akibat kegiatan di TPST Samtaku Jimbaran diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2009 mengenai perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, yang didasarkan pada prinsip-prinsip penataan kelola pemerintah. Sanksi hukum terhadap pencemaran lingkungan di TPST Samtaku Jimbaran termasuk pencabutan izin, denda, dan sanksi tertulis.
Sanksi Pidana Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan I Made Oka Sugiadnyana; I Made Sepud; Ni Made Sukaryati Karma
Jurnal Analogi Hukum Vol. 8 No. 2 (2026): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.8.2.2026.188-194

Abstract

Penjatuhan hukuman pidana terhadap anak didasarkan pada nilai-nilai etika yang mencerminkan konsep kemanusiaan serta sesuai berdasar dengan apa yang diatur undang-undang yang telah berlaku. Hal ini menjadi lebih kritis ketika tindak pidana tersebut termasuk dalam kategori tindak pidana berat, seperti pembunuhan. Permasalahan yang diangkat mengenai 1) Bagaimana pengaturan tindak pidana oleh yang anak telah berbuat membunuh? dan 2) Bagaimana sanksi terkait pidana terhadap anak tersebut?. Metode yang digunakan yakni hukum normative. Penelitian ini menyimpulkan bahwa seorang anak yang melakukan suatu tindak dari pidana yang termasuk berat turut diberikan sanksi yang mengutamakan asas kepentingan terbaik anak, berdasarkan Pasal 338 KUHP yang menetapkan hukuman penjara maksimal 15 tahun untuk tindak pidana pembunuhan, sehingga untuk tindak pidana pembunuhan dengan pelaku anak dikenakan hukuman maksimal 7,5 tahun sebagaimana Pasal 81 SPPA yang menegaskan yaitu bahwa pada pidana penjara bagi anak diberikan setengah dari maksimal ancaman suatu pidana bagi orang yang dewasa, dan Pasal 79 SPPA
Sewa Menyewa Tanah Telajakan Pekarangan Desa (PKD) di Desa Adat Manuaba Gianyar I Wayan Wahyu Suarnadha; I Made Suwitra; I Wayan Werasmana Sancaya
Jurnal Analogi Hukum Vol. 8 No. 2 (2026): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.8.2.2026.195-201

Abstract

Telajakan merupakan salah satu elemen penting dalam mempertahankan keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam suatu unit hunian dan dapat mendukung kualitas lingkungan sekitarnya. Namun keberadaan telajakan sebagai RTH di kawasan yang menjadi pusat kegiatan wisata mulai beralih fungsi menjadi prasarana penunjang ekonomi. Fokus masalah yang diteliti pada riset ini yaitu 1) Bagaimana pengaturan tanah telajakan pekarangan desa (PKD) di Desa Adat Manuaba Kab.Gianyar? 2) Bagaimana peranan desa adat melalui perjanjian sewa menyewa tanah telajakan pekarangan desa (PKD) di Desa Adat Manuaba Kab.Gianyar? Metode yang digunakan yakni hukum empiris. Pengalihan fungsian telajakan bisa terjadi karna kegiatan jual beli atau sewa-menyewa tanah telajakan yang dipergunakan untuk pembangunan tempat usaha. tanah telajakan di Desa Adat Manuaba di beberapa tempat sudah di alih fungsikan menjadi tempat usaha atau toko namun sebagian besar tanah telajakan di Desa Adat Manuaba dijadikan lahan terbuka hijau.  Masyarakat Desa Adat Manuaba sadar bahwa telajakan sepanjang koridor permukiman mereka yang berupa RTH merupakan salah satu potensi desa yang dapat menarik minat wisatawan untuk datang berwisata. Kondisi telajakan di Desa Adat Manuaba yang mencerminkan konsep hijau dan asrinya desa merupakan hasil penataan yang telah dilaksanakan dari kesadaran dan peran aktif dari warga desa sendiri secara swadaya dan swakelola.